Sukri Almarosy

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah kerap dipersempit maknanya menjadi urusan administratif: menandatangani dokumen, memastikan prosedur dipenuhi, dan mengejar target serapan anggaran. Padahal, PBJ adalah jantung belanja negara. Di sanalah anggaran publik diterjemahkan menjadi jalan, gedung, alat kesehatan, hingga layanan dasar bagi masyarakat. Cara pemerintah mengelola pengadaan pada akhirnya mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri. Dalam praktik birokrasi sehari-hari, pengelolaan PBJ justru sering tersendat bukan karena aturan yang rumit, melainkan akibat pembagian peran yang keliru. Tidak sedikit Kepala Dinas atau Badan yang terseret terlalu jauh ke urusan operasional pengadaan. Dokumen rutin menunggu tanda tangan pimpinan, keputusan teknis harus naik ke level tertinggi, bahkan hal-hal sederhana yang sudah baku tetap dianggap perlu “pengamanan” pimpinan. Akibatnya, proses melambat dan energi organisasi habis untuk mengurus hal-hal administratif. Kondisi ini per...