Sukri Almarosy

Pengukuran Kinerja Pengadaan/Procurement Measurement Management (PMM) Dalam program modernisasi pengadaan yang dilakukan antara LKPP dengan MCA-I, dipaparkan panduan dan tatacara mengukur kinerja pengadaan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perlu terus dilakukan perbaikan, sehingga diperlukan alat untuk bisa melihat secara komprehenship apa permasalahan dan apa yang harus dilakukan. Dengan melakukan pengukuran maka akan menjadi acuan atau langkah untuk meningkatkan dari    sisi mana yang akan ditingkatkan. Adapun hal-hal yang diukur ada 4 area dengan 12 indikator. Contoh pengukuran yang dilakukan untuk proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten maros per Agustus 2018. Pengukuran ini melibatkan proses dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu – Jumlah Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dalam RUP dengan jadwal realisasi dari...

Menjadi sebuah realita bahwa para penyelenggara PBJP merasa tidak nyaman dan terusik serta was-was dalam menyelenggarakan PBJP akibat kerapkali aparat penegak hukum (baik oknum polisi dan/atau oknum kejaksaan) melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap penyelenggara yang tengah menyelenggarakan PBJP. Mereka beralasan bahwa adanya laporan dari pihak-pihak (masyarakat, LSM ataupun pihak yang terkait dalam PBJP) yang mengindikasikan adanya penyimpangan prosedur dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan PBJP. Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , sudah diatur mengenai mekanisme pengaduan masyarakat pada pasal 77: (1)     Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. (2)     Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. (3)     APIP sebagaimana dimaksud pada ayat ...

Draft Program Kerja IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG Rekan – rekan Alumnus SMP Negeri 20 Simbang. Ikatan Keluarga Smp Negeri 20 Simbang telah terbentuk, walaupun kepengurusannya masih baru dan memungkinkan untuk diubah. Setidaknya itu sudah merupakan kemajuan setelah dari beberapa kali pertemuan berakhir dengan ketidakpastian, tinggal beberapa langkah lagi untuk bisa bersama-sama bergerak.

Download File Selengkapnya: disini Pengisian Data Base : disini Draft AD/ART IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG ANGGARAN DASAR Mengingat, menimbang dan memutuskan: 1.        Masukan dari rekan rekan SMP Negeri 20 Simbang pada pertemuan berbagai media, supaya diadakan Ikatan Alumni SMP Negeri 20 Simbang. 2.       Dukungan dari para pendidik. 3.       Setelah sekian lama tidak pernah diadakan pertemuan / reuni. Pasal I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN 1.        Organisasi ini bernama: IKATAN ALUMNI SMP NEGERI 20 SIMBANG. 2.       Organisasi ini didirikan pada tanggal …………………. 3.       Organisasi ini berkedudukan di daerah Simbang, Kabupaten Maros.

Potensi permasalahan sengketa kontrak pengadaan dapat terjadi saat pemilihan maupun pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pengendali kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus benar-benar memahami dan menguasai berbagai potensi permasalahan kontrak supaya dapat terhindar dari terjadinya sengketa kontrak yang berakibat pada terlambatnya atau gagalnya pelaksanaan kontrak. PPK harus menguasai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah seperti penggunaan jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, denda keterlambatan yang dikenakan, pekerjaan tambah dan Contract Change Order (CCO), lingkup pekerjaan, uang muka dan pembayaran prestasi, daftar hitam, dan lain sebagainya.

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara.  Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti.   Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penindakan lembaga antirasuah itu diduga menangkap tangan Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara.  Belum diketahui secara pasti tangkap tangan terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terkait kasus apa. Pun soal uang yang diamankan dalam 'operasi senyap' tersebut belum diketahui pasti.  KPK belum memberikan keterangan resmi terkait OTT terhadap Panganol. Panganol...

Perubahan dari 139 Pasal menjadi 98 Pasal, perubahan istilah ULP dan LPSE menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi Harga Terendah, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sebagian kecil dari perubahan yang terjadi. Tentu saja perubahan ini perlu dipahami secepatnya karena akan berujung kepada permasalah hukum apbila tidak segera diterapkan. Sebagai bahan referensi ini adalah Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018