Pokja Pemilihan dalam Perpres 16 Tahun 2018 #1


Pokja Pemilihan dalam Perpres 16 Tahun 2018 #1



Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
Syarat menjadi pokja:
1. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negeri/TNI/Polri/personel/ lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan.
2.   Memiliki integritas dan disiplin
3.   Menandatangni Pakta Integritas; dan
4.   Dapat bekerja sama dalam tim.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020;
Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pokja Pemilihan bertugas:
1.   Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia
2.   Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
3.   Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
a.    Tender/Penu.njukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
b.   Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Larangan untuk Pokja Pemilihan:
1.   Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
2.   Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
3.   Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminasif dan tidak objektif.