Langsung ke konten utama

Draft AD/ART IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG


Download File Selengkapnya: disini
Pengisian Data Base : disini

Draft AD/ART IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG

ANGGARAN DASAR
Mengingat, menimbang dan memutuskan:
1.       Masukan dari rekan rekan SMP Negeri 20 Simbang pada pertemuan berbagai media, supaya diadakan Ikatan Alumni SMP Negeri 20 Simbang.
2.      Dukungan dari para pendidik.
3.      Setelah sekian lama tidak pernah diadakan pertemuan / reuni.

Pasal I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
1.       Organisasi ini bernama: IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG.
2.      Organisasi ini didirikan pada tanggal ………………….
3.      Organisasi ini berkedudukan di daerah Simbang, Kabupaten Maros.


Pasal II
AZAS DAN DASAR

1.       Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal III
TUJUAN
1.       Untuk menjalin kembali rasa kekeluargaan sesama alumni SMP Negeri 20 Simbang.
2.      Untuk membuka peluang reuni/ temu kangen.
3.      Untuk menanamkan kembali rasa kecintaan terhadap SMP Negeri 20 Simbang.
4.      Untuk berbagi pengalaman kepada sesama alumni SMP Negeri 20 Simbang yang sudah lama tidak bertemu.
5.      Untuk memberi sumbang saran, pikiran, moral, maupun moril (terhadap almamater SMP Negeri 20 Simbang).

Pasal IV
KEANGGOTAAN
1.       Anggota adalah Alumni SMP Negeri 20 Simbang dari mulai angkatan I, dan sudah mendaftarkan diri.
2.      Kewajiban anggota adalah:
a.      Menjaga dan memelihara serta menjunjung tinggi nama baik  organisasi.
b.      Memberikan sumbangan pikiran dan materi.
c.       Mentaati dan melaksanakan peraturan dan keputusan organisasi.

Pasal V
KEPENGURUSAN
1.        Ikatan Alumni dipimpin oleh suatu kepengurusan yang anggotanya adalah Alumni SMP Negeri 20 Simbang.
2.      Ketua Ikatan dipilih oleh Rapat Umum Anggota.
3.      Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus, adalah:
a.      Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b.      Menyusun program kerja organisasi.
c.       Melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota.
d.      Membuat laporan pertanggung jawaban dalam Rapat Umum Anggota.
4.      Memiliki Kop surat dan cap/stempel Ikatan Alumni SMP Negeri 20 Simbang.
Pasal VI

KEUANGAN

1.       Sumber keuangan berasal dari:
a.      Uang pangkal keanggotaan
b.      Uang iuran bulanan keanggotaan
c.       Sumbangan dari anggota/pihak luar yang sifatnya “tidak mengikat”
2.      Penggunaan Uang kas meliputi:
a.      Sosial/kemalangan anggota (suami/istri)
b.      Sumbangan untuk almamater (SMP Negeri 20 Simbang) yang dianggap perlu.

Pasal VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

1.       Organisasi ini tidak berpolitik praktis.
2.      Organisasi ini tidak boleh terlibat hal hal yang bertujuan untuk merongrong NKRI.
3.      Organisasi ini boleh menerima sumbangan dari dalam atau pihak luar yang berguna untuk kecerdasan/kesejahteraan yang sifatnya “tidak mengikat”

Pasal VIII
PENUTUP
1.       Hal hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

—————————————————————————————


 ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal I

SYARAT SYARAT MENJADI ANGGOTA:

1.       Anggota organisasi adalah seluruh Alumni SMP Negeri 20 Simbang, yang mendaftarkan diri di sekretariat,  dan membayar uang iuran anggota.

Pasal II
KEWAJIBAN ANGGOTA
1.       Setiap anggota harus tunduk kepada ketentuan AD/ART.
2.       Setiap anggota wajib memiliki dan memahami lembaran AD/ART.
3.      Setiap anggota harus memenuhi pembayaran iuran bulanan dan yang dianggap penting/perlu untuk kepentingan organisasi, sebagaimana diatur ART.
4.      Setiap anggota sedapat mungkin harus hadir dalam setiap pertemuan.
5.      Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi

Pasal III
UANG IURAN
1.       Uang iuran anggota ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.      Uang pangkal: Rp 5.000,-
b.      Iuran bulanan: Rp 5.000,-

Pasal IV
PENGANGKATAN PENGURUS
1.       Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Umum Anggota.

Pasal V
KEWAJIBAN KETUA DAN WAKIL KETUA
1.       Ketua bertanggung jawab keluar dan kedalam organisasi.
2.      Ketua memimpin segala rapat.
3.      Wakil ketua menggantikan ketua, jika ketua berhalangan dan setiap waktu bersedia membantu ketua.
4.      Jika ketua dan wakil ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris dengan ijin ketua dan wakil ketua.

Pasal VI
KEWAJIBAN SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS
1.       Membuat segala notulen dari segala rapat.
2.      Mengerjakan segala urusan surat menyurat.
3.      Wakil sekretaris menggantikan sekretaris, jika sekretaris berhalangan dan setiap waktu bersedia membantu sekretaris.
4.      Memelihara administrasi.
5.      Semua surat menyurat harus ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris.

Pasal VII
KEWAJIBAN BENDAHARA
1.       Menerima dan mengeluarkan uang yang disertai  kwitansi yang ditanda tangani oleh ketua.
2.      Memelihara pembukuan dan menyusun keuangan.
3.      Bersedia memberikan keterangan yang jelas dan memperlihatkan tentang pembukuan bendahara kepada pengurus dan anggota.

Pasal VIII
KEWAJIBAN PENASEHAT
1.       Bersedia memberikan nasehat untuk kebaikan organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal IX

HAK SUARA

1.       Setiap anggota mempunyai hak suara (satu suara) di dalam pemilihan untuk suatu keputusan.
2.      Rapat berprinsip musyawarah untuk memperoleh mufakat.
3.      Segala perubahan AD/ART ini hanya diputuskan dalam Rapat Umum Anggota.
4.      Rapat Umum Anggota diadakan sedikitnya satu kali dalam setahun.
5.      Rapat pengurus diadakan sedikitnya satu kali dalam 3 bulan.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.