Tuesday, 17 July 2018

Akuntabilitas - Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Transparansi


Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti:
  • Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat  diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan  hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus  menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia
  • Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang  terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang  ditentukan
  • Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses  dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan  berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu
Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem pengadaan  barang/jasa pemerintah yang menggabungkan hal-hal berikut ini:

Pentingnya transparansi

  • Memberikan wawasan mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa
  • Membentuk opini masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah  Meningkatkan minat masyarakat untuk berbisnis dengan pemerintah
  • Menunjukkan bahwa pertimbangan yang adil diberikan kepada semua penawar yang memenuhi  syarat dan semua proses diikuti
  • Mendorong pihak-pihak yang berminat untuk berpartisipasi pada tahap-tahap kunci dalam proses  pengadaan
  • Memberikan kesempatan untuk meninjau dan memperbaiki tindakan pengadaan apabila terjadi  perselisihan
  • Mengurangi risiko penipuan, korupsi atau salah urus dana publik
  • Mendorong kompetisi dengan memberikan akses yang adil, sama, dan tepat waktu  Melindungi kepentingan keuangan

Bagaimana mendorong transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah


Akuntabilitas

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, akuntabilitas berarti setiap individu:
  • Memikul tanggung jawab atas tindakan yang diambil
  • Menyadari kemungkinan konsekuensi yang timbul dari  penyimpangan
  • Dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan  yang diambil
  • Mematuhi peraturan dan per-UU-an pengadaan  barang/jasa
  • Menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa
Pentingnya Akuntabilitas
  • Memperteguh pertanggungjawaban pengelola pengadaan dan  pemangku kepentingan atas tindakan dan keputusan yang diambil
  • Membantu mencegah terjadinya kecurangan, pemborosan, dan  penyalahgunaan dana publik
  • Masyarakat lebih mempercayai dan menghormati proses pengadaan  barang/jasa pemerintah
  • Kurangnya akuntabilitas mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Menegakkan Akuntabilitas dalam Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Melalui mekanisme pemantauan, pengendalian, dan audit,  misalnya:
Mewujudkan Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah hasil dari proses yang terstruktur  dengan baik, mencakup:
  • Mendokumentasikan tindakan dan  keputusan
  • Menyimpan catatan pengadaan untuk  jangka waktu yang ditentukan oleh  peraturan pengadaan
  • Menanggapi permohonan informasi yang  sah dengan tepat waktu dan akurat
  • Melakukan pemisahan fungsi, tanggung jawab, dan tingkat wewenang
  • Melakukan pengawasan, pelaporan pengelolaan dan proses evaluasi yang sesuai
  • Menggunakan kegiatan dan keputusan pengadaan barang/jasa yang  terbuka untuk pengawasan yang wajar dan dapat menghadapi uji publik  terkait dengan keadilan, kewajaran, dan nilai untuk uang.
  • Mencantumkan ketentuan tentang penerapan akuntabilitas dalam dokumen  pengadaan dan kontrak untuk diketahui oleh calon penawar.
Akuntabilitas dan proses sanggahan
Peraturan sanggahan penawaran dapat:
  • memberikan kesempatan kepada penawar untuk menyampaikan  sanggahan 
  • menegakkan akuntabilitas
  • memberikan penjelasan kepada penawar yang gagal, apabila  diminta, tentang mengapa penawaran atau proposal mereka  ditolak atau tidak dipilih
  • membangun dan menjalankan proses untuk menangani protes  yang diajukan
Peraturan tentang sanggahan penawaran harus dicantumkan pada  dokumen pengadaan yang didistribusikan kepada semua penawar  yang berminat.

Calon penawar harus tunduk dan mematuhi peraturan tersebut pada  saat mengajukan penawaran atau sanggahan sebelum mengajukan  tuntutan di pengadilan atau proses hukum lainnya.

Selanjutnya adalah Prinsip Keadilan


No comments:

Post a Comment

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu: a. PA; b. KPA; c. P...