Langsung ke konten utama

Rumah Belajar ASN • Praktik PBJ • Kepemimpinan

Belajar Pengadaan.
Memimpin Perubahan.

Ruang berbagi pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengelolaan kontrak, kepemimpinan ASN, dan praktik profesional yang dapat langsung diterapkan.

Untuk PPK • PPTK • Pokja/PP • APIP • Penyedia • ASN Pembelajar

SA
“Pengadaan yang baik tidak berhenti pada kepatuhan, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata.”
— SUKRI, ST., MM.
Level 4Fasilitator Kompetensi PBJP
15+ TahunPengalaman Profesional
Koleksi PraktisBuku dan panduan siap diterapkan

بسم الله الرحمن الرحيم

Belajar bertahap dari kaidah dasar hingga mampu membaca teks Arab tanpa harakat dengan lebih percaya diri.

Lihat Semua Materi →

Program Baru

Belajar Bahasa Arab dalam jalur yang jelas

Materi disusun ringkas dan praktis untuk pembelajar dewasa, lengkap dengan latihan dan target belajar 90 hari.

Ruang Tanya Jawab

Konsultasi/
Pendampingan PBJ

Sampaikan pertanyaan teknis PBJ beserta konteks instansi. Jawaban pengelola akan ditampilkan di bawah formulir setelah melalui peninjauan.

Email tidak ditampilkan kepada publik. Jika menyetujui pembaruan, alamat email akan disimpan untuk menerima informasi materi baru.

Pertanyaan dan jawaban terbaru

Contoh • Pengelolaan Kontrak

Bagaimana mendokumentasikan perubahan kontrak secara tertib?

Jawaban pengelola: Pastikan dasar perubahan, analisis kebutuhan, ketersediaan anggaran, negosiasi, persetujuan pejabat berwenang, dan adendum terdokumentasi dalam satu jejak audit.

Asisten PBJ • Beta

AI-Pebeje

Tanyakan masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan bahasa sehari-hari. AI-Pebeje membantu memberi arah awal, kata kunci regulasi, dan langkah tindak lanjut.

Fokus perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelolaMengutamakan jawaban praktis dan terstrukturMengingatkan bagian yang perlu diverifikasi
Siap membantu.

AI-Pebeje adalah alat bantu edukasi, bukan keputusan resmi atau pendapat hukum. Selalu verifikasi regulasi terbaru dan konteks paket sebelum menetapkan keputusan.

Materi Terbaru

Entri yang Diunggulkan

Apakah Surat Jalan Dapat Menggantikan BAST Pengadaan Barang? Ini Penjelasan Hukumnya

  Apakah Surat Jalan Dapat Menggantikan BAST Pengadaan Barang? Kasus: sebuah penyedia menyatakan bahwa karena transaksi hanya berupa penjualan dan pengiriman gas medis—bukan proyek instalasi atau pekerjaan konstruksi—Surat Jalan yang ditandatangani penerima sudah sah sebagai bukti serah terima dan dapat menggantikan BAST. Benarkah demikian? Jawaban: pernyataan tersebut benar sebagian, tetapi kesimpulan akhirnya tidak tepat . Surat Jalan dapat membuktikan bahwa barang pernah dikirim dan diterima secara fisik. Akan tetapi, Surat Jalan tidak otomatis membuktikan bahwa barang telah diperiksa, sesuai kontrak, diterima sebagai penyelesaian kewajiban penyedia, dan layak dibayar. Pengadaan barang tetap memerlukan mekanisme pemeriksaan dan serah terima sesuai peraturan dan klausul kontrak. Pernyataan yang diuji “Karena objek transaksi berupa oksigen cair dan gas medis, bukan pekerjaan instalasi atau pekerjaan konstruksi, maka bukti serah terima yang sah cukup berupa Surat Jal...
Postingan terbaru

“SSH, Rekening Belanja, dan Paket Pengadaan: Jangan Sampai Salah Klasifikasi”

Perencanaan PBJ dan Keuangan Daerah SSH, Rekening Belanja, dan Paket Pengadaan: Jangan Sampai Salah Klasifikasi Mengapa pembelian laptop dapat menjadi Belanja Modal, servis kendaraan dengan suku cadang menjadi Jasa Lainnya, dan jasa pengawasan konstruksi dapat menjadi bagian biaya perolehan gedung? Artikel ini menjembatani bahasa pengadaan dengan bahasa penganggaran agar RKA, DPA, SiRUP, proses pemilihan, kontrak, pembayaran, dan pencatatan aset tetap konsisten. Oleh Sukri, S.T., M.M. Jawaban langsung: SSH membantu menyusun kewajaran anggaran; rekening belanja menunjukkan substansi ekonomi transaksi; sedangkan paket dibentuk berdasarkan kebutuhan dan strategi pengadaan. Karena fungsinya berbeda, satu rekening tidak harus menjadi satu paket dan satu komponen SSH tidak harus menjadi satu paket. Beberapa rincian rekening dapat dipertimbangkan untuk mendukung satu paket apabila membentuk satu kesatuan kebutuhan, tersedia dalam dokumen anggaran, kewenangan dan sumber...

E-Purchasing atau Metode Lain? Negosiasi atau Mini Kompetisi? Panduan Mengambil Keputusan

E-Purchasing atau Metode Lain? Negosiasi atau Mini Kompetisi? Panduan Mengambil Keputusan Inti persoalannya terdiri atas dua gerbang. Gerbang pertama menentukan apakah kebutuhan wajib dipenuhi melalui Katalog Elektronik atau dapat memakai metode lain. Setelah diputuskan menggunakan e-purchasing, gerbang kedua memilih pembelian langsung, negosiasi harga, atau mini kompetisi. Keduanya merupakan keputusan yang berbeda dan harus didukung data pasar. Kajian ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, terutama Pasal 50, serta Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan LKPP tersebut berlaku sejak 1 September 2026 dan mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Jawaban singkat Pertama: apabila barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah benar-benar tersedia dalam Katalog Elektronik, e-purchasing pada prinsip...

Bolehkah Menyebut Merek dalam Spesifikasi Pengadaan? Ini Batasan dan Cara Menyusunnya

  Panduan praktis penyusunan spesifikasi PBJ Bolehkah Menyebut Merek dalam Spesifikasi Pengadaan? Ini Batasan dan Cara Menyusunnya Penyebutan merek tidak selalu dilarang, tetapi juga tidak boleh digunakan sekadar karena PPK terbiasa, menyukai produk tertentu, atau ingin mempermudah evaluasi. Jawaban singkat: Pasal 19 ayat (2) Perpres 16/2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 46/2025 membolehkan penyebutan merek hanya terhadap: (1) komponen barang/jasa, (2) suku cadang, (3) bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau (4) barang/jasa dalam Katalog Elektronik . Di luar empat keadaan tersebut, spesifikasi seharusnya disusun berdasarkan fungsi, kinerja, mutu, ukuran, standar, kompatibilitas, dan hasil yang dibutuhkan—bukan diarahkan kepada satu merek. Boleh menyebut merek ≠ wajib menyebut merek ≠ bebas mengunci persaingan 1. Mengapa penyebutan merek menjadi persoalan? Spesifikasi teknis menentukan siapa yang dapat menawarkan barang dan bagaimana penawaran d...
← Sebelumnya Halaman 1 Berikutnya →

Mulai Belajar Hari Ini

Pengetahuan yang tepat membuat kita bekerja lebih tenang dan profesional.

Jelajahi Rumah Belajar ASN