Langsung ke konten utama

(SYARAT POKJA) : PERSYARATAN KETIGA: MEMAHAMI JENIS PEKERJAAN TERTENTU YANG MENJADI TUGAS POKJA

Persyaratan ketiga yang harus dimiliki oleh Pokja adalah memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokja. Hal ini penting untuk dipastikan oleh para pokja karena ketika terkait dengan permasalahan hukum maka yang paling pertama yang akan dipertanyakan adalah tugas pokja.
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan (Pasal 17 ayat 2 Perpres No. 4 Tahun 2015) , meliputi :
1.      Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
2.      Menetapkan dokumen pengadaan ;
3.      Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran (hal ini tidak diperlukan dalam e-tendering baca----> "pasal 109 ayat 7 huruf a") ;
4.      Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman resmi dan LPSE ;
5.      Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
6.      Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
7.      Menjawab sanggahan ;
8.      Menetapkan Penyedia (Pemenang Lelang) :
-          Untuk Pelelangan atau Penunjukkan langsung Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milia rupiah) , atau
-          Untuk Seleksi atau Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
9.      Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
10.  Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Barang/Jasa ;
11.  Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.
Dalam Perka LKPP nomor 2 tahun 2015 pasal 12 ruang lingkup tugas Pokja meliputi:
1.      melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
2.      mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
3.      menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
4.      melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
5.      mengusulkan penetapan pemenang kepada PA:
a.      pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
b.      pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
6.      menetapkan pemenang untuk:
a.      Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah); atau
b.      Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7.      menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;
8.      membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
9.      memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan danpelanggaran lainnya; dan
10.  mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…