Sukri Almarosy

Bolehkah Dinas PU Menyusun DED dan Mengawasi Proyek OPD Lain? Ini Syarat SKK dan STRI-nya Kasus yang sering terjadi: sebuah OPD memiliki anggaran pembangunan gedung, jalan, drainase, pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan, tetapi tidak mempunyai tenaga teknis untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) dan melakukan pengawasan konstruksi. Apakah pekerjaan tersebut boleh dilaksanakan oleh Dinas PU atau dinas teknis lain? Jika boleh, apakah pegawainya wajib memiliki SKK Konstruksi dan STRI? Jawaban singkat:  Dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas dan fungsi, menggunakan mekanisme pengadaan yang tepat, tersedia personel yang kompeten, dan pembagian tanggung jawabnya jelas. Namun, status sebagai ASN, pegawai Dinas PU, atau pejabat pada jabatan teknis tidak otomatis menggantikan SKK Konstruksi maupun STRI. Pembahasannya harus dipisahkan menjadi empat lapis: kewenangan perangkat daerah, mekanisme Swakelola, kompetensi tenaga kerja konstruksi, ...

📖 Baca ⬇ Download Klik Baca untuk membuka isi buku. Setiap bab tampil satu per satu; gunakan tombol Berikutnya untuk masuk ke bab selanjutnya. ☰ Daftar Isi Identitas Dan Catatan Penerbitan Panduan Membaca Dan Menggunakan Buku Pengantar Penulis Mengapa Pengadaan Terasa Menakutkan? Berani Bukan Berarti Kebal Risiko Mentalitas Profesional: Dari “Aman” Ke “Akuntabel” Siapa Pengelola Pbj Dan Apa Ruang Tugasnya? Masuk Jabatan Fungsional Dengan Rencana Kompetensi, Sertifikasi, Dan Kenaikan Karier Hari-Hari Pertama Di Ukpbj Membaca Kebutuhan, Bukan Sekadar Menerima Berkas Pemilihan Penyedia: Tegas, Terbuka, Dan Tertib Kontrak, Swakelola, Dan Nilai Manfaat Ketika Ada Tekanan Dan Konflik Kepentingan Menghadapi Pemeriksaan Dengan Tenang Di Balik Meja Ukpbj: Dari Rasa Takut Ke Langkah Profesional Tim, Pembelajaran, Dan Organisasi Yang Sehat Peta Karier 90 Hari Sampai 5 Tahun Lima Simulasi Ke...