Masa Berlaku Jaminan Uang Muka Dimulai Sejak Kapan? Lengkap dengan Skema Pengembalian dan Contoh Perhitungan

Dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masih sering muncul pertanyaan mengenai kapan Jaminan Uang Muka mulai berlaku. Apakah dihitung sejak tanggal kontrak, tanggal Surat Perintah Mulai Kerja, tanggal permohonan penyedia, atau tanggal pembayaran uang muka? Persoalan berikutnya adalah bagaimana uang muka dikembalikan dan bagaimana menghitung pengurangannya pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan.

Masa berlaku Jaminan Uang Muka pada prinsipnya paling kurang dimulai sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka oleh PPK atau Pejabat Penandatangan Kontrak, bukan otomatis sejak tanggal kontrak, SPMK, atau tanggal permohonan penyedia.

1. Mengapa Uang Muka Harus Dijamin?

Uang muka merupakan dana yang diberikan kepada penyedia sebelum pemerintah menerima prestasi pekerjaan yang sebanding. Uang muka dapat digunakan untuk mobilisasi dan pekerjaan teknis lain yang diperlukan sebagai persiapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Uang muka bukan pembayaran atas prestasi pekerjaan. Oleh karena itu, penyedia yang menerima uang muka harus menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada PPK atau Pejabat Penandatangan Kontrak.

Jaminan tersebut melindungi pemerintah apabila penyedia tidak melaksanakan pekerjaan atau tidak dapat mengembalikan sisa uang muka yang telah diterimanya.

2. Dasar Hukum

Ketentuan mengenai uang muka dan Jaminan Uang Muka antara lain terdapat dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024;
3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025 beserta model dokumen yang menjadi lampirannya;
4. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada paket pekerjaan bersangkutan; dan
5. ketentuan pengelolaan pembayaran APBN atau APBD yang berlaku pada instansi bersangkutan.

Pasal 34 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Jaminan Uang Muka diserahkan oleh penyedia kepada PPK senilai uang muka. Nilai jaminan tersebut dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima penyedia.

Peraturan Presiden mengatur kewajiban dan nilai Jaminan Uang Muka. Ketentuan lebih terperinci mengenai masa berlaku, penyerahan, pengurangan nilai, dan mekanisme pengembaliannya dijabarkan dalam pedoman pelaksanaan, model dokumen LKPP, serta klausul kontrak yang digunakan pada masing-masing paket.

3. Sejak Kapan Jaminan Uang Muka Mulai Berlaku?

Model dokumen LKPP pada prinsipnya menentukan bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Untuk pekerjaan konstruksi, batas akhirnya umumnya dirumuskan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over/PHO. Untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, istilah dan tanggal berakhirnya mengikuti klausul serah terima yang digunakan dalam kontrak.

Tanggal atau Dokumen	Fungsi	Awal Masa Berlaku Jaminan
Tanggal kontrak	Menandai lahirnya hubungan kontraktual antara para pihak.	Tidak otomatis
Tanggal SPMK	Menandai dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.	Tidak otomatis
Tanggal permohonan penyedia	Menandai pengajuan uang muka dan rencana penggunaannya oleh penyedia.	Tidak
Tanggal persetujuan PPK	Menandai disetujuinya pemberian uang muka sesuai ketentuan kontrak.	Ya
Tanggal pembayaran	Menandai penyaluran uang muka kepada penyedia.	Bukan titik awal minimum dalam model dokumen

Tanggal kontrak, SPMK, dan persetujuan uang muka dapat saja sama. Apabila tanggalnya sama, tidak terdapat persoalan. Namun, dasar yang digunakan tetap tanggal persetujuan pemberian uang muka, bukan semata-mata karena tanggal tersebut tercantum sebagai tanggal kontrak atau SPMK.

Mengapa bukan sejak tanggal kontrak?

Penandatanganan kontrak tidak selalu berarti penyedia langsung memperoleh uang muka. Setelah kontrak ditandatangani, penyedia masih harus mengajukan permohonan, menyampaikan rencana penggunaan dan pengembalian uang muka, memperoleh persetujuan PPK, serta menyerahkan jaminan yang sah.

Mengapa bukan sejak tanggal SPMK?

SPMK berkaitan dengan perintah untuk memulai pelaksanaan pekerjaan, sedangkan Jaminan Uang Muka berkaitan dengan perlindungan terhadap uang muka yang disetujui dan akan dibayarkan pemerintah.

Apabila SPMK dan persetujuan pemberian uang muka diterbitkan pada tanggal yang sama, jaminan dapat dimulai pada tanggal tersebut karena terdapat kesamaan tanggal, bukan karena setiap Jaminan Uang Muka wajib dimulai sejak tanggal SPMK.

Mengapa bukan sejak tanggal permohonan penyedia?

Surat permohonan uang muka merupakan pengajuan dari penyedia. PPK masih harus memeriksa kesesuaiannya dengan kontrak, termasuk besaran, tujuan penggunaan, jadwal penggunaan, dan rencana pengembaliannya.

Apabila permohonan belum sesuai, PPK dapat meminta perbaikan atau kelengkapan. Persetujuan diberikan sesuai besaran, tujuan penggunaan, dan mekanisme pengembalian yang telah ditetapkan dalam kontrak.

4. Persetujuan Pemberian Uang Muka Harus Terdokumentasi

Salah satu kelemahan administrasi yang sering terjadi adalah tidak terdapat dokumen yang secara jelas menunjukkan kapan PPK menyetujui pemberian uang muka.

Persetujuan tertulis sebaiknya paling sedikit memuat:

• dasar pemberian uang muka;
• nilai atau persentase uang muka yang disetujui;
• rencana penggunaan uang muka;
• mekanisme dan jadwal pengembalian;
• kewajiban menyerahkan Jaminan Uang Muka;
• jangka waktu Jaminan Uang Muka;
• ketentuan pengurangan nilai jaminan; dan
• kewajiban memperpanjang jaminan apabila diperlukan.

Tanggal penerbitan surat jaminan belum tentu sama dengan tanggal mulai berlakunya jaminan. PPK harus memeriksa tanggal penerbitan, periode efektif, tanggal berakhir, dan batas waktu pengajuan klaim.

5. Urutan Administrasi Pemberian Uang Muka

1Kontrak ditandatangani dan memuat ketentuan pemberian uang muka.

↓

2Penyedia mengajukan permohonan disertai rencana penggunaan dan pengembalian.

↓

3PPK memeriksa dan menyetujui pemberian uang muka secara tertulis.

↓

4Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan masa berlaku yang sesuai.

↓

5PPK melakukan pemeriksaan dan konfirmasi keaslian jaminan kepada penerbit.

↓

6Uang muka diproses setelah jaminan dinyatakan sah.

↓

7Pengembalian diperhitungkan melalui pemotongan pembayaran prestasi pekerjaan.

6. Sampai Kapan Jaminan Uang Muka Berlaku?

Masa berakhir Jaminan Uang Muka mengikuti jenis pengadaan dan klausul kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi umumnya sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO. Untuk jenis pengadaan lain, batas akhirnya mengikuti tanggal serah terima hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.

PPK wajib memeriksa SSUK, SSKK, bentuk jaminan, dan ketentuan pembayaran yang menjadi bagian dari kontrak. Ketentuan umum dalam artikel ini tidak menggantikan klausul kontrak pada masing-masing paket.

7. Skema Pengembalian Uang Muka

Uang muka pada umumnya dikembalikan melalui pemotongan pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan. Penyedia tidak perlu melakukan penyetoran tunai setiap bulan selama pengembalian dapat diperhitungkan melalui pembayaran termin.

Pengembalian dapat dilakukan melalui:

1. pemotongan secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi;
2. pemotongan berdasarkan tahapan yang disepakati dalam kontrak; atau
3. penyetoran langsung dan/atau pencairan jaminan apabila kontrak diputus dan masih terdapat sisa uang muka.

Uang muka harus sudah lunas paling lambat pada saat pekerjaan selesai atau pada batas yang lebih cepat apabila ditentukan dalam kontrak.

8. Rumus Pengembalian Secara Proporsional

Persentase uang muka dihitung dengan rumus:

Persentase Uang Muka = Nilai Uang Muka ÷ Nilai Kontrak × 100%

Angsuran pada setiap pembayaran dihitung dengan rumus:

Angsuran Uang Muka = Persentase Uang Muka × Nilai Prestasi Periode Berjalan

Sisa uang muka dihitung dengan rumus:

Sisa Uang Muka = Sisa Sebelumnya − Angsuran Periode Berjalan

Apabila pembayaran menggunakan prestasi kumulatif:

Angsuran Periode Berjalan = Pengembalian Kumulatif Seharusnya − Pengembalian Kumulatif Sebelumnya

9. Contoh Pertama: Pengembalian Proporsional

Data kontrak:

Uraian	Nilai
Nilai kontrak	Rp1.000.000.000
Persentase uang muka	20%
Nilai uang muka	Rp200.000.000
Metode pengembalian	Proporsional pada setiap pembayaran
Batas pelunasan	Paling lambat saat pekerjaan selesai

Termin	Prestasi	Nilai Prestasi	Potongan Uang Muka	Sisa Uang Muka
Uang muka	–	–	–	Rp200.000.000
Termin I	20%	Rp200.000.000	Rp40.000.000	Rp160.000.000
Termin II	35%	Rp350.000.000	Rp70.000.000	Rp90.000.000
Termin III	30%	Rp300.000.000	Rp60.000.000	Rp30.000.000
Termin IV	15%	Rp150.000.000	Rp30.000.000	Rp0
Jumlah	100%	Rp1.000.000.000	Rp200.000.000	Lunas

Perhitungan Termin I

Nilai prestasi Termin I:

20% × Rp1.000.000.000 = Rp200.000.000

Potongan pengembalian uang muka:

20% × Rp200.000.000 = Rp40.000.000

Sisa uang muka:

Rp200.000.000 − Rp40.000.000 = Rp160.000.000

10. Contoh Kedua: Perhitungan Berdasarkan Prestasi Kumulatif

Penghitungan secara kumulatif membantu mencegah kesalahan akibat pembulatan atau penghitungan ganda.

Periode	Prestasi Kumulatif	Prestasi Periode Berjalan	Pengembalian Kumulatif	Potongan Periode Berjalan	Sisa Uang Muka
Bulan I	15%	Rp150.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp170.000.000
Bulan II	40%	Rp250.000.000	Rp80.000.000	Rp50.000.000	Rp120.000.000
Bulan III	70%	Rp300.000.000	Rp140.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000
Bulan IV	100%	Rp300.000.000	Rp200.000.000	Rp60.000.000	Rp0

Pada bulan kedua, pengembalian kumulatif yang seharusnya adalah:

20% × Rp400.000.000 = Rp80.000.000

Karena pada bulan pertama telah dipotong Rp30.000.000, potongan bulan kedua adalah:

Rp80.000.000 − Rp30.000.000 = Rp50.000.000

11. Contoh Ketiga: Uang Muka Harus Lunas pada Progres 70%

Kontrak dapat menentukan bahwa uang muka harus sudah dikembalikan seluruhnya ketika prestasi pekerjaan mencapai 70%. Ketentuan ini harus dicantumkan secara tegas dalam kontrak.

Data perhitungan:

• nilai kontrak: Rp1.000.000.000;
• nilai uang muka: Rp200.000.000;
• batas pelunasan: progres 70%; dan
• nilai prestasi sebagai dasar pengembalian: Rp700.000.000.

Persentase potongan sampai progres 70% adalah:

Rp200.000.000 ÷ Rp700.000.000 × 100% = 28,5714%

Termin	Prestasi	Nilai Prestasi	Potongan Uang Muka	Sisa Uang Muka
Termin I	15%	Rp150.000.000	Rp42.857.143	Rp157.142.857
Termin II	20%	Rp200.000.000	Rp57.142.857	Rp100.000.000
Termin III	20%	Rp200.000.000	Rp57.142.857	Rp42.857.143
Termin IV	15%	Rp150.000.000	Rp42.857.143	Rp0
Jumlah	70%	Rp700.000.000	Rp200.000.000	Lunas

Selisih pembulatan pada setiap termin disesuaikan pada termin pelunasan agar jumlah pemotongan tepat sama dengan nilai uang muka.

12. Contoh Perhitungan Nilai Tagihan

Misalnya pada Termin I terdapat data:

• nilai prestasi pekerjaan: Rp200.000.000;
• angsuran uang muka: Rp40.000.000;
• retensi: Rp10.000.000; dan
• denda: tidak ada.

Komponen	Nilai
Nilai prestasi pekerjaan	Rp200.000.000
Dikurangi angsuran uang muka	Rp40.000.000
Dikurangi retensi	Rp10.000.000
Dikurangi denda	Rp0
Nilai sebelum perhitungan pajak	Rp150.000.000

Nilai Pembayaran = Nilai Prestasi − Angsuran Uang Muka − Retensi − Denda − Potongan Lain

Perhitungan pajak harus mengikuti ketentuan perpajakan dan mekanisme pembayaran yang berlaku. Contoh ini hanya menggambarkan mekanisme pengurangan uang muka dan bukan simulasi perpajakan.

13. Hubungan Sisa Uang Muka dengan Nilai Jaminan

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang belum dikembalikan.

Tahapan	Uang Muka yang Telah Dikembalikan	Sisa Uang Muka	Nilai yang Harus Tetap Terlindungi
Setelah pembayaran uang muka	Rp0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
Setelah Termin I	Rp40.000.000	Rp160.000.000	Paling sedikit Rp160.000.000
Setelah Termin II	Rp110.000.000	Rp90.000.000	Paling sedikit Rp90.000.000
Setelah Termin III	Rp170.000.000	Rp30.000.000	Paling sedikit Rp30.000.000
Setelah Termin IV	Rp200.000.000	Rp0	Uang muka lunas

Pengurangan nilai jaminan tidak dilakukan hanya berdasarkan permintaan penyedia. PPK harus memastikan bahwa angsuran telah diperhitungkan dalam pembayaran dan sisa uang muka telah dicatat dengan benar.

Perubahan nilai jaminan harus didukung dokumen yang sah dari penerbit jaminan serta dikonfirmasi keasliannya.

14. Bagaimana jika Kontrak Diperpanjang?

Apabila masa pelaksanaan diperpanjang dan uang muka belum sepenuhnya dikembalikan, Jaminan Uang Muka harus diperpanjang sebelum masa berlaku jaminan lama berakhir.

PPK perlu memeriksa:

1. jumlah uang muka yang telah dikembalikan;
2. sisa uang muka yang belum dikembalikan;
3. tanggal berakhirnya jaminan;
4. tanggal serah terima setelah perpanjangan; dan
5. kecukupan nilai serta masa berlaku jaminan.

Jangan menunggu jaminan kedaluwarsa. Jika masa berlaku berakhir sementara masih terdapat sisa uang muka, pemerintah kehilangan perlindungan efektif terhadap dana yang belum dikembalikan.

15. Bagaimana jika Kontrak Diputus?

Misalnya:

• uang muka yang dibayarkan: Rp200.000.000;
• angsuran yang telah dipotong: Rp90.000.000; dan
• kontrak diputus karena kesalahan penyedia.

Sisa uang muka yang harus dikembalikan:

Rp200.000.000 − Rp90.000.000 = Rp110.000.000

PPK menagih pengembalian sebesar Rp110.000.000 kepada penyedia. Apabila penyedia tidak mengembalikannya sesuai ketentuan, PPK melakukan pencairan Jaminan Uang Muka sebesar sisa kewajiban yang belum dikembalikan dengan mengikuti prosedur klaim serta ketentuan pengelolaan APBN atau APBD.

Besarnya klaim disesuaikan dengan sisa uang muka. Klaim tidak semestinya melebihi kewajiban penyedia yang masih belum dikembalikan.

16. Daftar Pemeriksaan PPK

Sebelum uang muka dibayarkan, PPK perlu memastikan bahwa:

• pemberian uang muka telah dicantumkan dalam kontrak;
• permohonan dan rencana penggunaan telah diperiksa;
• persetujuan pemberian uang muka terdokumentasi;
• nama penyedia dan penerima jaminan sesuai kontrak;
• nomor dan nama paket pekerjaan benar;
• nilai jaminan paling sedikit sama dengan uang muka yang diberikan;
• masa berlaku dimulai paling kurang sejak tanggal persetujuan;
• tanggal berakhir sesuai ketentuan kontrak;
• jaminan bersifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan;
• penerbit memiliki kewenangan dan perizinan yang sesuai;
• batas waktu pengajuan klaim memadai;
• keaslian jaminan telah dikonfirmasi kepada penerbit; dan
• mekanisme pengembalian telah dimasukkan dalam administrasi pembayaran.

17. Kesalahan yang Harus Dihindari

1. Menggunakan tanggal kontrak sebagai awal jaminan tanpa memeriksa tanggal persetujuan.
2. Menyamakan tanggal SPMK dengan tanggal dimulainya semua jenis jaminan.
3. Menggunakan tanggal permohonan penyedia sebagai awal masa berlaku.
4. Membayar uang muka sebelum Jaminan Uang Muka dinyatakan sah.
5. Menerima jaminan yang baru efektif setelah tanggal persetujuan.
6. Tidak memeriksa batas waktu pengajuan klaim.
7. Mengurangi nilai jaminan tanpa menghitung sisa uang muka.
8. Tidak memperpanjang jaminan ketika pelaksanaan pekerjaan diperpanjang.
9. Tidak merekonsiliasi pemotongan uang muka pada setiap termin.
10. Menganggap pelunasan uang muka otomatis mengakhiri seluruh kewajiban tanpa memeriksa kontrak.

18. Contoh Klausul Kontrak

Uang muka diberikan sebesar 20% dari nilai kontrak. Pengembalian uang muka dilakukan secara proporsional melalui pemotongan pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan. Uang muka harus telah dikembalikan seluruhnya paling lambat pada saat pekerjaan selesai atau sebelum serah terima hasil pekerjaan. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang belum dikembalikan setelah mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

Apabila uang muka harus lunas pada progres tertentu:

Uang muka harus telah dikembalikan seluruhnya pada saat prestasi pekerjaan mencapai 70%. Besarnya pemotongan pada setiap pembayaran dihitung secara proporsional berdasarkan nilai uang muka dan nilai prestasi pekerjaan sampai dengan batas pelunasan tersebut.

19. Contoh Dokumen Administrasi Uang Muka

Unduh Paket Contoh Dokumen Uang Muka

Unduh Word Editable Unduh PDF Siap Cetak

Pilih Word untuk mengedit dokumen atau PDF untuk membaca dan mencetaknya.

Contoh berikut merupakan simulasi tata naskah untuk membantu penerapan di lapangan. Kop, nomor surat, kode klasifikasi, nomenklatur jabatan, pejabat penandatangan, dan bentuk naskah harus disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas serta mekanisme pembayaran pada instansi masing-masing.

1. surat permohonan uang muka;
2. lembar penelitian permohonan oleh PPK;
3. surat persetujuan pemberian uang muka;
4. surat penyerahan Jaminan Uang Muka;
5. berita acara pemeriksaan dan konfirmasi jaminan;
6. berita acara pembayaran uang muka;
7. kartu kendali pengembalian uang muka;
8. surat perpanjangan atau penyesuaian jaminan; dan
9. berita acara pelunasan uang muka.

Dokumen 1 — Surat Permohonan Uang Muka dari Penyedia

PT/CV NAMA PENYEDIA

Alamat: alamat lengkap perusahaan | Telepon: nomor telepon

Nomor	:	001/UM-NP/IX/2026
Lampiran	:	2 (dua) berkas
Perihal	:	Permohonan Pemberian Uang Muka

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Paket nama paket pekerjaan
pada nama perangkat daerah/satuan kerja
di – Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Nomor nomor kontrak tanggal tanggal kontrak untuk pekerjaan nama paket, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000.000,00, kami mengajukan uang muka sebesar 20% atau Rp200.000.000,00.

Uang muka tersebut direncanakan untuk:

No.	Rencana Penggunaan	Nilai	Waktu
1	Mobilisasi personel dan peralatan	Rp80.000.000	Minggu I
2	Pengadaan awal bahan/material	Rp100.000.000	Minggu I–II
3	Persiapan teknis dan fasilitas kerja	Rp20.000.000	Minggu I–II
Jumlah		Rp200.000.000

Pengembalian dilakukan melalui pemotongan secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan sesuai kontrak. Bersama surat ini dilampirkan rencana penggunaan, rencana pengembalian, dan dokumen pendukung pembayaran.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal
Direktur PT/CV Nama Penyedia,

Nama Direktur

Permohonan penyedia belum merupakan persetujuan dan belum menjadi bukti pembayaran.

Dokumen 2 — Lembar Penelitian Permohonan Uang Muka

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi

Nama Perangkat Daerah

Alamat: alamat instansi

Lembar Penelitian Permohonan Uang Muka

Nomor: 000.3/___/PPK/2026

Nama paket	:	nama paket
Nomor kontrak	:	nomor kontrak
Nilai kontrak	:	Rp1.000.000.000,00
Uang muka	:	20% atau Rp200.000.000,00

No.	Unsur yang Diperiksa	Sesuai	Tidak	Catatan
1	Uang muka dicantumkan dalam kontrak	☐	☐
2	Besaran sesuai kontrak dan ketentuan	☐	☐
3	Rencana penggunaan berkaitan dengan persiapan pekerjaan	☐	☐
4	Rencana pengembalian sesuai mekanisme pembayaran	☐	☐
5	Uang muka dapat lunas sesuai batas kontrak	☐	☐
6	Ketersediaan anggaran telah dipastikan	☐	☐

Kesimpulan: ☐ dapat disetujui; ☐ disetujui dengan perbaikan; ☐ belum dapat diproses; ☐ tidak sesuai kontrak.

Catatan/rekomendasi: uraikan hasil penelitian.

Tempat, tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama PPK
NIP. NIP

Dokumen 3 — Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi

Nama Perangkat Daerah

Alamat: alamat instansi

Nomor	:	000.3/___/PPK/2026
Sifat	:	Penting
Perihal	:	Persetujuan Pemberian Uang Muka

Yth. Direktur PT/CV Nama Penyedia
di – Tempat

Berdasarkan Kontrak Nomor nomor kontrak, Surat Permohonan Nomor nomor surat, dan hasil penelitian PPK, disetujui pemberian uang muka sebesar 20% atau Rp200.000.000,00.

Persetujuan diberikan dengan ketentuan:

1. uang muka digunakan sesuai rencana yang telah disetujui;
2. penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit senilai uang muka;
3. masa berlaku jaminan paling kurang sejak tanggal persetujuan ini sampai batas dalam kontrak;
4. jaminan bersifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan;
5. pengembalian dilakukan melalui pemotongan pembayaran prestasi; dan
6. pembayaran diproses setelah jaminan diperiksa, dikonfirmasi, dan dinyatakan sah.

Surat ini bukan bukti pembayaran. Pembayaran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perbendaharaan dipenuhi.

Tempat, tanggal persetujuan
Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama PPK
NIP. NIP

Tanggal persetujuan menjadi acuan awal minimum masa berlaku jaminan. Selaraskan tanggal efektif jaminan agar tidak timbul celah perlindungan.

Dokumen 4 — Surat Penyerahan Jaminan Uang Muka

PT/CV NAMA PENYEDIA

Alamat: alamat perusahaan

Nomor	:	002/JUM-NP/IX/2026
Lampiran	:	1 (satu) berkas asli
Perihal	:	Penyerahan Jaminan Uang Muka

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Paket nama paket
di – Tempat

Menindaklanjuti Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Nomor nomor persetujuan, bersama ini kami menyerahkan asli Jaminan Uang Muka dengan data:

Penerbit	:	nama penerbit
Nomor jaminan	:	nomor jaminan
Nilai	:	Rp200.000.000,00
Mulai berlaku	:	tanggal persetujuan
Berakhir	:	tanggal sesuai kontrak
Batas klaim	:	tanggal batas klaim

Kami bersedia memperpanjang atau menyesuaikan jaminan apabila masa pelaksanaan berubah atau masih terdapat sisa uang muka.

Tempat, tanggal
Direktur PT/CV Nama Penyedia,

Nama Direktur

Dokumen 5 — Berita Acara Pemeriksaan dan Konfirmasi Jaminan

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi

Nama Perangkat Daerah

Alamat: alamat instansi

Berita Acara Pemeriksaan dan Konfirmasi Jaminan Uang Muka

Nomor: 000.3/___/BA-JUM/2026

Pada hari ini, hari dan tanggal, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jaminan Uang Muka untuk paket nama paket.

Penyedia	:	PT/CV Nama Penyedia
Penerbit	:	nama penerbit
Nomor jaminan	:	nomor jaminan
Nilai jaminan	:	Rp200.000.000,00

No.	Unsur Pemeriksaan	Hasil	Catatan
1	Identitas penyedia, penerima, dan paket benar	☐ Sesuai ☐ Tidak
2	Nilai paling sedikit sama dengan uang muka	☐ Sesuai ☐ Tidak
3	Tanggal mulai dan berakhir sesuai	☐ Sesuai ☐ Tidak
4	Tidak bersyarat dan mudah dicairkan	☐ Sesuai ☐ Tidak
5	Batas pengajuan klaim memadai	☐ Sesuai ☐ Tidak
6	Keaslian dikonfirmasi kepada penerbit	☐ Ya ☐ Tidak

Konfirmasi dilakukan melalui: ☐ surat resmi; ☐ laman resmi; ☐ sistem elektronik; ☐ cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan: ☐ jaminan sah dan dapat diterima; ☐ jaminan belum dapat diterima.

Petugas Pemeriksa,

Nama
NIP. NIP

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama PPK
NIP. NIP

Dokumen 6 — Berita Acara Pembayaran Uang Muka

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi

Nama Perangkat Daerah

Alamat: alamat instansi

Berita Acara Pembayaran Uang Muka

Nomor: 000.3/___/BAP-UM/2026

Pada hari ini, hari dan tanggal, berdasarkan kontrak dan hasil pemeriksaan kelengkapan pembayaran, para pihak menerangkan:

Nama paket	:	nama paket
Nomor kontrak	:	nomor kontrak
Nilai kontrak	:	Rp1.000.000.000,00
Penyedia	:	PT/CV Nama Penyedia
Uang muka	:	20% atau Rp200.000.000,00

Penyedia telah memenuhi persyaratan pembayaran, termasuk menyerahkan Jaminan Uang Muka yang telah dikonfirmasi dan dinyatakan sah. Pengembalian dilakukan melalui pemotongan pembayaran prestasi dan dicatat dalam Kartu Kendali Pengembalian Uang Muka.

Direktur PT/CV Nama Penyedia,

Nama Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama PPK
NIP. NIP

Nama dan susunan dokumen pembayaran disesuaikan dengan mekanisme APBN atau APBD yang berlaku.

Dokumen 7 — Kartu Kendali Pengembalian Uang Muka

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi

Nama Perangkat Daerah

Alamat: alamat instansi

Kartu Kendali Pengembalian Uang Muka

Nama paket	:	nama paket
Penyedia	:	PT/CV Nama Penyedia
Nilai kontrak	:	Rp1.000.000.000,00
Uang muka	:	Rp200.000.000,00

Termin	Prestasi	Potongan	Pengembalian Kumulatif	Sisa Uang Muka	Nilai Jaminan
Awal	–	–	Rp0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
I	Rp200.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp160.000.000	Rp160.000.000
II	Rp350.000.000	Rp70.000.000	Rp110.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000
III	Rp300.000.000	Rp60.000.000	Rp170.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000
IV	Rp150.000.000	Rp30.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Lunas

Uang Muka Awal = Pengembalian Kumulatif + Sisa Uang Muka

Pengelola Administrasi Kontrak,

Nama
NIP. NIP

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama PPK
NIP. NIP

Dokumen 8 — Surat Permintaan Perpanjangan Jaminan

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi

Nama Perangkat Daerah

Alamat: alamat instansi

Nomor	:	000.3/___/PPK/2026
Sifat	:	Segera
Perihal	:	Perpanjangan Jaminan Uang Muka

Yth. Direktur PT/CV Nama Penyedia
di – Tempat

Sehubungan dengan perpanjangan masa pelaksanaan berdasarkan Adendum Kontrak Nomor nomor adendum, sedangkan Jaminan Uang Muka Nomor nomor jaminan akan berakhir pada tanggal, Saudara diminta memperpanjang jaminan tersebut.

Perpanjangan harus memenuhi ketentuan:

1. nilai paling sedikit sebesar sisa uang muka, yaitu Rp__________;
2. masa berlaku mencakup jangka waktu yang dipersyaratkan dalam adendum;
3. tidak ada jeda antara jaminan lama dan jaminan perpanjangan;
4. jaminan tetap tidak bersyarat dan mudah dicairkan; dan
5. diserahkan paling lambat tanggal tanggal.

Tempat, tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama PPK
NIP. NIP

Dokumen 9 — Berita Acara Pelunasan Uang Muka

Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi

Nama Perangkat Daerah

Alamat: alamat instansi

Berita Acara Pelunasan Uang Muka

Nomor: 000.3/___/BA-LUM/2026

Pada hari ini, hari dan tanggal, telah dilakukan rekonsiliasi pengembalian uang muka untuk paket nama paket.

Penyedia	:	PT/CV Nama Penyedia
Nomor kontrak	:	nomor kontrak
Uang muka awal	:	Rp200.000.000,00
Total pengembalian	:	Rp200.000.000,00
Sisa uang muka	:	Rp0,00

Berdasarkan dokumen pembayaran dan Kartu Kendali Pengembalian Uang Muka, seluruh uang muka telah dikembalikan melalui pemotongan pembayaran prestasi. Dengan demikian, kewajiban pengembalian uang muka dinyatakan lunas.

Tindak lanjut terhadap dokumen jaminan dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan prosedur administrasi yang berlaku.

Pengelola Administrasi Kontrak,

Nama
NIP. NIP

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama PPK
NIP. NIP

Pelunasan uang muka tidak otomatis berarti jaminan dapat langsung dikembalikan. PPK tetap harus memeriksa masa berlaku dan ketentuan pengembalian jaminan dalam kontrak.

20. Kedudukan Contoh Dokumen

Contoh di atas merupakan instrumen administrasi yang disarankan untuk memperkuat keterlacakan keputusan, pengendalian kontrak, pengamanan keuangan negara, dan kesiapan menghadapi pemeriksaan. Tidak seluruh nama atau bentuk dokumen tersebut ditetapkan sebagai formulir wajib dalam regulasi.

Instansi dapat menggabungkan beberapa dokumen sepanjang substansi pemeriksaan, persetujuan, konfirmasi jaminan, pembayaran, pengendalian pengembalian, dan pelunasan tetap terdokumentasi dengan jelas. Hindari membuat dokumen hanya untuk menambah formalitas tanpa fungsi pengendalian yang nyata.

21. Kesimpulan

Masa berlaku Jaminan Uang Muka tidak otomatis dimulai sejak tanggal kontrak, tanggal SPMK, tanggal permohonan penyedia, atau tanggal pembayaran uang muka.

Titik awal yang digunakan adalah tanggal persetujuan pemberian uang muka oleh PPK atau Pejabat Penandatangan Kontrak.

Masa berakhirnya mengikuti ketentuan kontrak, yang pada umumnya sampai dengan serah terima hasil pekerjaan atau PHO untuk pekerjaan konstruksi. Apabila masa pelaksanaan diperpanjang dan masih terdapat sisa uang muka, jaminan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir.

Pengembalian uang muka dilakukan melalui pemotongan pembayaran prestasi sesuai mekanisme dalam kontrak. Pada setiap pembayaran, PPK harus memastikan persamaan berikut tetap terpenuhi:

Uang Muka Awal = Jumlah yang Telah Dikembalikan + Sisa Uang Muka

Jika perhitungan tersebut tidak seimbang, pembayaran berikutnya sebaiknya belum diproses sampai data pengembalian dan sisa uang muka diperbaiki.

22. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan naskah konsolidasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia .
3. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 .
4. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025 beserta model dokumennya .

Artikel ini merupakan bahan edukasi umum. Pelaksanaan pada setiap paket tetap harus disesuaikan dengan dokumen kontrak, jenis pengadaan, sumber anggaran, dan ketentuan perbendaharaan yang berlaku.