Langsung ke konten utama

Akuntabilitas - Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Transparansi


Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti:
  • Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat  diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan  hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus  menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia
  • Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang  terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang  ditentukan
  • Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses  dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan  berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu
Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem pengadaan  barang/jasa pemerintah yang menggabungkan hal-hal berikut ini:

Pentingnya transparansi

  • Memberikan wawasan mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa
  • Membentuk opini masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah  Meningkatkan minat masyarakat untuk berbisnis dengan pemerintah
  • Menunjukkan bahwa pertimbangan yang adil diberikan kepada semua penawar yang memenuhi  syarat dan semua proses diikuti
  • Mendorong pihak-pihak yang berminat untuk berpartisipasi pada tahap-tahap kunci dalam proses  pengadaan
  • Memberikan kesempatan untuk meninjau dan memperbaiki tindakan pengadaan apabila terjadi  perselisihan
  • Mengurangi risiko penipuan, korupsi atau salah urus dana publik
  • Mendorong kompetisi dengan memberikan akses yang adil, sama, dan tepat waktu  Melindungi kepentingan keuangan

Bagaimana mendorong transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah


Akuntabilitas

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, akuntabilitas berarti setiap individu:
  • Memikul tanggung jawab atas tindakan yang diambil
  • Menyadari kemungkinan konsekuensi yang timbul dari  penyimpangan
  • Dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan  yang diambil
  • Mematuhi peraturan dan per-UU-an pengadaan  barang/jasa
  • Menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa
Pentingnya Akuntabilitas
  • Memperteguh pertanggungjawaban pengelola pengadaan dan  pemangku kepentingan atas tindakan dan keputusan yang diambil
  • Membantu mencegah terjadinya kecurangan, pemborosan, dan  penyalahgunaan dana publik
  • Masyarakat lebih mempercayai dan menghormati proses pengadaan  barang/jasa pemerintah
  • Kurangnya akuntabilitas mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Menegakkan Akuntabilitas dalam Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Melalui mekanisme pemantauan, pengendalian, dan audit,  misalnya:
Mewujudkan Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah hasil dari proses yang terstruktur  dengan baik, mencakup:
  • Mendokumentasikan tindakan dan  keputusan
  • Menyimpan catatan pengadaan untuk  jangka waktu yang ditentukan oleh  peraturan pengadaan
  • Menanggapi permohonan informasi yang  sah dengan tepat waktu dan akurat
  • Melakukan pemisahan fungsi, tanggung jawab, dan tingkat wewenang
  • Melakukan pengawasan, pelaporan pengelolaan dan proses evaluasi yang sesuai
  • Menggunakan kegiatan dan keputusan pengadaan barang/jasa yang  terbuka untuk pengawasan yang wajar dan dapat menghadapi uji publik  terkait dengan keadilan, kewajaran, dan nilai untuk uang.
  • Mencantumkan ketentuan tentang penerapan akuntabilitas dalam dokumen  pengadaan dan kontrak untuk diketahui oleh calon penawar.
Akuntabilitas dan proses sanggahan
Peraturan sanggahan penawaran dapat:
  • memberikan kesempatan kepada penawar untuk menyampaikan  sanggahan 
  • menegakkan akuntabilitas
  • memberikan penjelasan kepada penawar yang gagal, apabila  diminta, tentang mengapa penawaran atau proposal mereka  ditolak atau tidak dipilih
  • membangun dan menjalankan proses untuk menangani protes  yang diajukan
Peraturan tentang sanggahan penawaran harus dicantumkan pada  dokumen pengadaan yang didistribusikan kepada semua penawar  yang berminat.

Calon penawar harus tunduk dan mematuhi peraturan tersebut pada  saat mengajukan penawaran atau sanggahan sebelum mengajukan  tuntutan di pengadilan atau proses hukum lainnya.

Selanjutnya adalah Prinsip Keadilan


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…