Tips Lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk menjadi PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan diperlukan sertifikat PBJP tingkat dasar. Tingkat kelulusan sangat kecil berkisar 30% - 60%. Bahkan ada kelas yang lulus hanya 1 atau 2 orang. Aturan terbaru yang dipakai Ujian Sertifikasi PBJ tingkat dasar adalah Perpres 16 Tahun 2018 yang lebih simple dengan sedikit jumlah pasalnya, hanya mengatur yang bersifat umum. Adapun teknis dan detailnya diturunkan dalam peraturan turunan Perpres yaitu Peraturan Kepala Lembaga dan/atau Peraturan Menteri Teknis terkait.
Diklat PBJP dasar dikenal dengan istilah blended e-learning yaitu perpaduan belajar online (e-learning) dengan menggunakan website yang disediakan LKPP https://elarning.lkpp.go.id yang user dan passwordnya akan dibagikan oleh  pengelola kelas, kemudian dilanjutkan pertemuan klasikal (tatap muka). E-learning dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja. Dimulai dengan Building Learning comitmen yang menghasilkan lembar komitmen dari peserta dan dilanjutkan Pretest sampai Posttest. Pretest sampai Posttest pengerjaannya dilakukan hanya satu kali. Untuk materi disediakan dalam bentuk file dan video yang diikuti oleh para peserta sebelum mengerjakan latihan soal dan tes materi dimana pengerjaanya dapat dilakukan berulang-ulang. Untuk bias lanjut dari materi 1 ke materi selanjutnya minimal nilai tes materi adalah 80.
Hari keempat dilakukan kelas synchronous yaitu diskusi secara online antara peserta dan fasilitator LKPP yang disediakan oleh pengelola kelas. Setelah materi 1 sampai 9 diselesaikan dilanjutkan dengan Try Out dengan 2 (dua) kali kesempatan pengerjaan, kemudian mencetak Surat Keterangan telah selesai mengikuti pembelajaran mandiri yang merupakan syarat ujian dan terakhir adalah Post Test. Adapaun susunan pembelajaran e-learning adalah sebagai berikut:
1.              BLC
2.              Pre Test
3.              Materi 1. Ketentuan Umum
4.              Materi 2. Tujuan,  Kebijakan, Etika PBJ
5.              Materi 3 Pelaku PBJ
6.              Materi 4. PBJ Secara Elektronik
7.              Materi 5 Perencanaan Pengadaan
8.              Materi 6 Persiapan PBJ
9.              Materi 7 PBJ Melalui Swakelola
10.           Materi 8 PBJ Melalui Penyedia
11.           Materi 9 Pengadaan Khusus
12.           Try Out
13.           Surat Keterangan
14.           Post Test
Untuk pertemuan klasikal (tatap muka) selama 2 hari, dimana dilakukan reviu materi, yaitu hari pertama pembahsan materi 1 sampai materi 5. Hari kedua materi 6 sampai materi 9 yang dilanjutkan dengan pembahasan tryout.
Tentu saja target sebagai peserta adalah lulus dengan nilai semaksimal mungkin yaitu 255 poin dengan ambang batas terendah adalah 167.


TIPS LULUS UJIAN SERTIFIKASI PBJP
1.     Persiapkan diri dengan berdoa terlebih dahulu. Tetap menjaga konsentrasi jangan terpengaruh atau terbebani dengan ujian. Jangan sampai tertekan.
2.       Memperbanyak membaca dan memahami perpes, memperbanyak latihan soal dengan mengenali mengapa memilih pilihan tersebut dan apa alasan jawaban lain salah.
3.          Kenali soal-soal, yaitu terdiri dari 3 (tiga) tipe.
        Tipe pertama dari nomor 1 s.d. 25, adalah benar atau salah (B/S), dengan poin 2, sehingga tola nilai adalah 50. Tipe kedua nomor 26 s.d 80 adalah Pilihan ganda dengan poin 3 sehingga total nilai 165. Tipe ketiga adalah studi kasus dengan model pilihan ganda, poinnya adalah 4 sehingga total nilainya adalah 40. Total nilai keseluruhan adalah 50 + 165 + 40 = 255.
4.     Dari 3 (tiga) tipe soal yang untuk dikerjakan adalah tipe 2 yaitu mulai nomor 26 s.d. 80, apabilah benar semua maka hampir dipastikan lulus karena poinnya sudah 165, tinggal kurang 2 poin lagi untuk bisa lulus.
5.       Walaupun ujiannya open book, tetapi dalam mengerjakan soal diusahakan mengerjakan yang diketahui terlebih dahulu tanpa buka perpres. Apabila ada soal yang belum bisa dikerjakan maka dilewati terlebih dahulu. Apabila telah habis yang diketahui maka silahkan buka perpres. Atau untuk mengoreksi jawaban yang diragukan.
6.          Untuk modul atau perpres yang akan dipakai ujian diberi penanda atau daftar isi yang memuat halaman materi perpres sehingga mempermudah mencari kunci jawaban sesuai soal.
7.        Diusahakan kompak dalam satu kelas untuk tidak ada yang keluar terlebih dahulu apabila ada yang selesai duluan, tetap dikelas agar tidak mempengaruhi peserta yang lain.


Demikian tips untuk ujian PBJP, semoga hasilnya mendapatkan nilai minimal 167.

Untuk latihan soal-soal dapat diakses pada https://www.sukrialmarosy.com/2018/08/latihan-soal-materi-pengadaan-barang.html




Kumpulan Materi pelatihan PBJP tingkat dasar Perpres 16 Tahun 2018


Kumpulan Materi pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan dipelajai untuk persiapan ujian.

1. Materi 1 Ketentuan Umum
2. Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3. Materi 3 Pelaku PBJ
4. Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5. Materi 5  Perencanaan PBJ
6. Materi 6 Persiapan PBJ

7. Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8. Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9. Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.






Standar Dokumen Tender atau Seleksi dan Rancangan Kontrak


Pokja Pemilihan dalam Perpres 16 Tahun 2018 #1


Pokja Pemilihan dalam Perpres 16 Tahun 2018 #1



Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
Syarat menjadi pokja:
1. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negeri/TNI/Polri/personel/ lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan.
2.   Memiliki integritas dan disiplin
3.   Menandatangni Pakta Integritas; dan
4.   Dapat bekerja sama dalam tim.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020;
Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pokja Pemilihan bertugas:
1.   Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia
2.   Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
3.   Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
a.    Tender/Penu.njukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
b.   Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Larangan untuk Pokja Pemilihan:
1.   Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
2.   Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
3.   Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminasif dan tidak objektif.

MODERNISASI PENGADAAN MELALUI PEMBENTUKAN UKPBJ

Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemudian terbit PerLKPP nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, terakhir terbit lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan ini mendorong tatakelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik.
Modernisasi Pengadaan bergerak pada 4 (empat) area yaitu:
1. Area Kelembagaan
2. Area SDM
3. Area Tatakelola
4. Area Pengelolaan Kinerja
Modernisasi Area Kelembagaan sangat didukung dengan terbitnya PMDN nomor 112 tahun 2018 merupakan turunan dari Pasal 75 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan dibentuknya UKPBJ Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. UKPBJ telah diuraikan secara jelas terkait tugas, fungsi dan kedudukannya yaitu:

A.   TUGAS
Menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
B.    FUNGSI 
1.     Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 
2.     Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik 
3.     Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 
4.     Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
5.     Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
C.    KEDUDUKAN 
1.     Menjadi agen pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 
2.     Merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural. 
3.     Berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan.

Adapun indikator pembentukan UKPBJ:
1.     Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan Barang/Jasa dalam 3 tahun terakhir (Rp) 
2.     Rata-rata jumlah paket pekerjaan Kontruksi dalam 3 tahun terakhir (paket) 
3.     Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 tahun terakhir (paket) 
4.     Rata-rata jumlah paket jasa kosultansi (tenaga ahli) dalam 3 tahun terakhir (paket) 
5.     Rata-rata jumlah paket jasa lainya dalam 3 tahun terakhir (paket) 
6.     Jumlah pemegang sertifikat ahli PBJB 
7.     Jumlah organisasi perangkat daerah 
8.     Jumlah Kelurahan/Desa 
9.     Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik 
Format Exel perhitungan Skoring dapat didownload pada : Perhitungan Skoring

Dari 9 indikator tersebut UKPBJ dapat dilihat klasifikasi dan bentuk kelembagaan UKPBJ yaitu:
A.   Klasifikasi UKPBJ
1.     Kelas A apabila total skor variabel > 800 
2.     Kelas B apabila total skor variabel < 800 
3.     Dapat diturunkan pewadahan dari Kelas A menjadi Kelas B.
B.    Bentuk Kelembagaan
Untuk UKPBJ Provinsi:
1.     Biro : mewadahi Kelas A 
2.     Bagian : mewadahi Kelas B 
Untuk UKPBJ Kabupaten/Kota
1.     Bagian : mewadahi Kelas A 
2.     Subbagian : mewadahi Kelas B 

Tahapan Pelaksanaan untuk membentuk UKPBJ
1.     Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga / Daerah menyampaikan program  modernisasi pengadaan untuk mendapatkan komitmen.
2.     Assessment Status Hukum ;
ü  Apa status hukum UKPBJ saat ini ?
ü  Minta dokumen/gambar struktur organisasi
ü  Dokumen pendukung yang terkait (Perda/Pergub/Permen/yang lebih rendah)
3.     Assessment Pemenuhan Fungsi organisasi ;
ü  Apa saja fungsi resmi organisasi secara detil
ü  Kumpulkan Semua Tusi yang ada
ü  Dokumen pendukung yang terkait (Perda/Pergub/Permen/yang lebih rendah)
4.     Mapping dan analisa hasil langkah 2 & 3 bandingkan dengan amanat Perpres 16/2018, perLKPP 14/2018 serta PMDN 112/2018
5.     Bentuk Tim Pengembangan Kelembagaan UKPBJ
ü  Pembina minimal Sekjen/Sekda
ü  Kepala Biro Organisasi/Bagian Organisasi
ü  UKPBJ
ü  Biro/Bagian terkait (Biro Hukum, APIP dll.)
6.     Tim membuat Naskah Akademik terkait kelembagaan UKPBJ
ü  Lakukan pengkajian terhadap data hasil langkah 2, 3 & 4.
ü  Penyusunan Naskah Akademik
ü  Pengukuran Skoring Kelembagaan
ü  Penekanan/memastikan bahwa struktur organisasi yang dibutuhkan harus dapat  menjadi wadah implementasi fungsi yang diamanatkan regulasi (Perpres 16/2018, perLKPP 14/2018 serta PMDN 112/2018).
ü  Walaupun regulasi membuka ruang sampai tahun 2023, namun untuk optimalisasi  dan efisiensi sebaiknya LPSE satu payung dengan UKPBJ secepat mungkin.
7.     Menggunakan Naskah Akademik yang komprehensif, Tim melalui Biro/Bagian Organisasi  mengusulkan organisasi UKPBJ yang sesuai kebutuhan dan amanat regulasi terbaru
8.     Penerbitan peraturan tentang organisasi UKPBJ yang baru.
9.     Sosialisasi dan implementasi
ü  Internal UKPBJ
ü  Eksternal UKPBJ dalam lingkup Kementerian/Pemda
ü  Umum

Model Struktur Organisasi Biro

Model Struktur Organisasi Bagian
PMDN 112/2018 File

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.

A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP

Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.

Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Poinnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Artinya tidak diperlukan untuk pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan.

B. Perubahan Pengaturan


Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP bertugas untuk:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima dari penyedia ke PPK,
b. menerima hasil pekerjaan, dan
c. membuat dan menandatangani BAST

Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, PPHP/PjPHP bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA.

Perbedaan utama adalah pada metode dan objek pemeriksaan serta posisi PPHP/PjPHP yang sebelumnya antara Penyedia menjadi pemeriksa antara PPK dengan PA/KPA.

Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018, pemeriksaan administrasi terdiri dari:
a. dokumen program/penganggaran, 
b. surat penetapan PPK, 
c. dokumen perencanaan pengadaan, 
d. RUP/SIRUP, 
e. dokumen persiapan pengadaan, 
f. dokumen pemilihan Penyedia, 
g. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan 
e. dokumen serah terima hasil pekerjaan.

C. Serah Terima Hasil Pekerjaan
  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
  2. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
  3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
  4. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 
  5. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. 
  6. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 
  7. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan. 
  8. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. 
  9. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. 
  10. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
D. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN
Nomor  : .................................
Pada hari ini : .........tanggal : .................; bulan : .............; tahun : ..................; yang bertanda tangan dibawah ini :

I.   Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                 
Nama                  :
Jabatan               : PPK
Alamat                ....................................
II.  Dari Pihak Pemeriksa administrasi hasil Pekerjaan (PPHP)
Nama                  : .............................
Jabatan               : PPHP
Alamat                 : .............................
Nomor DIPA       : .........................., Tanggal .............................

Dengan ini Pihak PPK  telah menyerahkan  administrasi hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : .........................., tanggal .................... kepada Pihak PPHP untuk diperksa kelengkapannya.

No
Nama Berkas
  Hasil Pemeriksaan
(lengkap/tidak lengkap)
1
Dokumen program/penganggaran

2
Surat penetapan PPK

3
Dokumen perencanaan pengadaan

4
RUP/SIRUP

5
Dokumen persiapan pengadaan

6
Dokumen pemilihan Penyedia

7
Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya

8
Dokumen serah terima hasil pekerjaan


Kesimpulan


Berdasarkan Hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, maka (dapat/tidak dapat) dilakukan serah terma hasil pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






PjPHP/PPHP

1................................

2..................................

3....................................



E. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA


BERITA  SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor  : .................................


Pada hari ini : .........tanggal : .................; bulan : .............; tahun : ..................; yang bertanda tangan dibawah ini :

I.   Dari Pihak PPK                                 
     Nama                     :
     Jabatan                  : PPK
     Alamat                   ....................................
II.      Dari Pihak  PA/KPA
      Nama                     : .............................
      Jabatan                  : PA/KPA
      Alamat                    : .............................

Nomor DIPA/DPA        : .........................., Tanggal .............................

Dengan ini Pihak PPK telah menyerahkan Dokumen Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Paket.............................sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : .........................., tanggal .................... kepada Pihak PA/KPA..

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan No……………..Tanggal……………………………, maka dilakukan Penyerahan serah terima dari PPK ke PA/KPA.


Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK  PPK                                                       PIHAK PA/KPA                                                                               




.............                                                               ........................
    NIP.................                                                      NIP.................  


F. Persyaratan Menjadi PjPHP/PPHP


Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
c. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan
d. menandatangani Pakta Integritas.

PjPHP/PPHP dapat ditetapkan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Pengangkatan dan pemberhentian PjPHP/PPHP tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.