Sukri Almarosy

Selamat datang di https://www.sukrialmarosy.com pada label   Pelatihan PBJP, ULP/UKPBJ dan Peraturan Pengadaan Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Anda atas kunjungannya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita untuk bisa berbagi ilmu yang benar dan bermanfaat. Insya Allah Bagi yang bertugas atau yang pernah bertugas sebagai Pokja Pemilihan, maka akan ada kesamaan pemikiran bahwa menjadi Pokja Pemilihan itu memiliki banyak tantangan, baik itu tantangan internal maupun eksternal. Untuk itu maka bagi PNS yang baru terjun sebagai Pokja Pemilihan, semoga tulisan ini bisa sedikit membantu terkait seperti apa dan bagaimana menjadi Pokja Pemilihan terkhusus masih tahap persiapan pemilihan. Tahapan ini sangat krusial karena menjadi titik perpindahan tahapan pengadaan barang/jasa dari PPK ke Pokja Pemilihan, merupakan dasar untuk tahapan berikutnya (input). Dari Dokumen Persiapan Pengadaan yang ditetapkan oleh PPK (input) menjadi Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemili...

Latihan Soal-Soal  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Formasi CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Sumber Daya ManusiaPengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a.      Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa; b.      Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PengadaanBarang/Jasa; dan c.      Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/ Jasa.   Untuk Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : a.      Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan b.      Personel Lainnya. Untuk pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada 31 Desember...

Ada 3 (tiga) hal pertimbangan sehingga lahir Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, Bahwa perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan; Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Bara...

Untuk menjadi PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan diperlukan sertifikat PBJP tingkat dasar. Tingkat kelulusan sangat kecil berkisar 30% - 60%. Bahkan ada kelas yang lulus hanya 1 atau 2 orang. Aturan terbaru yang dipakai Ujian Sertifikasi PBJ tingkat dasar adalah Perpres 16 Tahun 2018 yang lebih simple dengan sedikit jumlah pasalnya, hanya mengatur yang bersifat umum. Adapun teknis dan detailnya diturunkan dalam peraturan turunan Perpres yaitu Peraturan Kepala Lembaga dan/atau Peraturan Menteri Teknis terkait. Diklat PBJP dasar dikenal dengan istilah blended e-learning yaitu perpaduan belajar online (e-learning) dengan menggunakan website yang disediakan LKPP https://elarning.lkpp.go.id yang user dan passwordnya akan dibagikan oleh  pengelola kelas, kemudian dilanjutkan pertemuan klasikal (tatap muka). E-learning dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja. Dimulai dengan Building Learning comitmen yang menghasilkan lembar komitmen dari peserta dan dilanjutkan Pretest sampai Posttest. ...

Kumpulan Materi pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan dipelajai untuk persiapan ujian. 1.  Materi 1 Ketentuan Umum 2.  Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ 3.  Materi 3 Pelaku PBJ 4.  Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan 5.  Materi 5  Perencanaan PBJ 6.  Materi 6 Persiapan PBJ 7.  Materi 7 Pelaksanaan Swakelola 8.  Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia 9.  Materi 9 Pengadaan Khusus Ketentuan Ujian: No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai 1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50 2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165 3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40 Jumlah 90 255 *Passing grade 167  Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.