PRAKTIK PBJ Selain Direktur, Siapa yang Boleh Menandatangani Kontrak Pengadaan Pemerintah? Diperbarui: September 2026 | Fokus: penandatangan kontrak atas nama Penyedia Jawaban singkat: tidak selalu harus Direktur Utama. Kontrak dapat ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pengurus yang berwenang menurut akta/anggaran dasar, Penyedia perorangan, atau pihak lain yang menerima kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah. Khusus pihak lain dari badan usaha, pedoman PBJ mensyaratkan penerima kuasa tersebut merupakan pengurus atau karyawan tetap . Kewenangannya harus dapat dibuktikan dan ruang lingkup kuasanya harus mencakup penandatanganan kontrak yang bersangkutan. Mengapa Persoalan Ini Sering Membingungkan? Dalam praktik pengadaan, penawaran terkadang dimasukkan menggunakan akun atas nama Direktur Utama, sedangkan pada saat penandatanganan kontrak yang hadir adalah direktur lain, kepala cabang, manajer, atau karyawan yang membawa surat kuasa. Keadaan in...
Bagaimana mendokumentasikan perubahan kontrak secara tertib?
Jawaban pengelola: Pastikan dasar perubahan, analisis kebutuhan, ketersediaan anggaran, negosiasi, persetujuan pejabat berwenang, dan adendum terdokumentasi dalam satu jejak audit.