Sukri Almarosy

Sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan maka memastikan bahwa Laporan Hasil Pemilihan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah langkah penting dalam keberhasilan proses pengadaan. Pernahka Pokja Pemilihan membuat laporan Hasil Pemilihan sebagaimana yang ketentuan dalam Perlem 12 Tahun 2021? Berikut adalah beberapa tips agar laporan tersebut memenuhi standar dan disetujui: 1. Lengkapi dan Sesuaikan dengan Peraturan Pastikan laporan disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Beberapa poin penting: Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga harus jelas. Metode pengadaan yang digunakan dijelaskan secara rinci (e-tendering, e-purchasing, pengadaan langsung, dll.). Dokumen tender atau seleksi disertakan untuk menunjukkan transparansi. 2. Pastikan Struktur Laporan S...

Dalam mendukung pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki dua skema kerja sama dengan sektor swasta yang dapat dipilih, yaitu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja Sama Pemerintah untuk Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Berikut adalah analisis mengenai masing-masing skema dan pertimbangan dalam memilih yang terbaik untuk pembangunan daerah: 1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Deskripsi: KPBU merupakan skema di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP) untuk membangun dan mengelola proyek infrastruktur jangka panjang yang biasanya berdampak besar bagi masyarakat, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, atau energi. Kelebihan KPBU: Pembagian Risiko: Risiko proyek terbagi antara pemerintah dan badan usaha, mengurangi beban risiko pemerintah terkait finansial, konstruksi, dan operasional. Pengurangan Beban APBD: KPBU sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan pembiayaan besar dan berjangka ...

     Tahun ini adalah pertama kalinya diadakan pemilukada serentak di seluruh Indonesia. Kepala daerah terpilih sering kali melihat pembangunan infrastruktur sebagai alat utama untuk memenuhi janji kampanye, membuktikan kinerja mereka, dan merespons kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah, serta tekanan untuk menampilkan hasil nyata dalam waktu singkat, mendorong kepala daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih terarah. Namun, tantangan tetap ada, seperti keseimbangan antara pembangunan jangka pendek dan berkelanjutan, serta kemampuan kepala daerah untuk mengelola anggaran secara efektif dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan legislatif lokal.     Bagaimanan agar  kepala daerah terpilih untuk pembangunan infrastruktur yang lebih terarah bisa dijelaskan melalui beberapa aspek berikut: 1. Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Pembangunan Infrastruktur Sebagai Janji Kampanye: Dalam setiap pemilihan,...

1. Salah satu tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut merupakan gambaran aktivitas dalam segmen rantai pasok .... A. Hulu B. Internal C. Hilir D. Eksternal Ulasan Jawaban: Alasan jawaban benar: Aktivitas utama dalam aktivitas hulu (upstream supply chain) adalah proses perencanaan, serta pencarian pemasok dan pengadaan barang/jasa Alasan jawaban salah: Pilihan jawaban (B) salah karena rantai pasok internal, aktivitas utama adalah manajemen produksi, penyimpanan dan pengendalian persediaan, serta manajemen pengendalian mutu. Aktivitas di rantai pasok ini lebih tepat adalah pelaksanaan kontrak Pilihan jawaban (C) salah karena rantai pasok hilir, Aktivitas utama adalah pada proses transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan purna jual. Pilihan jawaban (D) salah karena dalam MRP tidak terdapat rantai pasok ekternal

 ⏰ REMINDER ┏💥🌈━━━━━━━━━┓                 DZIKIR  PAGI ┗━━━━━━━━━💥🌈┛ 📚📖 *Ta'awudz* Dibaca 1x أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ A'uudzu billaahi minasy-syaithoonir-rojiim. “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.” ➡ *1.MEMBACA AYAT KURSI 1X* اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ “Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa iz...

Didalam pelaksanaan proyek beberapa jabatan dan jobdesk pekerjaan jika akan bekerja di kontraktor seperti bagan struktur dibawah ini : adapun struktur jabatan dalam pelaksanaan proyek sebagai berikut : 1.        Project Manager (PM)   Project Manajer memastikan semua divisi berjalan sesuai fungsinya, dan merupakan yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran proyek baik pelaksanaan maupun administrasi. Biasanya jabatan ini bertanggung jawab terhadap proyek dan yang tertinggi dalam struktur proyek. 2.        Site Manager  (SM)  : Site manajer bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan proyek, mengintruksikan para team projectnya untuk menyelesaikan proyek. 3.        Site Enginner (SE)  : site engginer bertanggung jawab atas perencaan proyek dari visual menuju aktual, artinya menjabarkan shopdrawing (gambar kerja) untuk kemudian direalisasikan dengan kondisi dilapangan, d...

 "~REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN ATAU KLARIFIKASI DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN?~" Yang perlu dipahami bersama mengapa dalam PBJP dipisahkan atau dibuat beberapa pihak. Ada PA/KPA, PPK, Pokmil/PP dan bahkan dahulu ada Pj/PPHP? Agar cek dan balance dalam penyusunan dokumen PBJ.  Nah bagaimana bentuk atau model C&B diantaranya adalah reviu. Disini sering keliru oleh Pokja adalah dia tidak melakukan reviu tetapi wawancara atau klarifikasi tanpa sebelumnya dipelajari dulu DPP dari PPK. Kenapa hal ini terjadi? Karena Pokja sudah punya format pertanyaan yang universal berlaku untuk semua paket sejenis. Contoh yg dianggap agak LUCU. Apakah Paket saudara sudha diumumkan di SIRUP, Apakah ada dalam dokumen anggaran, apakah tidak melewati PAGU dll? Kalau ini ditanyain DPP dan lampiran2nya yg ada diapain? Gak buka?. Terus gimana Reviu yang ideal itu? Kembali ke konsep mengapa ada pemisahan para pihak. Jadi seharusnya pokja membuat poin2 yg mau dipastikan sudah lengkap dan sesuai di...