Sukri Almarosy

Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemudian terbit PerLKPP nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, terakhir terbit lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan ini mendorong tatakelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik. Modernisasi Pengadaan bergerak pada 4 (empat) area yaitu: 1. Area Kelembagaan 2. Area SDM 3. Area Tatakelola 4. Area Pengelolaan Kinerja Modernisasi Area Kelembagaan sangat didukung dengan terbitnya PMDN nomor 112 tahun 2018 merupakan turunan dari Pasal 75 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan dibentuknya UKPBJ Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di...

PEMBARUAN REGULASI PBJ PjPHP dan PPHP Sudah Tidak Ada: Siapa yang Memeriksa dan Menerima Hasil Pekerjaan Sekarang? Penjelasan praktis mengenai pemeriksaan, perbaikan, serah terima, penandatanganan BAST, dan pembagian tanggung jawab setelah PjPHP/PPHP tidak lagi menjadi pelaku PBJ. Peringatan pembaruan: artikel ini menggantikan pembahasan tahun 2018. Mekanisme pemeriksaan administratif oleh PjPHP/PPHP dan penyerahan hasil pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA yang dijelaskan dalam ketentuan lama tidak boleh langsung digunakan sebagai prosedur yang berlaku sekarang. Jawaban Singkat PjPHP dan PPHP tidak lagi tercantum sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam mekanisme sekarang, Penyedia mengajukan permintaan serah terima kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan atau mengendalikan pemeriksaan hasil pekerjaan, dapat dibantu oleh...

Pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi bukan sekadar urutan SPMK–bekerja–dibayar–selesai. Setiap tahap harus menghasilkan keputusan dan bukti: lokasi siap, personel dan peralatan tersedia, metode kerja disepakati, kemajuan terukur, perubahan terkendali, mutu diterima, serta hak dan kewajiban para pihak ditutup dengan benar. Perlu dibedakan: tidak semua kejadian merupakan tahapan yang selalu terjadi. Penandatanganan kontrak, SPMK, pengendalian, pembayaran, dan serah terima merupakan bagian utama. Uang muka, perubahan kontrak, penyesuaian harga, keadaan kahar, pemberian kesempatan, dan pemutusan kontrak hanya terjadi jika syaratnya terpenuhi. Daftar Isi Dasar hukum dan pembaruan artikel Peta empat fase kontrak konstruksi Fase 1 — dari hasil pemilihan sampai kontrak Fase 2 — persiapan pelaksanaan Fase 3 — pelaksanaan dan pengendalian Kejadian kontraktual bersyarat Fase 4 — PHO, pemeliharaan, dan FHO Checklist dokumen setiap fase Contoh penerapan dan kesalahan umum ...

Cara Membuat Pre-Test dan Post-Test Otomatis di Google Forms Panduan praktis 2026 Cara Membuat Pre-Test dan Post-Test Otomatis di Google Forms Dari merancang soal, membuat kuis, menggandakan formulir, sampai memasangkan dan menganalisis nilai peserta di Google Sheets. Hasil akhir panduan ini: Anda mempunyai dua formulir—Pre-Test dan Post-Test—dengan soal yang setara, kode peserta yang sama, koreksi otomatis, serta tabel rekap kenaikan nilai dan N-Gain. Pre-test memotret kemampuan peserta sebelum pembelajaran. Post-test mengukur kemampuan setelah pembelajaran. Google Forms membantu mengumpulkan jawaban dan memberi skor, tetapi hasilnya baru dapat dipercaya apabila kompetensi, soal, identitas peserta, dan kondisi pengerjaannya dirancang dengan benar. Daftar isi Rancang evaluasi Buat pre-test Aktifkan kuis Buat identitas Masukkan soal Buat post-test Publikasikan Hubungkan ke Sheets Rekap nilai Analisis hasil 1. Rancang sebelum membuka Google Forms Pre-test dan post-test h...