Ketika Semua Kesalahan Pengadaan Ditarik ke Ranah Pidana: Kecemasan yang Melumpuhkan PBJ

Salah satu persoalan terbesar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan hanya kurangnya kompetensi, lemahnya perencanaan, atau buruknya pengendalian kontrak. Persoalan yang lebih mendasar adalah berkembangnya anggapan bahwa setiap kesalahan dalam pengadaan harus berakhir di ranah pidana.

Spesifikasi yang kurang tepat dicurigai sebagai rekayasa. Harga yang lebih tinggi dari pembanding dianggap sebagai mark-up. Keterlambatan pekerjaan diarahkan menjadi kerugian negara. Kekurangan volume langsung disebut korupsi. Kesalahan evaluasi, perubahan kontrak, kegagalan tender, dan perbedaan pertimbangan profesional sering berujung pada pengaduan atau panggilan aparat penegak hukum.

Padahal, tidak semua kesalahan pengadaan merupakan tindak pidana.

Ada kesalahan yang bersifat administratif. Ada kelalaian profesional. Ada wanprestasi kontrak. Ada pelanggaran disiplin. Ada pelanggaran persaingan usaha. Ada kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan. Ada pula perbuatan yang memang mengandung unsur pidana dan harus ditindak secara tegas.

Persoalan muncul ketika semua kategori tersebut dimasukkan ke dalam satu kotak bernama “pidana”.

Akibatnya, pelaku pengadaan bekerja bukan lagi dengan pertanyaan:

“Apa keputusan terbaik untuk mencapai tujuan pengadaan?”

Melainkan:

“Apakah keputusan ini nanti membuat saya dipanggil APH?”

Ketika ketakutan menjadi dasar utama pengambilan keputusan, pengadaan kehilangan keberanian profesionalnya. Kompetensi yang tinggi pun sulit menghasilkan keputusan yang baik apabila pejabat bekerja dalam kecemasan berlebihan.

Panggilan APH Tidak Sama dengan Hukuman

Hal pertama yang harus diluruskan adalah bahwa pengaduan atau panggilan aparat penegak hukum tidak otomatis berarti seseorang telah melakukan tindak pidana.

Panggilan dapat dilakukan untuk:

1. Klarifikasi awal;
2. Permintaan keterangan;
3. Pengumpulan bahan dan informasi;
4. Penyelidikan;
5. Penyidikan; atau
6. Pemeriksaan dalam proses hukum lainnya.

Seseorang juga tidak dapat disebut bersalah hanya karena telah dilaporkan, dipanggil, diperiksa, atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, kesalahan seseorang ditentukan melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, tulisan ini tidak mempersoalkan kewenangan APH untuk menerima laporan dan melakukan pemeriksaan.

Masalahnya bukan semata-mata adanya laporan atau panggilan APH. Persoalan muncul apabila setiap kesalahan sejak awal diberi label pidana tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap karakter perbuatan dan unsur pertanggungjawabannya.

Walaupun sebuah pemeriksaan akhirnya tidak menemukan tindak pidana, proses yang panjang tetap dapat meninggalkan dampak. Pejabat harus membuka kembali dokumen bertahun-tahun sebelumnya, memenuhi panggilan berulang, menghadapi tekanan psikologis, serta menanggung stigma di lingkungan kerja dan masyarakat.

Inilah yang dapat melahirkan ketakutan kolektif di kalangan PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPTK, pengelola kontrak, dan pejabat lainnya.

Masalah Utamanya adalah Kegagalan Mengklasifikasikan Kesalahan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berada dalam beberapa wilayah hukum sekaligus, yaitu:

• Hukum administrasi pemerintahan;
• Hukum keuangan negara;
• Hukum perdata dan kontrak;
• Hukum persaingan usaha;
• Hukum disiplin kepegawaian;
• Hukum pidana; dan
• Ketentuan khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karena itu, satu permasalahan pengadaan tidak boleh langsung ditentukan jalur penyelesaiannya hanya berdasarkan besarnya nilai paket, adanya kerugian, ramainya pemberitaan, atau banyaknya laporan.

Pemeriksa perlu terlebih dahulu mengidentifikasi fakta, perbuatan, kewenangan, bentuk kesalahan, akibat, keuntungan yang diperoleh, konflik kepentingan, serta hubungan sebab-akibatnya.

Klasifikasi Awal Permasalahan PBJ

Karakter Permasalahan	Contoh dalam PBJ	Jalur Penyelesaian yang Relevan
Kesalahan administratif	Kekurangan dokumen, kesalahan jadwal, kekeliruan prosedur, atau ketidaktepatan pencantuman persyaratan.	Koreksi administrasi, pembinaan, audit APIP, atau sanksi administratif.
Kekeliruan profesional	Pertimbangan ternyata kurang tepat meskipun dibuat berdasarkan data dan proses yang wajar.	Evaluasi keputusan, perbaikan prosedur, dan peningkatan kompetensi.
Kelalaian	Tidak melakukan pemeriksaan atau pengendalian yang seharusnya dilakukan.	Pembinaan, hukuman disiplin, ganti kerugian, atau pertanggungjawaban lain sesuai akibat dan unsur perbuatannya.
Sengketa kontrak	Keterlambatan, mutu tidak sesuai, kekurangan volume, dan perbedaan penafsiran kontrak.	Denda, ganti rugi, perbaikan pekerjaan, pemutusan kontrak, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
Pelanggaran persaingan	Persekongkolan tender atau pengaturan harga.	Sanksi pengadaan dan pemeriksaan berdasarkan hukum persaingan usaha.
Kerugian keuangan negara	Pembayaran melebihi prestasi atau kekurangan volume yang telah dibayar.	Audit, pemulihan kerugian, tuntutan ganti rugi, serta pemeriksaan unsur penyebabnya.
Tindak pidana	Suap, pemalsuan, pembayaran fiktif, penggelapan, atau rekayasa untuk keuntungan tertentu.	Proses penegakan hukum pidana.

Tabel tersebut merupakan alat klasifikasi awal, bukan pembatas mutlak. Satu peristiwa dapat memiliki dimensi administrasi, kontrak, kerugian negara, dan pidana sekaligus.

Yang harus dihindari adalah kesimpulan bahwa setiap kesalahan prosedur atau setiap kerugian negara dengan sendirinya merupakan tindak pidana korupsi.

Membedakan Kekeliruan, Kelalaian, dan Kesengajaan

Tidak semua kesalahan memiliki kualitas yang sama. Untuk menentukan bentuk pertanggungjawabannya, perlu dibedakan antara kekeliruan, kelalaian, dan kesengajaan.

1. Kekeliruan

Kekeliruan dapat terjadi ketika pejabat telah menggunakan data, mengikuti prosedur, dan mempertimbangkan risiko, tetapi hasil keputusannya ternyata kurang tepat.

Contohnya, PPK menetapkan metode pembayaran berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam pelaksanaan, metode tersebut ternyata menyulitkan pengendalian. Keputusan yang kurang tepat tidak otomatis menjadi perbuatan pidana apabila dibuat dalam kewenangan, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan yang wajar.

2. Kelalaian

Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak melakukan kehati-hatian atau kewajiban yang seharusnya dapat dilakukan.

Contohnya, PPK melakukan pembayaran tanpa memeriksa dokumen kemajuan pekerjaan yang dipersyaratkan kontrak.

Kelalaian dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, disiplin, perdata, atau ganti kerugian. Dalam keadaan tertentu, kelalaian juga dapat memiliki konsekuensi pidana apabila undang-undang secara tegas mengaturnya dan seluruh unsurnya terpenuhi.

Karena itu, tidak semua kelalaian merupakan tindak pidana, tetapi kelalaian juga tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan “tidak sengaja”.

3. Kesengajaan

Kesengajaan menunjukkan adanya pengetahuan dan kehendak terhadap suatu perbuatan atau akibat tertentu.

Contohnya, pejabat mengetahui bahwa volume pekerjaan tidak terpenuhi, tetapi tetap menyetujui pembayaran karena telah bersepakat dengan penyedia untuk memperoleh keuntungan.

Perbedaan antara kekeliruan, kelalaian, dan kesengajaan harus dibuktikan berdasarkan fakta. Pemeriksa tidak cukup hanya melihat akibat akhirnya.

Perpres PBJ Sendiri Mengatur Penyaringan Pengaduan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tidak menempatkan semua pengaduan PBJ langsung dalam jalur pidana.

Pasal 77 mengatur bahwa masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP dengan disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa apabila terdapat laporan mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PBJ, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

APH yang menerima pengaduan terkait proses PBJ wajib meneruskannya kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata.

Rumusan tersebut mengandung dua pesan penting:

1. Pengaduan harus didukung bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Pengaduan tidak seharusnya hanya berisi ketidakpuasan, asumsi, atau tuduhan tanpa dasar.
2. Pendahuluan proses administrasi berlaku terhadap persoalan yang berdasarkan bukti awal memang berada dalam wilayah administrasi atau perdata. Ketentuan ini bukan penghalang bagi penegakan hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Pendekatan APIP tidak boleh dipakai untuk menyembunyikan korupsi. Sebaliknya, instrumen pidana juga tidak seharusnya digunakan untuk mengambil alih semua persoalan administrasi dan kontrak.

APIP dan APH Memiliki Peran yang Berbeda

APIP dan APH bukan dua lembaga yang saling meniadakan.

APIP berperan sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. APIP juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan administrasi, penguatan pengendalian, pemulihan kerugian, atau tindak lanjut lainnya.

Namun, APIP bukan pengadilan dan tidak berwenang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah secara pidana.

Sementara itu, APH memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan hukum lainnya sesuai tugas masing-masing. Penentuan akhir mengenai kesalahan pidana berada pada pengadilan.

Koordinasi APIP dan APH diperlukan agar:

• Kesalahan administratif tidak keliru diperlakukan sebagai tindak pidana;
• Sengketa kontrak tidak serta-merta dikonstruksikan sebagai korupsi;
• Indikasi pidana tidak disembunyikan sebagai kekurangan administrasi;
• Pemeriksaan tidak dilakukan berulang-ulang tanpa kepastian;
• Pemulihan kerugian dapat dilakukan secara tepat; dan
• Pelaku yang benar-benar melakukan tindak pidana tetap diproses.

Pidana sebagai Upaya Terakhir Bukan Berarti Semua Perkara Harus Menunggu APIP

Istilah ultimum remedium sering dipahami secara keliru.

Prinsip tersebut tidak berarti setiap perkara PBJ harus diselesaikan secara administratif terlebih dahulu sebelum dapat diproses secara pidana. Prinsip itu juga tidak berarti pengembalian kerugian otomatis menghapus tindak pidana.

Pendekatan administratif didahulukan apabila berdasarkan pemeriksaan awal persoalannya memang berkarakter administratif atau perdata.

Namun, apabila sejak awal terdapat bukti atau indikasi kuat mengenai:

• Suap;
• Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan;
• Pemalsuan dokumen;
• Pembayaran fiktif;
• Penggelapan;
• Rekayasa evaluasi;
• Persekongkolan koruptif;
• Konflik kepentingan yang sengaja disembunyikan; atau
• Penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan,

proses pidana dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus menunggu seluruh mekanisme administrasi selesai.

Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan melalui cabang hukum yang sesuai dengan karakter dan unsur perbuatannya.

Kesalahan Administratif Tidak Otomatis Menjadi Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyediakan mekanisme untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan administratif, termasuk kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

Undang-undang tersebut juga membedakan beban pengembalian kerugian berdasarkan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Ini menunjukkan bahwa hukum administrasi memiliki mekanisme pertanggungjawabannya sendiri.

Namun, penyebutan “kesalahan administratif” tidak boleh menjadi tameng. Apabila ditemukan suap, pemalsuan, rekayasa, keuntungan tersembunyi, atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pidana, perbuatan tersebut tetap dapat diproses secara pidana.

Ada Kerugian Negara, Apakah Otomatis Korupsi?

Jawabannya: tidak otomatis.

Kerugian keuangan negara merupakan hal serius dan harus ditindaklanjuti. Akan tetapi, keberadaan kerugian belum dengan sendirinya menjelaskan:

• Perbuatan siapa yang menyebabkan kerugian;
• Apakah terdapat hubungan sebab-akibat;
• Apakah terjadi kekeliruan, kelalaian, wanprestasi, atau kesengajaan;
• Apakah ada keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• Apakah terdapat konflik kepentingan;
• Apakah keputusan dibuat dengan iktikad baik;
• Apakah terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan; dan
• Apakah seluruh unsur delik yang digunakan telah terpenuhi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan pentingnya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, bukan hanya potensi atau perkiraan, dalam penerapan ketentuan korupsi yang diuji ketika itu.

Perlu dipahami bahwa tidak semua tindak pidana korupsi mensyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara. Dalam perkara suap, gratifikasi, pemerasan jabatan, dan beberapa bentuk korupsi lainnya, fokus pembuktiannya berbeda.

Adanya kerugian negara tidak otomatis membuktikan korupsi, sedangkan tidak adanya kerugian negara juga tidak otomatis berarti tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Perubahan Hukum Pidana Sejak 2 Januari 2026

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku. Beberapa tindak pidana korupsi diatur antara lain dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dicabut sebagian atau disesuaikan.

Selain itu, telah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Analisis perkara PBJ saat ini harus memperhatikan:

1. Waktu terjadinya perbuatan;
2. Ketentuan pidana yang berlaku ketika perbuatan dilakukan;
3. Ketentuan peralihan;
4. Perubahan peraturan setelah perbuatan terjadi;
5. Asas legalitas;
6. Ketentuan mengenai hukum yang lebih menguntungkan; dan
7. Hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral.

Perbuatan yang terjadi sebelum dan sesudah 2 Januari 2026 tidak boleh dianalisis secara serampangan menggunakan dasar hukum yang sama.

Kecemasan Berlebihan Justru Menurunkan Kompetensi

Pelaku pengadaan dituntut melakukan banyak penilaian profesional, antara lain:

• Membaca kondisi pasar;
• Menilai kewajaran harga;
• Menentukan strategi pengadaan;
• Menyusun dan mengevaluasi persyaratan;
• Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
• Menilai risiko; dan
• Mengambil keputusan dalam waktu terbatas.

Semua tugas tersebut memerlukan konsentrasi, daya ingat, ketenangan, dan kemampuan mempertimbangkan beberapa alternatif.

Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kecemasan berhubungan dengan penurunan kapasitas memori kerja dan kontrol perhatian. Sebuah meta-analisis terhadap 177 sampel dengan lebih dari 22.000 peserta menemukan hubungan yang konsisten antara kecemasan dan penurunan kinerja memori kerja.

Dalam PBJ, kecemasan berlebihan dapat menimbulkan perilaku berikut:

1. Menunda keputusan meskipun waktunya terbatas;
2. Selalu melempar keputusan kepada atasan, APIP, atau bagian hukum;
3. Memilih prosedur yang dianggap paling aman bagi pejabat, bukan yang paling tepat bagi kebutuhan;
4. Menghindari inovasi;
5. Membuat spesifikasi terlalu kaku;
6. Menolak perubahan kontrak meskipun secara hukum diperlukan;
7. Membuat dokumen sebanyak-banyaknya tanpa memperkuat substansi pengendalian;
8. Menghindari jabatan PPK, Pokja Pemilihan, atau Pejabat Pengadaan; dan
9. Mengutamakan keselamatan pribadi dibandingkan pencapaian hasil pengadaan.

Dalam kondisi tersebut, sertifikat kompetensi dan pelatihan tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik. Pengetahuan tidak dapat digunakan secara optimal karena energi mental lebih banyak dipakai untuk mengantisipasi ancaman.

Jangan Sampai Kepatuhan Berubah Menjadi Kelumpuhan

Kepatuhan berbeda dengan ketakutan.

Pejabat yang patuh akan:

• Memahami batas kewenangannya;
• Menggunakan pertimbangan profesional;
• Menghindari konflik kepentingan;
• Mendokumentasikan alasan keputusan;
• Melakukan pengendalian;
• Memperbaiki kesalahan; dan
• Bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sebaliknya, pejabat yang bekerja dalam ketakutan cenderung tidak mengambil keputusan dan menganggap diam sebagai pilihan paling aman.

Padahal, tidak mengambil keputusan juga menimbulkan risiko. Pengadaan obat dapat terlambat, layanan rumah sakit terganggu, sekolah tidak segera diperbaiki, bantuan bencana tidak tersalurkan, dan manfaat pembangunan tidak tercapai.

Tujuan PBJ bukan hanya menghasilkan dokumen yang lengkap. Pengadaan harus menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Simulasi Kasus: Kekurangan Volume Pekerjaan

Sebuah pekerjaan konstruksi telah selesai dan dibayar 100 persen. Berdasarkan audit, ditemukan kekurangan volume senilai Rp200 juta.

Apakah PPK otomatis melakukan korupsi?

Jawabannya: tidak dapat langsung disimpulkan.

Pemeriksa harus menelusuri setidaknya:

1. Siapa yang melakukan pengukuran pekerjaan?
2. Dokumen apa yang digunakan sebagai dasar pembayaran?
3. Apakah konsultan pengawas menyatakan volume telah terpenuhi?
4. Apakah PPK mengetahui adanya kekurangan volume?
5. Apakah kekurangan dapat diketahui melalui pemeriksaan yang wajar?
6. Apakah terdapat rekayasa berita acara?
7. Apakah PPK, pengawas, atau pihak lain menerima keuntungan?
8. Apakah penyedia sengaja mengurangi volume?
9. Apakah pembayaran dilakukan karena kekeliruan, kelalaian, atau kesepakatan bersama?
10. Apakah telah dilakukan penagihan, perbaikan pekerjaan, atau pemulihan kerugian?

Kemungkinan Pertama: Wanprestasi Penyedia

Penyedia tidak memenuhi volume, sedangkan PPK telah melakukan pengendalian yang wajar berdasarkan laporan tenaga teknis. Penyelesaian utamanya dapat berupa perbaikan pekerjaan, pengembalian pembayaran, denda, atau sanksi kontrak.

Kemungkinan Kedua: Kelalaian Pengawasan

Konsultan pengawas atau pejabat terkait tidak melakukan pengukuran sebagaimana mestinya. Dapat timbul pertanggungjawaban kontraktual, administratif, disiplin, atau ganti kerugian.

Kemungkinan Ketiga: Kesalahan Administratif

Dokumen pengukuran tidak lengkap, tetapi volume fisik sebenarnya terpenuhi. Persoalan utamanya dapat berupa penertiban administrasi dan perbaikan pengendalian.

Kemungkinan Keempat: Tindak Pidana

PPK, pengawas, dan penyedia mengetahui bahwa volume kurang, tetapi secara bersama-sama membuat dokumen yang tidak benar agar pembayaran dapat dicairkan dan keuntungan dibagi. Dalam keadaan ini terdapat indikasi kuat yang dapat diproses secara pidana.

Nilai kerugian yang sama dapat melahirkan pertanggungjawaban yang berbeda karena fakta, bentuk kesalahan, niat, keuntungan, dan hubungan sebab-akibatnya berbeda.

Matriks Pemeriksaan Sebelum Menentukan Jalur Penyelesaian

Unsur Pemeriksaan	Pertanyaan yang Harus Dijawab
Kewenangan	Apakah tindakan dilakukan dalam batas kewenangan atau melampauinya?
Perbuatan	Perbuatan konkret apa yang dilakukan atau tidak dilakukan?
Bentuk kesalahan	Apakah terjadi kekeliruan, kelalaian, atau kesengajaan?
Prosedur	Apakah pelanggaran prosedur memengaruhi hasil atau hanya bersifat administratif?
Keuntungan	Siapa yang memperoleh keuntungan dan bagaimana keuntungan tersebut diperoleh?
Konflik kepentingan	Apakah ada hubungan atau kepentingan tersembunyi?
Kerugian	Apakah kerugian nyata, pasti, dan dapat dihitung?
Kausalitas	Apakah kerugian merupakan akibat langsung dari perbuatan yang diperiksa?
Iktikad baik	Apakah keputusan dibuat secara transparan berdasarkan informasi yang tersedia?
Pengendalian	Apakah pejabat telah melakukan pengawasan yang wajar?
Upaya koreksi	Apakah telah dilakukan perbaikan atau pemulihan kerugian?
Alat bukti	Apakah dugaan didukung alat bukti atau hanya asumsi?

Matriks ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan penyidik atau pengadilan. Matriks tersebut membantu mencegah kesimpulan tergesa-gesa dan memastikan setiap masalah ditangani melalui jalur yang tepat.

Jalan Keluar yang Perlu Dibangun

1. Lakukan Klasifikasi Awal terhadap Setiap Pengaduan

Setiap laporan harus dipetakan apakah dominan berada dalam ranah administrasi, kontrak, disiplin, persaingan usaha, kerugian negara, atau pidana.

2. Terapkan Standar Bukti Awal

Pengaduan PBJ harus didukung bukti yang faktual, kredibel, dan autentik sebagaimana ditekankan dalam Pasal 77 Perpres PBJ. Pengaduan tidak boleh hanya menjadi alat tekanan, persaingan politik, atau ketidakpuasan peserta.

3. Perkuat Profesionalitas dan Independensi APIP

APIP harus mampu membedakan kesalahan sistem, kelalaian individu, wanprestasi penyedia, penyalahgunaan wewenang, dan indikasi pidana. APIP juga harus berani meneruskan temuan apabila benar-benar terdapat indikasi tindak pidana.

4. Bangun Koordinasi APIP dan APH yang Terukur

Koordinasi harus memiliki ruang lingkup, pembagian kewenangan, pertukaran informasi, dan batas waktu yang jelas. Tujuannya bukan saling melindungi, melainkan memberikan kepastian dan mencegah pemeriksaan berulang.

5. Lindungi Keputusan Profesional yang Dibuat dengan Iktikad Baik

Pelindungan bukan kekebalan hukum. Pelindungan layak diberikan apabila pejabat:

• Bertindak dalam batas kewenangan;
• Tidak memiliki konflik kepentingan;
• Tidak menerima keuntungan pribadi;
• Menggunakan data yang wajar;
• Mendokumentasikan alternatif dan risiko;
• Memilih keputusan untuk kepentingan organisasi; dan
• Melakukan koreksi ketika ditemukan kesalahan.

6. Berikan Pendampingan Hukum Sejak Awal

Pendampingan hukum tidak seharusnya baru diberikan setelah pejabat menjadi tersangka. Pendampingan diperlukan sejak perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontrak, audit, sampai pemberian keterangan kepada pemeriksa.

7. Ubah Audit Menjadi Sarana Perbaikan Sistem

Audit tidak boleh berhenti pada daftar temuan. Audit harus menjelaskan:

• Mengapa kesalahan terjadi;
• Siapa yang bertanggung jawab;
• Apakah masalahnya individual atau sistemik;
• Bagaimana kerugian dipulihkan;
• Bagaimana prosedur diperbaiki; dan
• Bagaimana mencegah pengulangan.

8. Bangun Basis Pembelajaran Kasus PBJ

Putusan pengadilan, hasil audit, sengketa kontrak, dan kesalahan proses perlu diolah menjadi pembelajaran yang dianonimkan. Dengan demikian, kasus tidak hanya menghasilkan ketakutan, tetapi meningkatkan kematangan sistem pengadaan.

Pidana Tetap Penting, tetapi Harus Tepat Sasaran

Tulisan ini tidak mengajak pelaku pengadaan berlindung di balik istilah “kesalahan administrasi”.

Suap harus ditindak. Dokumen palsu harus diproses. Pembayaran fiktif, penggelapan, rekayasa pemenang, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan tertentu tidak boleh ditoleransi.

Namun, ketegasan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya laporan, panggilan, atau pejabat yang diproses. Ketegasan hukum juga diukur dari ketepatan menemukan perbuatan, pelaku, bentuk kesalahan, hubungan sebab-akibat, keuntungan, kerugian, dan alat buktinya.

Memperlakukan semua kesalahan sebagai pidana justru dapat mengaburkan kejahatan yang sebenarnya. Energi pemeriksa habis untuk menangani kelemahan administrasi, sedangkan pola korupsi yang dirancang secara rapi dapat luput dari perhatian.

Penutup

Perusak sistem pengadaan bukanlah penegakan hukum. Pengadaan justru membutuhkan penegakan hukum yang kuat, objektif, profesional, dan berintegritas.

Yang merusak adalah ketika semua kesalahan—administratif, kontraktual, disiplin, profesional, maupun pidana—tidak lagi dibedakan secara proporsional.

Tidak boleh ada perlindungan bagi pelaku korupsi, tetapi harus ada kepastian dan pelindungan bagi pejabat yang bekerja profesional dengan iktikad baik.

Jika setiap kesalahan langsung diberi label pidana, pelaku pengadaan akan belajar untuk tidak mengambil keputusan.

Namun, apabila setiap kesalahan diperiksa, diklasifikasikan, dan diselesaikan melalui jalur hukum yang tepat, pelaku pengadaan akan belajar mengambil keputusan secara lebih profesional dan bertanggung jawab.

Tujuannya bukan menciptakan pejabat yang kebal hukum. Tujuannya adalah membangun pelaku pengadaan yang berani bertindak, kompeten, transparan, bebas konflik kepentingan, serta siap mempertanggungjawabkan setiap keputusannya.

Pengadaan yang baik tidak lahir dari ketakutan. Pengadaan yang baik lahir dari kompetensi, integritas, kepastian hukum, dan keberanian mengambil keputusan yang benar.

Referensi Utama

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 .
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana .
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 .