Langsung ke konten utama

ULP KABUPATEN MAROS SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN (CENTER OF EXELLENCE) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - ULP CoE

Pengadaan memiliki peran penting dalammemastikan kesuksesan organisasi pemerintah melaksanakan misi strategis dan program kerja. Untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa – UKPBJ (dengan mengacu ke perubahan nomenklatur dari ULP menjadi UKPBJ pada Perpres yang baru) berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa Layanan pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan, dalam jumlah dan mutu yang sesuai, didapatkan secara tepat waktu, serta dengan tingkat layanan yang sesuai standar. 

Implementasi Procurement Center of Excellence (Procurement CoE) atau Pusat Keunggulan Pengadaan, sejalan dengan evolusi kelembagaan yang dicanangkan oleh LKPP, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan UKPBJ berkembang dari unit yang reaktif dengan pendekatan yang berorientasi kepatuhan menjadi unit layanan yang proaktif berorientasi pada pelanggan, untuk memastikan kegiatan pengadaan yang bersifat stategis di lingkungan pemerintah dapat dilaksanakan sehingga mendukung pencapaian visi dan misi strategis organisasi.

Evolusi Kelembagaan menuju ULP CoE
Tahap 1: Panitia
  • Proses Pemilihan Penyedia dikerjakan panitia pada masing-masing SKPD
  • PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan, dan PPHP berada dalam satu organisas
Tahap 2: ULP bersifat Adhoc/Exofficio
  • Proses pemilihan penyedia sudah dikerjakan  oleh POKJA di ULP Adhoc
  • Telah memiliki kantor dan sekretariat ULP namun belum struktural/permanen
  • SDM ULP belum penuh waktu
Tahap 3: ULP Permanen 
  • Proses pemilihan penyedia sudah dikerjakan oleh  POKJA di ULP Permanen 
  • SDM ULP sudah penuh waktu
  • Memiliki kantor dan sekretariat yang  permanen dan mandiri
Tahap 4: CCenter Of Excellence
  • Pembinaan PBJP
  • Pelaksanaan PBJP
  • Pengelolaan Sistem Informasi PBJP
Seacara umum didefinisikan bahwa ULP CoE adalah organisasi, SDM dan tata kelola pengadaan yang unggul dalam mengimplementasikan praktik terbaik pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut, ULP CoE dimaknai melalui formulasi karakteristik yang secara ringkas menjelaskan nilai-nilai luhur organisasi pengadaan yang sudah mampu mewujudkan dirinya sebagai ULP CoE.


Manfaat ULP CoE:
1. Peran Strategis
Fungsi pengadaan berkontribusi positif bagi pencapaian kinerja programkerja organisasi
2. SDM Unggulan
Mendorong SDM UKPBJ untuk meningkatkan kapabilitas individual baik dari aspek teknis maupun manajerial sehingga menjadi pelaku pengadaan profesional
3. Dukungan Kebijakan
Mendorong pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan untuk penyempurnaan dan                sinkronisasi kebijakan sehingga mampu meningkatkan kinerja pengadaan
4. Percontohan Bagi ULP Lain
Memungkinkan UKPBJ untuk tampil dan berbagi pengalaman dalam rangka pengembangan                ULP di seluruh Indonesia
5. Pengadaan yang Berkualitas, Efektif Efisien
Mengintegrasikan fungsi pengadaan di organisasi sehingga tercipta pengadaan yang berkualitas,          efektif dan efisien serta bernilai tambah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.