Sukri Almarosy

Evaluasi Teknis Pekerjaan Konstruksi Surat Sewa Alat Tidak Diakui Pemilik: Bolehkah Pokja Menggugurkan Penawaran? Klarifikasi bukan sekadar meminta peserta mengulang isi penawaran. Klarifikasi diperlukan untuk menguji apakah dokumen yang disampaikan benar-benar dapat membuktikan pemenuhan persyaratan. Apa akibatnya jika pemilik alat menyangkal perjanjian sewa, tidak mengakui tanda tangannya, alat telah dijual, dan pemilik bahkan tidak mengenal perusahaan penawar? Oleh Sukri, S.T., M.M. · Pembaruan hukum: 4 September 2026 Perlindungan publikasi: identitas, lokasi, waktu, nilai paket, nomor alat, spesifikasi rinci, dan pihak terkait disamarkan. Ilustrasi ini digunakan untuk pembelajaran dan tidak dimaksudkan untuk mengomentari atau memengaruhi proses pemilihan tertentu yang sedang berjalan. Jawaban singkat: penawaran pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis apabila excavator ditetapkan sebagai peralatan utama yang wajib di...

Verifikasi Kualifikasi Tender Cepat: Bolehkah Pokja Mewajibkan Tatap Muka dan Membatalkan Peserta yang Meminta Daring? Calon pemenang bersedia diverifikasi, tetapi meminta pelaksanaannya secara daring karena berdomisili jauh dari kantor Pokja. Apakah Pokja harus menerima permintaan tersebut? Jika peserta tetap tidak datang, bolehkah ia dianggap mengundurkan diri? Catatan: nama tempat dan beberapa keadaan dalam ilustrasi berikut bersifat fiktif. Ilustrasi disusun semata-mata untuk pembelajaran dan tidak menunjuk paket, instansi, atau pelaku usaha tertentu. Ilustrasi Kasus Pokja Pemilihan di Kota Nawasena, Provinsi Arutala , melaksanakan Tender Cepat. Calon pemenang dengan harga terendah berkedudukan di Kabupaten Arunika, Provinsi Mandalika . Pokja mengundang calon pemenang untuk mengikuti verifikasi kualifikasi secara tatap muka. Undangan disampaikan dua hari sebelum jadwal verifikasi. Calon pemenang tidak menolak diverifikasi, tetapi meminta agar proses ...

  How Indonesian Government Procurement Works: A Practical Guide for Local and Foreign Suppliers Updated 2026 Indonesia Procurement Guide How Indonesian Government Procurement Works: A Practical Guide for Local and Foreign Suppliers Indonesia does not use one single route for buying from suppliers. The route depends on the procurement category, estimated value, availability in the electronic catalogue, market conditions, and whether an exceptional circumstance is legally documented. Legal update: 4 September 2026. Indonesian method names are retained because they appear in procurement notices and documents. Short answer. Suppliers do not choose the method. The government procurement officials select and document it. For goods, construction works and other services, the main methods are E-purchasing , Pengadaan Langsung , Penunjukan Langsung , Tender Cepat , and Tender . For consulting services, the routes are E-purchasing , Penga...

Dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak semua pekerjaan diselesaikan sekaligus. Ada pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan pembayarannya juga dilakukan berdasarkan tahapan atau termin tertentu. Misalnya pembayaran kontrak diatur dalam tiga tahap: Termin I setelah prestasi pekerjaan mencapai 30%; Termin II setelah prestasi pekerjaan mencapai 60%; dan Termin III setelah pekerjaan mencapai 100%. Pertanyaannya: Apakah setiap kali dilakukan pembayaran termin harus dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST)? Ataukah BAST baru dibuat setelah seluruh pekerjaan selesai 100%? Pertanyaan ini penting karena dalam praktik masih sering terjadi penyamaan antara pembayaran prestasi pekerjaan dengan serah terima hasil pekerjaan . Padahal keduanya merupakan peristiwa kontraktual yang berbeda. Jawaban Singkat Tidak setiap pem...