Monday, 16 July 2018

Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang dengan tujuan untuk memberikan  bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan penghematan pengeluaran pemerintah  secara signifikan dengan tidak mengurangi - atau dengan meningkatkan - kualitas barang dan jasa  yang diperoleh dari proses pengadaan. Proyek ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membangun  jenjang karir bagi para pegawai negeri sipil bidang pengadaan, menciptakan peran dan struktur  institusional yang memberikan kewenangan yang memadai bagi para pengelola pengadaan untuk  mengimplementasikan praktik pengadaan yang baik, dan memperkuat pengendalian seperti audit  pengadaan dan keuangan untuk memastikan adanya peningkatan kinerja institusional.


Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan suatu fungsi sektor  pemerintah yang strategis dan merupakan suatu komponen dasar dalam tata kelola yang baik.  Seperti negara-negara lain, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini diterapkan di  Indonesia sangat rentan terhadap kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan yang dapat  mengakibatkan kebocoran dana yang signifikan dan penurunan kualitas barang, pekerjaan  konstruksi, dan jasa. 
Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa
Pengelola pengadaan harus:
  • Memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa  dengan jelas
  • Mengetahui cara menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam bertindak dan mengambil keputusan 
  • Memastikan keputusan tidak hanya didasari oleh peraturan  dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, tetapi  juga prinsip-prinsip dasar tersebut 
  • Memahami hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan  peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
  • Memahami penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Lima prinsip dasar pengadaan barang/jasa

1. Transparansi
  • Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka dan terlihat oleh masyarakat dengan akses terhadap informasi yang mudah dimengerti, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku  
  • Informasi tersedia untuk semua pihak yang berminat dan mudah diakses secara tepat waktu
2. Akuntabilitas
  • Memikul tanggung jawab atas tindakan yang diambil 
  • Menyadari adanya konsekuensi yang mungkin timbul dari penyimpangan dan kewajiban menjelaskan kepada lembaga  pengawasan (dan publik) tentang konsekuensi tindakan yang diambil 
  • Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil 
  • Mematuhi peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa 
  • Menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa
3. Keadilan
  • Semua penawar yang berminat akan diperlakukan sama dan harus tunduk pada persyaratan yang sama 
  • Proses pengadaan dan pengambilan keputusan dilakukan tanpa keberpihakan, prasangka atau bias- tanpa perlakuan istimewa 
  • Terdapat prosedur untuk memastikan setiap penawaran/proposal diperlakukan adil dan sama
4. Kompetensi
  • Dua penawar atau lebih bersaing dalam proses pengadaan untuk mendapatkan pekerjaan 
  • Dalam ekonomi pasar, pembeli (instansi pengadaan) diharapkan dapat memperoleh manfaat melalui kompetisi 
  • Prosedur pengadaan dirancang untuk mendorong kompetisi yang terbuka dan mencegah pembatasan kesempatan
5. Kejujuran
  • Bertindak dan berperilaku adil, benar, tulus, dan tanpa penipuan

Pentingnya prinsip pengadaan barang/jasa

  • Membentuk kerangka kerja  untuk mengelola kebutuhan  pengadaan barang/jasa  pemerintah
  • Berfungsi sebagai prinsip  pedoman bagi pengelola  pengadaan barang/jasa  dalam proses penyelesaian  masalah dan pengambilan  keputusan
  • Menyurutkan praktik korupsi  dan kecurangan

Pengaruh prinsip pengadaan barang/jasa  terhadap pengadaan barang/jasa  pemerintah

  • Pemerintah Indonesia menghabiskan dana yang besar  guna membeli barang/jasa untuk infrastruktur,  pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan  penting lainnya
  • Cara pemerintah menggunakan uangnya tergantung  pada tindakan dan keputusan pengelola pengadaan  yang ditopang oleh prinsip-prinsip tersebut

Manfaat penerapan prinsip-prinsip dasar  pengadaan barang/jasa

  • Mendorong pengelola pengadaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya
  • Membantu menjamin proses pengadaan yang adil, efisien, dan efektif sehingga dana publik digunakan  dengan optimal
  • Meningkatkan minat berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses yang  transparan
  • Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah
  • Menyurutkan perilaku yang meningkatkan risiko terjadi kecurangan, dan KKN dalam proses pengadaan

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa

  1. Prinsip pengadaan membimbing pengelola pengadaan dalam proses penyelesaian masalah  dan pengambilan keputusan
  2. Keputusan yang melanggar satu prinsip pengadaan dapat melanggar beberapa prinsip  pengadaan lainnya
  3. Prinsip pengadaan bertujuan untuk memberikan panduan tentang praktik pengadaan  barang/jasa pemerintah yang profesional, dan menginformasikan para pemangku  kepentingan (pejabat yang dipilih, pengelola, masyarakat, dll) tentang prinsip yang harus  dipegang oleh para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
  4. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pengadaan dalam etos kerja akan membantu memastikan  bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah
  5. Dengan menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa, pengelola pengadaan mampu  menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan dan menggunakan prinsip tersebut  sebagai dasar justifikasi untuk mendokumentasi keputusan dalam pengadaan barang/jasa

Transparansi 

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti:

  • Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat  diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan  hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus  menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia 
  • Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang  terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang  ditentukan 
  • Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses  dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan  berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu
Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem pengadaan  barang/jasa pemerintah yang menggabungkan hal-hal berikut ini:
  1. Peraturan dan  prosedur yang  didefinisikan  dengan baik yang  terbuka untuk  ditinjau dan diawasi  oleh masyarakat
  2. Proses dan  dokumen  pengadaan yang  jelas dan  terstandarisasi
  3. Informasi  pengadaan yang  tersedia secara  terbuka, mudah  diakses dan  dikomunikasikan  dengan jelas

Pentingnya transparansi

  1. Memberikan wawasan mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa
  2. Membentuk opini masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah  
  3. Meningkatkan minat masyarakat untuk berbisnis dengan pemerintah
  4. Menunjukkan bahwa pertimbangan yang adil diberikan kepada semua penawar yang memenuhi  syarat dan semua proses diikuti
  5. Mendorong pihak-pihak yang berminat untuk berpartisipasi pada tahap-tahap kunci dalam proses  pengadaan
  6. Memberikan kesempatan untuk meninjau dan memperbaiki tindakan pengadaan apabila terjadi  perselisihan
  7. Mengurangi risiko penipuan, korupsi atau salah urus dana publik
  8. Mendorong kompetisi dengan memberikan akses yang adil, sama, dan tepat waktu  
  9. Melindungi kepentingan keuangan
Bagaimana mendorong transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Metode untuk  mendorong  transparansi
  1. Bagaimana mendorong transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
  2. Menyediakan  informasi dan  dokumentasi  pengadaan yang  penting bagi  semua pihak yang  berminat
  3. Mengembangkan  dan menerapkan  proses  pengadaan yang  adil dan dapat  diterapkan  kembali
  4. Mendokumentasikan  semua tindakan dan  keputusan penting  yang diambil selama  proses pengadaan
  5. Menyediakan  dokumen untuk  diperiksa

Apakah ada pengecualian dalam penerapan  prinsip transparansi?


Dapatkah Anda memberi contoh alasan yang tepat berdasarkan  per-UU-an yang mengharuskan suatu informasi dijaga  kerahasiaannya?

Informasi Rahasia

Pembatasan harus diterapkan  dalam pengungkapan  informasi rahasia

Akibat membocorkan informasi rahasia antara lain

  • Membahayakan proses  pengadaan dan  mengancam reputasi  pemerintah
  • Pembatalan dan  penyusunan kembali  dokumen pengadaanGugatan hukum dari  pihak yang dirugikan

Contoh-contoh informasi rahasia

  •  Informasi tentang hak milik  atau struktur harga yang milik  perusahaan atau seseorang  yang berpartisipas dalam proses pengadaan
  •     Rahasia dagang 
  •     Anggota panel evaluasi pengadaan  
  •     Rencana pemilihan penyedia  barang/jasa 
  •     Rincian evaluasi teknis 
  •     Rincian evaluasi biaya atau  harga
Untuk Prinsip lainnya akan dilanjutkan pada tulisan berikutnya....

No comments:

Post a Comment

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu: a. PA; b. KPA; c. P...