Langsung ke konten utama

Panduan Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia bagi Pokja ( Jadwal Lelang )

Dengan adanya program modernisasi pengadaan diantaranya program ULP sebagai pusat unggulan (CoE) yang mana ULP bukan lagi hanya sekedar melakukan lelang, tetapi juga memberikan pembinaan serta pengelolaan informasi PBJP. Terkait hal ini maka ULP dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Untuk mencapai ULP sebagai CoE maka harus memenuhi beberapa kriteria yaitu dari segi kelembagaan harus permanen, dari SDM harus penuh waktu tidak lagi mengenal istilah adhock baik kelembagaan maupun SDM. Kondisi membuat perekrutan besar-besaran disetiap daerah untuk mengisi sebagai Kelompok Kerja (Pokja ULP). Karena keterbatasan SDM yang maka yang baru bersertifikat ataupun yang belum pernah menjadi pokja mendapat kesempatan untuk memenuhi kuota SDM permanen tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah SDM yang baru direktut ini sudah siap? Tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini dengan tidak tinggal diam melihat begitu saja tetapi ikut andil dan berperan serta dan aktif untuk membuat SDM yang baru ini siap.

Untuk menjadi Kelompok Kerja (Pokja ULP) ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Pada tulisan kali akan fokus pada Tata Cara Menyusun Jadwal Pelelangan. Secara singkat untuk pemula maka sebaiknya dalam menyusun jadwal jangan langsung pada aplikasi SPSE tetapi membuat kertas kerja.

Tahapan menyusun jadwal yang secara sederhana:
Sebelum menyusun jadwal Pokja harus menentukan metode pemilihan penyedia berdasarkan jenis paket yang akan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan. Sebagai panduan dapat melihat tabel berikut:

Setelah ditentukan jenisnya maka ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka Excel



2. Mencari paket lelang di LPSE
Dapat dilakukan di LPSE mana saja sesuai dengan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan.



Klik pada tulisan yang dilingkari sehingga muncul tahapan jadwal

Tahapan jadwal ini di copas pada lembar kerja excel dengan menggunakan Paste Special (Text). Kemudian menyesuikan dengan kebutuhan yaitu menambahkan kolom Nomor dan menghapus kolom History.

3. Mulai Menyusun Jadwal
untuk menyusun jadwal harus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan merujuk pada perka LKPP nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering. Untuk memudahkan melihatnya sebaiknya pasal pasal terkait di crop untuk dipindahkan pada worksheet excel dimana form jadwal telah disusun.

4. Mengisi Jadwal pada kolom "Mulai" dan "Sampai"
Demikian tutorial atau panduan menyusun jadwal pemilihan penyedia bagi pemula. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Untuk rangkuman penyusunan jadwal dapat dilihat ditabel berikut:


Tulisan ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam menyusun jadwal sewaktu baru bergabung menjadi pokja. Selamat mencoba

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…