Sukri Almarosy

PANDUAN PRAKTIS PBJ 2026 E-Purchasing: Pembelian Langsung atau Negosiasi Harga? Ini Ketentuan, Dokumen, dan Tata Caranya Panduan praktis PPK dan Pejabat Pengadaan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, dilengkapi flowchart mekanisme, simulasi transaksi, dan checklist dokumen. Seorang Pejabat Pengadaan menerima dokumen persiapan dari PPK untuk membeli peralatan kantor senilai Rp35 juta. Produk yang dibutuhkan tersedia dalam Katalog Elektronik. Beberapa penyedia menayangkan produk dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan. Ketika akan melakukan transaksi, Pejabat Pengadaan menghadapi beberapa pertanyaan. Pertanyaan Studi Kasus "Apakah pembelian ini boleh langsung diproses tanpa melakukan negosiasi harga? Kalau penyedianya lebih dari satu, apakah saya wajib membandingkan semua penyedia? Bagaimana jika nilai pembeliannya Rp75 juta atau Rp250 juta? Apakah saya harus membuat HPS? Dokumen apa saja yang harus disiapkan sampai...

STUDI KASUS PBJ KONSTRUKSI Dinas PU Punya Alat Berat, tetapi Tidak Punya Bahan dan Tenaga Kerja: Bisa Swakelola Pemeliharaan Jalan? Memahami Swakelola Tipe I, pengadaan material, pemenuhan tenaga kerja, dan penggunaan alat berat milik Pemerintah Daerah oleh Penyedia. Ilustrasi kegiatan pemeliharaan jalan Sebuah Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki alat berat dan tenaga ahli yang mampu menangani pekerjaan pemeliharaan jalan. Namun, terdapat satu persoalan. Dinas PU tidak mempunyai persediaan bahan material dan tidak memiliki tenaga kerja lapangan yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan fisik. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan yang menarik dari sisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Pertanyaan Studi Kasus "Kalau Dinas PU punya alat berat dan tenaga ahli, tetapi tidak mempunyai material serta tenaga kerja, apakah pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan melalui Swakelola Tipe I? Atau pekerjaan tersebut harus dilaksana...