Langsung ke konten utama

(SYARAT POKJA) : PERSYARATAN KEEMPAT: MEMAHAMI ISI DOKUMEN, METODE DAN PROSEDUR PENGADAAN

Persyaratan keempat yang harus dimiliki oleh Pokja adalah memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan. Konsekuensi dari persyaratan ini adalah setiap anggota pokja harus tahu isi dokumen pengadaan. Realita yang ada adalah bahwa ketika seseorang baru lulus maka dianggap telah memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan padahal belum semuanya seperti itu. Terkadang juga dalam komposisi pokja hanya satu atau dua orang yang mengetahui atau menyusun dokumen pengadaan yang hanya dianggap pelengkap. Hal ini sangat miris karena dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Sehingga sangat diperlukan pelatihan dan bimbingan intensif untuk bisa menjadi pokja yang handal.
Dalam Perpres 70 tahun 2012, pasal (1) disebutkan bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat:
1.      Pengumuman dan/atau undangan
2.      Instruksi kepada peserta
3.      Lembar Data Pemilihan
4.      Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukkan, Dan Surat Perjanjian/Kontrak
5.      Syarat-Syarat Umum Kontrak
6.      Syarat-Syarat Khusus Kontrak
7.      Spesifikasi Teknis
8.      Gambar-Gambar
9.      Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan Utama, dan Metoda Pelaksanaan
10.  Bentuk-bentuk jaminan
Hal kedua yang harus dipahami pokja adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Metode Pemilihan Penyedia
Penyedia Barang
Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia Jasa Lainnya
Keterangan
1.   Pelelangan Umum
Ö
Ö
-
Ö
Bernilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2.   Pelelangan Terbatas
Ö
Ö
-
-
jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks
3.   Pelelangan Sederhana
Ö
-
-
Ö
Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
4.   Pemilihan Langsung
-
Ö
-
-
Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
5.   Seleksi Umum
-
-
Ö
-
Bernilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus rupiah)
6.   Seleksi Sederhana
-
-
Ö
-
Bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus rupiah)
7.   Sayembara
-
-
-
Ö
Memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
8.   Kontes
Ö
-
-
-
Memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak
dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
9.      Penunjukan Langsung
Ö
Ö
Ö
Ö
Keadaan tertentu dan/atau bersifat khusus (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 38)
10.  Pengadaan Langsung
Ö
Ö
Ö
Ö
tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/ Penunjukan Langsung


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.