Sukri Almarosy

  Tender Konstruksi Menjelang Akhir Tahun: Tetap Dilanjutkan atau Ditunda? Sebuah pertanyaan menarik disampaikan oleh salah seorang pengelola pengadaan di daerah: “PPK baru mengirimkan paket tender pekerjaan konstruksi dengan pagu Rp7 miliar kepada Kepala UKPBJ pada 21 Agustus. Kepala UKPBJ ragu meneruskannya kepada Pokja Pemilihan karena khawatir waktu pelaksanaan tidak terkejar. Namun, PPK yakin pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Bagaimana seharusnya menyikapi kondisi ini?” Kasus seperti ini hampir selalu muncul menjelang akhir tahun anggaran. PPK merasa pekerjaan masih dapat diselesaikan, sedangkan UKPBJ mengkhawatirkan waktu pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Pertanyaannya bukan hanya, “Apakah tender masih boleh dilaksanakan?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah: Apakah sisa waktu yang tersedia benar-benar cukup berdasarkan perhitungan teknis, atau hanya cukup berdasarkan keyakinan? Jawaban Singkat Paket tersebut tidak seharusnya langsung ditolak...

Indonesia is Southeast Asia's largest economy and represents a significant market for infrastructure, technology, equipment, consulting, construction, healthcare, transportation, energy, and other public-sector needs. This naturally raises an important question for international businesses: Can a foreign company participate in Indonesian government procurement? The short answer is: Yes—but foreign participation is subject to specific procurement rules, thresholds, partnership requirements, and local-market considerations. Indonesia's current procurement framework expressly regulates International Government Procurement, meaning procurement that is open to both national and foreign business entities. For international companies, understanding these rules before pursuing an opportunity can prevent expensive mistakes. --- 1. What Is International Government Procurement in Indonesia? Indonesia distinguishes international procurement from ordinary domestic government procurement. Th...

Indonesia's government procurement market is changing rapidly. For international suppliers, the traditional question has often been: “Where can we find Indonesian government tenders?” Today, there is another question that may be even more important: “Is the government buying this product or service through Indonesia's Electronic Catalogue?” The answer can fundamentally change a supplier's market-entry strategy. Indonesia's Electronic Catalogue Version 6, commonly known as E-Catalogue V6 or Katalog Elektronik V6, represents an important shift from conventional procurement toward a more integrated digital government marketplace. For foreign manufacturers, technology companies, consultants, contractors, distributors, and investors interested in Indonesia's public-sector market, understanding E-Catalogue V6 is becoming essential. --- 1. What Is Indonesia's E-Catalogue V6? Indonesia's Electronic Catalogue is a digital procurement platform used by government insti...

Indonesia Is More Than a Tender Market For many international companies, entering a government market begins with one question: “Where can we find government tenders?” In Indonesia, that question is important—but it is no longer enough. Indonesia’s public procurement system is increasingly digital, policy-driven, and connected to broader national objectives such as supporting domestic industry, small businesses, digital transformation, and efficient public spending. Government procurement should therefore not be viewed simply as a tender process. Under Indonesia’s current procurement framework, public procurement covers the entire process from identifying a government need to the final handover of the goods, works, or services . For foreign suppliers, consultants, contractors, manufacturers, and investors, understanding this procurement ecosystem can make the difference between identifying a genuine market opportunity and preparing for a process that is not actually suitable fo...

PPK Langsung Beli ke Toko Tanpa Pejabat Pengadaan: Apakah Sah? Dalam praktik, kebutuhan kantor sering bersifat sederhana. Barang tersedia di toko, nilainya tidak besar, dan transaksi dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena PPK memahami kebutuhan, memeriksa barang, dan mengurus pembayaran, muncul pertanyaan: untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya sampai dengan Rp50 juta, apakah PPK boleh mengurus semuanya tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan? Jawabannya: tidak tepat apabila seluruh proses dilakukan oleh PPK seorang diri . 1. Nilai kecil tidak menghapus Pejabat Pengadaan Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi memang menggunakan tata cara yang sederhana. Akan tetapi, kesederhanaan tersebut berkaitan dengan: bentuk kontrak; persyaratan Penyedia; tahapan yang singkat; dokumen yang proporsional; dan pelaksanaan yang dapat diselesaikan pada hari yang sama. Kesederhanaan itu tidak otomatis menghapus pembagian kewenangan antara PPK dan Pejabat Pengadaan. D...

Tes Materi Pemilihan Penyedia Uji pemahaman mandiri berbasis Modul Level 1 V3.1 dan penyesuaian Perpres Nomor 46 Tahun 2025. 15 soal Nilai otomatis Pembahasan langsung 1. Sebelum menyusun Dokumen Pemilihan, Pokja/Pejabat Pengadaan terlebih dahulu ... A. menetapkan pemenang B. mereviu dokumen persiapan pengadaan C. menandatangani kontrak D. membayar uang muka 2. Dalam reviu spesifikasi/KAK, hal yang perlu dipastikan antara lain ... A. TKDN, SNI, produk UMK/koperasi dalam negeri, produk ramah lingkungan, dan kemampuan industri dalam negeri B. nama calon pemenang C. nilai keuntungan penyedia D. jadwal audit APIP 3. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dapat digunakan sampai nilai paling banyak ... A. Rp100 juta B. Rp200 juta C. Rp400 juta D. Rp500 juta 4. Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi dapat digunakan sampai nilai paling banyak ... A. Rp200 juta B. Rp300 juta C. Rp400 juta D. Rp1 miliar 5. Metode pemilihan untuk barang/jasa yang tersedia dalam kata...