Sukri Almarosy

Pengalaman Sebelum Lulus Kuliah, Apakah Dapat Dihitung? Kajian Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Salah satu persoalan yang cukup sering muncul dalam evaluasi pengadaan jasa konstruksi adalah ketika seorang personel mempunyai pengalaman pekerjaan yang panjang, tetapi sebagian pengalaman tersebut diperoleh sebelum yang bersangkutan lulus dari pendidikan yang kemudian digunakan sebagai dasar kompetensinya . Misalnya, seseorang telah bekerja pada proyek sejak tahun 2018, tetapi baru lulus D3 atau S1 Teknik Sipil pada tahun 2021. Dalam tender atau seleksi tahun 2026, penyedia mencantumkan pengalaman personel tersebut sejak tahun 2018. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak boleh disederhanakan: Apakah pengalaman pekerjaan sebelum lulus kuliah dapat dihitung sebagai pengalaman yang memenuhi persyaratan? Untuk menjawabnya, perlu dibedakan dua rezim pengadaan jasa konstruksi: Pekerjaan Konstruksi ; dan Jasa Konsultansi Konstruksi. Keduanya me...

Kontrak Lumsum: Volume BOQ Berbeda dengan Hasil MC-0, Bolehkah Adendum Tambah-Kurang? Dalam pekerjaan konstruksi dengan kontrak lumsum , sering ditemukan perbedaan antara volume dalam BOQ dengan hasil pengukuran pada saat MC-0. Contoh sederhana BOQ kontrak: 100 meter Hasil MC-0: 115 meter Apakah selisih 15 meter tersebut dapat langsung dijadikan pekerjaan tambah dan nilai kontraknya ditambah? Jawaban singkat: tidak otomatis. Pada kontrak lumsum, yang harus diperiksa bukan sekadar apakah volume BOQ berbeda dengan hasil MC-0. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa volume tersebut berbeda dan apakah perbedaan itu menyebabkan berubahnya ruang lingkup, gambar, spesifikasi teknis, atau keluaran yang diperjanjikan? Inilah titik penting untuk membedakan antara selisih kuantifikasi dalam kontrak lumsum dan perubahan kontrak yang memang memiliki dasar untuk dilakukan . 1. Kontrak Lumsum Bukan Kontrak Harga Satuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16...

Dana BTT dalam APBD: Dari Penganggaran, Pengadaan sampai Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) sering dipahami sederhana sebagai “dana darurat”. Akibatnya, ketika suatu kegiatan dibiayai dari BTT, tidak jarang muncul anggapan bahwa pengadaan barang/jasanya otomatis dapat dilakukan menggunakan mekanisme pengadaan dalam penanganan keadaan darurat. Pemahaman tersebut tidak selalu benar. BTT dan Pengadaan Darurat adalah dua hal yang berbeda. BTT menjawab pertanyaan: dari pos anggaran mana pengeluaran dapat dibiayai? Pengadaan Barang/Jasa menjawab pertanyaan: bagaimana barang/jasa tersebut diperoleh? Karena itu, sebelum pemerintah daerah melaksanakan suatu pengeluaran menggunakan BTT, setidaknya terdapat dua pengujian yang harus dilakukan secara terpisah: Apakah kebutuhan tersebut memang dapat dibiayai dari BTT? Apabila membutuhkan barang/jasa, mekanisme pengadaan apa yang tepat? Dua pertanyaan tersebut terlihat sederhana, tetapi menjadi sangat penting kar...

Jasa pengacara, arbiter, tenaga kesehatan, notaris/PPAT, auditor, penerjemah, dan penilai dapat memiliki cara bekerja, standar imbalan, serta aturan profesi yang berbeda dari pasar jasa pada umumnya. Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 menyediakan tata cara khusus untuk pengadaan jasa profesi tertentu dalam kelompok pengadaan yang mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan. Pertanyaan praktisnya: kapan Pokja harus mengadakan kompetisi, kapan Pejabat Pengadaan boleh mengundang satu pelaku usaha, dan bagaimana jika pagunya lebih dari Rp200 juta tetapi jasa yang diperlukan benar-benar hanya dapat diberikan satu pihak? Jawaban cepat: Periksa lebih dahulu apakah objeknya memenuhi kriteria jasa profesi tertentu. Jika ya, gunakan pagu anggaran paket sebagai batas keputusan. Pada pagu lebih dari Rp200 juta , gunakan kompetisi oleh Pokja Pemilihan ; jalur pembelian/sewa/pemesanan/langganan/cara lainnya oleh Pokja hanya tersedia apabila kebutuhan berdasarkan portofolio, reputasi, atau hak...