Tuesday, 3 July 2018

Mengenal Jenis Jaminan dalam PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018


Surat Jaminan adalah surat yang menyediakan perlindungan bagi Instansi Pemerintah bahwa penyedia akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak.
Surat jaminan dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan/Lembaga Penjaminan Simpanan. Khusus asuransi dan lembaga penjaminan wajib memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Ketentuan penggunaan surat jaminan/sertifikat dapat dilihat dibawah ini:
Ketentuan penggunaan surat jaminan/sertifikat garansi
No
Jenis Jaminan
Barang
Konstruksi
Jasa Lainnya
Konsultansi
1.
Jaminan Uang muka
2.
Jaminan Penawaran
-
-
-
3.
Jaminan Pelaksanaan
-
4.
Jaminan Pemeliharaan
-
-
5.
Jaminan Sanggah Banding
-
-
-
6.
Sertifikat Garansi
-
-
-


1.   Uang muka

Uang muka merupakan uang yang dapat diberikan kepada penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dan tercantum pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan dan wajib menyerahkan surat jaminan uang muka kepada PPK sebesar nilai uang muka yang diajukan
Ketentuan pembayaran uang muka sebagai berikut :
       1.   tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk Usaha Kecil;
       2.   paling paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha   
            non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;
       3.   paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun 
           Jamak.
Contoh perhitungan uang muka
Pekerjaan pembangunan gedung kampus politeknik dengan pagu anggaran Rp. 33 Milyar dengan nilai kontrak Rp. 30 milyar, maka uang muka yang boleh diberikan sebesar 20 % x nilai kontrak = 20 % x Rp. 15 milyar = Rp. 3 milyar.

2.   Jaminan Penawaran (khusus konstruksi)
Jaminan Penawaran diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS, khusus pekerjaan terintegrasi besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

Contoh perhitungan jaminan penawaran
Pada Paket pekerjaan diatas disyaratkan penyedia wajib menyerahkan jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS maka jaminan penawaran yang wajib dilampirkan adalah 2 % x Rp. 30 milyar = Rp. 600 juta.

3.   Jaminan sanggah banding (khusus konstruksi)
Jaminan Sanggah Banding dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS, khusus untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Contoh perhitungan jaminan sanggah banding Pada Paket pekerjaan diatas, apabila setelah penetapan pemenang salah satu peserta mengajukan sanggah dan tidak puas atas jawaban pokja pemilihan, kemudian mengajukan banding maka wajib menyerahkan jamiman sanggah sebesar 1 % dari nilai HPS yaitu 1 % x Rp. 30 milyar = Rp. 300 juta.

4.   Jaminan Pelaksanaan
Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang wajib diserahkan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna, Pengadaan Barang/Jasa melalui EPurchasing; atau Pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
1.   Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2.   Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai HPS.

Khusus Pekerjaan Terintegrasi adalah sebagai berikut :
1.   Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dari nilai pagu, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2.   Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai pagu, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai pagu anggaran.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaanBarang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama (Provisional Hand Over) Pekerjaan Konstruksi.

Contoh perhitungan jaminan pelaksanaan
Pada Paket pekerjaan diatas, nilai Penawaran pemenang Rp 30 milyar. Maka nilai jaminan pelaksanaan yang wajib diberikan sebelum penanda tanganan kontrak adalah 5 % x Rp. 50 milyar = Rp. 1,5 milyar.

5.   Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over), dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dengan Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak.

Contoh perhitungan jaminan pemeliharaan
Pada Paket pekerjaan diatas, dengan masa pelaksanaan kontrak seama 6 bulan dan selesai pada tanggal 1 desember 2017, maka sebelum PHO penyedia wajib menyerahkan jaminan penawaran senilai 5 % x nilai kontrak yaitu 5 % x Rp. 30 miliar = Rp. 1,5 miliar.

6.   Sertifikat Garansi
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Sesuai dengan ketetuan undang undang perlndungan konsumen masa garansi minimal 1 tahun sejak serah terima barang.

7.   Penyesuain Harga
Penyesuian harga diberlakukan hanya untuk kontrak tahun jamak dengan waktu pelaksanaan lebih dari 18 bulan, mulai diberlakukan pada bulan ke 13.

No comments:

Post a Comment

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu: a. PA; b. KPA; c. P...