Langsung ke konten utama

Rumah Belajar ASN • Praktik PBJ • Kepemimpinan

Belajar Pengadaan.
Memimpin Perubahan.

Ruang berbagi pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengelolaan kontrak, kepemimpinan ASN, dan praktik profesional yang dapat langsung diterapkan.

Untuk PPK • PPTK • Pokja/PP • APIP • Penyedia • ASN Pembelajar

SA
“Pengadaan yang baik tidak berhenti pada kepatuhan, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata.”
— SUKRI, ST., MM.
Level 4Fasilitator Kompetensi PBJP
15+ TahunPengalaman Profesional
Koleksi PraktisBuku dan panduan siap diterapkan

Belajar Terstruktur

Akademi Pengadaan Indonesia

Kelas, simulasi CAT, pembahasan, dan jalur belajar kompetensi PBJ dalam satu ruang belajar yang praktis.

بسم الله الرحمن الرحيم

Belajar bertahap dari kaidah dasar hingga mampu membaca teks Arab tanpa harakat dengan lebih percaya diri.

Lihat Semua Materi →

Program Baru

Belajar Bahasa Arab dalam jalur yang jelas

Materi disusun ringkas dan praktis untuk pembelajar dewasa, lengkap dengan latihan dan target belajar 90 hari.

Ruang Tanya Jawab

Konsultasi/
Pendampingan PBJ

Sampaikan pertanyaan teknis PBJ beserta konteks instansi. Jawaban pengelola akan ditampilkan di bawah formulir setelah melalui peninjauan.

Email tidak ditampilkan kepada publik. Pertanyaan ditinjau secara berkala; waktu jawaban menyesuaikan kelengkapan konteks dan antrean. Jika menyetujui pembaruan, alamat email akan disimpan untuk menerima informasi materi baru.

Pertanyaan dan jawaban terbaru

Contoh • Pengelolaan Kontrak

Bagaimana mendokumentasikan perubahan kontrak secara tertib?

Jawaban pengelola: Pastikan dasar perubahan, analisis kebutuhan, ketersediaan anggaran, negosiasi, persetujuan pejabat berwenang, dan adendum terdokumentasi dalam satu jejak audit.

Asisten PBJ • Beta

AI-Pebeje

Tanyakan masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan bahasa sehari-hari. AI-Pebeje membantu memberi arah awal, kata kunci regulasi, dan langkah tindak lanjut.

Fokus perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelolaMengutamakan jawaban praktis dan terstrukturMengingatkan bagian yang perlu diverifikasi
Siap membantu.

AI-Pebeje adalah alat bantu edukasi, bukan keputusan resmi atau pendapat hukum. Selalu verifikasi regulasi terbaru dan konteks paket sebelum menetapkan keputusan.

Materi Terbaru

Entri yang Diunggulkan

Bolehkah Dinas Teknis Menyusun DED dan Mengawasi Proyek OPD Lain? Ini Syarat SKK dan STRI-nya

Bolehkah Dinas PU Menyusun DED dan Mengawasi Proyek OPD Lain? Ini Syarat SKK dan STRI-nya Kasus yang sering terjadi: sebuah OPD memiliki anggaran pembangunan gedung, jalan, drainase, pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan, tetapi tidak mempunyai tenaga teknis untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) dan melakukan pengawasan konstruksi. Apakah pekerjaan tersebut boleh dilaksanakan oleh Dinas PU atau dinas teknis lain? Jika boleh, apakah pegawainya wajib memiliki SKK Konstruksi dan STRI? Jawaban singkat:  Dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas dan fungsi, menggunakan mekanisme pengadaan yang tepat, tersedia personel yang kompeten, dan pembagian tanggung jawabnya jelas. Namun, status sebagai ASN, pegawai Dinas PU, atau pejabat pada jabatan teknis tidak otomatis menggantikan SKK Konstruksi maupun STRI. Pembahasannya harus dipisahkan menjadi empat lapis: kewenangan perangkat daerah, mekanisme Swakelola, kompetensi tenaga kerja konstruksi, ...
Postingan terbaru

Barang Katalog Tidak Diproduksi Lagi, Apa Tindakan PPK?

Kajian Praktis E-Purchasing Barang Katalog Tidak Diproduksi Lagi: Bolehkah PPK Menerima Produk Pengganti dengan Spesifikasi Berbeda? Jawaban ringkasnya: tidak boleh langsung diterima atau dilegalkan melalui adendum . Berhentinya produksi bukan izin otomatis untuk mengganti produk yang sudah dipesan. Jika produk pengganti mengubah model atau spesifikasi yang menjadi objek Surat Pesanan, PPK harus menilai kesesuaiannya terhadap kontrak dan batas perubahan Surat Pesanan—bukan semata-mata menerima klaim “setipe” atau “lebih bagus”. Inti keputusan: barang hanya dapat diterima apabila tetap persis memenuhi objek dan seluruh persyaratan Surat Pesanan. Jika penggantinya merupakan produk/model lain atau ada spesifikasi kontraktual yang berubah, jangan dibuat BAST seolah-olah sesuai. Minta pemenuhan sesuai pesanan; bila penyedia tidak mampu, tempuh mekanisme wanprestasi/pemutusan sesuai klausul Surat Pesanan, kemudian lakukan pengadaan baru bila kebutuhan masih ada. 1. Kasus yang Dibah...

Apakah Paket Pengadaan Barang Dihitung dalam SKP Pekerjaan Konstruksi?

Kajian praktis kualifikasi pekerjaan konstruksi Apakah Paket Pengadaan Barang Dihitung dalam SKP Pekerjaan Konstruksi? Sebuah badan usaha jasa konstruksi tidak selalu hanya mengerjakan proyek konstruksi. Pada saat mengikuti tender konstruksi, perusahaan tersebut mungkin masih mempunyai kontrak pengadaan barang yang sedang berjalan. Apakah kontrak barang itu ikut mengurangi Sisa Kemampuan Paket atau SKP? Jawaban singkat: tidak. Paket yang secara substansi dan dokumen pengadaannya merupakan Pengadaan Barang tidak dimasukkan sebagai “P” dalam perhitungan SKP Pekerjaan Konstruksi. Dalam ketentuan kualifikasi konstruksi, “P” adalah jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan , bukan seluruh kontrak PBJ yang sedang ditangani badan usaha. Namun, Pokja/Pejabat Pengadaan harus memeriksa substansi paket; jangan hanya berpegang pada nama kontrak. 1. Dasar hukum yang digunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta...

PBJ atau KSO pada BLUD? Cara Menentukan Skema yang Tepat agar Tidak Salah Prosedur

Kajian praktis tata kelola BLUD PBJ atau KSO pada BLUD? Cara Menentukan Skema yang Tepat agar Tidak Salah Prosedur BLUD diberi fleksibilitas untuk meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan. Namun, fleksibilitas tidak berarti setiap kebutuhan dapat langsung diberi nama Kerja Sama Operasional (KSO). Dalam praktik, kesalahan paling berisiko terjadi ketika transaksi yang substansinya merupakan pembelian barang atau jasa dikemas sebagai KSO untuk menghindari proses pengadaan. Jawaban inti: jangan menentukan mekanisme dari judul dokumennya. Periksa sumber dana, objek transaksi, pola pembayaran, penggunaan Barang Milik Daerah, pembagian risiko, dan cara pengelolaan. Jika BLUD membutuhkan barang/jasa tertentu dan membayar penyedia atas keluaran tersebut, substansinya adalah PBJ. Jika BLUD dan mitra benar-benar mengelola pelayanan secara bersama, sama-sama memberikan kontribusi, menanggung risiko, dan memperoleh manfaat, skema tersebut dapat dikaji sebagai KSO. Jika mitra mengg...

Simulasi Ujian Kompetensi PBJ Level 1 – Paket C | 100 Soal + Kunci dan Pembahasana

AKADEMI PBJ • SIMULASI CAT SIMULASI CAT PBJ LEVEL 1 — PAKET C • 100 SOAL + PEMBAHASAN Kerjakan seluruh soal. Nilai ditampilkan setelah menekan Selesai & Nilai . Sisa Waktu 120:00 Data Peserta Nama Asal Daerah/Instansi Basis pembaruan: Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 jo. Perpres 46/2025, PerLKPP 12/2021 jo. 4/2024, PerLKPP 3/2021, PerLKPP 4/2021, dan PerLKPP 2/2026. Kriteria hasil: ≥90 sangat menguasai; 80–89 menguasai; 70–79 cukup menguasai; <70 perlu penguatan. Petunjuk: pilih satu jawaban pada setiap soal. Nomor hijau = sudah dijawab, nomor putih = belum dijawab. Jawaban masih dapat diubah sebelum tes diselesaikan. Mulai CAT Soal 1 dari 100 Terjawab 0/100 SOAL 1 ...
← Sebelumnya Halaman 1 Berikutnya →

Mulai Belajar Hari Ini

Pengetahuan yang tepat membuat kita bekerja lebih tenang dan profesional.

Jelajahi Rumah Belajar ASN