Langsung ke konten utama

Panduan Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Acuan pertama adalah Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
  • menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  • menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  • mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  • mengubah jadwal pelaksanaan.

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah.

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Mengacu pada Pasal 87 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010
“Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak”
Masalah Administrasi yang dimaksud antara lain:
  • Pergantian PPK
  • Perubahan Rekerning Penyedia
  • Perubahan Nama Perusahan Penyedia
  • Dsb.
Ketentuan dalam perubahan kontrak:
  1. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak
  2. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
  3. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
  4. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
  5. Mengubah jadwal pelaksanaan
  6. Dilakukan sebelum tanggal berakhirnya kontrak
  7. Perubahan kontrak dapat dilakukan berkali-kali sebelum kontrak berakhir(Catatan: perlu perencanaan yang baik)
  8. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal dan Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah
  9. Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, (ciri-ciri kontrak lump sum tidak perlu dhk).
Tahapan Perubahan Kontrak:
  1. Usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia (kontraktor/ konsultan) dan atau dari PPK
  2. Untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review usulan perubahan (untuk review dapat dibantu panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan/atau Tim Teknis)
  3. Negosiasi Teknis & Harga (apabila diperlukan)
  4. Berita Acara 
  5. Perubahan kontrak
Untuk perubahan administrasi kontrak tidak diperlukan peran dari panitia peneliti kontrak, dsb.

Tambah Kurang Pekerjaan:
  1. Usulan perubahan kontrak dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia ( dapat sebaliknya) kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal.
  2. Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.
Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 8 ayat 2
“Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal  diperlukan, PA dapat:  a. menetapkan tim teknis “

Penjelasan: Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain. 




Komentar

  1. makasi atas info dan pengetahuannya...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sama-sama pak. Silahkan untuk mengunjungi tulisan lainnya

      Hapus
  2. Terimakasih infonya membantu sekali

    BalasHapus
  3. Mau tanya klo adendum kedua brp hari ya waktu pelaksanaannya?

    BalasHapus
  4. Adedendum kedua berapa hari masa pelaksanaan nya? Terima ksaih

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.