Sukri Almarosy

Memilih Penyedia Pengadaan Langsung dan E-Purchasing Negosiasi Panduan praktis PBJ • diperbarui berdasarkan regulasi sampai September 2026 Pejabat Pengadaan Galau Memilih Penyedia dalam Pengadaan Langsung atau E-Purchasing Negosiasi: Siapa yang Harus Diundang atau Dipilih? Banyak Pejabat Pengadaan merasa serba salah. Jika memilih sendiri, khawatir dianggap mengarahkan. Jika menerima nama dari PPK atau pengguna, khawatir disebut hanya menjalankan “titipan”. Jika meminta beberapa penawaran, proses Pengadaan Langsung malah berubah seperti tender kecil. Lalu bagaimana praktik yang benar? Daftar Isi Artikel Nonkompetisi bukan bebas memilih Pihak yang boleh memberi informasi penyedia Pihak yang menentukan calon penyedia Delapan langkah memilih calon Contoh nyata pemilihan penyedia Konstruksi dan Jasa Konsultansi Apakah penyedia harus bergiliran? E-purchasing melalui negosiasi Negosiasi atau mini kompetisi? Kertas kerja penetapan calon Tanda proses mulai berisiko ...

Seri Hukum Pengadaan — Artikel 4 Ketika audit menemukan kekurangan volume, kelebihan pembayaran, barang tidak sesuai spesifikasi, atau aset pemerintah berkurang, muncul pertanyaan yang hampir selalu sama: “Kalau sudah ada kerugian negara, apakah berarti telah terjadi korupsi?” Jawaban singkatnya adalah: tidak otomatis. Kerugian negara merupakan fakta hukum yang serius. Kerugian tersebut harus ditelusuri penyebabnya, ditentukan pihak yang bertanggung jawab, dipulihkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Namun, keberadaan kerugian negara belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menyimpulkan korupsi, harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana yang diterapkan. Kerugian negara dapat menjadi salah satu unsur tindak pidana tertentu, tetapi bukan satu-satunya unsur dan bukan bukti otomatis terjadinya korupsi. Apa yang Dimaksud Kerugian Negara? Undan...

  Seri Hukum Pengadaan — Artikel 3 Prosedur dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan sekadar urusan kelengkapan dokumen. Prosedur dibuat untuk menjamin persaingan yang sehat, transparansi, akuntabilitas, perlakuan yang adil, serta tercapainya hasil pengadaan yang memberi nilai manfaat terbaik. Karena itu, pelanggaran prosedur tidak boleh dianggap sepele. Namun, terdapat kesalahan berpikir lain yang juga harus dihindari, yaitu menganggap bahwa setiap pelanggaran prosedur dengan sendirinya merupakan tindak pidana korupsi. Kesalahan jadwal, kekurangan dokumen, ketidaktepatan metode, kekeliruan evaluasi, lemahnya penyusunan HPS, atau tidak lengkapnya pengendalian kontrak dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, disiplin, perdata, kontraktual, atau ganti kerugian. Akan tetapi, untuk menyimpulkan tindak pidana korupsi, tidak cukup hanya membuktikan bahwa prosedur telah dilanggar. Harus diperiksa apakah perbuatan ...