Langsung ke konten utama

Swakelola berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018

Tipe Swakelola terdiri atas:
a.          tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
b.          tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
c.           tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan  oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
d.            tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.


Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

(1)                       Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
(2)                     Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
(3)                     Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Yang menetapkan penyelenggara swakelola
a.            tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
b.            tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
c.             tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; dan
d.            tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Tipe
Swakelola
Tim Persiapan
Tim Pengawas
Tim Pelaksana
Tipe I
Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran
Tipe II
Ditetapkan oleh PA/KPA
penanggung jawab anggaran
Ditetapkan oleh
K/L/PD

Tipe III

Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran
Ditetapkan oleh penanggung jawab Organisasi
Masyarakat

Tipe IV
Ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok
Masyarakat


Tahapan dalam Swakelola meliputi:
a.            perencanaan swakelola;
b.            persiapan swakelola;
c.             pelaksanaan swakelola;
d.            pengawasan swakelola; dan
e.            serah terima hasil pekerjaan

Persiapan Swakelola Tipe I
No.
Kegiatan
Para Pihak
Penyusun
Penetapan
1.
Penetapan sasaran
Tim Persiapan
PA/KPA
2.
Penetapan Penyelenggara
Swakelola
PPK
PA/KPA
3.
Rencana kegiatan
Tim Persiapan
PPK
4.
Jadwal pelaksanaan
Tim Persiapan
PPK
5.
Reviu spesifikasi teknis/KAK
Tim Persiapan
PPK
6.
Reviu RAB
Tim Persiapan
PPK

Persiapan Swakelola Tipe II
No
Kegiatan
Para
Pihak
Penyusun
Penetapan
1.
Penetapan sasaran
Tim Persiapan
PA/KPA
2.
Kesepakatan Kerja Sama PA/KPA dengan K/L/PD
lain Pelaksana Swakelola
PA/KPA penanggung jawab anggaran dan Pimpinan K/L/PD
lain Pelaksana Swakelola
3.
Penyelenggara swakelola:
-         Tim Persiapan dan Tim Pengawas


-         Tim Pelaksana



PPK
PA/KPA

penanggung jawab anggaran
penanggung jawab anggaran


K/L/PD lain

K/L/PD lain

Pelaksana
Pelaksana

Swakelola
Swakelola
4.
Rencana kegiatan
Tim Persiapan
PPK
5.
Jadwal pelaksanaan
Tim Persiapan
PPK
6.
Reviu Spesifikasi
teknis/KAK

Tim Persiapan

PPK
7.
Reviu RAB
Tim Persiapan
PPK
8.
Finalisasi dan
Penandatanganan Kontrak Swakelola

PPK dan Tim Pelaksana

Persiapan Swakelola Tipe III
No
Kegiatan
Para Pihak
Penyusun
Penetapan
1.
Penetapan sasaran
Tim Persiapan
PA/KPA
2.
Penyelenggara swakelola:
-     Tim Persiapan dan Tim Pengawas

PPK
penanggung jawab anggaran

PA/KPA
penanggung jawab anggaran
-     Tim Pelaksana
Ormas
Pimpinan Ormas
3.
Rencana kegiatan
Tim Persiapan
PPK
4.
Jadwal pelaksanaan
Tim Persiapan
PPK
5.
Reviu Spesifikasi
teknis/KAK

Tim Persiapan

PPK
6.
Reviu RAB
Tim Persiapan
PPK

7.
Finalisasi dan
Penandatanganan Kontrak Swakelola

PPK dan Pimpinan Ormas

Persiapan Swakelola Tipe IV
No
Kegiatan
Para Pihak
Penyusun
Penetapan
1.
Penetapan sasaran
PPK
PA/KPA


2.
Penyelenggara swakelola: Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas

Kelompok Masyarakat
Pimpinan Kelompok Masyarakat
3.
Rencana kegiatan
Tim Persiapan
PPK
4.
Jadwal pelaksanaan
Tim Persiapan
PPK
5.
Reviu Spesifikasi
teknis/KAK
Tim Persiapan
PPK
6.
Reviu RAB
Tim Persiapan
PPK

7.
Finalisasi dan
Penandatanganan Kontrak Swakelola
PPK dan Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

Pada tulisan berikutnya akan dilanjutkan untuk tahapan pelaksanaan dan pengawasan dalam pekerjaan swakelola.


Referensi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.