Sukri Almarosy

E-Katalog versi 6 adalah platform digital terbaru yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Berikut adalah beberapa hal penting tentang e-Katalog versi 6: 1. Tujuan Pengembangan : Memperbaiki kelemahan dari versi sebelumnya. Menyederhanakan proses pengadaan melalui digitalisasi yang lebih canggih. Mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah. 2. Fitur Utama : Antarmuka yang Lebih Intuitif : Antarmuka pengguna didesain lebih user-friendly untuk memudahkan pengguna dalam navigasi. Integrasi Data : Sistem ini terintegrasi dengan berbagai platform seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), dan lain-lain. Peningkatan Fungsi Pencarian : E-Katalog versi 6 memiliki fitur pencarian yang lebih akurat sehingga pengguna dapat dengan mudah menemuka...

Sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan maka memastikan bahwa Laporan Hasil Pemilihan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah langkah penting dalam keberhasilan proses pengadaan. Pernahka Pokja Pemilihan membuat laporan Hasil Pemilihan sebagaimana yang ketentuan dalam Perlem 12 Tahun 2021? Berikut adalah beberapa tips agar laporan tersebut memenuhi standar dan disetujui: 1. Lengkapi dan Sesuaikan dengan Peraturan Pastikan laporan disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Beberapa poin penting: Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga harus jelas. Metode pengadaan yang digunakan dijelaskan secara rinci (e-tendering, e-purchasing, pengadaan langsung, dll.). Dokumen tender atau seleksi disertakan untuk menunjukkan transparansi. 2. Pastikan Struktur Laporan S...

Dalam mendukung pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki dua skema kerja sama dengan sektor swasta yang dapat dipilih, yaitu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja Sama Pemerintah untuk Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Berikut adalah analisis mengenai masing-masing skema dan pertimbangan dalam memilih yang terbaik untuk pembangunan daerah: 1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Deskripsi: KPBU merupakan skema di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP) untuk membangun dan mengelola proyek infrastruktur jangka panjang yang biasanya berdampak besar bagi masyarakat, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, atau energi. Kelebihan KPBU: Pembagian Risiko: Risiko proyek terbagi antara pemerintah dan badan usaha, mengurangi beban risiko pemerintah terkait finansial, konstruksi, dan operasional. Pengurangan Beban APBD: KPBU sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan pembiayaan besar dan berjangka ...

     Tahun ini adalah pertama kalinya diadakan pemilukada serentak di seluruh Indonesia. Kepala daerah terpilih sering kali melihat pembangunan infrastruktur sebagai alat utama untuk memenuhi janji kampanye, membuktikan kinerja mereka, dan merespons kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah, serta tekanan untuk menampilkan hasil nyata dalam waktu singkat, mendorong kepala daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih terarah. Namun, tantangan tetap ada, seperti keseimbangan antara pembangunan jangka pendek dan berkelanjutan, serta kemampuan kepala daerah untuk mengelola anggaran secara efektif dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan legislatif lokal.     Bagaimanan agar  kepala daerah terpilih untuk pembangunan infrastruktur yang lebih terarah bisa dijelaskan melalui beberapa aspek berikut: 1. Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Pembangunan Infrastruktur Sebagai Janji Kampanye: Dalam setiap pemilihan,...

1. Salah satu tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut merupakan gambaran aktivitas dalam segmen rantai pasok .... A. Hulu B. Internal C. Hilir D. Eksternal Ulasan Jawaban: Alasan jawaban benar: Aktivitas utama dalam aktivitas hulu (upstream supply chain) adalah proses perencanaan, serta pencarian pemasok dan pengadaan barang/jasa Alasan jawaban salah: Pilihan jawaban (B) salah karena rantai pasok internal, aktivitas utama adalah manajemen produksi, penyimpanan dan pengendalian persediaan, serta manajemen pengendalian mutu. Aktivitas di rantai pasok ini lebih tepat adalah pelaksanaan kontrak Pilihan jawaban (C) salah karena rantai pasok hilir, Aktivitas utama adalah pada proses transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan purna jual. Pilihan jawaban (D) salah karena dalam MRP tidak terdapat rantai pasok ekternal