Sukri Almarosy

STUDI KASUS PENGADAAN LANGSUNG Pejabat Pengadaan Diperiksa: Mengapa Hanya Penyedia A yang Diundang? Memahami dasar hukum pemilihan satu calon penyedia, pertanyaan pemeriksa, dan pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan berdasarkan fakta serta dokumen. Pemeriksa: "Kenapa Saudara hanya mengundang Penyedia A? Apakah hanya perusahaan itu yang mampu melaksanakan pekerjaan ini?" Pemeriksa: "Bagaimana dengan Penyedia B, C, D, dan E? Bukankah masih banyak perusahaan lain yang dapat melaksanakan pekerjaan yang sama? Mengapa mereka tidak Saudara undang?" Pertanyaan tersebut disampaikan kepada seorang Pejabat Pengadaan ketika proses Pengadaan Langsung yang pernah dilaksanakannya sedang diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pejabat Pengadaan kemudian menceritakan pengalamannya kepada rekan sesama pelaku pengadaan. Pejabat Pengadaan: "Kalau pemeriksa bertanya seperti itu, saya harus menjawab bagaimana? Apakah saya sal...

Seri Hukum Pengadaan – Artikel 6 Tidak setiap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau PBJ merupakan tindak pidana. Kesalahan administrasi, kekeliruan profesional, kelalaian, wanprestasi penyedia, pelanggaran persaingan usaha, dan tindak pidana mempunyai unsur serta mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Namun, suatu peristiwa pengadaan dapat masuk ke ranah pidana apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik yang berlaku. Risiko hukum tersebut dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan tender yang bersinggungan dengan tindak pidana, pemalsuan dokumen, suap atau gratifikasi yang dianggap suap, serta perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kelima istilah tersebut tidak boleh digunakan sebagai label semata. Masing-masing harus diperiksa berdasarkan perbuatan konkret, pelaku, bentuk kesalahan, alat bukti, keu...

Seri Hukum Pengadaan — Artikel 4 Ketika audit menemukan kekurangan volume, kelebihan pembayaran, barang tidak sesuai spesifikasi, atau aset pemerintah berkurang, muncul pertanyaan yang hampir selalu sama: “Kalau sudah ada kerugian negara, apakah berarti telah terjadi korupsi?” Jawaban singkatnya adalah: tidak otomatis. Kerugian negara merupakan fakta hukum yang serius. Kerugian tersebut harus ditelusuri penyebabnya, ditentukan pihak yang bertanggung jawab, dipulihkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Namun, keberadaan kerugian negara belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menyimpulkan korupsi, harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana yang diterapkan. Kerugian negara dapat menjadi salah satu unsur tindak pidana tertentu, tetapi bukan satu-satunya unsur dan bukan bukti otomatis terjadinya korupsi. Apa yang Dimaksud Kerugian Negara? Undan...