Sejak Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) berdiri, jumlah penanganan perkara korupsi pada sektor Pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ) cukup tinggi, yakni sekitar 163 kasus dari 594 kasus yang
ditangani. Ini menunjukkan, sektor PBJ masih menjadi sektor yang rawan
terjadinya korupsi. Kasus-kasus tersebut berasal dari hampir 13 ribu pengaduan
dan menyebabkan kerugian keuangan negara hampir Rp1 triliun.
Belajar CSS Dasar untuk Pemula
Setelah mempelajari cara penulisan HTML, langkah selanjutnya dalam mempelajari pemograman web adalah mempelajari Cascading Style Sheets atau lebih populer dengan singkatannya, yakni CSS. HTML dan CSS adalah bagian tak terpisahkan dari website modern saat ini. HTML digunakan untuk membuat konten atau kerangka logis dari halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dari website, seperti warna dan font yang digunakan.
Dalam bahasa bakunya, seperti di kutip dari wikipedia, CSS adalah “kumpulan kode yang digunakan untuk mendefenisikan desain dari bahasa markup” , dimana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML.
Untuk pengertian bebasnya, CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS kita bisa mengubah desain dari text, warna, gambar dan latar belakang dari (hampir) semua kode tag HTML.
KUMPULAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kumpulan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat tepat dijadikan pedoman bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa di Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan semua instansi yang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dana APBN/APBD, juga oleh para penyedia barang dan jasa baik perusahaan swasta maupun perorangan.
Peraturan Presiden Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Judul
|
Deskripsi
|
Download
|
Peraturan
Presiden RI No. 54 Tahun 2010
|
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
|
|
Peraturan
Presiden RI No. 35 Tahun 2011
|
Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
|
|
Peraturan
Presiden RI No. 70 Tahun 2012
|
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
|
|
Peraturan
Presiden RI No. 172 Tahun 2014
|
Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
|
|
Peraturan
Presiden RI No. 4 Tahun 2015
|
Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
|
|
Instruksi
Presiden RI No. 1 Tahun 2015
|
Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|