Sukri Almarosy

Potensi permasalahan sengketa kontrak pengadaan dapat terjadi saat pemilihan maupun pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pengendali kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus benar-benar memahami dan menguasai berbagai potensi permasalahan kontrak supaya dapat terhindar dari terjadinya sengketa kontrak yang berakibat pada terlambatnya atau gagalnya pelaksanaan kontrak. PPK harus menguasai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah seperti penggunaan jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, denda keterlambatan yang dikenakan, pekerjaan tambah dan Contract Change Order (CCO), lingkup pekerjaan, uang muka dan pembayaran prestasi, daftar hitam, dan lain sebagainya.

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara.  Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti.   Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara.  Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti.  KPK belum memberikan keterangan resmi terkait OTT terhadap Panganol. Panganol...

Perubahan dari 139 Pasal menjadi 98 Pasal, perubahan istilah ULP dan LPSE menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi Harga Terendah, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sebagian kecil dari perubahan yang terjadi. Tentu saja perubahan ini perlu dipahami secepatnya karena akan berujung kepada permasalah hukum apbila tidak segera diterapkan. Sebagai bahan referensi ini adalah Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Terkadang ada beberapa file yang berupa power point (PPT) yang akan kita masukkan dalam blog. berikut adalah langkah-langkahnya: 1.    Buka https://www.google.com/drive/ Kemudian klik tombol “Go to Drive”

Transparansi Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu.

Transparansi Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti: Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat  diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan  hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus  menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang  terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang  ditentukan Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses  dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan  berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem pengadaan   barang / jasa pemerintah yang menggabungkan hal-hal berikut ini:

Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang dengan tujuan untuk memberikan  bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan penghematan pengeluaran pemerintah  secara signifikan dengan tidak mengurangi - atau dengan meningkatkan - kualitas barang dan jasa  yang diperoleh dari proses pengadaan. Proyek ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membangun  jenjang karir bagi para pegawai negeri sipil bidang pengadaan, menciptakan peran dan struktur  institusional yang memberikan kewenangan yang memadai bagi para pengelola pengadaan untuk  mengimplementasikan praktik pengadaan yang baik, dan memperkuat pengendalian seperti audit  pengadaan dan keuangan untuk memastikan adanya peningkatan kinerja institusional. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan suatu fungsi sektor  pemerintah yang strategis dan merupakan suatu komponen dasar dalam tata kelola yang baik.  Seperti negara-negara lain, sistem p...