Monday, 29 October 2018

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.

A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP

Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.

Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Poinnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Artinya tidak diperlukan untuk pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan.

B. Perubahan Pengaturan


Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP bertugas untuk:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima dari penyedia ke PPK,
b. menerima hasil pekerjaan, dan
c. membuat dan menandatangani BAST

Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, PPHP/PjPHP bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA.

Perbedaan utama adalah pada metode dan objek pemeriksaan serta posisi PPHP/PjPHP yang sebelumnya antara Penyedia menjadi pemeriksa antara PPK dengan PA/KPA.

Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018, pemeriksaan administrasi terdiri dari:
a. dokumen program/penganggaran, 
b. surat penetapan PPK, 
c. dokumen perencanaan pengadaan, 
d. RUP/SIRUP, 
e. dokumen persiapan pengadaan, 
f. dokumen pemilihan Penyedia, 
g. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan 
e. dokumen serah terima hasil pekerjaan.

C. Serah Terima Hasil Pekerjaan
  1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
  2. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
  3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
  4. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 
  5. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. 
  6. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 
  7. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan. 
  8. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. 
  9. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. 
  10. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
D. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN
Nomor  : .................................
Pada hari ini : .........tanggal : .................; bulan : .............; tahun : ..................; yang bertanda tangan dibawah ini :

I.   Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                 
Nama                  :
Jabatan               : PPK
Alamat                ....................................
II.  Dari Pihak Pemeriksa administrasi hasil Pekerjaan (PPHP)
Nama                  : .............................
Jabatan               : PPHP
Alamat                 : .............................
Nomor DIPA       : .........................., Tanggal .............................

Dengan ini Pihak PPK  telah menyerahkan  administrasi hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : .........................., tanggal .................... kepada Pihak PPHP untuk diperksa kelengkapannya.

No
Nama Berkas
  Hasil Pemeriksaan
(lengkap/tidak lengkap)
1
Dokumen program/penganggaran

2
Surat penetapan PPK

3
Dokumen perencanaan pengadaan

4
RUP/SIRUP

5
Dokumen persiapan pengadaan

6
Dokumen pemilihan Penyedia

7
Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya

8
Dokumen serah terima hasil pekerjaan


Kesimpulan


Berdasarkan Hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, maka (dapat/tidak dapat) dilakukan serah terma hasil pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK  PERTAMA
PPK
PIHAK  KEDUA
PPHP

1................................

2..................................

3....................................



E. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA


BERITA  SERAH TERIMA ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN
Nomor  : .................................


Pada hari ini : .........tanggal : .................; bulan : .............; tahun : ..................; yang bertanda tangan dibawah ini :

I.   Dari Pihak PPK                                 
     Nama                     :
     Jabatan                  : PPK
     Alamat                   ....................................
II.      Dari Pihak  PA/KPA
      Nama                     : .............................
      Jabatan                  : PA/KPA
      Alamat                    : .............................

Nomor DIPA/DPA        : .........................., Tanggal .............................

Dengan ini Pihak PPK telah menyerahkan Dokumen Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Paket.............................sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : .........................., tanggal .................... kepada Pihak PA/KPA..

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan No……………..Tanggal……………………………, maka dilakukan Penyerahan serah terima administrasi dari PPK ke PA/KPA.


Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK  PPK                                                       PIHAK PA/KPA                                                                               




.............                                                               ........................
    NIP.................                                                      Direktur   


F. Persyaratan Menjadi PjPHP/PPHP


Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
c. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan
d. menandatangani Pakta Integritas.

PjPHP/PPHP dapat ditetapkan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Pengangkatan dan pemberhentian PjPHP/PPHP tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wednesday, 22 August 2018

Tahapan dan tata urutan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi

Tahap Pelaksanaan Kontrak
Dalam aturan turunan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 yaitu Peraturan Lembaga nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia
a.   Penetapan SPPBJ
b.   Penandatanganan Kontrak
c.    Penyerahan Lokasi Kerja
d.   Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman(SPP)
e.   Pemberian Uang Muka
f.     Penyusunan Program Mutu
g.    Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
h.   Mobilisasi
i.     Pemeriksaan Bersama
j.    Pengendalian Kontrak
k.    Inspeksi Pabrikasi
l.     Pembayaran Prestasi Pekerjaan
m.  Perubahan Kontrak
n.   Penyesuaian Harga
o.   Keadaan Kahar
p.   Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
q.   Pemutusan Kontrak
r.    Pemberian Kesempatan
s.    Denda dan Ganti Rugi

Wednesday, 8 August 2018

Membuat Pre-test dan Post-test pada Pelatihan secara online melalui google form

Sebagai Fasilitator atau Trainer dalam mengajar perlu semaksimal mungkin untuk melakukan transfer pengetahuan. salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan adalah melalui pre-test dan post-test. 
Pada tulisan kali ini, akan kami sampaikan tutorial membuat pre-test dan post-test melalui google form. 

Dengan menggunakan pre-test dan post-test melalui google form, maka membuat lebih praktis dan nilai peserta langsung dapat direkap. Dapat dibuat analisa disoal mana yang paling banyak salah yang berarti belum dipahami peserta.

Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara peserta yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan diajarkan. Pre test juga bisa di artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pre test dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya pree test adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai pelajaran yang disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal peserta ini, fasilitator akan dapat menentukan cara penyampaian pelajaran yang akan di tempuhnya nanti.

Post test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah pelajaran/materi telah disampaikan. Singkatnya, post test adalah evalausi akhir saat materi yang di ajarkan pada hari itu telah diberikan yang mana seorang fasilitator memberikan post test dengan maksud apakah peserta sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang baru saja diberikan pada hari itu. Manfaat dari diadakannya post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelajaran. Hasil post test ini dibandingkan dengan hasil pre test yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah dilakukan, disamping sekaligus dapat diketahui bagian bagian mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh sebagian besar peserta.
Langkah-langkah membuat form:
  1. Buka (Login) gmail anda (kalau belum punya, bikin dulu).
  2. Buka google drive (bisa ke http://drive.google.com)
  3. Klik tombol baru (atau kalau bhs inggrisnya New)
  4. akan muncul menu drop down, pilih lainnya, pilih google formulir

  5. Setelah itu pilih settings untuk pengaturan model soal
  6. Selanjutnya muncul tampilan sebagai berikut:

    Klik "Quizzes"
  7. Selanjutnya muncul tampilan sebagai berikut:

    aktifkan "Make this aquiz" seperti tanda panah diatas, kemudian crool ke bawah.

    Untuk pre test hilangkan centang “missed questions” dan “correct answers”, untuk post test semua centang diaktifkan seperti pada gambar. Kemudian “Save”.
  8. Pengaturan Soal:
    Untitled form diganti dengan judul Pre-test atau post-test, kemudian dibawahnya diberi deskripsi, waktu dan tata cara menjawab. Setelah aktifkan “required” yang berarti harus diisi.

  9. Untitled Question diisi dengan soal-soal, dimana yang pertama biasanya adalah “nama” kemudian “instansi”. Kemudian pilihan type jawaban adalah “short answer”

    Untuk soal selanjutnya adalah isi dari pre-test atau post-test, yang berupa “benar” atau “salah” dan “pilihan ganda” dengan memilih tipe soal “multiple choice”.
    Untuk menambah jawaban klik “Add Option”
  10. Pengaturan Kunci Jawaban dan Score, Klik “Answer Key”

    Isi nilai atau score tiap soal, kemudian aktifkan jawaban yang benar. Untuk menambah soal klik tanda +.

  11. untuk alamat linknya, silahkan klik send. Akan muncul tampilan sebagai berikut:

    Klik "Copy"
    Hasil link :
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9-cdvviUl1dE669iiD-yd_xrs9oqqM92ONWP-x62lEr35Q/viewform?usp=sf_link
  12. Selesai, selamat mencoba

    Hasil link yang dihasilkan sangat panjang, untuk membuat simpel maka menggunakan bitly. ini akan dibahas pada artikel berikutnya.






Tuesday, 7 August 2018

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ

7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Saturday, 4 August 2018

Pengukuran Kinerja Pengadaan/Procurement Measurement Management (PMM)



Pengukuran Kinerja Pengadaan/Procurement Measurement Management (PMM)


Dalam program modernisasi pengadaan yang dilakukan antara LKPP dengan MCA-I, dipaparkan panduan dan tatacara mengukur kinerja pengadaan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perlu terus dilakukan perbaikan, sehingga diperlukan alat untuk bisa melihat secara komprehenship apa permasalahan dan apa yang harus dilakukan.


Dengan melakukan pengukuran maka akan menjadi acuan atau langkah untuk meningkatkan dari   sisi mana yang akan ditingkatkan. Adapun hal-hal yang diukur ada 4 area dengan 12 indikator.
Contoh pengukuran yang dilakukan untuk proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten maros per Agustus 2018.
Pengukuran ini melibatkan proses dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
  1. Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu – Jumlah
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dalam RUP dengan jadwal realisasi dari sisi jumlah paket
  2. Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu - Nilai
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dalam RUP dengan jadwal realisasi dari sisi nilai paket
  3.  Efisiensi
    Indikator ini mengukur perbandingan antara nilai pagu pada RUP yang ditetapkan dengan nilai kontrak
  4. a | Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur waktu pengumuman pada RUP dibandingkan dengan waktu yang ditetapkan dalam surat edaran 
  5. 4b | Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal tender yang ditetapkan dalam KAK dengan pelaksanaan tender pada Pokja
  6. 4C| Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal pelaksanaan yang ditetapkan dalam KAK dengan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia
  7. 4d | Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal selesai pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia
  8. Partisipasi Penyedia Barang/Jasa
    indikator ini mengukukur tingkat partisipasi penyedia dalam tender 
  9. Kesesuaian dengan Persyaratan Pelelangan
    Indikator ini mengukur tingkat kelulusan atau pemenuhan persyaratan dalam tender
  10. Kesesuaian dengan Persyaratan Kontrak

    Indikator ini mengukur tingkat cidera janji penyedia dalam pelaksanaan kontrak
  11. Tingkat Layanan - Kepuasan Pelanggan Internal
    Mengukur tingkat kepuasan dari stakeholder PA, KPA, PPK, PPTK maupun PPHP
    Belum dilakukan survey untuk 2018
  12. Tingkat Layanan - Kepuasan Pelanggan Eksternal


    Mengukur tingkat kepuasan dari stakeholder penyedia barang/jasa
    Belum dilakukan survey untuk 2018

    Tiap indikator ini akan dilakukan analisa mengapa target tidak tercapai dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan selanjutnya.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu: a. PA; b. KPA; c. P...