(SYARAT POKJA) PERSYARATAN KE LIMA: MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi bagi seorang PNS untuk terlibat langsung didalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Perpes 54/2010 beserta perubahannya, yang wajib memiliki sertifikat didalam proses pengadaan barang dan jasa adalah, PPK, ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan, PPHP. Menurut data LKPP, yang telah memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa sekitar 237.000-an orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta di luar negeri. Jika diambil rata-rata setiap kabupaten/kota plus instansi dan departeman maka ada sekitar 395-an orang yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Jika setiap kabupaten/kota memiliki 10 ULP maka setiap ULP terdapat sekitar 19 orang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Sungguh suatu angka yang sudah lebih dari cukup.

Begitu “penting”-nya memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa hingga terkadang walau sudah 4,5 bahkan mungkin sudah 6 kali gagal mengikuti ujian sertifikat namun tidak mengurangi niat untuk mendapatkannya.  Ada daya tarik tersendiri tentang selembar kertas yang bernama “Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa”.

Di dalam Perka Nomor Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 25, Pemegang Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa berhak untuk :

1.      ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

2.      ditetapkan sebagai Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dan/atau Pejabat Pengadaan;

3.      ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; dan/atau

4.      melaksanakan kegiatan lain di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

Mungkin karena daya tarik dan ruang yang begitu menantang, sehingga membuat hampir sebagian besar berusaha mendapatkannya.