Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2018

Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan PBJP

Menjadi sebuah realita bahwa para penyelenggara PBJP merasa tidak nyaman dan terusik serta was-was dalam menyelenggarakan PBJP akibat kerapkali aparat penegak hukum (baik oknum polisi dan/atau oknum kejaksaan) melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap penyelenggara yang tengah menyelenggarakan PBJP. Mereka beralasan bahwa adanya laporan dari pihak-pihak (masyarakat, LSM ataupun pihak yang terkait dalam PBJP) yang mengindikasikan adanya penyimpangan prosedur dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan PBJP. Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sudah diatur mengenai mekanisme pengaduan masyarakat pada pasal 77: (1)Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. (2)Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. (3)APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. (4)APIP mel…

Draft Program Kerja IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG

Draft Program Kerja IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG
Rekan – rekan Alumnus SMP Negeri 20 Simbang. Ikatan Keluarga Smp Negeri 20 Simbang telah terbentuk, walaupun kepengurusannya masih baru dan memungkinkan untuk diubah. Setidaknya itu sudah merupakan kemajuan setelah dari beberapa kali pertemuan berakhir dengan ketidakpastian, tinggal beberapa langkah lagi untuk bisa bersama-sama bergerak.

Draft AD/ART IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG

Download File Selengkapnya: disini Pengisian Data Base : disini
Draft AD/ART IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG
ANGGARAN DASAR Mengingat, menimbang dan memutuskan: 1.Masukan dari rekan rekan SMP Negeri 20 Simbang pada pertemuan berbagai media, supaya diadakan Ikatan Alumni SMP Negeri 20 Simbang. 2.Dukungan dari para pendidik. 3.Setelah sekian lama tidak pernah diadakan pertemuan / reuni.
Pasal I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN 1.Organisasi ini bernama: IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG. 2.Organisasi ini didirikan pada tanggal …………………. 3.Organisasi ini berkedudukan di daerah Simbang, Kabupaten Maros.

Peningkatan Kapasitas SDM dalam Berkontrak

Potensi permasalahan sengketa kontrak pengadaan dapat terjadi saat pemilihan maupun pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pengendali kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus benar-benar memahami dan menguasai berbagai potensi permasalahan kontrak supaya dapat terhindar dari terjadinya sengketa kontrak yang berakibat pada terlambatnya atau gagalnya pelaksanaan kontrak. PPK harus menguasai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah seperti penggunaan jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, denda keterlambatan yang dikenakan, pekerjaan tambah dan Contract Change Order (CCO), lingkup pekerjaan, uang muka dan pembayaran prestasi, daftar hitam, dan lain sebagainya.

KPK Tangkap Tangan Bupati Labuhanbatu

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara. 



Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti.Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara. 

Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti.  KPK belum memberikan keterangan resmi terkait OTT terhadap Panganol.
Panganol terpilih menjadi Bupati Lab…

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Perubahan dari 139 Pasal menjadi 98 Pasal, perubahan istilah ULP dan LPSE menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi Harga Terendah, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sebagian kecil dari perubahan yang terjadi. Tentu saja perubahan ini perlu dipahami secepatnya karena akan berujung kepada permasalah hukum apbila tidak segera diterapkan. Sebagai bahan referensi ini adalah Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Cara mudah memasukkan file PPT ke dalam Blog

Terkadang ada beberapa file yang berupa power point (PPT) yang akan kita masukkan dalam blog. berikut adalah langkah-langkahnya:



1.Buka https://www.google.com/drive/

Kemudian klik tombol “Go to Drive”

Slide Prinsip Transparansi

Transparansi Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu.

Akuntabilitas - Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Transparansi
Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti: Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat  diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan  hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus  menjamin perlindungan terhadap informasi rahasiaKegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang  terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang  ditentukanInformasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses  dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan  berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentuTransparansiadalahprinsipdasardalamsistempengadaanbarang/jasapemerintahyang menggabungkanhal-halberikutini:

Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang dengan tujuan untuk memberikan  bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan penghematan pengeluaran pemerintah  secarasignifikandengantidakmengurangi-ataudenganmeningkatkan-kualitasbarangdanjasa  yang diperoleh dari proses pengadaan. Proyek ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membangun  jenjang karir bagi para pegawai negeri sipil bidang pengadaan, menciptakan peran dan struktur  institusional yang memberikan kewenangan yang memadai bagi para pengelola pengadaan untuk  mengimplementasikan praktik pengadaan yang baik, dan memperkuat pengendalian seperti audit  pengadaandankeuanganuntukmemastikanadanya

Memasang Widget Media Sosial pada Blog

Media sosial menjadi salah satu pilar SEO blog, diantaranya facebook, twitter, google plus, linkedin, pinterest, instagram, dan youtube.


Fungsi link akun media sosial yang dipasang di blog bisa untuk "attract new readers and engage with regulars", menarik pembaca baru dan menjaga pengunjung setia.

Tutorial Membuat Widget Recent Post Slider

Widget ini merupakan salah satu widget yang banyak digunakan meski belum tersedia di blogger dan harus kita pasang secara manual dengan menggunakan kode JavaScript.

Widget ini memiliki desain yang responsive, jika Anda memiliki kemampuan atau paham dengan bahasa pemrograman CSS mungkin Anda bisa mengatur widget recent post ini agar sesuai dengan tampilan blog Anda.

Kalau pun tidak, widget recent post ini sudah di desain agar bisa digunakan secara umum oleh para blogger dan sangat cocok apabila digunakan pada bagian sidebar yang memiliki lebar kurang lebih 300px.

Swakelola berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018

Tipe Swakelola terdiri atas: a.tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawabanggaran; b.tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; c.tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakanoleh Ormas pelaksana Swakelola;dan d.tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksanaSwakelola.

Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana,dan/atau Tim Pengawas.