Sukri Almarosy

  Apakah Surat Jalan Dapat Menggantikan BAST Pengadaan Barang? Kasus: sebuah penyedia menyatakan bahwa karena transaksi hanya berupa penjualan dan pengiriman gas medis—bukan proyek instalasi atau pekerjaan konstruksi—Surat Jalan yang ditandatangani penerima sudah sah sebagai bukti serah terima dan dapat menggantikan BAST. Benarkah demikian? Jawaban: pernyataan tersebut benar sebagian, tetapi kesimpulan akhirnya tidak tepat . Surat Jalan dapat membuktikan bahwa barang pernah dikirim dan diterima secara fisik. Akan tetapi, Surat Jalan tidak otomatis membuktikan bahwa barang telah diperiksa, sesuai kontrak, diterima sebagai penyelesaian kewajiban penyedia, dan layak dibayar. Pengadaan barang tetap memerlukan mekanisme pemeriksaan dan serah terima sesuai peraturan dan klausul kontrak. Pernyataan yang diuji “Karena objek transaksi berupa oksigen cair dan gas medis, bukan pekerjaan instalasi atau pekerjaan konstruksi, maka bukti serah terima yang sah cukup berupa Surat Jal...

Perencanaan PBJ dan Keuangan Daerah SSH, Rekening Belanja, dan Paket Pengadaan: Jangan Sampai Salah Klasifikasi Mengapa pembelian laptop dapat menjadi Belanja Modal, servis kendaraan dengan suku cadang menjadi Jasa Lainnya, dan jasa pengawasan konstruksi dapat menjadi bagian biaya perolehan gedung? Artikel ini menjembatani bahasa pengadaan dengan bahasa penganggaran agar RKA, DPA, SiRUP, proses pemilihan, kontrak, pembayaran, dan pencatatan aset tetap konsisten. Oleh Sukri, S.T., M.M. Jawaban langsung: SSH membantu menyusun kewajaran anggaran; rekening belanja menunjukkan substansi ekonomi transaksi; sedangkan paket dibentuk berdasarkan kebutuhan dan strategi pengadaan. Karena fungsinya berbeda, satu rekening tidak harus menjadi satu paket dan satu komponen SSH tidak harus menjadi satu paket. Beberapa rincian rekening dapat dipertimbangkan untuk mendukung satu paket apabila membentuk satu kesatuan kebutuhan, tersedia dalam dokumen anggaran, kewenangan dan sumber...

KAJIAN E-PURCHASING 2026 PPK Memilih Tidak E-Purchasing: Siapa yang Berwenang Menyatakan Keputusannya Salah? Diperbarui September 2026 | Berdasarkan Perpres 46/2025 dan PerLKPP 2/2026 Jawaban singkat: Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 menempatkan penilaian pengecualian kewajiban e-purchasing pada PPK . Tidak ada satu pejabat yang disebut sebagai “pemberi persetujuan” atas setiap penilaian tersebut. Namun, penilaian PPK bukan kebal dari pengujian. PA/KPA dapat meminta penjelasan dan perbaikan serta mengambil langkah administratif dalam lingkup kewenangannya; APIP dapat menyimpulkan kelemahan atau ketidakpatuhan melalui pengawasan intern; BPK dapat memberikan temuan dalam pemeriksaan; dan lembaga peradilan dapat menjatuhkan putusan dalam perkara yang menjadi kewenangannya. Kepala UKPBJ, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, LKPP, Penyedia, atau masyarakat tidak otomatis dapat membatalkan penilaian PPK hanya karena berbeda pendapat. Pertanyaan yang Sebenarnya Se...

Keadaan darurat tidak boleh kalah cepat oleh administrasi. Namun, bergerak cepat juga tidak berarti mengabaikan dasar kewenangan, anggaran, kewajaran harga, pengawasan, dan jejak dokumen. Sebuah pertanyaan yang sangat penting diajukan oleh salah seorang pengelola pengadaan: apakah pengadaan barang/jasa saat keadaan darurat memerlukan surat edaran bupati? Lalu, bagaimana prosesnya apabila anggaran belum tersedia dalam DPA sehingga paket belum dapat diumumkan dalam SiRUP? Pertanyaan ini semakin relevan karena Indonesia menghadapi ancaman musiman yang berulang. Musim kemarau sering disertai kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan, sedangkan musim hujan sering membawa banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin puting beliung. Apakah kejadian yang berulang setiap tahun masih dapat disebut keadaan darurat? Jawabannya: dapat, tetapi musimnya sendiri tidak otomatis menjadi dasar pengadaan darurat. Jawaban singkatnya: surat edaran bupati bukan sya...