Langsung ke konten utama

Syarat Pokja : Apakah Anda Memenuhi Syarat Menjadi Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah?

Ketika seorang ASN memilki profesi sebagai Pokja atau bekerja di ULP maka akan kita dapati  berbagai macam tanggapan dari ASN yang berprofesi diluar pokja. Ada berbagai tanggapan positif namun lebih banyak tanggapan negatifnya. Tanggapan bisa dari sesama ASN maupun dari masyarakat penyedia. Hal ini terjadi karena ada berbagai hal yang jauh sebelumnya telah ada berbagai budaya yang menyimpang yang menyebabkan stigma jelek itu melekat pada Pokja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah rawan dengan pengaturan mulai dari tingkat atas kebawah dan hal inilah yang terjadi dalam mengadaan e-KTP. Pokja adalah filter terakhir yang diharapkan bisa bekerja profesional. Selama ini stigma yang melekat adalah bahwa untuk menjadi pokja hanya perlu 2 (dua) syarat yaitu bersertifikat dan bisa mengamankan “arahan/titipan” yang dibalut dengan kata “Kebijakan”.
Padahal sekarang LKPP sebagai lembaga yang menaungi pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang sangat mendorong terciptanya pengadaan yang kredibel dengan berbagai cara. Sehingga kita dapati bahwa pengadaan sekarang ini sudah jauh berubah baik dari sisi regulasi maupun dari sisi tata cara pengadaan.
Pengadaan sekarang fokus menggunakan teknologi informasi diantaranya, Sirup, e-tendering, e-purchasing, e-monev, whistleblower dan aplikasi lainnya. Namun dengan berbagai aplikasi yang dibangun dengan tujuan mengurangi tindakan pelanggaran hukum masih tetap terjadi dimana-mana. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK yaitu 80% pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan adanya modernisasi pengadaan melalui konsep Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang Center of Excelence (UKPBJ CoE) dengan fokus pada Kelembagaan, Finansial, SDM dan Perluasan Peran. Dengan berbagai perubahan yang ada dengan adanya jaminan karir, tunjangan yang memuaskan, peningkatan SDM yang berkelanjutan dan perbaikan lainnya telah meningkatkan minat para ASN untuk bergabung menjadi Pokja pemilihan penyedia barang/jasa. Untuk bergabung menjadi pokja maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 17 Ayat (1) disebutkan persyaratan menjadi pokja. Apakah anda sudah memenuhi syarat itu? Mari kita periksa satu-satu persatu syarat tersebut. Semoga kita yang telah menjadi pokja dan mau bergabung menjadi pokja memenuhi syarat tersebut.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.