Sukri Almarosy

Latihan Soal-Soal  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Formasi CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Sumber Daya ManusiaPengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a.      Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa; b.      Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PengadaanBarang/Jasa; dan c.      Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/ Jasa.   Untuk Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : a.      Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan b.      Personel Lainnya. Untuk pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada 31 Desember...

Ada 3 (tiga) hal pertimbangan sehingga lahir Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, Bahwa perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan; Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Bara...

Untuk menjadi PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan diperlukan sertifikat PBJP tingkat dasar. Tingkat kelulusan sangat kecil berkisar 30% - 60%. Bahkan ada kelas yang lulus hanya 1 atau 2 orang. Aturan terbaru yang dipakai Ujian Sertifikasi PBJ tingkat dasar adalah Perpres 16 Tahun 2018 yang lebih simple dengan sedikit jumlah pasalnya, hanya mengatur yang bersifat umum. Adapun teknis dan detailnya diturunkan dalam peraturan turunan Perpres yaitu Peraturan Kepala Lembaga dan/atau Peraturan Menteri Teknis terkait. Diklat PBJP dasar dikenal dengan istilah blended e-learning yaitu perpaduan belajar online (e-learning) dengan menggunakan website yang disediakan LKPP https://elarning.lkpp.go.id yang user dan passwordnya akan dibagikan oleh  pengelola kelas, kemudian dilanjutkan pertemuan klasikal (tatap muka). E-learning dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja. Dimulai dengan Building Learning comitmen yang menghasilkan lembar komitmen dari peserta dan dilanjutkan Pretest sampai Posttest. ...

Kumpulan Materi pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan dipelajai untuk persiapan ujian. 1.  Materi 1 Ketentuan Umum 2.  Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ 3.  Materi 3 Pelaku PBJ 4.  Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan 5.  Materi 5  Perencanaan PBJ 6.  Materi 6 Persiapan PBJ 7.  Materi 7 Pelaksanaan Swakelola 8.  Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia 9.  Materi 9 Pengadaan Khusus Ketentuan Ujian: No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai 1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50 2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165 3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40 Jumlah 90 255 *Passing grade 167  Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pokja Pemilihan dalam Perpres 16 Tahun 2018 #1 Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Syarat menjadi pokja: 1.   Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negeri/TNI/Polri/personel/ lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan. 2.    Memiliki integritas dan disiplin 3.    Menandatangni Pakta Integritas; dan 4.    Dapat bekerja sama dalam tim. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020; Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal berdasarkan pertimbang...