Langsung ke konten utama

(SYARAT POKJA): SYARAT PERTAMA: MEMILIKI INTEGRITAS, DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Integritas
Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 17 Ayat (1) Huruf a, Pokja harus memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Menjadi Pengelola Pokja bukanlah hal yang membanggakan dan menyenankan bagi sebagian ASN. Berbagai pengalaman manis dan pahit ketika seorang ASN menjalani tugas sebagai Pokja. Mulai dari kesejahteraan yang tak sebanding dengan besarnya beban dan risiko pekerjaan, menjadi incaran dari para LSM nakal dan Wartawan tanpa koran sampai dengan kuatnya arus intervensi dari pihak-pihak tertentu.
Integritas dapat diartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan prinsip yang telah diatur. Integritas juga mengandung arti kejujuran. Dalam Pengadaan Barang/Jasa integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dimiliki oleh Pokja ULP. Perwujudan dari integritas dituangkan dalam Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh Pokja.
Integritas seseorang seringkali goyah akibat adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Intervensi sering diartikan sebagai tindakan campur tangan. Bentuk intervensi yang sering terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa adalah adanya perintah atau tekanan untuk memenangkan Penyedia tertentu. Istilah yang umumnya digunakan adalah “arahan/titipan” yang dibalut dengan kata “Kebijakan”.
Semua pihak yang terlibat seakan dipaksa untuk mengamankan kebijakan tersebut. Melawan kebijakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal. Akibatnya bagi seorang ASN bisa saja dipindahtugaskan (mutasi) bahkan dibebastugaskan (non job). Loyalitas seringkali disalahtafsirkan sebagai sikap sesorang yang harus tunduk dan mengikuti apapun perintah atasan termasuk menabrak aturan sekalipun.
Perintah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan wajib hukumnya untuk tidak diikuti. Hanyalah orang-orang berintegritas yang punya keberanian untuk “melawan” kebijakan yang salah tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Integritas salah satu faktor utama yang dapat menafikan intervensi.
Tahap Pemilihan Penyedia (tender) merupakan tahap yang arus intervensi sangat kuat. Proses pemilihan Penyedia seringkali dianggap hanyalah formalitas. Pemenang tender sebenarnya sudah ada sejak awal. Segala prosedur yang dijalankan hanyalah upaya untuk menggugurkan kewajiban saja. Pokja “dipaksa” memutar otak untuk memenangkan “titipan/arahan” dengan segala cara. Pengaturan dalam proses pemilihan Penyediapun dilakukan. Indikasi adanya pengaturan tersebut sebenarnya mudah dikenali.
Faktanya, intervensi yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat ini bukan hanya terjadi pada tahapan Pemilihan Penyedia lelang saja. Dari hulu hingga hilir seakan tak pernah luput dari intervensi. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan barang/jasa itu ada.
Beberapa contoh adanya indikasi pengaturan dalam proses pemilihan Penyedia antara lain: jadwal pelelangan berpola minimal khususnya jadwal pemasukan penawaran, hasil persentase koreksi aritmatik baik kenaikan ataupun penurunan seragam, persyaratan dalam dokumen pemilihan tidak sesuai kententuan dan mengada-ada dengan tujuan mempersempit peluang Penyedia yang lain, Penyedia yang dimenangkan cenderung memiliki nilai penawaran mendekati nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan peringkat dibawah, bergampangan dalam menggugurkan walaupun tidak substansial, dan masih banyak lagi indikasi lainnya.
Di Republik ini masih banyak orang benar dan punya integritas. Namun tidak sedikit orang benar yang berada di tempat, waktu, dan sistem yang salah akhirnya bermasalah karena tidak mampu mempertahankan kekokohan integitasnya, tidak jarang mereka seringkali terpinggirkan atau tersingkirkan hanya karena kuatnya arus intervensi. Harga sebuah integritas memang tidaklah murah, sehingga hanya orang-orang yang bukan murahan yang mampu mempertahankan kekokohan integritasnya. Kita berharap semoga ke depannya semakin banyak orang baik yang mengisi birokrasi di Republik ini.

Disiplin dan Tanggung Jawab dalam melaksanakan tugas merupakan juga syarat pertama yang harus dipenuhi sebagai pokja. Tidak jarang kita lihat pada LPSE-LPSE jadwal pelelangan sering kali berubah-ubah sampai lebih dari 3 (tiga) kali. Secara aturan tidak ada pelarangan terkait dengan perubahan jadwal sepanjang dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi jika pokja sangat mudah merubah jadwal sampai berkali-kali ini merupakan indikasi pokja yang tidak disiplin dengan jadwal yang telah disusun. Terkadang juga beberapa penyedia mengeluh pada saat pembuktian kualifikasi dimana mereka telah datang sesuai waktu undangan namun pokja terkait tidak ada di tempat atau pokjanya terlambat. Ada juga beberapa keluhan dari PPK terkait dokumen hasil pemilihan penyedia terlambat diserahkan. Berbagai keterlambatan ini sangat mempengaruhi siklus dan waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang erat kaitannya dengan prinsip efektif dan efesien dari sisi waktu. Maka apakah kita yang telah jadi pokja telah disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Apakah kita yang akan bergabung sudah siap untuk disiplin dan bertanggung jawab. Jika ada belum bisa fokus, masih sering lalai dari jadwal yang telah disusun itu berarti kita tidaklah memenuhi syarat menjadi pokja.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…