“Jenjang lebih tinggi tidak otomatis menggugurkan, tetapi juga tidak otomatis memenuhi.”

 

Menawarkan SKK dengan Jenjang Lebih Tinggi, Apakah Menggugurkan Penawaran?

Kajian Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi: dari Persyaratan Dokumen Pemilihan sampai Evaluasi Penawaran

Dalam evaluasi Pekerjaan Konstruksi maupun Jasa Konsultansi Konstruksi terdapat pertanyaan yang sering menimbulkan perdebatan:

Dokumen Pemilihan meminta SKK Jenjang 7, tetapi penyedia menawarkan personel dengan SKK Jenjang 8. Apakah penawaran tersebut memenuhi, atau justru harus dinyatakan tidak memenuhi?

Persoalan ini tidak tepat dijawab hanya dengan logika angka.

“Jenjang 8 lebih tinggi daripada Jenjang 7, jadi pasti memenuhi.”

juga tidak tepat jika langsung dibalik menjadi:

“Yang diminta Jenjang 7, yang ditawarkan Jenjang 8, berarti pasti gugur.”

Jawaban yang lebih tepat adalah:

Jenjang lebih tinggi tidak otomatis menggugurkan, tetapi juga tidak otomatis memenuhi.

Evaluasi harus dimulai dari redaksi Dokumen Pemilihan/KAK, lalu diperiksa jabatan kerja, klasifikasi/subklasifikasi atau bidang kompetensi, jenjang SKK, pendidikan, pengalaman, serta persyaratan lain yang berdiri sendiri.

1. Jangan Mulai dari Angka 7, 8, atau 9

Kesalahan paling umum adalah memulai evaluasi dengan pertanyaan:

“Bukankah 8 lebih tinggi daripada 7?”

Padahal pertanyaan pertama seharusnya:

“Apa sebenarnya yang dipersyaratkan oleh Dokumen Pemilihan?”

Apakah dokumen mengatakan:

• minimal Jenjang 7;
• paling rendah Jenjang 7;
• Jenjang 7; atau
• Ahli Muda pada jabatan kerja tertentu, Jenjang 7?

Empat rumusan tersebut tidak selalu mempunyai konsekuensi evaluasi yang sama.

2. Posisi Dokumen Pemilihan

DOKUMEN PEMILIHAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dokumen Pemilihan merupakan dokumen yang memuat ketentuan dan informasi yang menjadi dasar pelaksanaan proses pemilihan Penyedia.

Evaluasi harus dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Ringkasan substansi ketentuan PBJ. Bukan kutipan verbatim.

Konsekuensinya, evaluator tidak boleh setelah penawaran masuk mengubah makna suatu persyaratan hanya karena menghadapi dokumen penawaran tertentu.

Prinsip penting: Pokja tidak semestinya mengubah persyaratan yang semula dirumuskan secara spesifik menjadi persyaratan minimum pada tahap evaluasi apabila perubahan makna tersebut tidak memiliki dasar dalam Dokumen Pemilihan, penjelasan, atau adendum yang berlaku sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

3. Tiga Rumusan yang Harus Dibedakan

Rumusan dalam Dokumen	Makna Awal	Konsekuensi Evaluasi
Minimal Jenjang 7	Jenjang 7 merupakan ambang paling rendah.	Jenjang di atasnya dapat dipertimbangkan memenuhi sepanjang jabatan kerja/kompetensi yang disyaratkan dan syarat lainnya sesuai.
Paling rendah Jenjang 7	Sama: Jenjang 7 merupakan batas minimum.	Tidak dibatasi hanya pada angka 7.
Jenjang 7	Dokumen menyebut angka tertentu tanpa kata minimum.	Harus dibaca bersama keseluruhan dokumen. Jangan otomatis mengubahnya menjadi “minimal Jenjang 7” saat evaluasi.
Ahli Muda ... Jenjang 7	Dokumen menyebut jabatan/kualifikasi dan jenjang secara spesifik.	Harus diuji sebagai persyaratan spesifik, kecuali dokumen secara jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah batas kompetensi minimum.

Inilah kunci artikel ini:

“Minimal Jenjang 7” tidak identik dengan “Ahli Muda ... Jenjang 7”.

4. Jenjang Lebih Tinggi Belum Tentu Jabatan Kerjanya Sama

SKK Konstruksi tidak boleh dibaca hanya melalui angka jenjang.

Evaluator harus memperhatikan antara lain:

• klasifikasi;
• subklasifikasi;
• jabatan kerja;
• kualifikasi;
• jenjang; dan
• kompetensi yang dibuktikan.

Karena itu logika berikut terlalu sederhana:

Jenjang 8 > Jenjang 7 = otomatis memenuhi.

Angka yang lebih tinggi tidak dapat menggantikan ketidaksesuaian jabatan kerja atau bidang kompetensi.

5. Simulasi I — Persyaratan Jelas Menggunakan Kata “Minimal”

DOKUMEN TENDER

Personel Keselamatan Konstruksi: 1 orang
SKK pada bidang/jabatan kerja yang dipersyaratkan
Kualifikasi: minimal Jenjang 7
Pengalaman: minimal 3 tahun

Penyedia menawarkan:

Nama: Ahmad
SKK pada bidang/jabatan kerja yang sesuai
Jenjang: 8
Pengalaman: 7 tahun

PADA PRINSIPNYA MEMENUHI

Karena Dokumen Pemilihan secara eksplisit menetapkan Jenjang 7 sebagai batas paling rendah, sepanjang SKK Jenjang 8 yang ditawarkan memang sesuai dengan jabatan kerja/kompetensi yang diminta dan seluruh persyaratan lainnya terpenuhi.

6. Simulasi II — Dokumen Meminta Secara Spesifik Ahli Muda Jenjang 7

DOKUMEN TENDER

Jabatan/kompetensi: Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
Jenjang: 7
Pendidikan: S1 yang relevan
Pengalaman: minimal 3 tahun

Penyedia menawarkan:

SKK: Ahli Madya Keselamatan Konstruksi
Jenjang: 8
Pendidikan: S1 Teknik Sipil
Pengalaman: 8 tahun

Kasus ini berbeda dari simulasi pertama.

Dokumen tidak mengatakan “minimal Jenjang 7”. Dokumen menyebut kualifikasi/jabatan dan jenjang secara spesifik.

Karena itu Pokja tidak seharusnya langsung berkata:

“Ahli Madya lebih tinggi daripada Ahli Muda, jadi otomatis diterima.”

Yang harus dilakukan adalah membaca keseluruhan Dokumen Pemilihan untuk menentukan apakah:

1. Jenjang 7 memang merupakan kualifikasi yang diminta secara spesifik; atau
2. dari keseluruhan dokumen jelas bahwa Jenjang 7 hanya merupakan standar kompetensi paling rendah.

Jika dokumen sejak awal menetapkan persyaratan secara spesifik, evaluator tidak boleh pada tahap evaluasi mengubahnya menjadi persyaratan minimum hanya untuk mengakomodasi penawaran yang masuk.

7. Jadi, Apakah Kasus Kedua Otomatis Gugur?

Tidak tepat pula membuat kesimpulan hanya dari satu baris tabel persyaratan tanpa membaca keseluruhan dokumen.

Pokja perlu memeriksa:

1. Bunyi persyaratan secara utuh
Apakah disebut “minimal”, “paling rendah”, “sekurang-kurangnya”, atau justru jabatan/jenjang tertentu?

↓

2. Jabatan kerja SKK
Apakah yang ditawarkan merupakan kompetensi yang memang berhubungan langsung dengan kebutuhan yang dipersyaratkan?

↓

3. Struktur skema sertifikasi
Apakah jenjang yang lebih tinggi merupakan tingkat kompetensi lanjutan yang relevan terhadap kebutuhan tersebut?

↓

4. Penjelasan dan adendum
Apakah sebelum batas akhir penawaran pernah dijelaskan bahwa jenjang lebih tinggi dapat diterima?

↓

5. Konsistensi evaluasi
Apakah interpretasi yang sama diterapkan kepada seluruh peserta?

8. Simulasi III — Jenjang Lebih Tinggi, tetapi Bidang Berbeda

DOKUMEN TENDER

SKK: Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Jenjang: 7

PENAWARAN

SKK: Ahli Madya Teknik Jalan
Jenjang: 8

TIDAK MEMENUHI

Jenjang 8 memang lebih tinggi secara angka, tetapi kompetensi/jabatan kerja yang ditawarkan berbeda dengan yang dipersyaratkan.

Masalahnya bukan angka 8. Masalahnya adalah ketidaksesuaian kompetensi.

9. Simulasi IV — Jenjang Sama, tetapi Bidang Berbeda

PERSYARATAN

Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
Jenjang 7

DITAWARKAN

Ahli Muda Teknik Jalan
Jenjang 7

TIDAK MEMENUHI

Kesamaan angka jenjang tidak dapat menggantikan persyaratan jabatan kerja atau bidang kompetensi.

10. Simulasi V — Jenjang Lebih Tinggi, tetapi Pengalaman Kurang

DOKUMEN TENDER

SKK: minimal Jenjang 7
Pengalaman: minimal 3 tahun

PENAWARAN

SKK: Jenjang 8
Pengalaman: hanya 2 tahun

TIDAK MEMENUHI

Jenjang 8 tidak dapat mengompensasi kekurangan pengalaman apabila pengalaman 3 tahun merupakan persyaratan tersendiri.

Persyaratan harus dibaca secara kumulatif.

Lebih tinggi pada satu unsur tidak menutup kekurangan pada unsur lain.

11. Simulasi VI — Jenjang Lebih Tinggi, tetapi Pendidikan Tidak Sesuai

PERSYARATAN

SKK minimal Jenjang 7
Pendidikan: S1 Teknik Sipil
Pengalaman: minimal 5 tahun

PENAWARAN

SKK: Jenjang 8
Pendidikan: tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
Pengalaman: 10 tahun

TIDAK OTOMATIS MEMENUHI

Jenjang yang lebih tinggi tidak menghapus kewajiban memenuhi persyaratan pendidikan apabila pendidikan dipersyaratkan secara sah dan terpisah dalam Dokumen Pemilihan.

12. Ringkasan Simulasi Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan	Penawaran	Kesimpulan Awal	Alasan
Minimal Jenjang 7, jabatan kerja A	Jenjang 7, jabatan kerja A	Memenuhi	Sepanjang persyaratan lain terpenuhi.
Minimal Jenjang 7, jabatan kerja A	Jenjang 8, kompetensi yang sesuai	Pada prinsipnya memenuhi	Angka 7 merupakan ambang minimum.
Minimal Jenjang 7, jabatan kerja A	Jenjang 9, kompetensi yang sesuai	Dapat memenuhi	Tetap periksa seluruh syarat lain.
Ahli Muda A, Jenjang 7 secara spesifik	Ahli Madya A, Jenjang 8	Perlu analisis dokumen	Jangan mengubah persyaratan spesifik menjadi persyaratan minimum pada tahap evaluasi.
Jenjang 7, jabatan kerja A	Jenjang 8, jabatan kerja B	Tidak memenuhi	Kompetensi berbeda.
Minimal Jenjang 7 + pengalaman 3 tahun	Jenjang 8 + pengalaman 2 tahun	Tidak memenuhi	Jenjang lebih tinggi tidak menggantikan kekurangan pengalaman.

13. Jasa Konsultansi Konstruksi Memerlukan Kehati-hatian Lebih Tinggi

Pada Jasa Konsultansi Konstruksi, masalah jenjang personel tidak hanya berkaitan dengan validitas sebuah SKK.

Persyaratan tenaga ahli biasanya merupakan satu kesatuan antara:

• posisi tenaga ahli;
• bidang/keahlian;
• SKK;
• jenjang/kualifikasi;
• pendidikan;
• pengalaman profesional;
• komposisi tim; dan
• dalam kondisi tertentu, biaya/remunerasi personel.

Karena itu, pada Jasa Konsultansi Konstruksi, penerimaan tenaga ahli Jenjang 8 sebagai pengganti tenaga ahli Jenjang 7 tidak cukup dianalisis hanya dengan kalimat “kompetensinya lebih tinggi”.

14. Contoh Struktur Persyaratan Tenaga Ahli Konsultan

ILUSTRASI STRUKTUR PERSYARATAN — BUKAN KUTIPAN NORMA

Posisi	Keahlian/SKK	Pendidikan	Jenjang	Pengalaman
Ahli K3 Konstruksi	Sesuai KAK	S1 relevan	7	Minimal 5 tahun

Ilustrasi cara membaca persyaratan tenaga ahli. Bukan kutipan verbatim dari regulasi.

Semua kolom tersebut harus dibaca bersama.

15. Simulasi Seleksi Konsultan

KAK/DOKUMEN SELEKSI

Posisi: Ahli Struktur
SKK: Ahli Muda pada jabatan kerja yang ditetapkan
Jenjang: 7
Pendidikan: S1 Teknik Sipil
Pengalaman: minimal 5 tahun

PENAWARAN

Posisi: Ahli Struktur
SKK: Ahli Madya pada rumpun kompetensi terkait
Jenjang: 8
Pendidikan: S1 Teknik Sipil
Pengalaman: 10 tahun

Dalam kasus ini Pokja tidak cukup membandingkan:

8 > 7.

Pokja harus menanyakan:

1. Apakah KAK menetapkan Ahli Muda Jenjang 7 sebagai persyaratan spesifik?
2. Apakah ada kata “minimal” atau “paling rendah”?
3. Apakah jabatan kerja yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan posisi?
4. Apakah struktur tim tetap sesuai?
5. Apakah penerimaan tenaga ahli yang berbeda jenjang konsisten dengan evaluasi biaya/personel bila aspek tersebut relevan?

16. Jenjang Lebih Tinggi pada Konsultan dan Struktur Biaya

Pada jasa konsultansi, tenaga ahli tidak hanya hadir sebagai dokumen kualifikasi. Personel menjadi bagian dari metodologi pelaksanaan, organisasi tim dan dalam kondisi tertentu berhubungan dengan biaya langsung personel.

Karena itu, “Jenjang 8 menggantikan Jenjang 7” harus diuji bukan hanya dari sisi hirarki kompetensi, tetapi juga konsistensinya dengan posisi, struktur tim, KAK, pengalaman, pendidikan dan penawaran biaya.

Ini salah satu perbedaan penting dengan cara membaca persyaratan personel pada Pekerjaan Konstruksi.

17. Bagaimana Jika Dokumen Tidak Menggunakan Kata “Minimal”?

Misalnya Dokumen Pemilihan hanya menulis:

Ahli Muda Keselamatan Konstruksi — Jenjang 7.

Lalu peserta menawarkan Ahli Madya Jenjang 8.

Pada kondisi ini terdapat risiko apabila evaluator setelah penawaran masuk berkata:

“Yang dimaksud sebenarnya Jenjang 7 atau lebih tinggi.”

Jika maksud tersebut tidak pernah dinyatakan dalam Dokumen Pemilihan, penjelasan atau adendum, Pokja perlu sangat berhati-hati agar tidak melakukan perubahan makna persyaratan setelah batas akhir penawaran.

Kriteria evaluasi harus sudah dapat diketahui peserta sebelum mereka menyusun dan memasukkan penawaran.

18. Mengapa Perubahan Makna Saat Evaluasi Bermasalah?

Misalnya terdapat dua peserta:

Peserta A
Membaca persyaratan “Ahli Muda Jenjang 7” secara literal, lalu menyediakan Ahli Muda Jenjang 7.

Peserta B
Tidak mempunyai Ahli Muda Jenjang 7, lalu menawarkan Ahli Madya Jenjang 8.

Jika setelah penawaran masuk Pokja mengubah interpretasi menjadi:

“Jenjang 7 atau lebih tinggi semuanya boleh,”

maka perlu diuji apakah interpretasi tersebut sebenarnya telah tersedia dan dapat diketahui sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Hal ini berkaitan dengan perlakuan yang konsisten, transparan dan adil kepada seluruh peserta.

19. Bolehkah Klarifikasi Dilakukan?

Klarifikasi dapat dipergunakan untuk memastikan informasi yang telah ada dalam dokumen penawaran sepanjang tidak digunakan untuk mengubah substansi penawaran.

Contohnya dapat berupa pemeriksaan:

• keabsahan SKK;
• nomor sertifikat;
• jabatan kerja;
• jenjang;
• status sertifikat;
• identitas personel; atau
• informasi yang memang sudah disampaikan dalam penawaran.

Tetapi klarifikasi bukan sarana untuk berkata:

“SKK Jenjang 8 tidak sesuai. Silakan diganti dengan personel Jenjang 7.”

Jika pergantian tersebut berarti mengganti substansi personel atau dokumen yang dinilai setelah batas akhir penawaran, hal itu berpotensi menjadi post-bidding.

20. “Lebih Tinggi” Tidak Sama dengan “Dapat Menggantikan Semua Persyaratan”

Dokumen dapat mensyaratkan secara kumulatif:

SKK minimal Jenjang 7
Pendidikan S1 tertentu
Pengalaman minimal 5 tahun
Kompetensi/jabatan kerja tertentu

Peserta menawarkan:

SKK Jenjang 9
Pendidikan sesuai
Pengalaman hanya 3 tahun

TIDAK MEMENUHI

Jenjang 9 tidak mempunyai fungsi untuk “menambah” dua tahun pengalaman yang kurang.

Demikian pula Jenjang 9 tidak dapat memperbaiki:

• bidang keahlian yang berbeda;
• jabatan kerja yang tidak sesuai;
• pendidikan yang tidak memenuhi; atau
• bukti pengalaman yang tidak tersedia.

21. Bagaimana Sebaiknya PPK Menyusun Persyaratan?

Artikel ini bukan hanya soal bagaimana Pokja mengevaluasi, tetapi juga bagaimana PPK menyusun kebutuhan.

Jika sebenarnya PPK ingin menerima SKK dengan tingkat yang sama atau lebih tinggi, hindari rumusan yang berpotensi ambigu seperti:

“Ahli Muda ... Jenjang 7.”

Jika sesuai dengan kebutuhan dan skema kompetensi yang berlaku, rumusan yang lebih terang dapat menggunakan konsep:

“kualifikasi/jenjang paling rendah ...”

atau:

“minimal Jenjang ...”

Namun perumusannya tetap harus memastikan bahwa jabatan kerja/kompetensi yang diterima memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknis paket.

22. Jika Memang Harus Jenjang Tertentu, Jelaskan Sejak Awal

Sebaliknya, apabila kebutuhan teknis benar-benar mengharuskan jabatan/kualifikasi tertentu secara spesifik, Dokumen Pemilihan sebaiknya merumuskannya dengan jelas.

Semakin spesifik persyaratan, semakin penting alasan teknisnya dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui peserta sejak awal.

Dengan cara demikian Pokja tidak perlu melakukan “penafsiran penyelamat” ketika evaluasi berlangsung.

23. Prinsip PBJ yang Menjadi Pengingat

PRINSIP PENGADAAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
BESERTA PERUBAHANNYA

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan prinsip antara lain:

efisien · efektif · transparan · terbuka · bersaing · adil · akuntabel

Ringkasan prinsip PBJ. Untuk kutipan resmi, lihat ketentuan Perpres PBJ yang berlaku.

Rumusan persyaratan yang ambigu berpotensi mengganggu transparansi dan konsistensi evaluasi.

24. Matriks Keputusan Praktis

Dokumen Meminta	Penawaran	Sikap Evaluasi	Penjelasan
Minimal Jenjang 7, kompetensi A	Jenjang 7, kompetensi A	Memenuhi	Dengan catatan syarat lainnya terpenuhi.
Minimal Jenjang 7, kompetensi A	Jenjang 8, kompetensi yang sesuai	Pada prinsipnya memenuhi	Jenjang 7 jelas ditetapkan sebagai ambang minimum.
Paling rendah Jenjang 7	Jenjang 9 yang sesuai	Dapat memenuhi	Tetap periksa seluruh persyaratan lain.
Ahli Muda A Jenjang 7 secara spesifik	Ahli Madya A Jenjang 8	Analisis dokumen secara utuh	Jangan otomatis mengubah persyaratan spesifik menjadi minimum.
Jenjang 7 kompetensi A	Jenjang 8 kompetensi B	Tidak memenuhi	Jenjang lebih tinggi tidak mengatasi perbedaan kompetensi.
Minimal Jenjang 7 + pengalaman 5 tahun	Jenjang 8 + pengalaman 3 tahun	Tidak memenuhi	Pengalaman merupakan syarat mandiri.
Minimal Jenjang 7 + pendidikan tertentu	Jenjang 9 tetapi pendidikan tidak sesuai	Tidak otomatis memenuhi	Jenjang lebih tinggi tidak menggantikan syarat pendidikan.

25. Rumus Evaluasi yang Lebih Aman

LANGKAH 1 — Baca kata-katanya
Apakah “minimal”, “paling rendah”, atau jenjang tertentu secara spesifik?

↓

LANGKAH 2 — Identifikasi jabatan kerja/kompetensi

↓

LANGKAH 3 — Periksa klasifikasi/subklasifikasi atau rumpun keahlian

↓

LANGKAH 4 — Periksa jenjang SKK

↓

LANGKAH 5 — Periksa pendidikan

↓

LANGKAH 6 — Periksa pengalaman

↓

LANGKAH 7 — Periksa keabsahan dan bukti sertifikasi

↓

LANGKAH 8 — Periksa penjelasan/adendum sebelum batas akhir penawaran

↓

LANGKAH 9 — Pastikan tafsir yang sama diterapkan kepada seluruh peserta

26. Contoh Redaksi Evaluasi — Jenjang Lebih Tinggi Diterima

“Dokumen Pemilihan mensyaratkan SKK pada kompetensi/jabatan kerja ... dengan kualifikasi paling rendah Jenjang 7. Personel yang ditawarkan memiliki SKK pada kompetensi yang sesuai dengan Jenjang 8. Karena Dokumen Pemilihan secara tegas menetapkan Jenjang 7 sebagai batas minimum serta persyaratan pendidikan, pengalaman dan dokumen pendukung lainnya telah terpenuhi, personel dinyatakan memenuhi persyaratan.”

27. Contoh Redaksi Evaluasi — Jenjang Lebih Tinggi tetapi Bidang Tidak Sesuai

“Dokumen Pemilihan mensyaratkan SKK pada kompetensi/jabatan kerja .... Personel yang ditawarkan memiliki SKK Jenjang 8, namun kompetensi/jabatan kerja pada sertifikat yang ditawarkan berbeda dengan yang dipersyaratkan. Jenjang yang lebih tinggi tidak menggantikan kewajiban kesesuaian kompetensi. Dengan demikian personel dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.”

28. Contoh Redaksi — Persyaratan Spesifik Jenjang 7

“Dokumen Pemilihan secara spesifik menetapkan jabatan/kualifikasi ... Jenjang 7 dan tidak merumuskannya sebagai persyaratan minimum. Evaluasi dilakukan berdasarkan redaksi Dokumen Pemilihan secara keseluruhan, skema kompetensi serta penjelasan/adendum yang telah menjadi bagian Dokumen Pemilihan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jenjang yang lebih tinggi tidak dinyatakan memenuhi semata-mata berdasarkan perbandingan angka jenjang.”

29. Kesimpulan

Pertama, menawarkan SKK dengan jenjang lebih tinggi tidak otomatis menggugurkan penawaran.

Kedua, jenjang lebih tinggi juga tidak otomatis memenuhi persyaratan.

Ketiga, apabila Dokumen Pemilihan dengan tegas menggunakan frasa “minimal Jenjang 7” atau “paling rendah Jenjang 7”, jenjang yang lebih tinggi pada kompetensi/jabatan kerja yang sesuai pada prinsipnya dapat memenuhi batas tersebut.

Keempat, rumusan “Ahli Muda ... Jenjang 7” tidak boleh otomatis diperlakukan sama dengan “minimal Jenjang 7”.

Kelima, apabila Dokumen Pemilihan menetapkan jabatan kerja dan jenjang secara spesifik, Pokja tidak semestinya mengubah persyaratan tersebut menjadi persyaratan minimum setelah penawaran masuk tanpa dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, angka jenjang hanyalah salah satu unsur. Jabatan kerja, kompetensi, pendidikan, pengalaman dan bukti sertifikasi tetap harus diperiksa.

Ketujuh, SKK dengan jenjang lebih tinggi tetapi pada bidang/jabatan kerja berbeda tidak otomatis memenuhi.

Kedelapan, jenjang lebih tinggi tidak dapat mengompensasi kekurangan pengalaman, pendidikan atau persyaratan mandiri lainnya.

Kesembilan, khusus Jasa Konsultansi Konstruksi, analisis juga harus memperhatikan posisi tenaga ahli, struktur tim, pengalaman profesional dan konsistensi penawaran biaya apabila relevan.

Kesepuluh, klarifikasi tidak boleh menjadi sarana untuk mengganti personel atau memperbaiki substansi penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

“Yang dievaluasi bukan apakah angka pada SKK lebih besar, tetapi apakah kompetensi yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang telah diketahui peserta sejak sebelum penawaran dimasukkan.”

30. Rekomendasi untuk PPK dan Pokja

Untuk PPK: apabila maksud kebutuhan adalah menerima tingkat yang sama atau lebih tinggi, nyatakan secara jelas dengan frasa seperti “minimal” atau “paling rendah”, sepanjang sesuai dengan skema kompetensi dan kebutuhan teknis.

Untuk Pokja: jangan menyempurnakan rumusan persyaratan yang ambigu setelah penawaran masuk. Evaluasilah berdasarkan Dokumen Pemilihan, penjelasan, adendum, dan ketentuan yang telah diketahui seluruh peserta sebelum batas akhir penawaran.

31. Dasar Hukum dan Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024.
3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan untuk Pekerjaan Konstruksi.
4. Ketentuan/model dokumen pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi yang berlaku.
5. Ketentuan Kementerian PUPR mengenai standar kompetensi, jabatan kerja, jenjang SKK Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.
6. KAK, LDP/LDK, Dokumen Pemilihan, penjelasan serta adendum paket yang bersangkutan.

Catatan: artikel ini menjelaskan metode membaca dan mengevaluasi persyaratan jenjang SKK. Kesimpulan terhadap suatu paket tertentu tetap harus menggunakan redaksi aktual Dokumen Pemilihan/KAK serta dokumen penawaran peserta. Kotak yang diberi label “ringkasan substansi” atau “ilustrasi” bukan kutipan verbatim regulasi.