Langsung ke konten utama

Mengenal Jenis Jaminan dalam PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018


Surat Jaminan adalah surat yang menyediakan perlindungan bagi Instansi Pemerintah bahwa penyedia akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak.
Surat jaminan dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan/Lembaga Penjaminan Simpanan. Khusus asuransi dan lembaga penjaminan wajib memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Ketentuan penggunaan surat jaminan/sertifikat dapat dilihat dibawah ini:
Ketentuan penggunaan surat jaminan/sertifikat garansi
No
Jenis Jaminan
Barang
Konstruksi
Jasa Lainnya
Konsultansi
1.
Jaminan Uang muka
2.
Jaminan Penawaran
-
-
-
3.
Jaminan Pelaksanaan
-
4.
Jaminan Pemeliharaan
-
-
5.
Jaminan Sanggah Banding
-
-
-
6.
Sertifikat Garansi
-
-
-


1.   Uang muka

Uang muka merupakan uang yang dapat diberikan kepada penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dan tercantum pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan dan wajib menyerahkan surat jaminan uang muka kepada PPK sebesar nilai uang muka yang diajukan
Ketentuan pembayaran uang muka sebagai berikut :
       1.   tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk Usaha Kecil;
       2.   paling paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha   
            non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;
       3.   paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun 
           Jamak.
Contoh perhitungan uang muka
Pekerjaan pembangunan gedung kampus politeknik dengan pagu anggaran Rp. 33 Milyar dengan nilai kontrak Rp. 30 milyar, maka uang muka yang boleh diberikan sebesar 20 % x nilai kontrak = 20 % x Rp. 15 milyar = Rp. 3 milyar.

2.   Jaminan Penawaran (khusus konstruksi)
Jaminan Penawaran diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS, khusus pekerjaan terintegrasi besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

Contoh perhitungan jaminan penawaran
Pada Paket pekerjaan diatas disyaratkan penyedia wajib menyerahkan jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS maka jaminan penawaran yang wajib dilampirkan adalah 2 % x Rp. 30 milyar = Rp. 600 juta.

3.   Jaminan sanggah banding (khusus konstruksi)
Jaminan Sanggah Banding dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS, khusus untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Contoh perhitungan jaminan sanggah banding Pada Paket pekerjaan diatas, apabila setelah penetapan pemenang salah satu peserta mengajukan sanggah dan tidak puas atas jawaban pokja pemilihan, kemudian mengajukan banding maka wajib menyerahkan jamiman sanggah sebesar 1 % dari nilai HPS yaitu 1 % x Rp. 30 milyar = Rp. 300 juta.

4.   Jaminan Pelaksanaan
Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang wajib diserahkan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna, Pengadaan Barang/Jasa melalui EPurchasing; atau Pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
1.   Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2.   Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai HPS.

Khusus Pekerjaan Terintegrasi adalah sebagai berikut :
1.   Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dari nilai pagu, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2.   Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai pagu, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai pagu anggaran.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaanBarang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama (Provisional Hand Over) Pekerjaan Konstruksi.

Contoh perhitungan jaminan pelaksanaan
Pada Paket pekerjaan diatas, nilai Penawaran pemenang Rp 30 milyar. Maka nilai jaminan pelaksanaan yang wajib diberikan sebelum penanda tanganan kontrak adalah 5 % x Rp. 50 milyar = Rp. 1,5 milyar.

5.   Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over), dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dengan Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak.

Contoh perhitungan jaminan pemeliharaan
Pada Paket pekerjaan diatas, dengan masa pelaksanaan kontrak seama 6 bulan dan selesai pada tanggal 1 desember 2017, maka sebelum PHO penyedia wajib menyerahkan jaminan penawaran senilai 5 % x nilai kontrak yaitu 5 % x Rp. 30 miliar = Rp. 1,5 miliar.

6.   Sertifikat Garansi
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Sesuai dengan ketetuan undang undang perlndungan konsumen masa garansi minimal 1 tahun sejak serah terima barang.

7.   Penyesuain Harga
Penyesuian harga diberlakukan hanya untuk kontrak tahun jamak dengan waktu pelaksanaan lebih dari 18 bulan, mulai diberlakukan pada bulan ke 13.

Komentar

  1. Menarik artikelnya. Mohon pencerahannya,"Jaminan sanggah banding (khusus konstruksi)
    Jaminan Sanggah Banding dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS..". Mohon referensinya, sebab pada Perpres 16/2018 & Per-LKPP 9/2018 kami tidak menemukan,"....dengan nilai diatas 10M...".Apakah artinya utk pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil tidak perlu jaminan sanggah banding? Dan bila pekerjaan kualifikasi kecil tetap memakai jaminan sanggah banding, bagaimana perlakuan jaminan tersebut jika sanggah banding dinyatakan benar? Tks.

    BalasHapus
  2. maaf saya keliru, didalam contoh perhitungan pada jaminan pelaksana terdapat 50miliyar. nilai tersebut adalah nilai HPS atau bukan?

    BalasHapus
  3. Apakah dalam Pepres Nomor 16 Tahun 2018 ditetapkan batasan minimal masa jamainan pemeliharaan pekerjeaan kontruksi dan semi kontruksi

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.