Anggaran Pengawasan Konstruksi Hanya Rp3 Juta: Tenaga Ahli Wajib SKK atau Cukup Ijazah?

Pada pekerjaan konstruksi bernilai kecil, anggaran jasa pengawasan kadang hanya sekitar Rp3 juta. Kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan: apakah tenaga pengawas tetap harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja atau cukup menggunakan ijazah teknik? Jawabannya tidak ditentukan semata-mata oleh nilai anggaran, tetapi oleh jenis layanan dan jabatan yang benar-benar dilaksanakan.

Jawaban singkat: Jika orang tersebut dikontrak untuk memberikan layanan teknis sebagai tenaga kerja konstruksi pada pekerjaan pengawasan, SKK tetap diperlukan sesuai klasifikasi dan jenjang jabatan kerjanya. Ijazah saja tidak menggantikan SKK. Nilai paket Rp3 juta hanya memengaruhi metode dan kesederhanaan proses pengadaannya, bukan menghapus persyaratan kompetensi profesi.

1. Pisahkan Empat Persoalan yang Sering Tercampur

Sebelum menentukan persyaratan, PPK perlu memisahkan empat hal berikut:

1. Apakah benar dibutuhkan jasa pengawasan konstruksi?
2. Apakah layanan diberikan oleh penyedia dari luar atau dilakukan personel internal?
3. Apa jabatan dan keluaran pekerjaan orang tersebut?
4. Apakah anggaran Rp3 juta cukup untuk membayar seluruh keluaran dan waktu kerja secara wajar?

Kesalahan biasanya muncul ketika nilai paket langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa kompetensi tidak perlu dibuktikan. Padahal nilai paket, metode pemilihan, dan kompetensi personel merupakan tiga persoalan berbeda.

Aspek	Pertanyaan utama	Pengaruh nilai Rp3 juta
Nilai paket	Berapa biaya wajar untuk memperoleh keluaran?	Harus didukung survei dan perhitungan HPS yang wajar
Metode pengadaan	Bagaimana penyedia dipilih?	Dapat menggunakan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi karena nilainya tidak melebihi batas Rp100 juta
Kompetensi	Siapa yang secara profesional boleh menjalankan jabatan pengawasan?	Tidak gugur hanya karena nilai paket kecil
Ruang lingkup	Apa pekerjaan dan tanggung jawab yang diminta?	Harus disederhanakan secara proporsional, tetapi tidak boleh dibuat fiktif

2. Dasar Hukum Kewajiban SKK

a. Undang-Undang Jasa Konstruksi

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 70 ayat (2) mewajibkan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Penjelasan Pasal 70 menyebut tenaga kerja yang wajib memiliki sertifikat meliputi jabatan kerja operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli.

Dengan demikian, kewajiban tersebut melekat pada pelaksanaan jabatan kerja konstruksi, bukan pada besar atau kecilnya honorarium.

b. Peraturan pelaksanaan jasa konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi, termasuk kompetensi tenaga kerja, perizinan berusaha, dan sertifikasi.

c. Aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000. Nilai Rp3 juta berada dalam batas tersebut.

Namun, Pengadaan Langsung merupakan metode mendapatkan penyedia. Metode yang sederhana tidak berarti PPK boleh mengabaikan kompetensi yang diwajibkan oleh peraturan sektor jasa konstruksi.

Sumber resmi: UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; PP Nomor 14 Tahun 2021; dan Konsolidasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Mengapa Ijazah Tidak Sama dengan SKK?

Dokumen	Yang dibuktikan	Fungsi dalam pengawasan konstruksi
Ijazah	Pendidikan formal yang telah diselesaikan	Mendukung kesesuaian disiplin ilmu, misalnya Teknik Sipil atau Arsitektur
SKK Konstruksi	Kompetensi pada klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, dan jabatan kerja tertentu	Membuktikan bahwa orang tersebut kompeten menjalankan jabatan kerja konstruksi yang dipersyaratkan
Pengalaman	Riwayat penerapan kemampuan pada pekerjaan nyata	Dapat digunakan secara proporsional apabila memang relevan dengan kompleksitas pekerjaan

Karena yang dibuktikan berbeda, ijazah dan SKK tidak saling menggantikan. PPK dapat meminta ijazah untuk memastikan latar belakang pendidikan, tetapi untuk jabatan kerja konstruksi yang harus bersertifikat, bukti utamanya tetap SKK yang sesuai dan berlaku.

4. Kapan SKK Diperlukan dan Kapan Tidak Tepat Dipaksakan?

Kondisi	Perlakuan terhadap SKK	Penjelasan
Penyedia perorangan dikontrak untuk memeriksa mutu, volume, metode, kemajuan, dan kesesuaian teknis pekerjaan konstruksi	Diperlukan	Orang tersebut memberikan layanan profesional teknis di bidang Jasa Konstruksi
Badan usaha konsultansi menyediakan personel profesional untuk pengawasan	Diperlukan untuk personel sesuai jabatan kerja yang ditetapkan	Selain persyaratan badan usaha, personel pelaksana layanannya harus kompeten
PPK atau tim internal hanya melakukan administrasi kontrak, pencatatan surat, pembayaran, dan koordinasi	Jangan otomatis mensyaratkan SKK	Tentukan dahulu apakah tugasnya merupakan jabatan teknis konstruksi atau hanya administrasi pemerintahan
Staf internal melakukan penilaian dan keputusan teknis pengawasan konstruksi	Kompetensi teknis tetap harus dipastikan; SKK relevan sesuai jabatan	Status internal tidak dengan sendirinya mengubah sifat teknis pekerjaan
Kegiatan hanya dokumentasi foto atau pengumpulan data tanpa keputusan teknis	SKK tenaga ahli tidak tepat dipaksakan	Jangan menamai petugas dokumentasi sebagai tenaga ahli pengawas

Jangan mengubah nama pekerjaan untuk menghindari SKK. Menyebut kegiatan sebagai “pendampingan”, “monitoring”, atau “tenaga administrasi” tidak mengubah substansinya apabila orang tersebut sebenarnya menilai mutu, memeriksa volume, menyetujui pekerjaan, dan memberikan rekomendasi teknis.

5. Apakah Boleh Mensyaratkan SKK untuk Paket Hanya Rp3 Juta?

Boleh dan dapat menjadi kewajiban apabila ruang lingkupnya memang merupakan layanan tenaga kerja konstruksi. Akan tetapi, PPK harus menghindari persyaratan berlebihan. Prinsipnya adalah sesuai, bukan sebanyak atau setinggi mungkin.

Dalam paket sederhana, PPK sebaiknya:

• hanya mensyaratkan satu kompetensi yang paling relevan apabila satu orang cukup;
• memilih klasifikasi, subklasifikasi, dan jenjang SKK yang sesuai dengan lingkup serta kompleksitas;
• tidak mensyaratkan SKK yang tidak berkaitan dengan pekerjaan;
• tidak meminta banyak tenaga ahli untuk pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan satu personel;
• tidak menetapkan pengalaman yang berlebihan tanpa alasan teknis;
• memastikan masa penugasan dan frekuensi kunjungan realistis terhadap anggaran.

Persyaratan yang terlalu tinggi dapat membatasi persaingan dan menyebabkan harga tidak realistis. Sebaliknya, menghapus SKK hanya karena anggaran kecil dapat bertentangan dengan aturan kompetensi jasa konstruksi.

6. Simulasi Kasus Anggaran Rp3 Juta

Data simulasi

• Pekerjaan fisik: rehabilitasi ringan ruang kelas.
• Nilai pekerjaan fisik: Rp180.000.000.
• Masa pelaksanaan: 30 hari kalender.
• Anggaran jasa pengawasan: Rp3.000.000.
• Keluaran pengawasan: laporan pendahuluan singkat, pemeriksaan lapangan berkala, catatan mutu dan volume, dokumentasi, rekomendasi pembayaran, serta laporan akhir.
• Kebutuhan personel menurut rancangan awal: satu orang pengawas.

Langkah 1 — Uji apakah ruang lingkup merupakan Jasa Konsultansi Konstruksi

Karena pengawas diminta memeriksa kesesuaian teknis, mutu, volume, kemajuan, dan memberikan rekomendasi atas hasil pekerjaan, substansinya merupakan layanan teknis pengawasan konstruksi. Personel yang menjalankan jabatan tersebut harus memiliki SKK yang sesuai. Ijazah Teknik Sipil saja belum cukup.

Langkah 2 — Tentukan kompetensi secara proporsional

PPK tidak boleh sekadar menulis “wajib SKK” tanpa menentukan kesesuaiannya. Dalam KAK, jelaskan jenis pekerjaan, tanggung jawab, risiko, dan keluaran. Dari analisis tersebut tentukan jabatan kerja serta jenjang SKK yang relevan berdasarkan ketentuan klasifikasi dan kualifikasi yang berlaku.

Untuk rehabilitasi ringan sederhana, jangan langsung mensyaratkan SKK jenjang tinggi jika jenjang yang lebih proporsional sudah mampu memenuhi kebutuhan. Jangan pula mensyaratkan beberapa SKK sekaligus kepada satu orang tanpa hubungan nyata dengan lingkup pekerjaan.

Langkah 3 — Uji kewajaran anggaran

Misalnya kebutuhan riil terdiri atas:

Komponen	Asumsi simulasi	Catatan
Persiapan dan pemeriksaan awal	1 kegiatan	Memahami gambar, volume, kontrak, dan kondisi lapangan
Kunjungan lapangan	8 kali selama 30 hari	Frekuensi harus mengikuti tahapan kritis, bukan sekadar membagi rata
Pemeriksaan hasil dan pelaporan	Laporan berkala dan laporan akhir	Termasuk rekomendasi teknis dan dokumentasi
Transportasi, komunikasi, pajak, dan biaya lain	Sesuai kondisi lokasi	Harus masuk dalam perhitungan harga

PPK kemudian melakukan survei pasar kepada calon tenaga yang memiliki kompetensi sesuai. Jika hasil survei menunjukkan seluruh kebutuhan dapat dipenuhi secara wajar dengan Rp3 juta, paket dapat dilanjutkan. Jika tidak, PPK tidak boleh menurunkan standar kompetensi secara semu. Pilihan yang benar adalah menambah anggaran, menyesuaikan keluaran/frekuensi secara aman, menggunakan sumber daya internal yang benar-benar kompeten sesuai ketentuan, atau meninjau kembali strategi pengawasan.

Anggaran yang tersedia bukan otomatis HPS. HPS harus mencerminkan biaya wajar atas ruang lingkup yang dibutuhkan. Jika kebutuhan riil bernilai Rp6 juta tetapi anggaran hanya Rp3 juta, masalahnya adalah ketidakcukupan anggaran, bukan alasan untuk mengganti SKK dengan ijazah.

Langkah 4 — Gunakan Pengadaan Langsung secara benar

Karena nilai paket hanya Rp3 juta, metode pemilihannya dapat berupa Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi. Pejabat Pengadaan meminta penawaran kepada pelaku usaha yang dinilai mampu, kemudian melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi. Penyedia tetap harus memenuhi persyaratan legalitas dan teknis yang relevan serta menyampaikan personel dengan SKK sesuai KAK.

7. Contoh Persyaratan yang Lebih Tepat dalam KAK

Personel: satu orang personel pengawas yang memiliki SKK Konstruksi sesuai jabatan kerja dan jenjang yang relevan dengan pengawasan pekerjaan rehabilitasi bangunan gedung, masih berlaku atau dapat diverifikasi sesuai ketentuan.

Pendidikan: latar belakang pendidikan teknik yang relevan, apabila memang diperlukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan.

Pengalaman: pengalaman sejenis yang ditetapkan secara wajar dan tidak diskriminatif. Untuk pekerjaan sangat sederhana, jangan menetapkan pengalaman panjang tanpa justifikasi.

Keluaran: catatan pemeriksaan awal; laporan kunjungan pada tahapan kritis; pemeriksaan mutu, volume, dan kemajuan; dokumentasi; rekomendasi teknis; serta laporan akhir.

Nama jabatan dan jenjang SKK jangan ditebak. Cocokkan dengan nomenklatur jabatan kerja konstruksi dan ketentuan sertifikasi yang berlaku pada saat pengadaan.

8. Contoh Persyaratan yang Perlu Dihindari

• “Tenaga ahli cukup lulusan S1 Teknik Sipil” padahal menjalankan pengawasan teknis konstruksi tanpa SKK.
• “Wajib SKK Ahli Utama” untuk rehabilitasi ringan tanpa analisis kompleksitas.
• Meminta satu orang memiliki banyak SKK yang tidak berkaitan dengan lingkup pekerjaan.
• Mensyaratkan pengalaman sepuluh tahun untuk paket sederhana bernilai Rp3 juta tanpa justifikasi.
• Menyebut tenaga sebagai administrator, tetapi menugaskannya menyetujui mutu dan volume pekerjaan.
• Membuat kunjungan dan laporan yang tidak mungkin dipenuhi dengan nilai kontrak.

9. Langkah Praktis bagi PPK

1. Pelajari lingkup pekerjaan fisik, risiko, tahapan kritis, dan masa pelaksanaan.
2. Tentukan apakah pengawasan dapat dilakukan oleh sumber daya internal yang kompeten atau membutuhkan penyedia.
3. Jika menggunakan penyedia, tetapkan keluaran jasa pengawasan secara jelas.
4. Identifikasi jabatan kerja konstruksi yang tepat untuk menghasilkan keluaran tersebut.
5. Tentukan satu SKK yang paling relevan beserta jenjang yang proporsional, kecuali analisis membuktikan kebutuhan lebih dari satu personel/kompetensi.
6. Tetapkan pendidikan dan pengalaman hanya jika diperlukan dan jangan berlebihan.
7. Hitung waktu kerja, frekuensi kunjungan, biaya pelaporan, transportasi, pajak, dan komponen lain.
8. Lakukan survei harga kepada tenaga atau penyedia yang benar-benar memenuhi kompetensi.
9. Bandingkan kebutuhan biaya wajar dengan anggaran Rp3 juta.
10. Jika tidak cukup, revisi strategi atau anggaran; jangan menghapus kompetensi wajib.
11. Laksanakan Pengadaan Langsung melalui Pejabat Pengadaan, disertai evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi.
12. Verifikasi keabsahan SKK dan pastikan personel yang ditawarkan benar-benar melaksanakan pekerjaan.

10. Matriks Keputusan Cepat

Pertanyaan	Jika ya	Jika tidak
Apakah tugasnya berupa pemeriksaan dan rekomendasi teknis konstruksi?	Perlakukan sebagai layanan teknis konstruksi dan tentukan SKK yang sesuai	Identifikasi apakah hanya tugas administratif atau dokumentasi
Apakah dilakukan oleh penyedia dari luar?	Laksanakan pengadaan sesuai jenis jasa dan nilai paket	Pastikan dasar penugasan dan kompetensi personel internal
Apakah Rp3 juta cukup berdasarkan survei dan perhitungan?	Lanjutkan dengan ruang lingkup dan keluaran yang jelas	Tambah anggaran atau ubah strategi secara sah dan aman
Apakah calon personel hanya memiliki ijazah tanpa SKK?	Belum cukup untuk jabatan kerja konstruksi yang wajib bersertifikat	Verifikasi kesesuaian dan keabsahan SKK yang dimiliki

Kesimpulan

Untuk layanan teknis pengawasan konstruksi, anggaran Rp3 juta tidak menjadikan ijazah sebagai pengganti SKK. Yang harus disesuaikan dengan nilai dan kompleksitas paket adalah jumlah personel, jenjang kompetensi, pengalaman, frekuensi kunjungan, serta keluaran—bukan menghapus bukti kompetensi yang diwajibkan.

Jika biaya memperoleh tenaga bersertifikat dan keluaran pengawasan yang memadai melebihi Rp3 juta, solusinya bukan memakai tenaga tanpa kompetensi. PPK perlu memperbaiki perencanaan anggaran atau strategi pengawasan agar persyaratan hukum, mutu pekerjaan, dan keselamatan tetap terpenuhi.

Catatan: Artikel ini merupakan panduan umum. Nomenklatur jabatan dan jenjang SKK harus disesuaikan dengan lingkup, klasifikasi bangunan, risiko, serta ketentuan dan basis data sertifikasi yang berlaku ketika paket dilaksanakan.