1. Salah satu tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut merupakan gambaran aktivitas dalam segmen rantai pasok ....
A. Hulu
B. Internal
C. Hilir
D. Eksternal
Ulasan Jawaban:
Alasan jawaban benar:
Aktivitas utama dalam aktivitas hulu (upstream supply chain) adalah proses perencanaan, serta pencarian pemasok dan pengadaan barang/jasa
Alasan jawaban salah:
Pilihan jawaban (B) salah karena rantai pasok internal, aktivitas utama adalah manajemen produksi, penyimpanan dan pengendalian persediaan, serta manajemen pengendalian mutu. Aktivitas di rantai pasok ini lebih tepat adalah pelaksanaan kontrak
Pilihan jawaban (C) salah karena rantai pasok hilir, Aktivitas utama adalah pada proses transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan purna jual.
Pilihan jawaban (D) salah karena dalam MRP tidak terdapat rantai pasok ekternal
2. Sebuah organisasi pemerintah memerlukan pemeliharaan komputer dan Air Conditioner (AC) secara periodik untuk menunjang kinerja organisasi secara berkesinambungan. Aktivitas pemeliharaan peralatan tersebut merupakan gambaran karakteristik PBJP dalam kegiatan ....
A. Rutin
B. Proyek
C. Tanggap darurat
D. Pengadaan Langsung
Ulasan Jawaban:
Alasan jawaban benar:
Karena pemeliharaan dilakukan secara periodik berkesinambungan dan untuk tujuan internal, sehingga hal ini dikategorikan pada PBJP rutin
Alasan jawaban salah:
- Pilihan jawaban (B) salah karena karakteristik Pengadaan barang/jasapemerintah dalam kegiatan proyek biasanya berupa kegiatan pekerjaan konstruksi, teknologi informasi, dan pengorganisasian kegiatan (event). Proyek lebih kepada serah terima ....
- Pilihan jawaban (C) salah karena karakteristik Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kegiatan tanggap darurat merupakan aktivitas dalam kondisi tanggap darurat meliputi upaya: perbaikan infrastruktur, prasarana, layanan, dan evakuasi untuk merespons terjadinya bencana alam, dan kejadian luar biasa
- Pilihan jawaban (D) salah karena Pengadaan Langsung adalah cara/metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia
3. Pemerintah Provinsi ABC melaksanakan pembangunan jalan bebas hambatan (tol) dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kegiatan tersebut merupakan jenis rantai suplai….
A. Pendek
B. Panjang
C. Kompleks
D. Sederhana
Ulasan Jawaban:
Alasan jawaban benar:
Salah satu karakteristik skema KPBU adalah penyediaan dana dari investor/lembaga keuangan. Hal ini selaras dengan definisi jenis rantai suplai kompleks yaitu merupakan rantai suplai untuk kegiatan yang menjangkau pelanggan eksternal, melibatkan pinjaman/hibah luar negeri, dana dari investor/lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya misalnya Lembaga riset. Sehingga pilihan jawaban (c), merupakan jawaban yang tepat.
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (A) salah karena Rantai suplai pendek, merupakan kegiatan yang diawali dengan pengadaan melalui penyedia (supplier) dan berakhir pada serah terima pada pengguna barang/jasa (internal organisasi). Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik KPBU
- Pilihan jawaban (B) salah karena Rantai suplai panjang, merupakan kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia (supplier), dilanjutkan dengan produksi (di internal organisasi), sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat (customer). Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik KPBU
- Pilihan jawaban (D) salah karena Jenis rantai suplai terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pendek, panjang, dan kompleks
4. Salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah melakukan pengendalian kontrak sebagai upaya dalam menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak. Tugas PPK tersebut merupakan gambaran penerapan dari siklus manajemen rantai pasok ....
A. Plan (perencanaan)
B. Source (pencarian pasokan dan pengadaan
C. Make (pembuatan / produksi)
D. Deliver (pengiriman / distribusi)
Ulasan Jawaban:
Alasan jawaban benar :
Pengendalian kontrak adalah bagian dari pelaksanaan kontrak. Hal ini relevan dengan siklus Make dalam MRP, yang aktivitas utama adalah melakukan pengendalian mutu terhadap pekerjaan yang dilakukan penyedia
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (A) salah karena Plan adalah siklus yang aktivitas utama adalah Menetapkan tujuan, strategi, dan rencana kerja multi tahun dan tahunan.
- Pilihan jawaban (B) salah karena source aktivitas utama adalah -Melakukan persiapan PBJP melalui penyedia atau swakelola serta Melaksanakan proses pemilihan
- Pilihan jawaban (D) salah karena deliver, aktivitas utama adalah Melakukan prosedur serah terima untuk barang/jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia.
5. Di bawah ini yang termasuk penerapan manajemen rantai pasok pada level operasional dalam kegiatan PBJP yaitu ....
A. Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD yang memuat rencana kinerja tahunan
B. Pejabat Pengadaan melakukan pengadaan langsung
C. PPK membantu PA dalam melakukan pemaketan paket pekerjaan dengan pendekatan supply positioning model dan supplier perception model;
D. PPK melakukan identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
PP melakukan pengadaan langsung merupakan level operasional karena merupakan cara jangka pendek untuk mendapatkan penyedia yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaan
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah karena penetapan renstra oleh Kepala SKPD yang notabene adalah termasuk manajemen puncak maka lebih tepat berada pada level strategis
- Pilihan jawaban (c) salah karena PPK membantu PA dalam melakukan pemaketan paket adalah untuk menentukan strategi pengadaan
- Pilihan jawaban (d) salah karena identifikasi kebutuhan adalah bagian dari level taktis
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak....
A. penyusunan anggaran sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
B. identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
C. identifikasi kebutuhan sampai dengan pemeriksaan hasil pekerjaan
D. identifikasi kebutuhan sampai dengan pelaksanaan kontrak
Ulasan Jawaban:
Alasan jawaban benar :
Pasal 1 ayat (1) Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena dalam redaksional terdapat kalimat penyusunan anggaran, sehingga definisi PBJP tidak tepat
- Pilihan jawaban (c) salah, karena dalam redaksional terdapat kalimat pemeriksaan hasil pekerjaan, sehingga definisi PBJP tidak tepat
- Pilihan jawaban (d) salah, karena dalam redaksional terdapat kalimat pelaksanaan kontrak, sehingga definisi PBJP tidak tepat
7. Pembangunan Gedung Sekolah termasuk dalam jenis pengadaan….
A. Barang
B. Pekerjaan Konstruksi
C. Jasa Konsultansi
D. Jasa Lainnya
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
- Pilihan jawaban (c) salah, jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
- Pilihan jawaban (d) salah, karena Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
8. Dalam pembangunan RSU perlu memperhatikan pembuangan limbah yang dihasilkan dari RSU agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal tersebut merupakan gambaran implementasi dari tujuan pengadaan….
A. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan
B. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
C. Meningkatkan peran serta UMKK
D. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
Merupakan implementasi dari tujuan pengadaan yaitu meningkatkan pengadaan berkelanjutan pada aspek lingkungan
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (b) salah, karena mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tidak relevan dengan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- Pilihan jawaban (c) salah, karena mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tidak relevan dengan Meningkatkan peran serta UMKK
- Pilihan jawaban (d) salah, karena mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tidak relevan dengan Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
9. Salah satu kebijakan PBJP yaitu memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Berikut ini penerapan dari kebijakan tersebut yaitu….
A. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp. 15 M diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
B. mengumumkan RUP tepat waktu
C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
D. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
Ulasan jawaban
Alasan jawaban benar :
Pemerintah memberikan ruang kepada UMKK untuk bisa terlibat dalam pengadaan dengan nilai maksimal 15 M, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (b) salah, karena mengumumkan RUP termasuk dalam melaksanakan pengadaan barang/Jasa yang transparan, terbuka, dan kompetitif
- Pilihan jawaban (c) salah, karena Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan etika pengadaan
- Pilihan jawaban (d) salah, karena menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara termasuk etika pengadaan
10. Pelaksanaan tender dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berisikan informasi terkait ketentuan tender serta dapat diakses oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip ...
A. Efisien
B. Efektif
C. Transparan
D. Terbuka
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
Informasi tender dalam SPSE merepresentasikan ketentuan secara transparan sehingga pelaku usaha dapat memahami prosedur tender
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena efisien Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya dan bahan material) yang optimal untuk mencapai kualitas dan sasaran terbaik
- Pilihan jawaban (b) salah, karena Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
- Pilihan jawaban (d) salah, karena Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
11. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu etika dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penerapan yang sesuai dengan etika tersebut yaitu….
A. PA/KPA melakukan intervensi dalam proses pemilihan penyedia
B. Pokja pemilihan menerima uang dari salah satu peserta tender untuk memenangkan peserta tender tersebut
C. PPK memberikan rincian HPS kepada peserta tender sebelum pembukaan penawaran
D. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merk
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merk. Hal ini dilakukan agar terjadi kompetisi yang sehat sebagai upaya optimalisasi
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena seharusnya PA/KPA tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan penyedia
- Pilihan jawaban (b) salah, karena hal ini merupakan gratifikasi
- Pilihan jawaban (c) salah, karena rincian HPS seharusnya bersifat rahasia hingga pembukaan penawaran
12. Dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara PPK dengan Penyedia terjadi sengketa atas mutu hasil pekerjaan, maka wilayah hukum yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak tersebut yaitu….
A. Hukum Administrasi Negara
B. Hukum Perdata
C. Hukum Pidana
D. Hukum Persaingan Usaha
Ulasan Jawaban:
Alasan jawaban benar :
Pelaksanaan kontrak yang berada dalam wilayah hukum perdata, apabila tidak terdapat suap, mark up dll
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena HAN dalam PBJ berada pada tahapan perencanaan sampai dengan pengumuman pemenang pemilihan
- Pilihan jawaban (c) salah, karena Hukum Pidana dalam PBJ berlaku jika ada suap, markup, fiktif dan kolusi
- Pilihan jawaban (d) salah, karena hukum persaingan usaha, Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia
13. Pelaksanaan e-purchasing pada pengadaan pakaian batik tradisional Kabupaten ABC dengan nilai Rp. 500 Juta, dilakukan oleh….
A. PA/KPA
B. PPK
C. Pejabat Pengadaan
D. Pokja Pemilihan
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
Pelaksanaan e-purchasing dengan nilai diatas Rp. 200 Juta dilakukan oleh PPK (Pasal 11 ayat 1 huruf a)
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena pelaksanaan e-purchasing bukan tugas PA/KPA (pasal 9 dan 10)
- Pilihan jawaban (c) salah, karena pejabat pengadaan untuk e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp. 200 Juta (pasal 12 huruf b)
- Pilihan jawaban (d) salah, karena Pokja Pemilihan tidak memiliki tugas melaksanakan e-purchasing (pasal 13)
14. Berikut ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan peran UMKK dalam PBJP yaitu….
A. Memperuntukkan paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak menuntut kemampuan teknis dengan nilai Pagu Rp. 10 Miliar bagi UMKK
B. Mewajibkan pekerjaan konstruksi sederhana yang dilakukan UMKK memiliki peralatan milik sendiri
C. Produk UMKK dimasukkan dalam katalog elektronik lokal
D. Memperbanyak paket pengadaan untuk usaha non kecil
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
Produk UMKK dimasukan dalam katalog elektronik lokal agar pemerintah dapat memanfaatkan katalog lokal untuk pengadaan barang/jasa pemerintah
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena seharusnya paling sedikit Rp. 15 M (pasal 65 ayat 4)
- Pilihan jawaban (b) salah, karena tidak boleh mempersyaratkan peralatan wajib milik sendiri UMKK.
- Pilihan jawaban (d) salah, karena seharusnya memperbanyak untuk UMKK bukan non kecil
15. Untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia barang/jasa, LKPP mengembangkan aplikasi pendukung SPSE yaitu....
A. SIRUP
B. e-katalog
C. SIKaP
D. SIUKPBJ
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
Sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP) adalah aplikasi yang dibangun dengan mengadopsi konsep VMS yang berisikan informasi riwayat kinerja dan kualifikasi penyedia
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena SIRUP adalah aplikasi terkait infromasi rencana umum pengadaan K/L/PD
- Pilihan jawaban (b) salah, karena aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah
- Pilihan jawaban (d) salah, karena aplikasi ini memberikan infromasi maturity UKPBJ seluruh Indonesia
16. Berikut ini yang termasuk dalam sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu….
A. Pengelola PBJ
B. Pemberi Keterangan Ahli (PKA)
C. Kepala Daerah
D. APIP
Ulasan Jawaban
Alasan jawaban benar :
PKA termasuk sumber daya pendukung ekosistem PBJP karena merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena pengelola termasuk sumber pengelola fungsi pengadaan barang/jasa
- Pilihan jawaban (c) salah, karena kepala daerah tidak termasuk sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa
- Pilihan jawaban (d) salah, karena APIP tidak termasuk sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa
17. Dalam proses evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan menemukan salah satu peserta menyampaikan dokumen palsu di dalam dokumen penawarannya. Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan tersebut yaitu ....
A. Pencairan jaminan pelaksanaan
B. Digugurkan dalam pemilihan
C. Daftar hitam selama 1 (satu) tahun
D. Dikenakan denda keterlambatan
Ulasan Jawaban:
Alasan jawaban benar :
Peserta pemilihan yang memasukan dokumen palsu untuk memenuhi kelengkapan dokumen penawarannya, diberikan sanksi antara lain digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan penawaran, dan daftar hitam selama 2 tahun.
Alasan jawaban salah :
- Pilihan jawaban (a) salah, karena pencairan jaminan pelaksanaan diberikan kepada penyedia yang wanprestasi
- Pilihan jawaban (c) salah, karena sanksi Daftar hitam harusnya selama 2 (dua) tahun adalah sanksi yang diberikan kepada peserta apabila menyampaikan dokumen palsu/ tidak benar dalam dokumen penawarannya
- Pilihan jawaban (d) salah, karena denda keterlambatan dikenakan kepada penyedia jika terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak
18. Penyusunan perencanaan pengadaan pada Kementerian XYZ dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan….
A. Rancangan Awal RKP dan SB Pagu Indikatif
B. RUU APBN dan Nota Keuangan
C. UU APBN dan Alokasi Anggaran
D. DIPA dan Pemutakhiran RKP
Ulasan Jawaban:
Jawaban yang benar (B) Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
● Jawaban (A) Rancangan Awal RKP dan SB Pagu Indikatif dilakukan pada bulan Maret, sebelum pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
● Jawaban (C) Penetapan UU APBN dan Alokasi Anggaran dilaksanakan pada bulan November atau setelah pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
● Jawaban (D) DIPA dan Pemutakhiran RKP dilaksanakan pada bulan Desember atau setelah pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
19. Prinsip pengadaan yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan barang/jasa yaitu…
A. efisien dan efektif
B. transparan dan terbuka
C. bersaing dan adil
D. transparan dan efektif
Ulasan Jawaban:
Jawaban yang tepat (A) identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif.
Alasan jawaban salah
● (B) transparan dan terbuka merupakan prinsip pengadaan yang tidak diaplikasikan dalam identifikasi kebutuhan barang/jasa
● (C)bersaing dan adil merupakan prinsip pengadaan yang tidak diaplikasikan dalam identifikasi kebutuhan barang/jasa
● (D)Transparan dan efektif merupakan prinsip pengadaan yang tidak diaplikasikan dalam identifikasi kebutuhan barang/jasa
20. Pengadaan barang/jasa di bawah ini yang TIDAK dapat menyebutkan merek dalam penyusunan spesifikasi teknisnya yaitu….
A. pengadaan cartridge untuk printer EFG
B. penggantian bagian automatic rescue device [ARD] pada lift
C. pengadaan server melalui e-purchasing
D. pengadaan kendaraan dinas melalui tender
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (D) penyebutan merek dalam tender dibolehkan hanya jika merupakan komponen atau suku cadang
Alasan jawaban salah
● (A) cartridge merupakan bagian dari sebuah sistem mesin pencetak, sehingga boleh menyebutkan merk
● (B) ARD merupakan suku cadang dari sebuah lift sehingga boleh menyebutkan merk
● (C) pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing merupakan salah kriteria penyebutan merek dalam penyusunan spesifikasi teknisnya
21. Uraian spesifikasi mutu dalam pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan gedung asrama haji dideskripsikan melalui….
A. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan
B. layanan purna jual
C. kualifikasi tenaga ahli
D. waktu pelaksanaan
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (C) kualifikasi tenaga ahli merupakan uraian spesifikasi mutu untuk pekerjaan jasa konsultansi
Alasan jawaban salah
● (A) uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari KAK secara umum
● (B) layanan purna jual merupakan bagian dari spesifikasi pelayanan bukan spesifikasi mutu
● (D) waktu pelaksanaan merupakan bagian dari KAK secara umum
22. Uraian spesifikasi mutu dalam pengadaan kain batik tradisional yang memiliki motif spesifik dan sulit dideskripsikan, menggunakan spesifikasi….
A. merk
B. sampel
C. standarisasi
D. komposisi
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (B) sampel digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki karakteristik tidak dapat diuraikan dengan kata
Alasan jawaban salah
● (A) penyebutan merk hanya dibolehkan jika pengadaan barang/jasa yang merupakan komponen, suku cadang, bagian dari sistem dan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing
● (C) pengadaan kain batik tradisional tidak diperlukan standar tertentu
● (D) komposisi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang mengandung susunan zat/bahan kimia tertentu
23. Komposisi Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non Personel terhadap total biaya pada pengadaan jasa konsultansi yaitu….
A. paling sedikit 60% : tidak melebihi 40%
B. paling sedikit 40% : tidak melebihi 60%
C. paling sedikit 30% : tidak melebihi 70%
D. paling sedikit 20% : tidak melebihi 80%
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (A) komposisi biaya personel jasa konsultan paling sedikit 60% dari total biaya konsultan dan biaya non personel/biaya langsung tidak melebihi 40% dari total biaya
Alasan jawaban salah
● (B) jika Biaya Langsung Non Personel tidak melebihi 60% maka lebih dari 40%
● (C) jika Biaya Langsung Non Personel tidak melebihi 70% maka lebih dari 40%
● (D) jika Biaya Langsung Non Personel tidak melebihi 80% maka lebih dari 40%
24. Berikut ini yang merupakan ketentuan dalam penyusunan dan penetapan HPS yaitu….
A. batas tertinggi penawaran pada pengadaan jasa konsultansi
B. nilai HPS beserta rinciannya bersifat rahasia
C. tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara
D. memperhitungkan pajak termasuk Pajak Penghasilan [PPh]
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (C) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara karena masih bersifat perkiraan
Alasan jawaban salah
● (A) HPS merupakan batas penawaran tertinggi pada pengadaan B/PK/JL
● (B) Nilai HPS tidak rahasia namun rinciannya bersifat rahasia
● (D) HPS memperhitungkan PPN namun tidak memperhitungkan PPh
25. Berikut ini, data dan informasi yang TIDAK dapat digunakan dalam penyusunan HPS yaitu….
A. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan perencana
B. dokumen penawaran harga dari penyedia
C. informasi biaya yang dipublikasikan oleh K/L/PD
D. informasi harga dari toko daring
Ulasan Jawaban:
Jawaban yang tepat (B) dokumen penawaran harga dari penyedia bukan data dan informasi dalam penyusunan HPS namun merupakan dokumen yang disampaikan pada pemilihan penyedia
Alasan jawaban salah
● (A) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan perencana merupakan data dan informasi dalam penyusunan HPS
● (C) informasi biaya yang dipublikasikan oleh K/L/PD merupakan data dan informasi dalam penyusunan HPS misalnya BPS, SSH Daerah, SBM
● (D) informasi harga yang diperoleh dari toko daring merupakan salah satu data dan informasi dalam penyusunan HPS
26. Strategi pengadaan yang dapat dikembangkan dari kebijakan memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu….
A. pemanfaatan katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia
B. mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP
C. meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif
D. mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk usaha kecil
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (D) mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk usaha kecil merupakan strategi pengadaan yang dikembangkan dari kebijakan memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Alasan jawaban salah
● (A) pemanfaatan katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia merupakan strategi pengadaan yang dikembangkan dari kebijakan mengembangkan e-marketplace
● (B) mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP merupakan strategi pengadaan yang dikembangkan dari kebijakan mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan SNI
● (C) meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif merupakan strategi pengadaan yang dikembangkan dari kebijakan mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif
27. Berikut ini, paket pengadaan jasa konsultansi yang dialokasikan untuk usaha kecil yaitu….
A. Pengembangan Sistem Informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis senilai Rp 185 Juta
B. Penyusunan Pedoman Rekonsiliasi Laporan Keuangan senilai Rp 890 Juta
C. Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip senilai Rp 289 Juta
D. Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja senilai Rp 720 Juta
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (C) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip merupakan jasa konsultansi konstruksi sehingga dalam pemaketannya mempertimbangkan kualifikasi usaha
Alasan jawaban salah
● (A) Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan jasa konsultansi non konstruksi sehingga dalam pemaketannya tidak mempertimbangkan kualifikasi usaha
● (B) Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Rekonsiliasi Laporan Keuangan merupakan jasa konsultansi non konstruksi sehingga dalam pemaketannya tidak mempertimbangkan kualifikasi usaha
● (D) Jasa Konsultansi Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja merupakan jasa konsultansi non konstruksi sehingga dalam pemaketannya tidak mempertimbangkan kualifikasi usaha
28. Strategi pemaketan pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMA yang tersebar di beberapa kabupaten dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp 17 miliar yaitu….
A. dilakukan pemecahan paket sesuai dengan lokasi pekerjaan
B. dilakukan penggabungan menjadi 1 paket karena sifat dan jenis pengadaannya sama
C. dilakukan pemecahan menjadi 2 paket untuk memberikan kesempatan pada UMKK
D. dilakukan pemecahan paket menjadi Pengadaan Langsung
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (A) menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
Alasan jawaban salah
● (B) jika dijadikan 1 paket maka tidak efisien dalam proses pengadaannya
● (C) mengakomodir UMK dan Koperasi namun tidak efisien karena seharusnya pemaketan sesuai dengan lokasi/daerah masing-masing
● (D) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi
29. Konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap persiapan pengadaan dilakukan oleh…
A. Pengguna Anggaran
B. Kuasa Pengguna Anggaran
C. Pejabat Pembuat Komitmen
D. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (C) PPK melaksanakan konsolidasi pada tahap persiapan pengadaan
Alasan jawaban salah
● (A) PA melaksanakan konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan
● (B) KPA melaksanakan konsolidasi pada tahap perencanaan pengada
● (D) UKPBJ melaksanakan konsolidasi pada tahap persiapan pemilihan
30. Pembentukan UKPBJ Kota XYZ secara struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh….
A. Pejabat Pembuat Komitmen
B. Kuasa Pengguna Anggaran
C. Pengguna Anggaran
D. Kepala Daerah Ulasan Jawaban
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (D) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Alasan jawaban salah
● (A) PPK tidak membentuk UKPBJ
● (B) KPA tidak membentuk UKPBJ
● (C) PA tidak membentuk UKPBJ
31. Mengidentifikasi pelaksana pekerjaan sesuai dengan karakteristik barang/jasa merupakan upaya penanganan risiko pada tahapan….
A. penetapan jenis barang/jasa
B. penetapan cara pengadaan
C. penyusunan spesifikasi teknis
D. penyusunan harga perkiraan
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (B) penanganan risiko dalam penetapan cara pengadaan yaitu mengidentifikasi pelaksana pekerjaan yang potensial dan sesuai dengan karakteristik barang/jasa
Alasan jawaban salah
● (A) penanganan risiko dalam penetapan jenis barang yaitu melibatkan ahli pengadaan dalam penetapan jenis barang/jasa
● (C) penanganan risiko dalam penyusunan spesifikasi teknis yaitu melakukan analisis pasar sebelum penyusunan spesifikasi teknis
● (D) penanganan risiko dalam penyusunan harga perkiraan yaitu melakukan survey pembentuk harga perkiraan dan melibatkan tenaga ahli
32. PPK pada Dinas Kesehatan Kota JKL sedang menyusun spesifikasi teknis. Upaya yang dapat dilakukan oleh PPK untuk mengurangi risiko pada tahapan tersebut yaitu….
A. melakukan analisis pasar
B. melaksanakan evaluasi dokumen penawaran teknis
C. menetapkan Rencana Umum Pengadaan [RUP]
D. melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan
Ulasan jawaban:
Jawaban yang tepat (A) analisis pasar merupakan upaya PPK untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam penyusunan spesifikasi teknis
Alasan jawaban salah
● (B) melaksanakan evaluasi dokumen penawaran teknis bukan merupakan upaya PPK untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam penyusunan spesifikasi teknis tapi salah satu tahapan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dalam pemilihan penyedia
● (C) menetapkan Rencana Umum Pengadaan [RUP] bukan merupakan upaya PPK untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam penyusunan spesifikasi teknis tapi tugas PA pada tahap perencanan pengadaan
● (D) reviu dokumen persiapan pengadaan bukan merupakan upaya PPK untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam penyusunan spesifikasi teknis tapi tugas Pokja Pemilihan pada tahap persiapan pemilihan
33. Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan Reviu spesifikasi teknis/KAK yaitu ketentuan mengenai ….
A. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
B. Denda Keterlambatan
C. Pemberian Uang Muka
D. Penyesuaian Harga
Ulasan Jawaban:
Jawaban yang tepat adalah (A) Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memperhatikan:
● Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;
● memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
● produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
● produk ramah lingkungan hidup.
Ketentuan Uang Muka, dan Ketentuan Penyesuaian Harga merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan reviu Rancangan Kontrak.
34. Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan dan ditemukan bahwa Barang yang dibutuhkan oleh PPK berdasarkan spesifikasi teknis yang telah disusun sudah tidak diproduksi lagi di pasaran. Terhadap hal tersebut, Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pokja Pemilihan ?
A. memerintahkan PPK untuk melakukan perubahan.
B. mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan.
C. mengubah Spesifikasi produk tanpa persetujuan PPK.
D. melaporkan kepada PA/KPA.
Ulasan Jawaban:
Dalam hal berdasarkan reviu yang telah dilakukan, terdapat hal-hal yang perlu diubah, maka Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan. Apabila PPK menolak usulan yang disampaikan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, maka ketidaksepakatan ini disampaikan kepada PA/KPA untuk diputuskan.
Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan Analisa atau survei Pasar terkait spesifikasi teknis yang telah disusun oleh PPK.
35. Pokja Pemilihan akan menetapkan Metode Pemilihan yang digunakan untuk pengadaan Kendaraan dengan nilai Rp. 800 Juta dimana spesifikasi dan volumenya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usahanya telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Metode Pemilihan yang digunakan yaitu ….
A. Penunjukan Langsung
B. Pengadaan Langsung
C. Tender Cepat
D. Seleksi
Ulasan Jawaban:
Tabel 3. 1 Metode Pemilihan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya
Tender Cepat digunakan untuk pengadaan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek karena merupakan suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada.
36. Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten X membutuhkan Pengadaan Desain Bangunan Kantor Bupati dengan nilai HPS sebesar Rp. 150 Juta. Metode Pemilihan yang tepat digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan tersebut yaitu ….
A. e-purchasing
B. Pengadaan Langsung
C. Tender
D. Seleksi
Ulasan Jawaban:
Tabel 3. 2 Metode Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi
Seleksi digunakan bilamana nilai pengadaan jasa konsultansi lebih dari Rp. 100 juta.
Jasa Desain Kantor Bupati X merupakan Jasa Konsultansi.
Nilai HPS Desain Kantor Bupati X sebesar Rp.150 Juta (di atas Rp.100jt sehingga metode pemilihan yang digunakan yaitu Seleksi.)
37. Pokja Pemilihan Kota XYZ akan menentukan Metode Kualifikasi dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dengan nilai Rp. 1 Miliar dan bersifat tidak kompleks. Metode Kualifikasi yang ditetapkan Pokja Pemilihan untuk Tender tersebut yaitu ….
A. Pascakualifikasi Ambang Batas
B. Prakualifikasi Sistem Gugur
C. Pascakualifikasi Sistem Gugur
D. Prakualifikasi Ambang Batas
Ulasan Jawaban
Tabel 3. 3 Metode kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pascakualifikasi digunakan pada:
1) Tender Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks; atau
2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
Penjelasan :
Metode Evaluasi Kualifikasi Ambang Batas hanya untuk Prakualifikasi, sedangkan untuk Pascakualifikasi metode Evaluasi kualifikasinya hanya dengan Sistem gugur.
38. Pokja Pemilihan Kota ABC akan melakukan Pengadaan Jasa Analisa Dampak Lingkungan suatu kawasan yang akan dibangun Rumah Sakit. Metode Evaluasi Penawaran yang tepat digunakan yaitu ….
A. Sistem Nilai
B. Kualitas dan Biaya
C. Biaya Selama Umur Ekonomis
D. Harga Terendah
Ulasan Jawaban
Tabel 3. 4 Metode Evaluasi Penawaran pada Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya/Jasa Konsultansi
Metode Evaluasi untuk Jasa Konsultansi :
- Kualitas
- Kualitas dan Biaya
- Pagu Anggaran
- Biaya Terendah
Analisa Dampak Lingkungan merupakan Jasa Konsultansi. Sehingga metode evaluasi yang dapat digunakan di antara Kualitas, Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran, atau Biaya terendah.
39. Pokja Pemilihan Kabupaten PQR melakukan Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. Salah satu unsur yang dievaluasi oleh Pokja Pemilihan pada saat melakukan Evaluasi Teknis dokumen penawaran yaitu ….
A. surat penawaran
B. jaminan penawaran
C. Pengalaman Kerja Personel
D. harga satuan timpang
Ulasan Jawaban
Evaluasi Teknis, meliputi:
1) Spesifikasi Teknis; dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi teknis. (apabila dikompetisikan, seperti pada pengadaan barang)
2) Jangka waktu pelaksanaan; dievaluasi dengan memperhatikan masa pelaksanaan dan batas akhir dari waktu pelaksanaan pekerjaan.
3) Personel; dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan pengalaman kerja, pendidikan, dan sertifikat keahlian (jika dipersyaratkan) masing-masing personel.
4) Metode pelaksanaan; dievaluasi dengan memperhatikan kesesuaian metode pelaksanaan yang ditawarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku atau kriteria metode pelaksanaan yang ditetapkan. (metode pelaksanaan hanya untuk kualifikasi usaha besar pada pekerjaan konstruksi)
5) Proposal teknis (jasa konsultansi); dievaluasi dengan memperhatikan kesesuaian layanan, metodologi, dan gagasan baru yang ditawarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan kualitas hasil pekerjaan yang diharapkan.
40. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan jika tidak setuju dengan jawaban Sanggah dari Pokja Pemilihan pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung Olahraga XYZ senilai Rp. 5 Miliar ?
A. menyampaikan sanggah banding kepada Pokja Pemilihan
B. menyampaikan sanggah banding kepada KPA
C. menyampaikan keberatan kepada PPK.
D. menyampaikan Pengaduan kepada Kepala UKPBJ.
Ulasan Jawaban:
Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal peserta yang menyampaikan sanggahan tidak setuju dengan jawaban sanggah maka peserta tersebut dapat menyampaikan sanggah banding.
Sanggah Banding merupakan bantahan/protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah dari Pokja Pemilihan
41. CV. XYZ merupakan penyedia yang mendapatkan pekerjaan Tahun Anggaran sebelumnya dan mampu melaksanakan kewajiban sesuai kontrak serta mendapatkan penilaian kinerja yang memuaskan dari PPK. Maka CV. XYZ termasuk dalam kategori ….
A. Approved Supplier
B. Preferred Supplier
C. B. Preferred Supplier Emergency Supplier
D. Preferred Vendor
Ulasan Jawaban:
1) Approved Supplier adalah para penyedia yang sudah lulus dan mampu setelah masuk ke daftar penyedia barang/jasa, namun belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga belum terbukti apakah dapat melaksanakan kewajibannya dengan kinerja yang memuaskan.
2) Preferred Supplier adalah para penyedia yang terdaftar dalam daftar penyedia barang/jasa dan telah mendapatkan pekerjaan serta melaksanakan kewajibannya seperti dalam kontrak secara memuaskan.
3) Emergency Supplier adalah sebagian dari para penyedia dalam kategori Preferred (atau juga Approved bila tidak ada yang berada dalam Preferred) yang dipakai sebagai rujukan pertama bila terjadi kondisi darurat (emergency).
42. Berikut ini yang BUKAN merupakan tujuan dari penyusunan daftar penyedia barang/jasa yaitu ….
A. tersedianya informasi profil pelaku usaha atau penyedia barang/jasa berdasarkan kinerja
B. meminimalkan proses pemilihan penyedia barang/jasa
C. memperoleh Daftar Risiko dari setiap penyedia barang/jasa
D. sebagai bahan pembinaan untuk meningkatkan kinerja penyedia barang/jasa.
Ulasan Jawaban
Penyusunan daftar penyedia barang/jasa dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi pelaku usaha atau penyedia barang/jasa yang dinilai potensial berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa. Tujuan dari penyusunan daftar penyedia barang/jasa ini diantaranya adalah:
1) Tersedianya informasi profil pelaku usaha atau penyedia barang/jasa berdasarkan kinerja
2) Meminimalkan proses pemilihan penyedia barang/jasa
3) Sebagai bahan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha atau penyedia barang/jasa.
43. Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TIDAK dapat dilakukan oleh Pokja pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada ....
A. Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi
B. Tender dengan jumlah peserta yang memasukan penawaran dan lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) peserta
C. Tender Cepat dengan jumlah peserta yang memasukan penawaran harga hanya 1 (satu) peserta
D. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan bentuk Surat Perintah Kerja
Ulasan Jawaban
Mampu Memahami tentang Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, negosiasi dapat diterapkan pada:
a) Seleksi Jasa Konsultansi.
b) Penunjukan Langsung.
c) Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
d) Pengadaan Langsung dengan bentuk kontrak SPK.
e) E-Purchasing (pembelian melalui Katalog Elektronik).
f) Proses pencantuman Penyedia Katalog Elektronik.
g) Tender dengan Metode Pemasukan Penawaran Dua Tahap (pada penyetaraan teknis).
h) Pelaksanaan tender Pengadaan Barang/Jasa lainnya dimana peserta yang memasukkan dan lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) peserta.
i) Pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi dimana peserta yang lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) peserta.
44. Para Pihak yang terlibat dalam negosiasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah pada Tender dengan jumlah peserta yang memasukan penawaran dan lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) peserta yaitu ….
A. Pokja Pemilihan dan Calon Pemenang
B. Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan
C. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia
D. Pengguna Anggaran dan Penyedia
Ulasan Jawaban
Para pihak yang akan terlibat dalam negosiasi pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah:
a. Pokja Pemilihan
b. Pejabat Pengadaan
c. Pejabat Pembuat Komitmen
d. Calon Pemenang/Penyedia
45. Tender/Seleksi Paket Pekerjaan yang TIDAK dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Asing dalam hal tidak terdapat Pelaku Usaha Nasional yang mampu yaitu ….
A. Pekerjaan Pembangunan Konstruksi PLTD dengan nilai Rp.1,2 Triliun
B. Desain Stadion Sepakbola dengan nilai Rp. 30 Milyar
C. Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Stadion Olahraga dengan nilai Rp. 600 Miliar
D. Desain Jalan dan Jembatan dengan nilai Rp. 28 Miliar
Ulasan Jawaban:
46. Tahapan Awal yang dilakukan pada Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah yang harus segera dilaksanakan dalam Penanganan Keadaan Darurat akibat Bencana Tanah Longsor di Provinsi XYZ yaitu ….
A. melakukan Penunjukan Langsung
B. melakukan Tender
C. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
D. melakukan Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan
Ulasan Jawaban
47. Risiko pada tahapan Penyusunan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Pagar dengan nilai Rp. 150 juta yaitu ….
A. Hasil Perencanaan Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan
B. Dokumen Pengadaan langsung tidak sesuai dengan ketentuan atau karakteristik pekerjaan
C. Dokumen Seleksi tidak sesuai dengan ketentuan atau karakteristik pekerjaan
D. Penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada Tabel 10.1 Contoh Risiko dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dan Penanganannya
48. Pokja Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kota XYZ akan melakukan Evaluasi Penawaran. Risiko pada tahapan Evaluasi Penawaran tersebut yaitu ….
A. Hasil reviu terhadap dokumen persiapan tidak sesuai dengan ketentuan
B. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan atau karakteristik pekerjaan
C. Penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi
D. Hasil negosiasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak optimal
Ulasan Jawaban:
Lihat penjelasan pada Tabel 10.1 Contoh Risiko dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dan Penanganannya
49. Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu ….
A. Pokja Pemilihan dan Pelaksana Swakelola
B. Pejabat pengadaan dan Penyedia
C. PPK dan Penyedia
D. PPK dan Pengawas Swakelola
Ulasan Jawaban
Para Pihak dalam Kontrak PBJP
Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
1) Pihak pertama adalah PPK (PA/KPA/PPK);
2) Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
50. Bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian yang paling tepat digunakan untuk paket pengadaan ....
A. Rehabilitasi Gedung kantor dengan nilai Kontrak Rp. 179 Juta.
B. Jasa Konsultansi pengawasan gedung dengan nilai Kontrak Rp. 120 Juta.
C. Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nilai Kontrak Rp. 15 Juta
D. Pengadaan Laptop dengan metode e-purchasing dengan nilai Rp. 11 Juta
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada Tabel 2. 3 Bentuk Kontrak Berdasarkan Jenis Pengadaan barang/Jasa
51. Jenis Kontrak yang diperuntukan untuk pengadaan jasa konsultansi yaitu ….
A. Putar kunci
B. Harga Satuan
C. Waktu Penugasan
D. Biaya Plus Imbalan
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada Tabel 2. 2 Penerapan Jenis kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
52. Pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran Rp 11 Miliar dan HPS Rp.10 Miliar, CV. X merupakan penawar terendah dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 9 Miliar, dan kemudian ditunjuk sebagai Penyedia. Maka nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh CV. X sebesar....
A. 5 % dari pagu anggaran
B. 5 % dari nilai total HPS
C. 5 % dari nilai kontrak
D. 5 % dari nilai HPS
Ulasan Jawaban
Lihat Penjelasan pada tabel 2. 6 Jenis Jaminan Dalam Pengadaan Barang/Jasa cek Nilai Penawaran terhadap HPS :
(9 Milyar / 10 milyar) x 100% = 90%
Nilai penawaran: ≥ 80 % sd 100 % dari nilai HPS
maka :
Jaminan Pelaksanaan = 5% dari nilai kontrak
53. PPK membentuk Tim Pengelola Kontrak dalam rangka mitigasi risiko untuk memastikan kelengkapan administrasi/keuangan pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan menetapkan…
A. Tim/Tenaga Ahli
B. Tim Teknis
C. Tim Pendukung
D. Tim PPHP
Ulasan Jawaban
Dalam rangka mitigasi risiko, pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan kompleks, sangat disarankan untuk membentuk Tim Pengelolaan Kontrak. Untuk melakukan hal tersebut, PPK dapat dibantu oleh personel yang mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan, antara lain Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan Tim Pendukung dengan klasifikasi tugas sebagai berikut:
● Tim Teknis membantu PPK untuk menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknik/KAK, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, dan melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan kontrak.
● Tim/Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
● Tim Pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu urusan PPK yang bersifat administrasi/keuangan.
54. Tim Pengelola Kontrak yang membantu PPK untuk menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/KAK, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, dan melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan kontrak ialah ….
A. Tim Teknis
B. Tim/Tenaga Ahli
C. Tim Pendukung
D. Tim PPHP
Ulasan Jawaban
Dalam rangka mitigasi risiko, pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan kompleks, sangat disarankan untuk membentuk Tim Pengelolaan Kontrak. Untuk melakukan hal tersebut, PPK dapat dibantu oleh personel yang mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan, antara lain Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan Tim Pendukung dengan klasifikasi tugas sebagai berikut:
● Tim Teknis membantu PPK untuk menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknik/KAK, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, dan melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan kontrak.
● Tim/Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
● Tim Pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu urusan PPK yang bersifat administrasi/keuangan.
55. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis pada pekerjaan pembangunan jembatan maka para pihak melakukan ....
A. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting)
B. Rapat Pembuktian Kualifikasi
C. Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting)
D. Rapat Penanganan Darurat
Ulasan Jawaban
Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM).
56. Pihak yang dapat melakukan pengawasan/pengendalian Kontrak bersama- sama dengan PPK yaitu ….
A. Pokja Pemilihan
B. Pejabat pengadaan
C. Pihak ketiga yang independen
D. APIP
Ulasan Jawaban
Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PPK, pihak ketiga yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna akhir.
57. Tahapan yang dilakukan setelah Penyedia mengajukan surat secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan yaitu ….
A. PPK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
B. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA disertai Berita Acara.
C. PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan dilanjutkan dengan Berita Acara Hasil pemeriksaan
D. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada Penyedia disertai Berita Acara.
Ulasan Jawaban
Penjelasan alur :
● Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan.
● Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis sebagai Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan PBJP.
● Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
● Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
● Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
● Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. Mekanisme serah terima hasil barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
58. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka ….
A. PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan setelah serah terima hasil pekerjaan
B. PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebelum melakukan serah terima hasil pekerjaan
C. PPK melaporkan kepada Pengguna Anggaran bahwa hasil pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Kontrak
D. PPK melaporkan kepada Tim Teknis atau Tim Ahli bahwa hasil pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Kontrak
Ulasan Jawaban
● Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
● Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
59. Kapan PPK dapat melakukan Penilaian Kinerja penyedia ?
A. Setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
B. Setelah Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dengan Pokja Pemilihan.
C. Setelah serah terima hasil pekerjaan
D. Setelah Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)
Ulasan Jawaban
PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
● Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
● PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
● PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
60. Berikut ini yang BUKAN merupakan aspek yang digunakan untuk penilaian kinerja penyedia yaitu ….
A. Kualitas
B. Terbuka
C. Biaya
D. Layanan
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada tabel Tabel 5. 1 Aspek dan Indikator dalam Penilaian Kinerja Penyedia
61. Pekerjaan Pembangunan Kantor Kelurahan ABC telah diserahterimakan dari CV. XYZ kepada PPK, Kemudian PPK akan melakukan Penilaian atau Evaluasi Kinerja terhadap Penyedia tersebut. Risiko yang dapat terjadi pada tahapan Evaluasi Kinerja Penyedia yaitu ….
A. Kesalahan dalam merumuskan isi kontrak
B. Terjadinya keterlambatan serah terima barang/jasa
C. Barang/jasa yang diserahterimakan kepada PPK tidak sesuai
D. Penilaian PPK terhadap kinerja penyedia tidak objektif
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada Tabel 6. 1 Tabel Contoh Risiko dan penanganan dalam Pengelolaan Kontrak PBJP
62. Salah satu Risiko dalam Serah Terima Hasil Pengadaan pada pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Provinsi PQR dengan HPS senilai Rp. 1,2 Miliar yaitu keterlambatan Serah Terima Hasil Pekerjaan. Penanganan yang dapat dilakukan terhadap risiko tersebut yaitu ….
A. meningkatkan kompetensi tentang evaluasi kinerja penyedia bagi PPK
B. memberikan surat pemberitahuan kepada Penyedia untuk mengganti dengan barang/jasa yang sesuai
C. mengenakan sanksi keterlambatan kepada Penyedia
D. mengenakan sanksi Ganti Rugi kepada Penyedia
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada Tabel 6. 1 Tabel Contoh Risiko dan penanganan dalam Pengelolaan Kontrak PBJP
63. Institusi yang dapat menjadi pelaksana swakelola tipe I atau dapat juga ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe II yaitu….
A. Organisasi Masyarakat Sipil
B. Kelompok Masyarakat
C. Perguruan Tinggi Negeri
D. Perguruan Tinggi Swasta
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (C) Perguruan Tinggi Negeri dapat melaksanakan swakelola tipe I apabila dengan penanggung jawab anggaran yang sama dan dapat ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe II apabila dengan penanggungjawab anggaran yang berbeda
● (A) Organisasi Masyarakat Sipil hanya dapat ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe III
● (B) Kelompok Masyarakat hanya dapat ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe IV
● (D) Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe III
64. Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ melaksanakan swakelola penyusunan buku profil budaya bekerja sama dengan Universitas Negeri A. Selanjutnya Rektor Universitas Negeri A menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [LPPM] sebagai pelaksana swakelola. Penetapan anggota tim pelaksana pada swakelola tersebut, dilakukan oleh….
A. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ sebagai PA
B. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ
C. Rektor Universitas Negeri A
D. Ketua LPPM Universitas Negeri A
Ulasan jawaban
Jawaban yang tepat (D) kegiatan tersebut merupakan swakelola tipe II sehingga penetapan tim pelaksana dilakukan oleh Pimpinan K/L/PD lain Pelaksana Swakelola yaitu Ketua LPPM Universitas A
Alasan jawaban salah
● (A) kegiatan tersebut merupakan swakelola tipe II sehingga Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ sebagai Pengguna Anggaran hanya menetapkan tim persiapan dan tim pengawas
● (B) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menetapkan penyelenggara swakelola tetapi menandatangani kontrak swakelola
● (C) Rektor Universitas Negeri A tidak menetapkan tim pelaksana swakelola tetapi melakukan MoU [Kesepakatan Kerja Sama]
65. Dinas Pertanian Kabupaten PML melaksanakan kegiatan swakelola penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik dengan Universitas Negeri A. Jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan kontrak, maka dilakukan perubahan kontrak antara PPK bersama dengan….
A. Ketua Tim Pelaksana
B. Ketua Tim Persiapan
C. Ketua Organisasi Kepemudaan
D. Pimpinan Kelompok Masyarakat
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (A) Tim Pelaksana melakukan perubahan kontrak meliputi perubahan volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis/KAK dan waktu pelaksanaan
Alasan jawaban salah
● (B) perubahan kontrak swakelola tidak dilakukan bersama tim persiapan
● (C) pada swakelola tipe III PPK bersama Ketua Organisasi kemasyarakatan melakukan perubahan kontrak meliputi perubahan volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis/KAK dan waktu pelaksanaan
● (D) pada swakelola tipe IV , PPK bersama Ketua Kelompok Masyarakat melakukan perubahan kontrak meliputi perubahan volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis/KAK dan waktu pelaksanaan
66. PPK pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten XYZ menyelenggarakan kegiatan swakelola Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan Organisasi Kepemudaan yang berbadan hukum. Jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan kontrak, maka dilakukan perubahan kontrak antara PPK bersama dengan….
A. Ketua Tim Pelaksana
B. Ketua Tim Persiapan
C. Ketua Organisasi Kepemudaan
D. Pimpinan Kelompok Masyarakat
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (C) pada swakelola tipe III PPK bersama Ketua Organisasi kemasyarakatan melakukan perubahan kontrak meliputi perubahan volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis/KAK dan waktu pelaksanaan
Alasan jawaban salah
● (A) pada swakelola tipe II PPK bersama Ketua Tim Pelaksana melakukan perubahan kontrak meliputi perubahan volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis/KAK dan waktu pelaksanaan
● (B) perubahan kontrak swakelola tidak dilakukan bersama tim persiapan
● (D) pada swakelola tipe IV , PPK bersama Ketua Kelompok Masyarakat melakukan perubahan kontrak meliputi perubahan volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis/KAK dan waktu pelaksanaan
67. Tim Pelaksana swakelola dari Universitas Negeri A telah selesai melaksanakan pekerjaan dan melaporkan kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Pihak yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yaitu….
A. Tim Persiapan
B. Tim Pengawas
C. Pejabat Pembuat Komitmen
D. Pengguna Anggaran
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (B) setelah tim pelaksana menyampaikan secara tertulis kepada PPK bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka selanjutnya tim pengawas melakukan pemeriksaan
Alasan jawaban salah
● (A) pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dilakukan oleh tim persiapan
● (C) PPK tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi melakukan penerimaan hasil pekerjaan dari Tim Pelaksana
● (D) PA tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi melakukan penerimaan hasil pekerjaan dari PPK
68. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan swakelola dinyatakan telah sesuai, maka hasil pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada PPK untuk dituangkan dalam….
A. Berita Acara Hasil Pemilihan
B. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
C. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
D. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (C) jika tim pengawas menerima hasil pekerjaan selanjutnya disampaikan kepada PPK untuk dituangkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan [BAST]
Alasan jawaban salah
● (A) berita acara hasil pemilihan disusun oleh pokja pemilihan
● (B) berita acara hasil pengadaan langsung disusun oleh pejabat pengadaan
● (D) berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan disusun oleh tim pengawas
69. PPK pada Dinas Kesehatan Kota P akan melaksanakan kegiatan swakelola sosialisasi kesehatan reproduksi bekerjasama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan melalui swakelola tipe IV. Kesalahan dalam penetapan tipe swakelola tersebut merupakan risiko yang terjadi pada tahap….
A. perencanaan
B. persiapan
C. pelaksanaan
D. pengawasan
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (A) penetapan tipe swakelola merupakan salah satu kegiatan pada tahap perencanaan swakelola
Alasan jawaban salah
● (B) penetapan tipe swakelola bukan merupakan kegiatan pada tahap persiapan swakelola
● (C) penetapan tipe swakelola bukan merupakan kegiatan pada tahap pelaksanaan swakelola
● (D) penetapan tipe swakelola bukan merupakan kegiatan pada tahap pengawasan swakelola
70. Salah satu risiko yang dapat terjadi pada tahap persiapan swakelola yaitu….
A. kesalahan menetapkan tipe swakelola
B. penyusunan spesifikasi teknis tidak sesuai kebutuhan
C. penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PPK
D. penyusunan RAB tidak sesuai spesifikasi teknis
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat adalah (C) penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PPK merupakan risiko pada tahap persiapan swakelola
Alasan jawaban salah
● (A)kesalahan menetapkan tipe swakelola merupakan risiko pada tahap perencanaan swakelola
● (B) penyusunan spesifikasi teknis tidak sesuai kebutuhan merupakan risiko pada tahap perencanaan swakelola
● (D) penyusunan RAB tidak lengkap merupakan risiko pada tahap perencanaan swakelola
71. Skenario:
PPK di Instansi Saudara sedang menyusun dokumen perencanaan pengadaan dan membutuhkan data/informasi yang akan digunakan sebagai referensi dalam menetapkan jenis barang/jasa.
Instruksi:
Saudara ditugaskan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan oleh PPK. Sumber data yang Saudara butuhkan yaitu….
A. Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia dan SPPBJ
B. Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Persiapan Pengadaan
C. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia dan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021
D. Spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak
Ulasan Jawaban:
Jawaban yang tepat (C) Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia dan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 merupakan data/informasi yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penetapan jenis barang/jasa
Alasan jawaban salah
● (A) Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia dan SPPBJ bukan data/informasi yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penetapan jenis barang/jasa
● (B) Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Persiapan Pengadaan bukan data/informasi yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penetapan jenis barang/jasa
● (D) Spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak bukan data/informasi yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penetapan jenis barang/jasa
72. Skenario:
Saudara ditugaskan menjadi PPK pada pengadaan Air Conditioner (AC). Salah satu tugas Saudara pada tahap persiapan pengadaan yaitu menyusun spesifikasi teknis.
Instruksi:
Dokumen yang dapat Saudara gunakan sebagai referensi dalam menyusun spesifikasi teknis yaitu….
A. rancangan kontrak
B. dokumen hasil identifikasi kebutuhan
C. dokumen pemilihan
D. dokumen kualifikasi penyedia
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (B) hasil identifikasi kebutuhan merupakan dokumen yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penyusunan spesifikasi teknis
Alasan jawaban salah
● (A) rancangan kontrak bukan merupakan dokumen yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penyusunan spesifikasi teknis
● (C) dokumen pemilihan bukan merupakan dokumen yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penyusunan spesifikasi teknis
● (D) dokumen kualifikasi penyedia bukan merupakan dokumen yang digunakan oleh PPK sebagai referensi dalam penyusunan spesifikasi teknis
73. Skenario :
Pokja Pemilihan akan melakukan Reviu terhadap Dokumen Persiapan untuk Pengadaan Meubelair di Bagian Umum Kota ABC dengan nilai Rp. 350 juta
Instruksi :
Saudara sebagai Pokja Pemilihan ditugaskan untuk mereviu dokumen persiapan tersebut. Salah satu data dan informasi yang saudara kumpulkan yaitu ....
A. Kertas Kerja Evaluasi Penawaran Peserta Pemilihan
B. Dokumen Pemilihan berupa dokumen tender dan kualifikasi
C. Spesifikasi Teknis berupa Jumlah dan Kualitas
D. Dokumen Penawaran Penyedia
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada Tabel 11. 1 Sumber Bahan/Data/Informasi pada tahap pemilihan penyedia
74. Skenario :
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PQR memiliki Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor dengan nilai Rp. 190 Juta.
Instruksi :
Salah satu tugas Saudara sebagai Pejabat Pengadaan pada paket pengadaan tersebut yaitu melakukan evaluasi teknis. Untuk melakukan Evaluasi Teknis tersebut diperlukan Data dan Informasi ....
A. Tata Cara Evaluasi Penawaran
B. Harga Perkiraan Sendiri
C. Rencana Umum Pengadaan
D. Hasil Negosiasi Teknis dan Harga
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada Tabel 11. 1 Sumber Bahan/Data/Informasi pada tahap pemilihan penyedia
75. Skenario:
Dinas Pertanian Provinsi ABC akan mengadakan rapat pembahasan peningkatan produksi komoditas pangan dengan rencana jumlah peserta sebanyak 15 orang. Setelah dilakukan konfirmasi kehadiran peserta, ternyata yang bersedia hadir sebanyak 10 orang. Biaya satuan untuk jamuan rapat (snack dan makan siang) adalah Rp 60.000,- per orang. Pagu Anggaran di DPA yaitu Rp.900.000,-.
Instruksi :
Susunlah kuitansi untuk pengadaan jamuan rapat tersebut! Lengkapilah Angka 1, 2, dan 3 !
A. 1 = Enam Ratus Ribu Rupiah, 2 = Pembelian 15 Kotak Jamuan Rapat (snack dan makan siang), 3 = Rp.600.000,-
B. 1 = Sembilan Ratus Rupiah, 2 = Pembelian 10 Kotak Jamuan Rapat (snack dan makan siang), 3 = Rp.900.000,-
C. 1 = Enam Ratus Ribu Rupiah, 2 = Pembelian Paket Jamuan Rapat (snack dan makan siang), 3 = Rp.600.000,-
D. 1 = Sembilan Ratus Rupiah, 2 = Pembelian 15 Kotak Jamuan Rapat (snack dan makan siang), 3 = Rp.900.000,-
Ulasan Jawaban
Jawaban yang benar (C) 1 = Enam Ratus Ribu Rupiah, 2 = Pembelian Paket Jamuan Rapat (snack dan makan siang), 3 = Rp.600.000,-
76. Skenario:
Berdasarkan DPA Setda Kota XYZ Pagu Anggaran untuk Pengadaan 2 Unit UPS 2000 VA/1000 WA yaitu Rp.13.000.000,-.
Pak HA selaku KPA Bagian Umum merangkap sebagai PPK melakukan survei di Katalog Elektronik untuk CV. CQ mendapatkan harga 1 Unit UPS 2000 VA/1000 WA yaitu Rp.6.500.000,- sudah termasuk PPN dan Ongkos kirim. Kemudian melakukan survei di Katalog Elektronik mendapatkan harga 1 Unit UPS 2000 VA/1000 WA yaitu Rp.5.800.000,- dengan CV. PQR sudah termasuk PPN namun belum termasuk Ongkos kirim.
Pembelian melalui Katalog Elektronik dengan CV. PQR dan kesepakatan ongkos kirim dengan senilai Rp.200.000,- untuk 2 Unit UPS.
Instruksi:
Rumuskanlah Halaman pertama dari Surat Pesanan berikut ini berdasarkan Simulasi di atas dengan mengisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 !
A. 1 = Setda Kota XYZ; 2 = HA; 3 = Kepala Bagian Umum Kota XYZ; 4 = TOKO CQ; 5 = 2 Unit; 6 = 6.000.000,-; 7 = 0,-; 8 = 12.000.000,- 9 = Dua Belas Juta Rupiah.
B. 1 = Setda Kota XYZ; 2 = HA; 3 = Kepala Bagian Umum Kota XYZ; 4 = TOKO CQ; 5 = 1 Unit; 6 = 6.000.000,-; 7 = 0,-; 8 = 6.000.000; 9 = Enam Juta Rupiah.
C. 1 = Setda Kota XYZ; 2 = HA; 3 = Kepala Bagian Umum Kota XYZ; 4 = CV. PQR; 5 = 2 Unit; 6 = 5.800.000,-; 7 = 200.000,-; 8 =12.000.000; 9 = Dua Belas Juta Rupiah.
D. 1 = Setda Kota XYZ; 2 = HA; 3 = Kepala Bagian Umum Kota XYZ; 4 = CV. PQR; 5 = 2 Unit; 6 = 5.500.000,-; 7 = 400.000,-; 8 =11.400.000; 9 = Sebelas Juta Empat Ratus ribu Rupiah.
Ulasan Jawaban
Lihat pada contoh surat pesanan di modul
77. Skenario:
Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 4 Kabupaten XYZ dengan nilai Rp. 500 Juta telah diserahterimakan dari CV. ABC kepada PPK. Kemudian PPK akan melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Penyedia tersebut.
Instruksi:
Saudara diminta membantu PPK untuk mengumpulkan Data dan Informasi dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap CV. ABC tersebut. Salah Satu Data dan Informasi yang dikumpulkan yaitu ....
A. Identitas Penyedia
B. Lokasi Serah Terima
C. KAK/Spesifikasi Teknis
D. RAB
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada tabel. 7.1 Contoh Data dan Informasi Dalam tahapan pengelolaan Kontrak PBJP
78. Skenario:
PPK akan melakukan pemeriksaan dan Serah Terima hasil pekerjaan pengadaan 2 Unit Kendaraan Dinas pada Kabupaten PQR senilai Rp. 750 Juta.
Instruksi:
Saudara diminta membantu PPK untuk menyiapkan Bahan Data/Informasi yang digunakan untuk melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut. Salah satu bahan yang saudara kumpulkan yaitu ....
A. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
B. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
C. Dokumen Kontrak
D. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP)
Ulasan Jawaban
Lihat penjelasan pada tabel . 7.1 Contoh Data dan Informasi Dalam tahapan pengelolaan Kontrak PBJP
79. Skenario:
PPK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten A sedang menyusun perencanaan swakelola tipe III dan membutuhkan data/informasi yang akan digunakan untuk menentukan pelaksana swakelola tersebut.
Instruksi:
Saudara sebagai Tim Teknis ditugaskan untuk mengumpulkan data/informasi yang akan digunakan oleh PPK untuk menetapkan pelaksana swakelola. Data/informasi yang akan Saudara kumpulkan yaitu….
A. Dokumen pelaksanaan anggaran swakelola
B. Spesifikasi teknis/KAK swakelola
C. Dokumen penetapan tim pelaksana swakelola
D. Status hukum calon pelaksana swakelola
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (D) status hukum calon pelaksana swakelola diperlukan dalam rangka menentukan tipe swakelola
Alasan jawaban salah
● (A) dokumen pelaksanaan anggaran tidak diperlukan sebagai data/informasi dalam penetapan tipe swakelola
● (B) spesfiikasi teknis/KAK merupakan sumber informasi yang diperlukan dalam rangka mengetahui metode/tahapan pelaksanaan swakelola
● (C) dokumen penetapan tim penyelenggara swakelola merupakan dokumen untuk mengetahui para pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara swakelola termasuk personil yang akan melakukan penandatanganan kontrak swakelola
80. Skenario :
PPK di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten XYZ sedang menyusun RAB swakelola dalam rangka FGD penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. PPK membutuhkan data/informasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAB.
Instruksi :
Saudara sebagai Tim Teknis ditugaskan untuk mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi penyusunan RAB. Dokumen yang akan Saudara kumpulkan yaitu….
A. Rancangan kontrak swakelola
B. DPA
C. Standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
D. Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Ulasan Jawaban
Jawaban yang tepat (D) Standar Satuan Harga di Pemerintah Daerah merupakan sumber informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun RAB
Alasan jawaban salah
● (A) rancangan kontrak swakelola bukan sumber informasi dalam penyusunan RAB
● (B) dokumen pelaksanaan anggaran [DPA] merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan HPS
● (C) standar biaya masukan merupakan sumber informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun RAB jika sumber dana yang digunakan berasal dari APBN
Komentar
Posting Komentar