Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa – UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terkait dengan kelembagaan pengadaan barang/jasa terdapat perubahan istilah dan konsep yang berbeda. Pada Bagian Kedua Pasal 75 ayat (1) dan (2) disebutkan Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki fungsi:

1.   Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

2.   Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

3.   Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

4.   Pelaksanaan Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan

5.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

 

UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, bahwa UKPBJ menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (center of execellence) yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga mendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1.   inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

2.   pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;

3.   penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

4.   penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

5.   pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

6.   penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

7.   monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

8.   membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi:

a.    pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;

b.   pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;

c.    pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;

d.   pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

e.    pengelolaan informasi kontrak;

f.     mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan

g.    mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.    pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;

b.   pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;

c.    pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;

d.   pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

e.    pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.    bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;

b.   bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan

c.    bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Perangkat organisasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas:

a.    pimpinan UKPBJ;

b.   unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;

c.    unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

d.   unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan

e.    unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Personel yang bertugas di UKPBJ dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa, merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat adhoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ.

Personel yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali yang bertugas pada unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Anggota Pokja Pemilihan dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan.

UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Kode etik berisi ketentuan tentang kewajiban, larangan, pembentukan majelis pertimbangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik. Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum. Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah. Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah. Bagi personel di lingkungan UKPBJ yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah Kode Etik Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh LKPP.

Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ maka wajib disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ. Standar operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. Standar operasional prosedur di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah. Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ.