Kapan Penyimpangan PBJ Menjadi Tindak Pidana? Memahami Lima Risiko Hukum Utamanya

Seri Hukum Pengadaan – Artikel 6

Tidak setiap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau PBJ merupakan tindak pidana. Kesalahan administrasi, kekeliruan profesional, kelalaian, wanprestasi penyedia, pelanggaran persaingan usaha, dan tindak pidana mempunyai unsur serta mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda.

Namun, suatu peristiwa pengadaan dapat masuk ke ranah pidana apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik yang berlaku. Risiko hukum tersebut dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan tender yang bersinggungan dengan tindak pidana, pemalsuan dokumen, suap atau gratifikasi yang dianggap suap, serta perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Kelima istilah tersebut tidak boleh digunakan sebagai label semata. Masing-masing harus diperiksa berdasarkan perbuatan konkret, pelaku, bentuk kesalahan, alat bukti, keuntungan, akibat, hubungan kausal, dan rumusan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.

Penyimpangan adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi.

1. Penyimpangan PBJ Tidak Selalu Berarti Tindak Pidana

Istilah “penyimpangan” hanya menunjukkan adanya perbedaan antara keadaan yang seharusnya dan keadaan yang ditemukan. Istilah tersebut belum menjelaskan jenis kesalahan, pelaku yang bertanggung jawab, tujuan perbuatan, akibat hukum, maupun instrumen pertanggungjawaban yang harus digunakan.

Keterlambatan pekerjaan, misalnya, dapat disebabkan wanprestasi penyedia, kesalahan desain, keterlambatan penyerahan lokasi, keadaan memaksa, atau rekayasa pelaksanaan. Semua keadaan itu dapat menghasilkan akibat yang terlihat sama, tetapi mempunyai sifat hukum yang berbeda.

Demikian pula, kesalahan evaluasi dapat terjadi karena perbedaan penafsiran, kurangnya kompetensi, kelalaian, konflik kepentingan, atau pengaturan pemenang. Karena itu, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah terdapat kesalahan. Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan pertanyaan: kesalahan apa, dilakukan oleh siapa, dengan cara apa, menimbulkan akibat apa, dan masuk ke rezim hukum yang mana?

Kesalahan administrasi tidak boleh dipaksakan menjadi tindak pidana. Sebaliknya, tindak pidana yang dibungkus dengan dokumen administratif tidak boleh dilindungi sebagai sekadar kesalahan prosedur.

2. Peta Lima Risiko Hukum dalam PBJ

Risiko Hukum	Fokus Pemeriksaan	Belum Tentu Pidana Jika	Indikator Serius
Penyalahgunaan kewenangan	Sumber dan batas kewenangan, tujuan penggunaan, keuntungan, akibat, bentuk kesalahan, dan hubungan kausal.	Hanya terdapat kekeliruan penilaian, pelanggaran prosedur, atau keputusan yang hasilnya tidak sesuai harapan.	Wewenang sengaja digunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Persekongkolan tender	Kesepakatan, koordinasi, pertukaran informasi, pengondisian persaingan, dan pengaturan pemenang.	Hanya terdapat kemiripan dokumen, satu peserta, atau pola harga tanpa bukti hubungan dan koordinasi.	Komunikasi, dokumen, metadata, pola harga, hubungan kepemilikan, atau pembagian paket yang menunjukkan pengaturan.
Pemalsuan dokumen	Ketidakbenaran dokumen, pelaku, pengetahuan, kesengajaan, penggunaan, serta akibat yang dipersyaratkan delik.	Terjadi kesalahan ketik, kekurangan administratif, atau informasi tidak akurat tanpa kesengajaan memalsukan.	Tanda tangan palsu, sertifikat buatan, pengalaman fiktif, atau dokumen yang sengaja diubah dan digunakan.
Suap atau gratifikasi	Pemberian atau janji, penerima, hubungan dengan jabatan, tujuan pemberian, tindakan yang dipengaruhi, dan mekanisme pelaporan.	Pemberian tidak berhubungan dengan jabatan atau termasuk penerimaan yang sah berdasarkan ketentuan.	Fee, komisi, fasilitas, hadiah, atau janji yang berhubungan dengan keputusan PBJ.
Korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara	Perbuatan konkret, sifat melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, keuntungan, kerugian yang dipersyaratkan delik, dan hubungan kausal.	Hanya ditemukan kegagalan pekerjaan, kerugian kontraktual, atau perbedaan harga tanpa pembuktian unsur lainnya.	Pembayaran fiktif, volume palsu, mark-up hasil rekayasa, atau pembayaran yang sengaja dilakukan atas prestasi yang tidak ada.

3. Risiko Pertama: Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan sering menjadi istilah pertama yang digunakan ketika keputusan pejabat PBJ menimbulkan masalah. Padahal, keputusan yang keliru tidak otomatis merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum administrasi, larangan tersebut meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Dalam hukum pidana, pemeriksaan tidak cukup hanya membuktikan adanya pelanggaran prosedur. Apabila diterapkan ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, setidaknya harus diperiksa:

• siapa yang mempunyai kewenangan;
• dari mana kewenangan tersebut diperoleh;
• apa batas dan tujuan pemberian kewenangan;
• perbuatan konkret apa yang dilakukan;
• apakah terdapat tujuan memberikan keuntungan;
• siapa yang memperoleh keuntungan;
• apakah terdapat kerugian yang dipersyaratkan delik;
• apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian; dan
• bagaimana bentuk kesalahan pelaku.

PPK menyetujui perubahan kontrak berdasarkan kajian teknis, pemeriksaan kondisi lapangan, negosiasi, dan ketersediaan anggaran. Belakangan ditemukan pilihan teknis lain yang ternyata lebih murah.

Analisis: ditemukannya pilihan yang lebih murah tidak otomatis membuktikan penyalahgunaan kewenangan. Keputusan harus dinilai berdasarkan informasi yang tersedia ketika keputusan dibuat. Hasilnya dapat berbeda apabila kajian teknis sengaja direkayasa untuk menambah pembayaran atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Temuan penyalahgunaan wewenang secara administratif penting dalam pemeriksaan, tetapi tidak otomatis membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Sebaliknya, istilah “kebijakan” atau “diskresi” tidak dapat melindungi keputusan yang sengaja diarahkan untuk kepentingan yang tidak sah.

4. Risiko Kedua: Persekongkolan Tender

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan tender pada dasarnya merupakan pelanggaran dalam rezim persaingan usaha yang diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 beserta perubahannya. Persekongkolan tender tidak otomatis merupakan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, peristiwa yang sama dapat bersinggungan dengan hukum pidana apabila disertai suap, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur delik.

Pola Persekongkolan yang Perlu Diperiksa

• Persekongkolan horizontal, yaitu pengaturan di antara peserta;
• Persekongkolan vertikal, yaitu keterlibatan peserta dengan pihak yang menguasai atau memengaruhi proses pengadaan; dan
• Gabungan horizontal dan vertikal, yaitu pengaturan yang melibatkan peserta sekaligus pihak yang memengaruhi proses.

Indikasinya dapat berupa:

• kesamaan tidak wajar dalam dokumen atau kesalahan pengetikan;
• dokumen beberapa peserta dibuat dari perangkat atau pihak yang sama;
• hubungan kepemilikan, pengurus, alamat, atau personel yang disembunyikan;
• peserta sengaja memasukkan penawaran pendamping;
• harga penawaran dibagi atau diatur sebelumnya;
• peserta tertentu sengaja dibuat tidak memenuhi persyaratan;
• terjadi pembagian wilayah, paket, atau giliran pemenang;
• informasi rahasia diberikan kepada peserta tertentu; atau
• persyaratan diarahkan agar hanya pihak tertentu yang dapat memenuhi.

Meskipun demikian, kemiripan dokumen tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan. Format standar, sumber data yang sama, atau penggunaan aplikasi yang sama dapat menimbulkan kemiripan. Indikasi tersebut harus dihubungkan dengan bukti komunikasi, koordinasi, kepemilikan, pengendalian, pola harga, atau pengaturan pemenang.

Satu peserta, satu penawaran, atau kemiripan harga bukan bukti tunggal adanya persekongkolan. Kesimpulan harus dibangun dari rangkaian fakta dan alat bukti yang saling berhubungan.

5. Risiko Ketiga: Pemalsuan Dokumen Pengadaan

Dokumen mempunyai peran sentral dalam PBJ. Evaluasi kualifikasi, evaluasi penawaran, pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan serah terima sangat bergantung pada kebenaran dokumen.

Dokumen yang salah tidak selalu merupakan dokumen palsu. Kesalahan pengetikan, kekeliruan pengisian, format yang tidak lengkap, atau data yang belum diperbarui belum tentu menunjukkan kesengajaan memalsukan.

Pemeriksaan dugaan pemalsuan setidaknya harus menjawab:

1. dokumen apa yang diduga palsu atau dipalsukan;
2. bagian mana yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. siapa yang membuat, mengubah, memerintahkan, atau menggunakan dokumen;
4. apakah orang tersebut mengetahui ketidakbenaran dokumen;
5. untuk tujuan apa dokumen dibuat atau digunakan;
6. apakah dokumen telah digunakan seolah-olah benar; dan
7. apakah terdapat akibat atau potensi akibat sebagaimana dipersyaratkan delik.

Dalam tindak pidana pemalsuan, akibat yang harus dibuktikan mengikuti rumusan delik yang diterapkan. Pemeriksaan tidak selalu harus menunggu timbulnya kerugian keuangan negara atau pembayaran kontrak.

Contoh Dokumen yang Perlu Diwaspadai

• surat dukungan atau sewa peralatan yang tidak pernah diterbitkan;
• tanda tangan pemilik peralatan yang ditiru;
• sertifikat kompetensi atau ijazah yang dibuat seolah-olah asli;
• pengalaman pekerjaan yang tidak pernah dilaksanakan;
• jaminan yang tidak diterbitkan oleh penjamin;
• laporan kemajuan yang tidak sesuai keadaan lapangan;
• berita acara pemeriksaan atau serah terima yang sengaja dibuat tidak benar;
• faktur, kuitansi, atau bukti pembelian fiktif; dan
• file elektronik yang diubah untuk menutupi identitas atau waktu pembuatannya.

Surat sewa menyatakan bahwa pemilik menyewakan ekskavator kepada peserta. Ketika diklarifikasi, pemilik menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut, tidak mengenal peserta, dan alat telah dijual sebelum tanggal dokumen.

Analisis: keadaan tersebut merupakan indikator serius ketidakbenaran dokumen. Pokja perlu mendokumentasikan hasil klarifikasi dan menindaklanjutinya berdasarkan dokumen pemilihan serta ketentuan PBJ. Kesimpulan pidana tetap ditentukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan pemeriksaan pembuat, pengguna, dokumen asli, tanda tangan, komunikasi, dan bukti digital.

6. Risiko Keempat: Suap dan Gratifikasi

Suap dan gratifikasi sering disebut bersamaan, tetapi keduanya tidak selalu identik. Suap pada umumnya mengandung hubungan transaksional berupa pemberian atau janji untuk memengaruhi suatu tindakan yang berkaitan dengan jabatan.

Gratifikasi mempunyai arti pemberian dalam pengertian luas. Tidak setiap gratifikasi otomatis menjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap apabila:

• diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara;
• berhubungan dengan jabatannya; dan
• berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bentuk pemberian dalam PBJ dapat berupa:

• uang atau fee dari nilai kontrak;
• barang, kendaraan, perjalanan, atau penginapan;
• komisi atau potongan harga untuk kepentingan pribadi;
• fasilitas untuk keluarga atau pihak terafiliasi;
• pelunasan utang atau pinjaman yang tidak wajar;
• janji pekerjaan, jabatan, atau paket berikutnya;
• sponsorship yang diarahkan kepada kepentingan pribadi; atau
• keuntungan yang disamarkan melalui perantara.

Pemberian tidak harus dilakukan sebelum keputusan. Pemberian setelah penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pembayaran, atau serah terima tetap dapat diperiksa apabila berhubungan dengan tindakan jabatan sebelumnya.

Pelaku PBJ sebaiknya menolak pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Apabila penerimaan tidak dapat ditolak, ikuti mekanisme pelaporan gratifikasi. Dalam ketentuan Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, laporan disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Pelaporan bukan sekadar urusan administratif. Pelaporan membantu memutus hubungan balas budi, menjaga objektivitas, dan memberikan kepastian mengenai status pemberian.

7. Risiko Kelima: Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Kerugian

Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur dalam delik tertentu. Keberadaan kerugian tersebut tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kerugian perlu memperhatikan Pasal 603, Pasal 604, Pasal 622 KUHP, serta penyesuaian pengacuan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan	Inti Perbuatan yang Diperiksa	Hal yang Harus Dihindari
Pasal 603 KUHP	Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tetap mengikuti rumusan resmi delik.	Menyimpulkan korupsi hanya karena ditemukan pelanggaran prosedur dan kerugian.
Pasal 604 KUHP	Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan menimbulkan kerugian yang dipersyaratkan delik.	Menyamakan keputusan yang keliru atau pelanggaran administratif dengan penyalahgunaan kewenangan secara pidana.

Penerapan terhadap perkara konkret harus menggunakan naskah resmi ketentuan yang berlaku dan memperhatikan:

• waktu terjadinya perbuatan;
• rumusan delik yang berlaku ketika perbuatan dilakukan;
• ketentuan peralihan;
• perubahan atau penyesuaian pengacuan pasal;
• prinsip pertanggungjawaban pidana; dan
• ketentuan hukum yang paling menguntungkan apabila persyaratannya terpenuhi.

Rumus “pelanggaran prosedur + kerugian keuangan negara = korupsi” tidak dapat dibenarkan. Masih harus dibuktikan perbuatan, kesalahan, keuntungan, kerugian yang dipersyaratkan delik, dan hubungan kausal.

Contoh yang Memerlukan Pemeriksaan Mendalam

• pembayaran dilakukan atas pekerjaan yang sebenarnya tidak ada;
• volume sengaja dinaikkan dalam dokumen pemeriksaan;
• barang bekas dilaporkan sebagai barang baru untuk memperoleh pembayaran penuh;
• harga direkayasa menggunakan penawaran pembanding fiktif;
• spesifikasi dikurangi, tetapi pembayaran dilakukan sesuai spesifikasi awal;
• pekerjaan yang belum selesai dinyatakan telah diterima seluruhnya; atau
• pembayaran dilakukan menggunakan dokumen jaminan yang diketahui palsu.

Keadaan yang Tidak Otomatis Menjadi Korupsi

• harga kontrak lebih tinggi daripada harga yang ditemukan setelah kontrak;
• penyedia memperoleh keuntungan yang besar;
• pekerjaan terlambat akibat wanprestasi;
• terdapat kekurangan mutu yang masih dapat diperbaiki berdasarkan kontrak;
• terjadi perubahan kondisi lapangan yang tidak diperkirakan sebelumnya;
• terdapat sengketa mengenai perhitungan prestasi pekerjaan; atau
• keputusan profesional ternyata tidak menghasilkan pilihan terbaik.

Keadaan tersebut tetap harus ditangani. Instrumennya dapat berupa koreksi administratif, denda, ganti rugi, pencairan jaminan, perbaikan pekerjaan, pemutusan kontrak, daftar hitam, disiplin, atau penyelesaian sengketa. Ranah pidana digunakan apabila unsur deliknya terpenuhi.

8. Mal-administrasi dan Tindak Pidana Dapat Beririsan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan maladministrasi, antara lain, sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil.

Maladministrasi dan tindak pidana bukan dua kategori yang selalu saling meniadakan. Hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut.

Keadaan	Contoh	Penanganan yang Mungkin
Maladministrasi tanpa tindak pidana	Pelayanan pengadaan terlambat karena kelalaian administrasi tanpa rekayasa, keuntungan, atau unsur delik.	Koreksi, pengawasan, tindakan Ombudsman, disiplin, atau perbaikan tata kelola.
Tindak pidana tanpa maladministrasi sebagai isu utama	Pihak luar memalsukan jaminan atau sertifikat tanpa keterlibatan pejabat.	Proses pidana serta tindakan pengadaan terhadap peserta atau penyedia.
Maladministrasi dan tindak pidana	Pejabat melampaui kewenangannya, mengatur pemenang, dan menerima pembayaran dari penyedia.	Pemeriksaan administrasi, pemulihan, sanksi kepegawaian, dan proses pidana sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Bukan keduanya	Keputusan sah dan wajar tidak menghasilkan keluaran terbaik karena risiko yang tidak dapat diperkirakan.	Evaluasi, pembelajaran, serta perbaikan manajemen risiko dan kompetensi.

Tujuan pemeriksaan bukan sekadar memilih antara maladministrasi atau kejahatan, melainkan menentukan unsur apa yang terbukti dan bentuk pertanggungjawaban apa yang paling tepat.

9. Kedudukan Keterangan Ahli

Keterangan ahli penting dalam perkara PBJ karena pengadaan memiliki pembagian kewenangan, metode evaluasi, jenis kontrak, mekanisme pembayaran, dan tata cara pengendalian yang bersifat teknis.

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menjelaskan persoalan sesuai bidang keahlian. Nilainya harus dipertimbangkan bersama alat bukti lain. Ahli tidak mengambil alih kewenangan hakim untuk menilai pembuktian dan menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Ahli PBJ dapat membantu menjelaskan:

• peraturan PBJ yang berlaku ketika peristiwa terjadi;
• pembagian kewenangan PA, KPA, PPK, Pokja, dan pelaku lainnya;
• tujuan suatu tahapan atau prosedur pengadaan;
• apakah ketidaksesuaian bersifat formal atau memengaruhi substansi;
• mekanisme evaluasi penawaran dan kualifikasi;
• jenis kontrak dan pembagian risiko para pihak;
• kewajaran tindakan pengelolaan kontrak;
• perbedaan temuan administratif dan indikator kecurangan; serta
• hubungan teknis antara pekerjaan, dokumen, pembayaran, dan akibat.

Ahli hukum dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan penerapan unsur hukum berdasarkan keahliannya. Namun, ahli tidak berwenang mengambil alih penilaian hakim untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah atau tidak bersalah.

Syarat Keterangan Ahli yang Berkualitas

• sesuai bidang kompetensi ahli;
• menggunakan peraturan yang berlaku ketika peristiwa terjadi;
• membedakan fakta, asumsi, dan pendapat;
• menjelaskan metode analisis;
• mempertimbangkan dokumen secara lengkap;
• menjelaskan kemungkinan perbedaan penafsiran;
• independen terhadap pihak yang meminta keterangan; dan
• tidak menyatakan seseorang bersalah dengan mengambil alih kewenangan hakim.

Ahli tidak boleh hanya menerima narasi salah satu pihak. Pendapat ahli harus didasarkan pada fakta dan dokumen yang memadai, menggunakan metodologi yang dapat diuji, serta menjelaskan batas keahliannya.

10. Bukti Harus Dihubungkan, Bukan Berdiri Sendiri

Kelompok Bukti	Contoh	Kegunaan
Dokumen pengadaan	Spesifikasi, HPS, dokumen pemilihan, penawaran, evaluasi, kontrak, adendum, berita acara, dan dokumen pembayaran.	Menjelaskan prosedur, kewenangan, keputusan, dan perubahan selama proses.
Bukti komunikasi	Surat elektronik, pesan, notulen, korespondensi, dan rekaman yang diperoleh secara sah.	Menjelaskan komunikasi, pengarahan, koordinasi, pengetahuan, atau kesepakatan.
Bukti digital	Metadata, akun, riwayat perubahan, alamat IP, perangkat, dan waktu unggah.	Membantu mengidentifikasi pembuat, pengguna, waktu, dan keterkaitan dokumen.
Bukti keuangan	Rekening, transaksi, faktur, arus dana, aset, dan hubungan dengan perantara.	Menelusuri keuntungan, pembayaran, pemberian, dan hubungan antarpihak.
Bukti fisik dan teknis	Kondisi pekerjaan, hasil pengujian, volume, mutu, lokasi, dan peralatan.	Membandingkan dokumen dengan keadaan pekerjaan yang sebenarnya.
Keterangan	Keterangan saksi, ahli, pihak kontrak, pemilik dokumen, dan pihak terkait.	Menjelaskan rangkaian peristiwa dan aspek yang membutuhkan keahlian.

11. Sembilan Pertanyaan Sebelum Menarik Perkara ke Ranah Pidana

1. Apa perbuatan konkretnya?
   Jangan berhenti pada istilah umum seperti “tidak sesuai ketentuan”.
2. Siapa yang melakukan dan mengetahui perbuatan tersebut?
   Pertanggungjawaban harus dikaitkan dengan tindakan setiap orang.
3. Apa aturan yang berlaku ketika perbuatan dilakukan?
   Jangan menggunakan ketentuan yang belum berlaku tanpa memperhatikan peralihan.
4. Apakah terdapat kesengajaan, pengetahuan, atau kelalaian?
   Bentuk kesalahan harus dibuktikan sesuai rumusan delik.
5. Apakah terdapat keuntungan atau pemberian?
   Telusuri manfaat langsung, tidak langsung, melalui keluarga, afiliasi, atau perantara.
6. Apakah terdapat kerugian yang relevan secara hukum?
   Bedakan kerugian kontraktual, organisasi, dan kerugian keuangan negara.
7. Apakah terdapat hubungan kausal?
   Kerugian harus dihubungkan dengan perbuatan, bukan hanya dengan jabatan.
8. Apakah terdapat instrumen hukum lain yang lebih tepat?
   Periksa kemungkinan hukum administrasi, kontrak, persaingan usaha, disiplin, perdata, atau pidana.
9. Apakah kesimpulan didukung keseluruhan alat bukti?
   Satu indikasi tidak selalu cukup membuktikan tindak pidana.

12. Pencegahan Praktis bagi Pelaku PBJ

1. Pahami batas kewenangan. Jangan mengambil alih keputusan yang menjadi kewenangan pelaku lain.
2. Dokumentasikan alasan keputusan. Catat data, alternatif, risiko, pendapat teknis, dan dasar pemilihan keputusan.
3. Kendalikan konflik kepentingan. Ungkap hubungan keluarga, afiliasi, kepemilikan, atau kepentingan lain sejak awal.
4. Lakukan klarifikasi secara proporsional. Konfirmasi dokumen kepada penerbit tanpa memberikan kesempatan mengubah substansi penawaran.
5. Tolak pemberian. Gunakan mekanisme pelaporan apabila pemberian yang berhubungan dengan jabatan tidak dapat ditolak.
6. Verifikasi prestasi sebelum pembayaran. Pembayaran harus didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar diterima.
7. Pelihara jejak audit. Simpan dokumen, komunikasi, hasil pemeriksaan, persetujuan, dan tindakan korektif.
8. Segera koreksi kesalahan. Jangan menutupinya dengan dokumen yang dibuat mundur atau tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Penutup

Penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan tender, pemalsuan dokumen, suap atau gratifikasi, serta perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara memang dapat muncul dalam PBJ. Namun, penyebutan istilah-istilah tersebut belum membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi.

Setiap peristiwa harus diperiksa berdasarkan perbuatan konkret, kewenangan, tujuan, bentuk kesalahan, alat bukti, keuntungan, akibat, dan hubungan kausal. Persekongkolan tender harus ditempatkan dalam rezim persaingan usaha, tetapi dapat bersinggungan dengan pidana jika disertai perbuatan lain yang memenuhi unsur delik.

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti untuk menjelaskan persoalan sesuai bidang keahlian. Ahli dapat menjelaskan unsur hukum atau aspek teknis, tetapi tidak mengambil alih kewenangan hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Dengan pendekatan tersebut, hukum dapat bekerja secara proporsional: memperbaiki maladministrasi, menyelesaikan sengketa kontrak, menindak pelanggaran persaingan, dan memproses tindak pidana apabila seluruh unsurnya benar-benar terbukti.

Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 603, Pasal 604, Pasal 622, dan ketentuan pemalsuan surat. Lihat dokumen .
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, termasuk penyesuaian pengacuan pasal dalam peraturan pidana di luar KUHP. Lihat dokumen resmi .
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan memperhatikan Pasal 622 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan penyesuaian pengacuan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah, khususnya ketentuan larangan penyalahgunaan wewenang dan pengawasan APIP. Lihat dokumen .
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 22 mengenai persekongkolan tender. Lihat dokumen .
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 angka 3 mengenai maladministrasi. Lihat dokumen .
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Lihat naskah konsolidasi .
8. Komisi Pemberantasan Korupsi, materi edukasi mengenai pengertian, unsur, dan pelaporan gratifikasi. Lihat materi KPK .

Catatan: Artikel ini merupakan bahan edukasi umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penilaian kasus konkret harus memperhatikan fakta, waktu kejadian, peraturan yang berlaku, dokumen, alat bukti, pembagian kewenangan, kontrak, ketentuan peralihan, dan putusan pengadilan yang relevan. Gunakan naskah resmi peraturan terbaru sebelum menjadikannya dasar tindakan hukum.