Monday, 18 December 2017

Panduan Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Acuan pertama adalah Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
  • menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  • menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  • mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  • mengubah jadwal pelaksanaan.

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah.

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Mengacu pada Pasal 87 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010
“Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak”
Masalah Administrasi yang dimaksud antara lain:
  • Pergantian PPK
  • Perubahan Rekerning Penyedia
  • Perubahan Nama Perusahan Penyedia
  • Dsb.
Ketentuan dalam perubahan kontrak:
  1. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak
  2. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
  3. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
  4. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
  5. Mengubah jadwal pelaksanaan
  6. Dilakukan sebelum tanggal berakhirnya kontrak
  7. Perubahan kontrak dapat dilakukan berkali-kali sebelum kontrak berakhir(Catatan: perlu perencanaan yang baik)
  8. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal dan Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah
  9. Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, (ciri-ciri kontrak lump sum tidak perlu dhk).
Tahapan Perubahan Kontrak:
  1. Usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia (kontraktor/ konsultan) dan atau dari PPK
  2. Untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review usulan perubahan (untuk review dapat dibantu panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan/atau Tim Teknis)
  3. Negosiasi Teknis & Harga (apabila diperlukan)
  4. Berita Acara 
  5. Perubahan kontrak
Untuk perubahan administrasi kontrak tidak diperlukan peran dari panitia peneliti kontrak, dsb.

Tambah Kurang Pekerjaan:
  1. Usulan perubahan kontrak dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia ( dapat sebaliknya) kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal.
  2. Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.
Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 8 ayat 2
“Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal  diperlukan, PA dapat:  a. menetapkan tim teknis “

Penjelasan: Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain. 




4 comments:

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu: a. PA; b. KPA; c. P...