Sukri Almarosy

Keadaan darurat tidak boleh kalah cepat oleh administrasi. Namun, bergerak cepat juga tidak berarti mengabaikan dasar kewenangan, anggaran, kewajaran harga, pengawasan, dan jejak dokumen. Sebuah pertanyaan yang sangat penting diajukan oleh salah seorang pengelola pengadaan: apakah pengadaan barang/jasa saat keadaan darurat memerlukan surat edaran bupati? Lalu, bagaimana prosesnya apabila anggaran belum tersedia dalam DPA sehingga paket belum dapat diumumkan dalam SiRUP? Pertanyaan ini semakin relevan karena Indonesia menghadapi ancaman musiman yang berulang. Musim kemarau sering disertai kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan, sedangkan musim hujan sering membawa banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin puting beliung. Apakah kejadian yang berulang setiap tahun masih dapat disebut keadaan darurat? Jawabannya: dapat, tetapi musimnya sendiri tidak otomatis menjadi dasar pengadaan darurat. Jawaban singkatnya: surat edaran bupati bukan sya...

Harga Benih Lebih Murah: Sisa Dana Swakelola Tipe IV Boleh Tambah Volume atau Harus Disetor? Dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV, harga barang yang dibutuhkan kadang lebih murah daripada harga yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah selisih tersebut boleh digunakan untuk menambah volume atau harus disetor kembali ke kas daerah? Mari kita bahas melalui contoh pengadaan benih cabai. Gambaran kasus Suatu kegiatan Swakelola Tipe IV memiliki kondisi sebagai berikut: Uraian Rencana awal Nilai dalam DPA Rp1.000.000 Nilai Kontrak Swakelola Rp1.000.000 Volume benih cabai 10 pack Harga perkiraan per pack Rp100.000 Perkiraan total Rp1.000.000 Pada saat pelaksanaan, benih cabai dengan spesifikasi yang sama ternyata dapat diperoleh dengan harga Rp80.000 per pack. Dengan demikian, pembelian 10 pack hanya membutuhkan biaya: 10 pack × Rp80.000 = Rp800.000 Terdapat selisih sebesar: Rp1.000.000 − Rp800.000 = Rp200.000 Pertanyaannya,...

Swakelola sering dipahami secara keliru sebagai pengadaan yang lebih sederhana karena tidak melalui tender. Akibatnya, kegiatan langsung berjalan hanya dengan berbekal DPA, surat keputusan tim, dan beberapa bukti belanja. Ketika diperiksa, barulah muncul pertanyaan: mengapa kegiatan ini diswakelolakan, siapa yang berwenang melaksanakan, bagaimana RAB disusun, siapa yang mengawasi, dan di mana bukti serah terimanya? Padahal, Swakelola tetap merupakan cara memperoleh barang/jasa pemerintah. Prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan dan berakhir setelah hasil pekerjaan diperiksa, diserahterimakan, dilaporkan, serta ditatausahakan. Perbedaannya dengan pengadaan melalui penyedia terletak pada siapa yang mengerjakan , bukan pada boleh atau tidaknya administrasi diabaikan. Artikel ini menyajikan alur dan checklist praktis untuk seluruh tipe Swakelola agar PPK, PA/KPA, PPTK, Penyelenggara Swakelola, Ormas, Kelompok Masyarakat, bendahara, dan pengawas mempunyai peta kerja yang sama. D...