Langsung ke konten utama

Apakah dalam Pekerjaan Konstruksi Penyedia Harus Memberikan Jaminan Pemeliharaan?

Terkait pertanyaan teman-teman dari keuangan bahwa untuk pekerjaan kontstruksi harus memiliki jaminan pemeliharan.

Untuk membahas hal ini kita lihat kembali Perpres 54/2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban penyedia dalam masa pemeliharaan maka kita kenal istilah retensi dan jaminan pemeliharaan. Dalam pasal 71 ayat (4) tertuang:

"(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi."


Jadi Retensi adalah Jaminan Pemeliharaan karena retensi dapat menggantikan jaminan pemeliharaan. Lalu apa yang dimaksud oleh pasal 71 ayat 4 bahwa penyedia dapat memilih retensi atau jaminan pemeliharaan
Kita lihat Pasal 89 ayat (5): "PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan." Kemudian dalam penjelasan Pasal 89 ayat (5) "Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama." Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama."

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (35): "Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Bagaimana dengan masa pemeliharaan yang melebihi tahun anggaran? Sementara aturan membolehkan masa pemeliharaan melebihi tahun anggaran. Untuk mengatasi hal ini maka pembayaran pada penyedia diserahkan 100% termasuk didalamnya kewajiban jaminan pemeliharaan dengan syarat penyedia mengganti retensi dengan surat jaminan pemeliharaan sebesar nilai retensi yaitu 5% dari nilai kontrak.

Hal ini sudah dapat dilihat dalam Perka LKPP 14/2012, Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi:




Sehingga dalam memilih antara retensi dan surat jaminan diikat ketentuan bahwa retensi hanya dapat diberikan untuk masa pemeliharaan yang berakhir pada tahun anggaran yang sama. Jika masa pemeliharaan melewati tahun anggaran maka tidak ada pilihan kecuali menyerahkan surat jaminan.

Jadi perbedaan antara retensi dan surat jaminan pemeliharaan adalah :
  1. Jika masa pemeliharaan pada tahun anggaran yang sama maka dapat memilih retensi atau surat jaminan pemeliharaan.
  2. Jika masa pemeliharaan berpotensi atau pasti melewati tahun anggaran maka pilihannya adalah surat jaminan pemeliharaan.

Mekanisme pembayaran dengan memberikan retensi adalah sebagai berikut:

  1. Setelah pekerjaan konstruksi/jasa lainnya selesai 100% dilakukan serah terima hasilpekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over).
  2. Berdasarkan berita acara penyerahan hasil pekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over), PPK dapat melakukan pembayaran 95% dari nilai kontrak. Penyedia masih memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan yaitu memperbaiki setiap bentuk kerusakan/kekurangan yang mungkin timbul selama masa pemeliharaan.
  3. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan seluruh kerusakan/kekurangan yang diketahui/terjadi selama masa pemeliharaan telah diperbaiki oleh penyedia, dilakukan serah terima pekerjaan untuk kedua kalinya atau serah terima akhir (Final Hand Over).
  4. Berdasarkan berita acara serah terima akhir (Final Hand Over), PPK dapat melakukan pembayaran retensi sebesar 5% dari nilai kontrak.
Pada pembayaran dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan jumlah dibolehkan berdasarkan berita acara serah-terima pertama (Provisional Hand Over) adalah sebesar 100% dari nilai kontrak. Mekanisme pembayaran dengan memberikan jaminan pemeliharaan adalah sebagai berikut:
  1. Setelah pekerjaan konstruksi/jasa lainnya selesai 100% dilakukan serah terima hasil pekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over). Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sesebar 5% dari nilai kontrak.
  2. Berdasarkan berita acara penyerahan hasil pekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over), dan Jaminan pemeliharaan, PPK dapat melakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak. Penyedia masih memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dengan memperbaiki setiap bentuk kerusakan/kekurangan yang mungkin timbul selama masa pemeliharaan.
  3. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan seluruh kerusakan/kekurangan yang terjadi selama masa pemeliharaan telah diperbaiki oleh penyedia, dilakukan serah terima pekerjaan untuk kedua kalinya atau serah terima akhir (Final Hand Over).
  4. Setelah dilakukan serah terima akhir (Final Hand Over), Jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada penyedia.
Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah memilih memberikan jaminan pemeliharaan merupakan hak penyedia ataukah merupakan kewajiban penyedia?
Pasal 71 ayat (4) Perpres nomor 70/2012 memberikan kesempatan kepada penyedia pekerjaan konstruksi untuk memilih, tentu saja penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya lebih suka memilih memberikan jaminan pemeliharaan. Dalam keadaan normal adalah tidak mungkin ada penyedia yang mengatakan lebih baik menerima
pembayaran 95% ketimbang menerima pembayaran 100% sebelum serah terima akhir hasil pekerjaan. Karena itu memberikan jaminan pemeliharaan lebih tepat digolongkan sebagai hak, bukan merupakan kewajiban.

Sebagai kesimpulan untuk PPK:
Sebaiknya jaminan pemeliharaan hanya dibutuhkan dalam hal masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran. Jika masa pemeliharaan tidak melewati batas tahun anggaran penundaan sebagian pembayaran sebagai retensi oleh PPK sesuai pasal 89 ayat
(5) lebih tepat untuk dilaksanakan. Sebagai contoh jika pekerjaan konstruksi/jasa lainnya telah selesai 100% dalam bulan Mei sedangkan masa pemeliharaannya hanya 3 (tiga) bulan, maka pada akhir Mei lebit tepat dibayar 95% dan sisanya dibayarkan dalam bulan Agustus setelah habis masa pemeliharaan. Dengan menahan pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak PPK lebih memiliki kekuatan untuk memaksa penyedia melakukan seluruh kewajibannya memperbaiki seluruh kerusakan yang timbul dalam masa pemeliharaan. Tetapi jika masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran, penundaan sebagian pembayaran tersebut berbenturan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 11 bahwa kewajiban anggaran mengikat pada satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kondisi inilah yang sebenarnya membolehkan penyedia memberikan jaminan pemeliharaan.

Komentar

  1. informasi yang berguna bagi saya

    BalasHapus
  2. Dengan Hormat,
    Perkenalkan kami dari PT. Bakalindo Akses Penjamin (Agen Asuransi) dimana perusahaan kami telah di tunjuk untuk memasarkan Produk Penerbitan Bank Garansi & Surety Bond - Tanpa Agunan ( N on Collateral) bahkan perusahaan kami telah di Back Up oleh Perusahaan Asuransi Kerugian Swasta Nasional Maupun BUMN.
    File Penawaran Terlampir

    JENIS JAMINAN :
    1.Jaminan Penawaran / Bid Bond.
    2.Jaminan Pelaksanaan / Peformance Bond.
    3.Jaminan Uang Muka / Advance Payment Bond.
    4.Jaminan Pemeliharaan / Maintenance Bond.
    5. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun / SP2D

    Lines Of Insurance
    1. Custom Bond
    2. Asuransi Cargo
    3. Construction All Risk ( CAR )
    4. Public Liabillity/ Product Liability
    5. Comprensive General Liability (CGL)
    6. Erection All Risk ( EAR )
    7. Workman Compensation Liability ( WCL )
    8. Automobile Liability ( AL )
    9. Marine Hull

    Regards,
    Julian Hamzah
    Call / WA 085217012610
    Website : bapaksespenjamin.com

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membuat Pre-test dan Post-test pada Pelatihan secara online melalui google form

Sebagai Fasilitator atau Trainer dalam mengajar perlu semaksimal mungkin untuk melakukan transfer pengetahuan. salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan adalah melalui pre-test dan post-test.  Pada tulisan kali ini, akan kami sampaikan tutorial membuat pre-test dan post-test melalui google form.  Dengan menggunakan  pre-test dan post-test melalui google form, maka membuat lebih praktis dan nilai peserta langsung dapat direkap. Dapat dibuat analisa disoal mana yang paling banyak salah yang berarti belum dipahami peserta. Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara peserta yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan diajarkan. Pre test juga bisa di artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pre test dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya pree test adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai pelajaran yang disampai

PEMBAGIAN KATA DALAM BAHASA ARAB (Terjemah Mulakhos)

PEMBAGIAN KATA DALAM BAHASA ARAB Nahwu adalah kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam suatu kalimat, mengetahui harakat akhir dan mengetahui tata cara meng-i’rab-nya.[1] Kata dalam Bahasa Arab terbagi menjadi 3 : 1.    Isim Isim adalah setiap kata yang menunjukkan   kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Contoh: رَجُلٌ, أَسَدٌ, زَهْرَةٌ, حَائِطٌ, القَاهِرَةُ, شَهْرٌ, نَظِيفٌ, اِسْتِقْلَالٌ (Seorang lelaki, singa, bunga, dinding, Kairo, bulan, bersih dan kemerdekaan). Yang membedakan isim dengan jenis kata yang lainnya adalah:[2]

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan. Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas , teknis , dan keuangan .