Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara.
Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti. Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara.
Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti.
KPK belum memberikan keterangan resmi terkait OTT terhadap Panganol.Panganol terpilih menjadi Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara bersama Andi Suhaimi. Mereka berdua menjabat untuk periode 2016-2021.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut OTT KPK terhadap kepala daerah belakangan terkesan politis. Sebab, kepala daerah yang ditangkap adalah orang memiliki elektabilitas tinggi.
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesis (Alpha) Azmi Syahputra menyatakan partai politik harus mengevaluasi diri akibat banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini. Partai harus evaluasi sistem rekrutmen dan harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara," ujar dia, Minggu (10/6) malam, dikutip dari Antara.
Komentar
Posting Komentar