Langsung ke konten utama

IAPI = IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA : Organisasi Profesi di bidang Pengadaan

PERAN PENTING IAPI
Salah satu ciri penting suatu pekerjaan profesional, bahwa pekerjaan itu harus memiliki organisasi/asosiasi profesi yang melindungi para anggotanya. Organisasi itulah yang nantinya, memberikan makna atau nilai tambah, atas pekerjaan yang dilakukan itu.
Secara definisi, profesi dimaknai sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah hidup dengan mengandalkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan tinggi, dan dengan melibatkan komitmen pribadi(moral) yang mendalam. Seluruh komponen itu harus masuk dan saling terkait, agar mendukung profesionalisme seseorang. Ia harus memiliki pengetahuan secara konseptual, melalui kegiatan belajar, pengalaman, atau autodidak. Ia pun harus memiliki keterampilan agar bisa menjalankan hal-hal yang sifatnya sangat praktis dalam pelaksanaan profesi itu. Dan yang paling penting dari semua itu adalah,komitmen pada Etika atau Moral, agar pekerjaan yang dilakukan itu tidak merugikan kepentingan umum, bahkan lingkungan hidup.
Organisasi profesi memiliki berbagai ciri-ciri seperti, menjadi wadah bagi para anggota yang berasal dari profesi yang sama; Organisasi profesi pun merumuskan Kode Etik profesi (code of professional ethics), merumuskan kompetensi profesi serta memperjuangkan tegaknya kebebasan profesi bagi para anggota.
Disetiap Kementerian, Lembaga, Daerah maupun Instansi pasti memiliki belanja barang/jasa yang secara terus-menerus terulang setiap tahunnya. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah menjadi hal yang strategis yang mendukung tercapainya program dan kegiatan dari Kementerian, Lembaga, Daerah maupun Instansi. 

Akhir-akhir ini media massa gencar memberitakan tentang banyaknya mantan, Menteri, Gubernur, Bupati dan pejabat Negara yang menyandang status tersangka korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah nama mantan pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran dan berdampak merugikan negara.

Apabila kita lebih petakan lagi kenapa kenapa sampai pejabat-pejabat Negara sekelas menteri, Gubernur, Bupati dan ratusan pejabat – pejabat pemerintahan dibawahnya yang menjadi tersangka korupsi tersebut.
Pertama ada kemungkinan para pejabat tersebut tidak tahu tentang aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada kemungkinan para pejabat tersebut tidak cepat mendapatkan informasi segala peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mereka sering disibukkan dengan masalah kebijakan urusan kebijakan dibandingkan dengan urusan teknis dan administrasi. Bisa juga kemungkinan ada yang memanfaatkan ketidak tahuan para pejabat tesebut, orang itu bisa berasal dari dalam (anak buah) atau pihak penyedia dengan bermacam-macam cara.
Kedua, mungkin sebaliknya para pejabat tahu aturan itu tapi sengaja dilanggar. Ini memang tragis apalagi posisi para pejabat tersebut di birokrasi juga sebagai pengguna anggaran yang mengelola keuangan negara. Sebagai contoh para menteri yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran, apabila dilanggar maka merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran anggaran tersebut.
Ketiga, kemungkinan kekurang tahuan penguasaan masalah pengadaan barang dan jasa. Kekurang tahuan biasanya terletak pada pimpinan proyek atau lebih dikenal dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat/panitia pengadaan atau mungkin panitia penerima barang/ pekerjaan keadaan ini biasanya hanya berakibat tidak terlalu besar, seringkali hanya hanya merupakan kasus-kasus pelaporan kepada pihak yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
Melihat uraian dan permasalahan diatas maka patutlah para pejabat pelakana APBN/ APBD menguasai peraturan yang berhubungan dengan pengadaaan barang/jasa pemerintah. Seiring dengan munculnya perubahan peraturan dari Kepres 80 tahun 2003 ke Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka paraturan ini sudah selayaknya dimengerti oleh pejabat pemerintah mulai dari para menteri sampai tigkat staf pelaksana APBN dan APBD.
Para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pengadaan, Unit layanan Pengadaan dan Kelompok kerja harus secepatnya mengusai peraturan ini, sehingga apa yang selama ini dikawatirkan oleh pihak-pihak tersebut diatas bisa tertangani. Dibutuhkan pendamping ahli untuk melaksanakan pekerjaan tesebut. Disinilah peran penting Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
Tentunya lambaga pemerintah masing-masing juga memiliki semangat untuk mempelajari dan menerapkan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah secara mandiri selain dapat pula meminta pendampingan dari IAPI. Rasanya banyak cara bagi para pejabat untuk tidak teperosok lagi dalam lubang yang sama dalam kasus pengadaan barang. Sikap hati-hati dan semangat untuk antikorupsi harus ditegakkan.
SEJARAH
Tanggal 3 Juli 2008, merupakan hari bersejarah bagi praktisi pengadaan nasional. Melalui Simposium dan Kongres Ahli Pengadaan Nasional ke-3 yang dilaksanakan di Hotel Grand Candi Semarang, diputuskan dibentuk wadah organisasi profesi bagi ahli pengadaan, yaitu Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau disingkat IAPI.
Ikatan ahli pengadaan ini mempunyai tugas antara lain :


  • Memberikan masukan dan bahan kebijakan kepada Pemerintah dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Mengembangkan norma, standarisasi dan sertifikasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Mengembangkan pengetahuan serta tingkat profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia pada umumnya dan anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya;
  • Membina profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia’untuk selalu berjiwa profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya;
  • Membina saling pengertian dan kerjasama yang baik diantara para anggota, sehingga Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sebagai wadah para ahli pengadaan barang dan jasa benar-benar dapat dirasakan manfaat dan peran sertanya;
  • Memberikan layanan jasa pengadaan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Melakukan kerjasama antar organisasi nasional dan internasional dalam rangka pengembangan profesi.
  • Membantu Pemerintah menyusun kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa yang adil, jujur, terbuka, efisien, hemat, serta bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme dan pertentangan kepentingan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, teknis, administrasi dan moral;
  • Membantu pengguna dan penyedia barang dan jasa serta
  • masyarakat umumnya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memberdayakan masyarakat;
  • Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
  • Sebagai wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi, pemersatu, dan pemasaran bagi angota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya.
Sedangkan fungsi kelembagaan sebagaimana telah diamanatkan dalam anggaran dasarnya yaitu berfungsi sebagai :
  • Membantu Pemerintah menyusun kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa yang adil, jujur, terbuka, efisien, hemat, serta bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme dan pertentangan kepentingan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, teknis, administrasi dan moral;
  • Membantu pengguna dan penyedia barang dan jasa serta
    masyarakat umumnya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memberdayakan masyarakat;
  • Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
  • Sebagai wadah komunikasi, konsultasi, koordinasi, pemersatu, dan pemasaran bagi angota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya.
Semoga IAPI di Daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian. 1. Tes Materi 1 Ketentuan Umum 2. Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ 3. Tes Materi 3 Pelaku PBJ 4. Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan 5. Tes Materi 5  Perencanaan PBJ 6. Tes Materi 6 Persiapan PBJ 7. Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola 8. Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia 9. Tes Materi 9 Pengadaan Khusus Ketentuan Ujian: No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai 1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50 2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165 3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40 Jumlah 90 255 *Passing grade 167  Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Membuat Pre-test dan Post-test pada Pelatihan secara online melalui google form

Sebagai Fasilitator atau Trainer dalam mengajar perlu semaksimal mungkin untuk melakukan transfer pengetahuan. salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan adalah melalui pre-test dan post-test.  Pada tulisan kali ini, akan kami sampaikan tutorial membuat pre-test dan post-test melalui google form.  Dengan menggunakan  pre-test dan post-test melalui google form, maka membuat lebih praktis dan nilai peserta langsung dapat direkap. Dapat dibuat analisa disoal mana yang paling banyak salah yang berarti belum dipahami peserta. Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara peserta yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan diajarkan. Pre test juga bisa di artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pre test dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya pree test adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai pelajaran yang disampai

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan. Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas , teknis , dan keuangan .