Sukri Almarosy

Transparansi Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti: Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat  diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan  hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus  menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang  terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang  ditentukan Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses  dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan  berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem pengadaan   barang / jasa pemerintah yang menggabungkan hal-hal berikut ini:

Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang dengan tujuan untuk memberikan  bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan penghematan pengeluaran pemerintah  secara signifikan dengan tidak mengurangi - atau dengan meningkatkan - kualitas barang dan jasa  yang diperoleh dari proses pengadaan. Proyek ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membangun  jenjang karir bagi para pegawai negeri sipil bidang pengadaan, menciptakan peran dan struktur  institusional yang memberikan kewenangan yang memadai bagi para pengelola pengadaan untuk  mengimplementasikan praktik pengadaan yang baik, dan memperkuat pengendalian seperti audit  pengadaan dan keuangan untuk memastikan adanya peningkatan kinerja institusional. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan suatu fungsi sektor  pemerintah yang strategis dan merupakan suatu komponen dasar dalam tata kelola yang baik.  Seperti negara-negara lain, sistem p...

Media sosial menjadi salah satu pilar SEO blog, diantaranya  facebook, twitter, google plus, linkedin, pinterest, instagram, dan youtube. Fungsi link akun media sosial yang dipasang di blog bisa untuk " attract new readers and engage with regulars ", menarik pembaca baru dan menjaga pengunjung setia.

Widget ini merupakan salah satu widget yang banyak digunakan meski belum tersedia di blogger dan harus kita pasang secara manual dengan menggunakan kode JavaScript. Widget ini memiliki desain yang responsive, jika Anda memiliki kemampuan atau paham dengan bahasa pemrograman CSS mungkin Anda bisa mengatur widget recent post ini agar sesuai dengan tampilan blog Anda. Kalau pun tidak, widget recent post ini sudah di desain agar bisa digunakan secara umum oleh para blogger dan sangat cocok apabila digunakan pada bagian sidebar yang memiliki lebar kurang lebih 300px.

Kenali sebelum implementasi Aplikasi SPSE 4.3 1. Perubahan istilah. - ULP menjadi UKPBJ - Lelang menjadi Tender - Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan - Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan - K/L/D/I menjadi K/L/PD

Tipe Swakelola terdiri atas: a.            tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; b.            tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; c.             tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan   oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan d.             tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pe...

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Agen Pengadaan digunakan dalam hal: satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa; aspek   struktur  dan  anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang kecil; Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran; beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja; kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia; apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.