Kesalahan Administrasi, Wanprestasi, atau Tindak Pidana? Cara Membedakannya dalam PBJ

Seri Hukum Pengadaan — Artikel 2

Ketika ditemukan masalah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah: “Siapa yang harus bertanggung jawab?” Padahal, sebelum menentukan siapa yang bertanggung jawab, pertanyaan yang lebih penting adalah menentukan ranah hukumnya.

Apakah masalah tersebut merupakan kesalahan administrasi, wanprestasi kontrak, atau tindak pidana?

Kesalahan menentukan ranah hukum dapat menghasilkan penanganan yang tidak tepat. Kekurangan dokumen dianggap korupsi, keterlambatan penyedia diperlakukan sebagai tindak pidana, sementara rekayasa yang sebenarnya mengandung unsur pidana justru diselesaikan hanya dengan teguran administratif.

Dalam PBJ, satu kejadian bahkan dapat memiliki beberapa dimensi sekaligus. Keterlambatan pekerjaan, misalnya, dapat merupakan wanprestasi penyedia. Namun, apabila keterlambatan tersebut disertai berita acara palsu dan pembayaran atas pekerjaan yang belum dilaksanakan, persoalannya dapat berkembang menjadi pelanggaran administratif, kerugian keuangan negara, dan tindak pidana.

Oleh karena itu, penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada akibat akhirnya. Pemeriksa harus menelusuri sumber kewajiban, perbuatan konkret, bentuk kesalahan, keuntungan, konflik kepentingan, kerugian, hubungan sebab-akibat, dan alat buktinya.

Mengapa Ketiganya Sering Tertukar?

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berada pada pertemuan beberapa cabang hukum:

1. Hukum administrasi pemerintahan;
2. Hukum perdata dan kontrak;
3. Hukum keuangan negara;
4. Hukum disiplin kepegawaian;
5. Hukum persaingan usaha;
6. Hukum pidana; dan
7. Ketentuan khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Seorang PPK, misalnya, bertindak sebagai pejabat pemerintahan ketika menetapkan HPS, spesifikasi teknis, atau rancangan kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, PPK atau Pejabat Penandatangan Kontrak juga mewakili pemerintah dalam hubungan kontraktual dengan penyedia.

Karena itu, suatu peristiwa dapat dinilai dari beberapa sisi hukum. Kesalahan administrasi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Wanprestasi dapat disertai pemalsuan. Pelanggaran prosedur dapat dijadikan sarana untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Hubungan antarranah hukum tersebut tidak berarti semua kesalahan administrasi dan wanprestasi otomatis menjadi tindak pidana.

1. Apa yang Dimaksud Kesalahan Administrasi?

Kesalahan administrasi berkaitan dengan keputusan, tindakan, kewenangan, prosedur, atau kewajiban pemerintahan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam PBJ, kesalahan administrasi dapat berupa:

• Dokumen perencanaan tidak lengkap;
• Kesalahan penetapan jadwal;
• Kekeliruan mencantumkan persyaratan;
• Tidak lengkapnya dokumentasi evaluasi;
• Penetapan keputusan oleh pejabat yang tidak berwenang;
• Tidak dilaksanakannya prosedur pengendalian;
• Kesalahan penatausahaan;
• Keterlambatan menerbitkan keputusan;
• Penyimpangan prosedur yang belum menunjukkan niat jahat; atau
• Kelalaian melakukan kewajiban administratif.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membedakan hasil pengawasan APIP menjadi:

1. Tidak terdapat kesalahan;
2. Terdapat kesalahan administratif; atau
3. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Undang-undang tersebut juga membedakan tanggung jawab pengembalian kerugian berdasarkan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Penerapannya harus mengikuti ketentuan hukum administrasi pemerintahan, hasil pengawasan yang berwenang, dan putusan pengujian konstitusional yang berkaitan.

Kesalahan administrasi dapat ditindaklanjuti melalui:

• Perbaikan atau pencabutan keputusan;
• Penyempurnaan dokumen;
• Pengulangan proses;
• Pembinaan;
• Sanksi administratif;
• Hukuman disiplin;
• Pemulihan kerugian;
• Tuntutan ganti kerugian; atau
• Tindak lanjut lain sesuai kewenangan.

Kesalahan administratif bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar. Namun, besarnya kerugian tidak dengan sendirinya mengubah kesalahan administratif menjadi tindak pidana.

2. Apa yang Dimaksud Wanprestasi?

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam PBJ, wanprestasi umumnya terjadi setelah kontrak terbentuk dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.

Wanprestasi dapat berbentuk:

1. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali;
2. Melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sesuai kontrak;
3. Melaksanakan kewajiban, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang berdasarkan kontrak tidak boleh dilakukan.

Contohnya:

• Penyedia tidak menyerahkan barang;
• Pekerjaan terlambat diselesaikan;
• Mutu barang tidak sesuai spesifikasi;
• Volume pekerjaan kurang;
• Personel yang ditempatkan tidak sesuai kontrak;
• Penyedia mengalihkan pekerjaan yang dilarang untuk disubkontrakkan;
• Pemerintah terlambat menyerahkan lokasi;
• Pemerintah terlambat melakukan pembayaran;
• Pejabat tidak memberikan keputusan yang menjadi kewajibannya; atau
• Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban lain dalam kontrak.

Wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan penyedia. Pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak juga dapat tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Konsekuensi wanprestasi dapat berupa:

• Teguran atau peringatan;
• Perbaikan pekerjaan;
• Penggantian barang;
• Denda keterlambatan;
• Ganti rugi;
• Pencairan jaminan;
• Pemberian kesempatan;
• Pemutusan kontrak;
• Sanksi Daftar Hitam apabila memenuhi ketentuan;
• Penyelesaian sengketa; atau
• Gugatan perdata.

Sebelum menyatakan wanprestasi, perlu diperiksa apakah kegagalan memenuhi kewajiban benar-benar dapat dibebankan kepada pihak tersebut. Keterlambatan akibat keadaan kahar atau kelalaian pihak lainnya tidak dapat diperlakukan sama dengan keterlambatan yang sepenuhnya disebabkan penyedia.

3. Apa yang Dimaksud Tindak Pidana?

Tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi unsur larangan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Dalam PBJ, indikasi tindak pidana dapat muncul antara lain dalam bentuk:

• Suap;
• Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas;
• Pemalsuan dokumen;
• Pembayaran fiktif;
• Penggelapan;
• Pemerasan dalam jabatan;
• Rekayasa evaluasi untuk memenangkan pihak tertentu;
• Persekongkolan koruptif;
• Penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan;
• Pembuatan berita acara yang diketahui tidak benar; atau
• Pembayaran atas prestasi yang diketahui belum ada.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku. Beberapa tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP Nasional, termasuk Pasal 603 dan Pasal 604. Penerapannya juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih berlaku, ketentuan peralihan, serta waktu terjadinya perbuatan.

Perbuatan yang terjadi sebelum dan sesudah 2 Januari 2026 tidak boleh dianalisis menggunakan dasar hukum yang sama secara serampangan tanpa memperhatikan asas legalitas dan ketentuan peralihan.

Pelanggaran prosedur, wanprestasi, dan adanya kerugian negara bukan pengganti pembuktian unsur tindak pidana. Setiap unsur delik, bentuk kesalahan, perbuatan, hubungan sebab-akibat, dan pertanggungjawaban pelaku tetap harus dibuktikan.

Perbedaan Utama Ketiga Ranah

Aspek Pembeda	Kesalahan Administrasi	Wanprestasi	Tindak Pidana
Sumber kewajiban	Peraturan, kewenangan jabatan, prosedur, dan asas pemerintahan yang baik.	Kontrak dan dokumen yang menjadi bagian kontrak.	Undang-undang pidana.
Subjek utama	Pejabat, pegawai, badan pemerintahan, atau pelaku pengadaan sesuai ketentuan.	Para pihak dalam kontrak.	Orang atau korporasi yang memenuhi unsur delik.
Perbuatan utama	Kesalahan keputusan, tindakan, prosedur, kewenangan, atau administrasi.	Tidak memenuhi kewajiban kontrak.	Melakukan perbuatan yang dilarang hukum pidana.
Kesengajaan	Tidak selalu diperlukan.	Tidak selalu diperlukan.	Bergantung pada rumusan delik dan harus dibuktikan.
Kerugian	Dapat ada atau tidak ada.	Dapat berupa kerugian salah satu pihak.	Bergantung pada deliknya; tidak semua tindak pidana korupsi mensyaratkan kerugian negara.
Keuntungan pribadi	Tidak harus ada.	Tidak harus ada.	Relevansinya bergantung pada unsur delik yang diterapkan.
Jalur utama	Koreksi, APIP, sanksi administratif, disiplin, atau ganti kerugian.	Mekanisme kontrak, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dewan sengketa, atau pengadilan.	Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.
Hasil akhir	Perbaikan, pembatalan, sanksi administratif, disiplin, atau pemulihan.	Pemenuhan kewajiban, denda, ganti rugi, pemutusan, atau sanksi kontrak.	Pidana dan tindakan lain berdasarkan putusan pengadilan.

Tabel tersebut merupakan panduan awal. Dalam satu peristiwa, beberapa jalur pertanggungjawaban dapat berjalan bersamaan sepanjang masing-masing memiliki dasar hukum dan unsur yang berbeda.

Tujuh Langkah Membedakan Ranah Masalah

1 Tentukan tahap terjadinya masalah: perencanaan, persiapan, pemilihan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan, pembayaran, atau serah terima.

2 Temukan sumber kewajiban yang dilanggar: peraturan, kewenangan jabatan, kontrak, atau larangan pidana.

3 Uraikan perbuatan konkret: siapa melakukan apa, kapan, berdasarkan dokumen apa, dan apa akibat langsungnya.

4 Bedakan apakah terjadi kekeliruan, kelalaian, atau kesengajaan.

5 Periksa keuntungan, konflik kepentingan, hubungan para pihak, aliran uang, hadiah, fasilitas, atau janji.

6 Periksa kerugian dan hubungan sebab-akibat, termasuk prestasi yang telah diterima pemerintah.

7 Tentukan jalur penyelesaian yang sesuai dengan fakta dan unsur perbuatannya.

Langkah 1: Tentukan Tahap Terjadinya Masalah

Masalah sebelum kontrak lebih sering berkaitan dengan kewenangan, prosedur pemilihan, persaingan, atau dokumen. Masalah setelah kontrak lebih sering memiliki dimensi kontraktual, meskipun tetap dapat mengandung pelanggaran administrasi atau pidana.

Langkah 2: Temukan Sumber Kewajiban yang Dilanggar

Apabila kewajiban utamanya berasal dari kontrak, titik awal pemeriksaannya adalah wanprestasi. Apabila yang dilanggar adalah prosedur dan kewenangan pemerintahan, titik awalnya adalah administrasi. Apabila ditemukan perbuatan yang dilarang hukum pidana, dilakukan pengujian terhadap unsur tindak pidananya.

Langkah 3: Uraikan Perbuatan Konkret

Jangan berhenti pada istilah “terjadi penyimpangan”, “tidak sesuai aturan”, atau “diduga merugikan negara”. Harus dijelaskan siapa melakukan apa, dokumen apa yang dibuat, informasi apa yang diketahui, kewajiban apa yang tidak dilakukan, serta apa akibatnya.

Langkah 4: Bedakan Kekeliruan, Kelalaian, dan Kesengajaan

Bentuk Kesalahan	Karakter	Contoh Sederhana
Kekeliruan	Keputusan ternyata tidak tepat meskipun telah didasarkan pada proses dan informasi yang wajar.	Metode pengendalian yang dipilih ternyata kurang efektif.
Kelalaian	Tidak melakukan kehati-hatian atau kewajiban yang seharusnya dilakukan.	Pembayaran diproses tanpa memeriksa dokumen kemajuan pekerjaan.
Kesengajaan	Terdapat pengetahuan dan kehendak terhadap perbuatan atau akibat tertentu.	Mengetahui volume kurang, tetapi tetap membuat berita acara pekerjaan 100 persen.

Langkah 5: Periksa Keuntungan dan Konflik Kepentingan

Periksa siapa yang memperoleh keuntungan, apakah terdapat hubungan tersembunyi, apakah persyaratan diarahkan, apakah terdapat komunikasi di luar mekanisme resmi, dan apakah ada aliran uang, hadiah, fasilitas, atau janji.

Namun, keuntungan penyedia dari kegiatan usaha yang sah tidak otomatis merupakan keuntungan yang melawan hukum. Keuntungan harus dinilai berdasarkan kontrak, fakta, kewajaran, serta unsur delik yang diperiksa.

Langkah 6: Periksa Kerugian dan Hubungan Sebab-Akibat

Apabila terdapat kerugian, harus diperiksa:

• Apakah kerugiannya nyata dan pasti?
• Bagaimana metode penghitungannya?
• Perbuatan siapa yang menyebabkan kerugian?
• Apakah pemerintah tetap menerima sebagian atau seluruh prestasi?
• Apakah kerugian terjadi akibat wanprestasi, kelalaian, kondisi pasar, keadaan kahar, atau rekayasa?
• Apakah kerugian telah atau dapat dipulihkan?

Adanya kerugian negara tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, tidak adanya kerugian negara juga tidak otomatis berarti tidak ada tindak pidana korupsi karena suap, gratifikasi, dan beberapa delik lain memiliki unsur yang berbeda.

Langkah 7: Tentukan Jalur Penyelesaian

Jalur penyelesaian dapat berupa:

• Koreksi administrasi;
• Audit atau pemeriksaan APIP;
• Pembinaan atau hukuman disiplin;
• Tuntutan ganti kerugian;
• Mekanisme kontrak;
• Penyelesaian sengketa;
• Sanksi pengadaan;
• Pemeriksaan persaingan usaha; atau
• Proses pidana.

Jalur-jalur tersebut tidak selalu saling meniadakan. Pemulihan kerugian melalui kontrak, misalnya, tidak otomatis menghentikan proses pidana apabila berdasarkan bukti ditemukan tindak pidana.

Empat Simulasi untuk Memahami Perbedaannya

Kasus 1: Kesalahan Jadwal Tender

Pokja Pemilihan menetapkan jadwal pemberian penjelasan terlalu singkat akibat salah menghitung hari kerja. Kesalahan diketahui sebelum batas akhir penawaran, lalu jadwal diperbaiki dan seluruh peserta memperoleh waktu yang sama.

Analisis: pada dasarnya merupakan kesalahan administratif. Tidak terlihat keuntungan bagi peserta tertentu, konflik kepentingan, kerugian, atau rekayasa. Tindak lanjutnya berupa koreksi jadwal, dokumentasi alasan perubahan, dan evaluasi prosedur.

Kasus 2: Penyedia Terlambat Menyelesaikan Pekerjaan

Penyedia terlambat 15 hari karena tenaga kerja dan material tidak tersedia. Lokasi telah diserahkan tepat waktu dan tidak terjadi keadaan kahar.

Analisis: pada dasarnya merupakan wanprestasi. PPK perlu melakukan pengendalian, menilai kemampuan penyedia, menerapkan denda, mempertimbangkan pemberian kesempatan, atau melakukan pemutusan kontrak jika persyaratannya terpenuhi. Keterlambatan tidak otomatis menjadi tindak pidana.

Kasus 3: Kekurangan Volume Tidak Diketahui PPK

Berdasarkan laporan konsultan pengawas, pekerjaan dinyatakan telah mencapai 100 persen. PPK kemudian memproses pembayaran. Audit menemukan kekurangan volume. Tidak ditemukan aliran keuntungan kepada PPK, tetapi pemeriksaan menunjukkan pengendalian dan verifikasi dokumen tidak dilakukan secara memadai.

Analisis: dapat mengandung wanprestasi penyedia, pertanggungjawaban kontraktual konsultan pengawas, kelalaian administratif PPK, pemulihan kerugian, dan sanksi disiplin sesuai tingkat kesalahan. Tindak pidana tidak boleh disimpulkan tanpa pembuktian unsur-unsurnya.

Kasus 4: Kekurangan Volume Disertai Berita Acara Palsu

PPK, pengawas, dan penyedia mengetahui volume pekerjaan baru mencapai 80 persen. Mereka bersepakat membuat berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 persen agar pembayaran dicairkan. Sebagian uang kemudian diberikan kepada pejabat.

Analisis: bukan lagi sekadar wanprestasi. Terdapat indikasi pembuatan dokumen yang tidak benar, penyalahgunaan kewenangan, pembayaran atas prestasi yang belum ada, keuntungan tertentu, kerugian keuangan negara, dan suap atau tindak pidana lain sesuai fakta dan alat bukti.

Nilai kerugian yang sama dapat menghasilkan bentuk pertanggungjawaban berbeda karena perbuatan, tingkat kesalahan, keuntungan, konflik kepentingan, dan alat buktinya berbeda.

Tanda Peringatan Adanya Indikasi Pidana

1. Dokumen dibuat mundur atau direkayasa;
2. Berita acara tidak sesuai kondisi fisik;
3. Pembayaran dilakukan meskipun pejabat mengetahui prestasi belum ada;
4. Persyaratan sengaja diarahkan kepada peserta tertentu;
5. Terdapat komunikasi tersembunyi dengan peserta atau penyedia;
6. Harga atau volume dimanipulasi secara sadar;
7. Terdapat aliran uang, hadiah, fasilitas, atau janji;
8. Konflik kepentingan sengaja disembunyikan;
9. Pemeriksaan fisik dihalangi;
10. Dokumen asli dihilangkan atau diubah; atau
11. Keputusan tidak memiliki alasan profesional selain menguntungkan pihak tertentu.

Tanda-tanda tersebut bukan bukti otomatis terjadinya tindak pidana. Keberadaannya merupakan alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.

Peran APIP dan APH dalam Pengaduan PBJ

Pasal 77 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur bahwa masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP dengan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa laporan mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PBJ diselesaikan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan di bidang administrasi pemerintahan.

APH yang menerima pengaduan terkait proses PBJ meneruskan pengaduan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata.

Ketentuan tersebut bukan larangan bagi APH menangani tindak pidana. Kata kuncinya adalah karakter bukti awal. Jika terdapat indikasi tindak pidana, penanganannya mengikuti ketentuan penegakan hukum.

APIP juga bukan lembaga yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah secara pidana. APIP melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui proses penegakan hukum dan akhirnya diputuskan oleh pengadilan.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Menentukan Ranah Hukum

1. Menganggap Semua Pelanggaran Peraturan sebagai Pidana

Tidak setiap pelanggaran peraturan memiliki ancaman pidana. Banyak pelanggaran hanya menimbulkan koreksi, sanksi administratif, disiplin, atau tanggung jawab kontraktual.

2. Menganggap Semua Wanprestasi sebagai Penipuan

Penyedia yang terlambat atau gagal menyelesaikan pekerjaan belum tentu melakukan penipuan. Harus dibuktikan apakah terdapat tipu muslihat, keterangan palsu, atau niat memperoleh keuntungan secara tidak sah.

3. Menganggap Kerugian Negara Otomatis sebagai Korupsi

Kerugian negara harus dipulihkan, tetapi pertanggungjawaban pidana tetap membutuhkan pembuktian seluruh unsur delik yang digunakan.

4. Menganggap Pengembalian Kerugian Selalu Menghapus Pidana

Pengembalian kerugian penting dalam pemulihan, tetapi tidak otomatis menghapus tindak pidana yang telah terjadi.

5. Menggunakan Istilah Administratif untuk Menutupi Rekayasa

Suatu perbuatan tidak menjadi administratif hanya karena dilakukan menggunakan dokumen resmi. Berita acara atau pembayaran yang sengaja direkayasa dapat menjadi alat melakukan tindak pidana.

6. Menilai Keputusan Hanya dari Hasil Akhir

Keputusan harus dinilai berdasarkan informasi, kewenangan, proses, risiko, dan keadaan ketika keputusan dibuat. Hasil yang kurang baik tidak selalu membuktikan niat jahat.

Instrumen Praktis bagi PPK dan Pengelola Kontrak

Setiap keputusan penting sebaiknya dilengkapi dengan:

1. Identifikasi kebutuhan;
2. Dasar kewenangan;
3. Dasar hukum;
4. Data yang digunakan;
5. Alternatif yang dipertimbangkan;
6. Risiko setiap alternatif;
7. Alasan memilih keputusan;
8. Pendapat tenaga teknis apabila diperlukan;
9. Identifikasi dan mitigasi konflik kepentingan;
10. Hasil pengendalian;
11. Bukti komunikasi resmi; dan
12. Tindak lanjut ketika ditemukan penyimpangan.

Dokumentasi bukan sekadar membuat berkas sebanyak-banyaknya. Dokumentasi harus menunjukkan hubungan logis antara fakta, analisis, keputusan, dan tindak lanjutnya.

Kesimpulan

Kesalahan administrasi, wanprestasi, dan tindak pidana memiliki sumber kewajiban, unsur, serta jalur penyelesaian yang berbeda.

Kesalahan administrasi berpusat pada kewenangan, prosedur, keputusan, dan kewajiban pemerintahan. Wanprestasi berpusat pada tidak dipenuhinya kewajiban kontrak. Tindak pidana berpusat pada terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Tidak setiap kesalahan administrasi adalah wanprestasi.

Tidak setiap wanprestasi adalah tindak pidana.

Tidak setiap kerugian negara adalah korupsi.

Namun, istilah administrasi dan wanprestasi juga tidak boleh menjadi tempat bersembunyi bagi rekayasa, pemalsuan, konflik kepentingan, suap, atau keuntungan yang melawan hukum.

Penanganan yang tepat bukanlah penanganan yang selalu berakhir pada pidana atau selalu diselesaikan secara administratif. Penanganan yang tepat adalah menempatkan setiap masalah pada ranah hukum yang sesuai dengan fakta dan unsur perbuatannya.

Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , beserta perubahannya dan putusan pengujian konstitusional terkait.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana .
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang ketentuannya masih berlaku setelah berlakunya KUHP Nasional dan penyesuaian pidana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 .
8. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 .
9. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 .

Artikel ini merupakan bahan edukasi umum mengenai hukum pengadaan dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penentuan pertanggungjawaban harus didasarkan pada fakta, alat bukti, kontrak, peraturan yang berlaku pada waktu kejadian, serta pemeriksaan lembaga yang berwenang.