Langsung ke konten utama

Rumah Belajar ASN • Praktik PBJ • Kepemimpinan

Belajar Pengadaan.
Memimpin Perubahan.

Ruang berbagi pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengelolaan kontrak, kepemimpinan ASN, dan praktik profesional yang dapat langsung diterapkan.

Untuk PPK • PPTK • Pokja/PP • APIP • Penyedia • ASN Pembelajar

SA
“Pengadaan yang baik tidak berhenti pada kepatuhan, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata.”
— SUKRI, ST., MM.
Level 4Fasilitator Kompetensi PBJP
15+ TahunPengalaman Profesional
Koleksi PraktisBuku dan panduan siap diterapkan

بسم الله الرحمن الرحيم

Belajar bertahap dari kaidah dasar hingga mampu membaca teks Arab tanpa harakat dengan lebih percaya diri.

Lihat Semua Materi →

Program Baru

Belajar Bahasa Arab dalam jalur yang jelas

Materi disusun ringkas dan praktis untuk pembelajar dewasa, lengkap dengan latihan dan target belajar 90 hari.

Ruang Tanya Jawab

Konsultasi/
Pendampingan PBJ

Sampaikan pertanyaan teknis PBJ beserta konteks instansi. Jawaban pengelola akan ditampilkan di bawah formulir setelah melalui peninjauan.

Email tidak ditampilkan kepada publik. Jika menyetujui pembaruan, alamat email akan disimpan untuk menerima informasi materi baru.

Pertanyaan dan jawaban terbaru

Contoh • Pengelolaan Kontrak

Bagaimana mendokumentasikan perubahan kontrak secara tertib?

Jawaban pengelola: Pastikan dasar perubahan, analisis kebutuhan, ketersediaan anggaran, negosiasi, persetujuan pejabat berwenang, dan adendum terdokumentasi dalam satu jejak audit.

Asisten PBJ • Beta

AI-Pebeje

Tanyakan masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan bahasa sehari-hari. AI-Pebeje membantu memberi arah awal, kata kunci regulasi, dan langkah tindak lanjut.

Fokus perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelolaMengutamakan jawaban praktis dan terstrukturMengingatkan bagian yang perlu diverifikasi
Siap membantu.

AI-Pebeje adalah alat bantu edukasi, bukan keputusan resmi atau pendapat hukum. Selalu verifikasi regulasi terbaru dan konteks paket sebelum menetapkan keputusan.

Materi Terbaru

Entri yang Diunggulkan

Tender Konstruksi Menjelang Akhir Tahun: Tetap Dilanjutkan atau Ditunda?

  Tender Konstruksi Menjelang Akhir Tahun: Tetap Dilanjutkan atau Ditunda? Sebuah pertanyaan menarik disampaikan oleh salah seorang pengelola pengadaan di daerah: “PPK baru mengirimkan paket tender pekerjaan konstruksi dengan pagu Rp7 miliar kepada Kepala UKPBJ pada 21 Agustus. Kepala UKPBJ ragu meneruskannya kepada Pokja Pemilihan karena khawatir waktu pelaksanaan tidak terkejar. Namun, PPK yakin pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Bagaimana seharusnya menyikapi kondisi ini?” Kasus seperti ini hampir selalu muncul menjelang akhir tahun anggaran. PPK merasa pekerjaan masih dapat diselesaikan, sedangkan UKPBJ mengkhawatirkan waktu pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Pertanyaannya bukan hanya, “Apakah tender masih boleh dilaksanakan?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah: Apakah sisa waktu yang tersedia benar-benar cukup berdasarkan perhitungan teknis, atau hanya cukup berdasarkan keyakinan? Jawaban Singkat Paket tersebut tidak seharusnya langsung ditolak...
Postingan terbaru

Can Foreign Companies Join Indonesian Government Procurement? International Procurement Rules Explained

Indonesia is Southeast Asia's largest economy and represents a significant market for infrastructure, technology, equipment, consulting, construction, healthcare, transportation, energy, and other public-sector needs. This naturally raises an important question for international businesses: Can a foreign company participate in Indonesian government procurement? The short answer is: Yes—but foreign participation is subject to specific procurement rules, thresholds, partnership requirements, and local-market considerations. Indonesia's current procurement framework expressly regulates International Government Procurement, meaning procurement that is open to both national and foreign business entities. For international companies, understanding these rules before pursuing an opportunity can prevent expensive mistakes. --- 1. What Is International Government Procurement in Indonesia? Indonesia distinguishes international procurement from ordinary domestic government procurement. Th...

Indonesia E-Catalogue V6 Explained: What Foreign Suppliers Need to Know

Indonesia's government procurement market is changing rapidly. For international suppliers, the traditional question has often been: “Where can we find Indonesian government tenders?” Today, there is another question that may be even more important: “Is the government buying this product or service through Indonesia's Electronic Catalogue?” The answer can fundamentally change a supplier's market-entry strategy. Indonesia's Electronic Catalogue Version 6, commonly known as E-Catalogue V6 or Katalog Elektronik V6, represents an important shift from conventional procurement toward a more integrated digital government marketplace. For foreign manufacturers, technology companies, consultants, contractors, distributors, and investors interested in Indonesia's public-sector market, understanding E-Catalogue V6 is becoming essential. --- 1. What Is Indonesia's E-Catalogue V6? Indonesia's Electronic Catalogue is a digital procurement platform used by government insti...

Indonesia Public Procurement in 2026: A Practical Guide for Foreign Suppliers

Indonesia Is More Than a Tender Market For many international companies, entering a government market begins with one question: “Where can we find government tenders?” In Indonesia, that question is important—but it is no longer enough. Indonesia’s public procurement system is increasingly digital, policy-driven, and connected to broader national objectives such as supporting domestic industry, small businesses, digital transformation, and efficient public spending. Government procurement should therefore not be viewed simply as a tender process. Under Indonesia’s current procurement framework, public procurement covers the entire process from identifying a government need to the final handover of the goods, works, or services . For foreign suppliers, consultants, contractors, manufacturers, and investors, understanding this procurement ecosystem can make the difference between identifying a genuine market opportunity and preparing for a process that is not actually suitable fo...

PPK Langsung Beli ke Toko Tanpa Pejabat Pengadaan: Apakah Sah?

PPK Langsung Beli ke Toko Tanpa Pejabat Pengadaan: Apakah Sah? Dalam praktik, kebutuhan kantor sering bersifat sederhana. Barang tersedia di toko, nilainya tidak besar, dan transaksi dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena PPK memahami kebutuhan, memeriksa barang, dan mengurus pembayaran, muncul pertanyaan: untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya sampai dengan Rp50 juta, apakah PPK boleh mengurus semuanya tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan? Jawabannya: tidak tepat apabila seluruh proses dilakukan oleh PPK seorang diri . 1. Nilai kecil tidak menghapus Pejabat Pengadaan Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi memang menggunakan tata cara yang sederhana. Akan tetapi, kesederhanaan tersebut berkaitan dengan: bentuk kontrak; persyaratan Penyedia; tahapan yang singkat; dokumen yang proporsional; dan pelaksanaan yang dapat diselesaikan pada hari yang sama. Kesederhanaan itu tidak otomatis menghapus pembagian kewenangan antara PPK dan Pejabat Pengadaan. D...

Tes Materi Pemilihan Penyedia

Tes Materi Pemilihan Penyedia Uji pemahaman mandiri berbasis Modul Level 1 V3.1 dan penyesuaian Perpres Nomor 46 Tahun 2025. 15 soal Nilai otomatis Pembahasan langsung 1. Sebelum menyusun Dokumen Pemilihan, Pokja/Pejabat Pengadaan terlebih dahulu ... A. menetapkan pemenang B. mereviu dokumen persiapan pengadaan C. menandatangani kontrak D. membayar uang muka 2. Dalam reviu spesifikasi/KAK, hal yang perlu dipastikan antara lain ... A. TKDN, SNI, produk UMK/koperasi dalam negeri, produk ramah lingkungan, dan kemampuan industri dalam negeri B. nama calon pemenang C. nilai keuntungan penyedia D. jadwal audit APIP 3. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dapat digunakan sampai nilai paling banyak ... A. Rp100 juta B. Rp200 juta C. Rp400 juta D. Rp500 juta 4. Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi dapat digunakan sampai nilai paling banyak ... A. Rp200 juta B. Rp300 juta C. Rp400 juta D. Rp1 miliar 5. Metode pemilihan untuk barang/jasa yang tersedia dalam kata...
← Sebelumnya Halaman 1 Berikutnya →

Mulai Belajar Hari Ini

Pengetahuan yang tepat membuat kita bekerja lebih tenang dan profesional.

Jelajahi Rumah Belajar ASN