Langsung ke konten utama

Materi Terbaru

PILKADA SERENTAK : BAGAIMANA AGAR ARAH PEMBANGUNAN FISIK LEBIH TERARAH?

     Tahun ini adalah pertama kalinya diadakan pemilukada serentak di seluruh Indonesia. Kepala daerah terpilih sering kali melihat pembangunan infrastruktur sebagai alat utama untuk memenuhi janji kampanye, membuktikan kinerja mereka, dan merespons kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah, serta tekanan untuk menampilkan hasil nyata dalam waktu singkat, mendorong kepala daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih terarah. Namun, tantangan tetap ada, seperti keseimbangan antara pembangunan jangka pendek dan berkelanjutan, serta kemampuan kepala daerah untuk mengelola anggaran secara efektif dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan legislatif lokal.     Bagaimanan agar  kepala daerah terpilih untuk pembangunan infrastruktur yang lebih terarah bisa dijelaskan melalui beberapa aspek berikut: 1. Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Pembangunan Infrastruktur Sebagai Janji Kampanye: Dalam setiap pemilihan,...

PEMBAHASAN TRY OUT PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 1

1. Salah satu tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut merupakan gambaran aktivitas dalam segmen rantai pasok .... A. Hulu B. Internal C. Hilir D. Eksternal Ulasan Jawaban: Alasan jawaban benar: Aktivitas utama dalam aktivitas hulu (upstream supply chain) adalah proses perencanaan, serta pencarian pemasok dan pengadaan barang/jasa Alasan jawaban salah: Pilihan jawaban (B) salah karena rantai pasok internal, aktivitas utama adalah manajemen produksi, penyimpanan dan pengendalian persediaan, serta manajemen pengendalian mutu. Aktivitas di rantai pasok ini lebih tepat adalah pelaksanaan kontrak Pilihan jawaban (C) salah karena rantai pasok hilir, Aktivitas utama adalah pada proses transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan purna jual. Pilihan jawaban (D) salah karena dalam MRP tidak terdapat rantai pasok ekternal

Dzikir Pagi bagi Seorang Muslim

 ⏰ REMINDER ┏💥🌈━━━━━━━━━┓                 DZIKIR  PAGI ┗━━━━━━━━━💥🌈┛ 📚📖 *Ta'awudz* Dibaca 1x أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ A'uudzu billaahi minasy-syaithoonir-rojiim. “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.” ➡ *1.MEMBACA AYAT KURSI 1X* اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ “Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa iz...

STRUKTUR DALAM JABATAN PROYEK

Didalam pelaksanaan proyek beberapa jabatan dan jobdesk pekerjaan jika akan bekerja di kontraktor seperti bagan struktur dibawah ini : adapun struktur jabatan dalam pelaksanaan proyek sebagai berikut : 1.        Project Manager (PM)   Project Manajer memastikan semua divisi berjalan sesuai fungsinya, dan merupakan yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran proyek baik pelaksanaan maupun administrasi. Biasanya jabatan ini bertanggung jawab terhadap proyek dan yang tertinggi dalam struktur proyek. 2.        Site Manager  (SM)  : Site manajer bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan proyek, mengintruksikan para team projectnya untuk menyelesaikan proyek. 3.        Site Enginner (SE)  : site engginer bertanggung jawab atas perencaan proyek dari visual menuju aktual, artinya menjabarkan shopdrawing (gambar kerja) untuk kemudian direalisasikan dengan kondisi dilapangan, d...

REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN ATAU KLARIFIKASI DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN?

 "~REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN ATAU KLARIFIKASI DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN?~" Yang perlu dipahami bersama mengapa dalam PBJP dipisahkan atau dibuat beberapa pihak. Ada PA/KPA, PPK, Pokmil/PP dan bahkan dahulu ada Pj/PPHP? Agar cek dan balance dalam penyusunan dokumen PBJ.  Nah bagaimana bentuk atau model C&B diantaranya adalah reviu. Disini sering keliru oleh Pokja adalah dia tidak melakukan reviu tetapi wawancara atau klarifikasi tanpa sebelumnya dipelajari dulu DPP dari PPK. Kenapa hal ini terjadi? Karena Pokja sudah punya format pertanyaan yang universal berlaku untuk semua paket sejenis. Contoh yg dianggap agak LUCU. Apakah Paket saudara sudha diumumkan di SIRUP, Apakah ada dalam dokumen anggaran, apakah tidak melewati PAGU dll? Kalau ini ditanyain DPP dan lampiran2nya yg ada diapain? Gak buka?. Terus gimana Reviu yang ideal itu? Kembali ke konsep mengapa ada pemisahan para pihak. Jadi seharusnya pokja membuat poin2 yg mau dipastikan sudah lengkap dan sesuai di...

PERISTIWA KOMPENSASI - Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tanpa Denda

  PERISTIWA KOMPENSASI   “Pemberian Perpanjangan Masa Pelaksanaan Akibat Peristiwa Kompensasi”     Terlambat Penyelesaikan Pekerjaan, Tetapi Kok Tidak di Denda? Apa bisa. Simak penjelasan berilkut: Akhir tahun untuk proyek single year adalah waktu yang sangat kritis bagi kontrak yang prestasinya belum 100%. Hal yang umum dikenal apabila penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan adalah diberikan denda 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak sebelum PPN atau dari bagian kontrak yang belum diselesaikan. Padahal tidak semua keterlambatan itu pasti dikenakan denda. Pada kesempatan ini maka penulis mencoba mengulas salah satu keterlambatan yang tidak dikenakan denda yaitu Peristiwa Kompensasi . Ada banyak penyebab kontrak terlambat untuk selesai. Ada penyebabnya adalah Keadaan Kahar, Peristiwa Kompensasi, adanya penambahan pekerjaan baru dan lain-lain. Diantara contoh-contoh yang masuk kategori Peristiwa Kompensasi adalah:  Pejabat yang berwenang untuk mena...

ADMINISTRASI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

  Sebagai Pejabat yang bertugas sebagai PPK maka ada beberapa tugas yang diamanakah dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, khususnya terkait dengan pengelolaan kontrak sebagaimana dalam pasal 11: menetapkan rancangan kontrak; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengendalikan Kontrak; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; Pada tulisan ini akan membahas terkait pengendalian kontrak untuk pekerjaan konstruksi. Pengendalian Kontrak merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sebelum dokumen kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai selesainya seluruh rangkaian pelaksanaan pengadaan. Pengendalian adalah proses pengawasan disertai proses tindak lanjut manakala te...

Mulai Belajar Hari Ini

Pengetahuan yang tepat membuat kita bekerja lebih tenang dan profesional.

Jelajahi Rumah Belajar ASN