Sukri Almarosy

Panduan Praktis Menyusun KAK Jasa Konsultansi Konstruksi 2026 Update terakhir: 29 Agustus 2026 Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah dokumen yang menerjemahkan kebutuhan organisasi menjadi pekerjaan yang dapat dipahami, dihitung, ditawarkan, dilaksanakan, diperiksa, dan diterima. KAK yang baik tidak berhenti pada daftar kolom. Setiap unsur harus terhubung dengan keluaran, aktivitas, jadwal, personel, HPS, jenis kontrak, pembayaran, dan pengendalian pekerjaan. Prinsip utama: jika suatu kebutuhan tidak dijelaskan dalam KAK, kebutuhan tersebut akan sulit dihitung dalam HPS, diminta dalam penawaran, diwajibkan dalam kontrak, dan dinilai pada saat serah terima. Daftar Isi Dasar hukum dan rujukan terbaru Fungsi KAK Dua belas langkah menyusun KAK Struktur KAK yang mudah diterapkan Menyusun keluaran dan kriteria penerimaan Menentukan kebutuhan personel Menyusun jadwal dan laporan Hubungan KAK, HPS, dan kontrak Matriks KAK kontrak lumsum dan waktu penugasan Contoh pengisian ri...

Asosiasi Vendor Indonesia, merupakan wadah para Profesional dan Para Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, dalam rangka Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, memaksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), pemberdayaan serta keterlibatan UMK , melaksanakan berbagai kajian serta menciptakan inovasi, untuk mewujudkan pengadaan Barang/Jasa yang berkualitas dan akuntabel. Asosiasi Vendor Indonesia juga Mendorong dan Mengedukasi UMK untuk masuk Ke Katalog Pemerintah melalui e-market place dan Toko Daring Pemerintah Wadah pengembangan bagi seluruh vendor pengadaan barang dan jasa, untuk lebih lengkapnya pada website https://vendor-indonesia.id/ Pengurus  Asosiasi Vendor Indonesia : SK Mari bersama Mewujudkkan Penyedia Yang Profesional Belum Memahami Regulasi Pengadaan Belum memahami Prosedur menjadi Penyedia dalam Katalog, Market place, Toko Daring Pemerintah Belum memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Belum mengetahui prosedur mengikuti Tender/Selek...

Panduan Menyusun HPS Jasa Konsultansi Konstruksi 2026 untuk Pemula Update terakhir: 29 Agustus 2026 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Konstruksi harus disusun secara keahlian dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS bukan sekadar hasil mengalikan tarif tenaga ahli dengan lama penugasan. Penyusunannya harus dimulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), keluaran yang dibutuhkan, aktivitas, jadwal, susunan personel, biaya pendukung, jenis kontrak, kondisi lokasi, dan sumber harga yang masih berlaku. Penting: Dalam Jasa Konsultansi, HPS digunakan terutama untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. HPS bukan batas tertinggi penawaran yang sah sebagaimana pada Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya. Pengadaan Jasa Konsultansi juga tidak memerlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Daftar Isi Dasar hukum dan rujukan terbaru Kedudukan dan fungsi HPS Hal yan...