Sukri Almarosy

Sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan maka memastikan bahwa Laporan Hasil Pemilihan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah langkah penting dalam keberhasilan proses pengadaan. Pernahka Pokja Pemilihan membuat laporan Hasil Pemilihan sebagaimana yang ketentuan dalam Perlem 12 Tahun 2021? Berikut adalah beberapa tips agar laporan tersebut memenuhi standar dan disetujui: 1. Lengkapi dan Sesuaikan dengan Peraturan Pastikan laporan disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Beberapa poin penting: Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga harus jelas. Metode pengadaan yang digunakan dijelaskan secara rinci (e-tendering, e-purchasing, pengadaan langsung, dll.). Dokumen tender atau seleksi disertakan untuk menunjukkan transparansi. 2. Pastikan Struktur Laporan S...

1. Salah satu tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut merupakan gambaran aktivitas dalam segmen rantai pasok .... A. Hulu B. Internal C. Hilir D. Eksternal Ulasan Jawaban: Alasan jawaban benar: Aktivitas utama dalam aktivitas hulu (upstream supply chain) adalah proses perencanaan, serta pencarian pemasok dan pengadaan barang/jasa Alasan jawaban salah: Pilihan jawaban (B) salah karena rantai pasok internal, aktivitas utama adalah manajemen produksi, penyimpanan dan pengendalian persediaan, serta manajemen pengendalian mutu. Aktivitas di rantai pasok ini lebih tepat adalah pelaksanaan kontrak Pilihan jawaban (C) salah karena rantai pasok hilir, Aktivitas utama adalah pada proses transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan purna jual. Pilihan jawaban (D) salah karena dalam MRP tidak terdapat rantai pasok ekternal

  Sebagai Pejabat yang bertugas sebagai PPK maka ada beberapa tugas yang diamanakah dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, khususnya terkait dengan pengelolaan kontrak sebagaimana dalam pasal 11: menetapkan rancangan kontrak; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengendalikan Kontrak; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; Pada tulisan ini akan membahas terkait pengendalian kontrak untuk pekerjaan konstruksi. Pengendalian Kontrak merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sebelum dokumen kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai selesainya seluruh rangkaian pelaksanaan pengadaan. Pengendalian adalah proses pengawasan disertai proses tindak lanjut manakala te...

 KAK adalah cara komunikasi untuk menggambarkan kebutuhan terkait penyedia dan apa yang harus dilaksanakan oleh penyedia tersebut. KAK paling sedikit menguraikan: Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan (output) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan mencakup kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan Peraturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah telah menyusun model dari KAK ini, model tersebut sebagai berikut: Uraian Pendahuluan   1.     Latar Belakang   ..................... 2.     Maksud dan Tujuan ..................... 3.     Sasaran ..................... 4.     Lokasi Pekerjaan .....